Tempat Fasum: Gedung Putih

Hamas Kecam Keras Trump yang Klaim Warga Akan Senang Tinggalkan Gaza Hamas Kecam Keras Trump yang Klaim Warga Akan Senang Tinggalkan Gaza

Gaza City –

Kelompok Hamas mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati” meninggalkan Gaza karena mereka tidak memiliki alternatif lainnya.

Hamas menyebut pernyataan semacam itu sebagai “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di kawasan. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terwujud,” tegas pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam pernyataan seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025).

“Apa yang diperlukan adalah diakhirinya pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka,” ujar Zuhri menegaskan.

Kritikan terhadap Trump juga disampaikan seorang pejabat senior Hamas lainnya, Izzat al-Rishq, yang menegaskan warga Gaza tidak akan menerima skema apa pun yang bertujuan mengusir mereka dari tanah mereka sendiri.

“Rakyat kami di Gaza telah menggagalkan rencana pengungsian dan deportasi akibat pengeboman selama lebih dari 15 bulan,” kata al-Rishq dalam pernyataannya.

“Mereka berakar pada tanah mereka dan tidak akan menerima skema apa pun yang bertujuan untuk mengusir mereka dari Tanah Air mereka,” tegasnya.

Pernyataan kontroversial Trump itu disampaikan ketika dia berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang berkunjung ke Washington DC untuk membahas isu Timur Tengah, termasuk gencatan senjata Gaza.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”. Dia juga menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah relokasi sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

“Mereka tidak memiliki alternatif lainnya sekarang,” sebut Trump.

“Mereka ada di sana karena mereka tidak memiliki alternatif. Apa yang mereka miliki? Saat ini, itu adalah tumpukan puing besar-besaran… Saya rasa mereka akan sangat senang melakukannya. Saya pikir mereka akan dengan senang hati meninggalkan Gaza. Apa itu Gaza?” ucapnya.

Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

Baik Kairo maupun Amman telah menolak mentah-mentah gagasan Trump tersebut. Pada Selasa (4/2) kemarin, para pemimpin Mesir dan Yordania menekankan “perlunya berkomitmen pada posisi persatuan Arab” yang akan membantu mencapai perdamaian.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 10:46
Ucapan Kontroversial Trump: Warga Palestina Akan Senang Hati Tinggalkan Gaza Ucapan Kontroversial Trump: Warga Palestina Akan Senang Hati Tinggalkan Gaza

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial, dengan mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati” meninggalkan tanah air mereka di Jalur Gaza yang dilanda perang, dan tinggal di tempat lainnya jika diberi pilihan.

Pernyataan kontroversial ini, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/2/2025), disampaikan Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum dia bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”.

“Saya pikir mereka akan senang,” sebutnya, merujuk pada warga Palestina di Jalur Gaza.

“Saya tidak tahu bagaimana mereka ingin bertahan. Itu adalah lokasi penghancuran,” ucap Trump, merujuk pada kondisi Jalur Gaza yang dilanda perang antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir.

Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

Baik Kairo maupun Amman telah menolak mentah-mentah gagasan Trump tersebut. Pada Selasa (4/2) kemarin, para pemimpin Mesir dan Yordania menekankan “perlunya berkomitmen pada posisi persatuan Arab” yang akan membantu mencapai perdamaian.

Namun Trump tampaknya tidak mempedulikan penolakan itu. “Ya, mereka mungkin mengatakan hal itu, tetapi banyak orang yang mengatakan hal itu kepada saya,” ucapnya kepada wartawan di Gedung Putih.

Warga Gaza sendiri telah mengecam gagasan Trump, dengan beberapa warga Rafah mengatakan kepada AFP bahwa: “Kami tidak akan pergi.”

Namun lagi-lagi, Trump tidak terpengaruh dengan reaksi penolakan semacam itu.

“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat-tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut, saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” kata Trump.

Ketika salah satu wartawan menekan Trump soal lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru warga Gaza, Trump menyebut lokasi itu mungkin ada di Yordania, Mesir, atau “tempat-tempat lainnya”.

“Anda bisa memiliki lebih dari dua tempat,” cetusnya. “Ada orang-orang yang tinggal di tempat yang sangat indah, dan aman dan nyaman. Gaza telah menjadi bencana selama beberapa dekade,” imbuh Trump.

Trump Sebut Warga Gaza Tak Punya Alternatif Lainnya

Lebih lanjut, Trump menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah langkah seperti itu sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

“Mereka tidak memiliki alternatif lainnya sekarang,” sebut Trump.

“Mereka ada di sana karena mereka tidak memiliki alternatif. Apa yang mereka miliki? Saat ini, itu adalah tumpukan puing besar-besaran… Saya rasa mereka akan sangat senang melakukannya. Saya pikir mereka akan dengan senang hati meninggalkan Gaza. Apa itu Gaza?” ucapnya.

Terlepas dari gagasan kontroversialnya itu, Trump juga mengatakan dirinya “belum tentu” mendukung warga Israel pindah ke area tersebut.

“Saya hanya mendukung pembersihannya dan melakukan sesuatu dengannya. Namun hal itu telah gagal selama beberapa dekade. Dan seseorang akan duduk di sini dalam 10 tahun atau 20 tahun dari sekarang dan mereka akan menghadapi hal yang sama,” ujar Trump.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/02/2025 10:31
Dia Tak Masalah dengan Penjahat Demi Kepentingannya Sendiri

PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjamu Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih dipandang sebagai dukungan terhadap perang yang dilakukan Israel di Gaza.

Netanyahu, yang dicari karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengunjungi DC minggu ini saat operasi militer Israel berlanjut di dan sekitar Tepi Barat yang diduduki.

Serangan itu telah menewaskan lebih dari 50 warga Palestina dan membuat lebih dari 26.000 orang mengungsi di kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem sejak dimulai pada 21 Januari. Kelompok aktivis Doctors Without Borders (MSF) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Israel telah menghancurkan 23 bangunan di Jenin pada hari Minggu saja.

Kekuasaan di Atas Segalanya

Sementara itu Jonathan Kuttab, direktur eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), mengatakan bahwa mengingat kejadian selama 16 bulan terakhir di Gaza, undangan kepada Netanyahu tidak hanya tidak menghormati warga Palestina, tetapi juga merupakan bukti sekali lagi bahwa Trump tidak tertarik pada supremasi hukum.

“Pandangannya terhadap dunia adalah kekuasaan, bukan hukum; penindasan oleh negara adikuasa, bukan kerja sama untuk memecahkan masalah.

“Trump sama sekali mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kesopanan, demokrasi, dan peradaban. Dia hanya seorang pengganggu kuat yang ingin menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak punya masalah dengan penjahat untuk menjalankan kepentingannya sendiri,” kata Kuttab.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam operasi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dalam apa yang oleh beberapa pakar hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida dan menyerukan embargo senjata terhadap Israel.

Kantor media pemerintah Gaza minggu ini menambahkan 14.000 orang hilang ke dalam jumlah korban tewas, sehingga jumlahnya menjadi 61.700.

Menjelang perjalanannya ke Washington, Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Trump tentang kemenangan atas Hamas, mencapai pembebasan semua sandera, dan menangani poros teror Iran dalam semua komponennya.

Perluasan Perjanjian Abraham?

Warga Palestina Amerika mengatakan bahwa Trump, yang menjadi perantara serangkaian perjanjian normalisasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya, mungkin ingin memperluas Perjanjian Abraham dengan menarik Netanyahu ke dalam kesepakatan bisnis menuju tujuan akhir untuk memformalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Minggu lalu, Trump menggambarkan Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan meminta Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina, menggemakan seruan anggota pemerintahan Netanyahu untuk pembersihan etnis di Gaza.

Kepemimpinan Palestina, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut sementara Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.

Namun pada hari Minggu, pengumuman Amman bahwa Raja Abdullah II akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump pada minggu kedua bulan Februari telah menimbulkan kecurigaan.

“Kita perlu melihat Trump sebagai seorang pengusaha. Biasanya, miliarder bersembunyi di balik politisi. Di sini, miliarder adalah politisi,” kata Layan Fuleihan, koordinator pendidikan dari The People’s Forum di New York City.

“Trump memiliki rencana yang berbeda dan rencananya baru-baru ini menunjukkan bahwa ia berniat untuk memperluas apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’,” kata Fuleihan.

Kuttab setuju bahwa ada kemungkinan besar Netanyahu akan mencoba mengamankan lebih banyak senjata, atau persetujuan Trump untuk melakukan lebih banyak operasi di Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, atau dengan tujuan akhir menekan Yordania dan Mesir agar mengizinkan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.

Trump Periode Kedua

Trump telah melangkah ke masa jabatan keduanya dengan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang telah mengguncang lembaga politik dan membuat marah warga Amerika biasa dengan napas dan cakupannya.

Perintah eksekutif tersebut akan memengaruhi perawatan kesehatan, pendidikan, dan imigrasi, serta masa depan aktivisme politik di AS.

Sebagai bagian dari tindakan presiden yang luas, Trump juga memberlakukan versi baru larangan perjalanan yang konon bertujuan untuk mendeportasi individu yang “menganut ideologi kebencian” serta menetapkan bahwa mahasiswa asing dapat dideportasi karena memprotes perang Israel di Gaza.

Taher Herzallah, dari American Muslims for Palestine (AMP), mengatakan bahwa mengundang Netanyahu ke Gedung Putih adalah hal yang wajar bagi Trump.

Ia mengatakan bahwa mengingat apa yang telah dicapai Trump selama masa jabatan pertamanya mulai dari memindahkan kedutaan ke Yerusalem hingga pengakuan Dataran Tinggi Golan, hingga Perjanjian Abraham tidak mengherankan melihatnya berdiri teguh bersama Israel.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

05/02/2025 07:07
Donald Trump Bikin ‘Rusuh’, Sekjen NATO Blak-blakan Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa ketegangan antara Eropa dan Amerika Serikat (AS) terkait masalah perdagangan di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump tidak akan memengaruhi kemampuan deterensi kolektif aliansi tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Brussels pada Senin (3/2/2025), Rutte juga menepis anggapan bahwa Eropa dapat meninggalkan hubungan keamanannya dengan AS. Sekretaris Jenderal NATO itu menyebut bahwa strategi pertahanan Eropa tanpa Washington adalah “pemikiran yang konyol”.

“Kita harus tetap terhubung,” kata Rutte, sambil menyebut ancaman geopolitik, termasuk dari Rusia.

“Hal terbaik yang dapat dilakukan Barat adalah tetap bersatu, dan saya tahu pemikiran yang sama masih dominan di AS, termasuk di Gedung Putih,” tambahnya, dilansir Reuters.

Pernyataan Rutte ini disampaikan setelah Trump sering kali menuduh sekutu NATO di Eropa tidak cukup membelanjakan anggaran untuk pertahanan dan mengancam tidak akan melindungi mereka jika diserang.

Banyak anggota NATO di Eropa baru-baru ini berupaya meningkatkan belanja pertahanan mereka menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), rekomendasi minimum NATO saat ini. Namun, Trump menuntut peningkatan yang signifikan bulan lalu, dengan meminta anggaran pertahanan mencapai 5 persen dari PDB.

Meskipun Rutte mengakui bahwa pertahanan Eropa tanpa AS “tidak akan berfungsi”, ia menekankan bahwa ketegangan perdagangan yang dipicu Trump “tidak akan menghalangi tekad kolektif kami untuk menjaga deterensi kami tetap kuat”.

“Selalu ada masalah di antara sekutu. Tidak pernah semuanya tenang dan berjalan lancar,” ujarnya.

Trump telah mengguncang beberapa mitra terdekat AS dengan mengumumkan tarif 25% untuk impor dari Kanada, sesama anggota NATO, dan mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Uni Eropa.

AS, yang menghabiskan hampir US$850 miliar untuk pertahanan tahun lalu, adalah kekuatan militer terbesar di NATO. Washington, yang memiliki pasukan yang ditempatkan di seluruh Eropa, juga memainkan peran besar dalam memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina untuk membantu menghadapi invasi Rusia.

Namun, Trump sebelumnya mempertanyakan komitmen AS terhadap kebijakan pertahanan kolektif NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota aliansi adalah serangan terhadap semua anggota.

Tak lama setelah memulai masa jabatan keduanya pada 20 Januari, Trump juga membekukan hampir semua bantuan luar negeri sebagai bagian dari agenda “America First”-nya, menghentikan pendanaan global miliaran dolar-langkah yang dapat memengaruhi pendanaan untuk Ukraina.

Di atas ancaman perdagangan dan pemotongan bantuan, Trump juga mengancam Denmark, anggota NATO, dengan berjanji akan mengambil alih Greenland, wilayah otonom Denmark.

Rutte berusaha meremehkan janji Trump untuk mengakuisisi Greenland, dengan menyarankan bahwa NATO harus memainkan peran lebih besar dalam memperkuat pertahanan di wilayah Arktik yang diperebutkan.

“Presiden Trump mengingatkan kami bahwa ketika menyangkut wilayah utara, ada masalah geopolitik dan strategis yang dipertaruhkan,” kata Rutte.

“Secara kolektif sebagai sebuah aliansi, kami akan selalu mencari cara terbaik untuk memastikan bahwa kami dapat mengatasi tantangan tersebut.”

(luc/luc)

04/02/2025 21:30
Trump Berencana Hentikan Pendanaan, UNRWA Akui Situasi Keuangannya Sudah Memburuk: Sangat Buruk – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Badan bantuan Palestina PBB, UNRWA, mengatakan pihaknya memperkirakan situasi keuangannya akan memburuk, Selasa (4/2/2025).

Prediksi terkait memburuknya keuangan UNRWA itu bahkan sebelum keputusan yang diantisipasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk terus menghentikan pendanaannya.

Juru bicara UNRWA, Juliette Touma, mengatakan keuangan UNRWA sudah memburuk beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, situasi ini diperkirakan akan terus memburuk.

“Jika dan ketika Perintah Eksekutif dikeluarkan, kami akan dapat mengomentarinya.”

“Meski demikian, kesehatan keuangan UNRWA sangat, sangat buruk dan memburuk selama beberapa bulan terakhir dan diperkirakan akan terus memburuk,” katanya, Selasa, dikutip dari Al Arabiya.

Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk UNRWA.

Hal ini sebagaimana disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025).

Langkah ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, yang telah lama mengkritik UNRWA dan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya “terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel.”

Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA, mempertanyakan nilainya.

Trump mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi yang tidak ditentukan.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.

Sementara, AS saat ini bukan anggota badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

Di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah memerintahkan agar AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan dari perjanjian iklim Paris – juga langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada hari Senin memuji langkah yang diharapkan oleh Trump.

Ia menuduh Dewan Hak Asasi Manusia “secara agresif mempromosikan anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok lembaga kemanusiaan,” katanya.

Sebelumnya, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pada pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi target “kampanye disinformasi yang ganas” untuk “menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris.”

Sebagai informasi, AS merupakan donor terbesar UNRWA – menyediakan $300 juta-$400 juta per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA setidaknya hingga Maret 2025.

KEHANCURAN DI GAZA – Tangkap Layar YouTube New York Post yang diambil pada Kamis (30/1/2025) menunjukkan rekaman drone Kota Gaza pada Senin (9/10/2023), tampak dari udara seluruh masjid diratakan tersisa puing-puing. (Tangkap Layar YouTube New York Post)

UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat.

Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh pada bulan September oleh Israel – juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA.

PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurutnya belum diberikan.

Larangan Israel mulai berlaku pada 30 Januari yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel.

UNRWA mengatakan operasi di Gaza dan Tepi Barat juga akan terganggu.

Diberitakan Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Donald Trump di Washington, DC.

Saat berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan ia “tidak memiliki jaminan” bahwa gencatan senjata di Gaza akan berhasil.

Seorang pria bersenjata ditembak mati oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki setelah ia diduga melepaskan tembakan di sebuah pos pemeriksaan militer, menewaskan dua tentara dan melukai beberapa lainnya.

Evakuasi medis dari Gaza telah ditunda setelah adanya penundaan dalam daftar pasien Israel yang disetujui untuk melakukan perjalanan.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 61.700 orang, menurut jumlah korban yang direvisi oleh Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

04/02/2025 20:44
‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza – Halaman all

‘Jamu’ Israel, AS: Tak Ada Jaminan Gencatan Senjata dengan Hamas akan Bertahan di Gaza

TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS), pihak ketiga dalam konflik Israel-Hamas dalam Perang Gaza, kini berbalik arah dari sikap awalnya di peperangan tersebut.

Jika sebelumnya AS, di bawah komando Presiden Terpilih, Donald Trump, lantang meminta Israel dan Hamas untuk melaksanakan gencatan senjata dengan kerangka pertukaran sandera-tahanan yang akhirnya terwujud pada 19 Januari 2025 dalam putaran pertama, Washington kini tidak memberi jaminan kalau gencatan senjata akan terus berlangsung.

Sikap putar haluan AS ini terjadi saat Hamas menyatakan siap untuk kembali berunding dalam putaran dua perundingan pertukaran sandera-tahanan dengan Israel.

Sebagai gambaran, putaran pertama pertukaran sandera-tahanan ini diklaim Hamas sebagai kemenangan rakyat Palestina.

Sejumlah entitas Israel, termasuk para menteri dari sayap kanan ultranasionalis ekstremis yang belakangan mengundurkan diri dari koalisi kabinet, menilai pembebasan para tahanan Palestina ini adalah wujud nyata dari kekalahan militer Israel dalam agresi militernya di Gaza.

Sesuai kesepakatan, pada gencatan tahap pertama selama 42 hari, Hamas akan membebaskan 33 sandera dan Israel melepaskan lebih dari 2.000 tahanan.

Hingga pertukaran keempat tahap pertama pada Sabtu (1/2/2025),, sudah 17 sandera Israel dan 400 tahanan Palestina dibebaskan.

Negosiasi gencatan senjata tahap kedua akan dimulai pada Selasa pekan depan untuk pembebasan 60 sandera yang masih tersisa. Perundingan termasuk penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.

Sejauh ini gencatan senjata Hamas-Israel yang mengakhiri pertempuran selama 15 bulan terakhir berjalan sesuai rencana meski terjadi sejumlah insiden yang membuat kedua pihak saling tuding melanggar kesepakatan.

Terkait negosiasi tahap kedua, dua sumber senior Hamas mengonfirmasi kalau kelompok perlawanan Palestina itu itu siap memulai putaran kedua negosiasi dengan Israel sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Gaza.

Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara dengan syarat anonim, dilansir RNTV, Selasa (4/2/2025) menyatakan, “Pembicaraan tahap kedua akan dimulai hari ini. Hamas memberi tahu para mediator selama pertemuan baru-baru ini di Kairo bahwa kami siap untuk memulai putaran negosiasi berikutnya.”

Sumber Hamas lainnya menambahkan, “Kami menunggu mediator untuk memulai perundingan. Delegasi Hamas siap dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan.”

PRESIDEN DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House pada Jumat (31/1/2025) yang menunjukkan Trump menandatangani perintah eksekutif baru di Gedung Putih pada Kamis (30/1/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

Jamu Netanyahu, Trump Tak Jamin Gencatan Senjata Langgeng

Namun, kesiapan Hamas ini disambut pesimisme AS yang awalnya getol menyerukan gencatan senjata dalam Perang Gaza Israel-Hamas.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Senin (3/2/2025) kalau “tidak ada jaminan” gencatan senjata di Gaza akan bertahan.

Hal ini Trump nyatakan saat bersiap menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, AS untuk berdiskusi dengan fokus soal fase kedua gencatan senjata dengan Hamas, yang masih menunggu finalisasi.

“Lebih dari dua minggu sejak gencatan senjata dimulai, dua pejabat Hamas mengonfirmasi bahwa kelompok itu siap membahas rincian tahap kedua, yang dapat memastikan penghentian Perang Gaza secara lebih permanen,” kata laporan RNTV.

Sebelum meninggalkan Israel ke AS, Netanyahu mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraannya dengan Trump akan membahas “kemenangan atas Hamas,” melawan pengaruh Iran, dan mengamankan pembebasan semua tawanan.

“Pertemuan ini akan menandai keterlibatan pertama Trump dengan pemimpin negara lain sejak kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, sebuah langkah yang digambarkan Netanyahu sebagai bukti “kekuatan aliansi Israel-Amerika”,” kata laporan tersebut.

Dengan gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, pendudukan Israel kini telah mengalihkan agresinya ke Tepi Barat. Operasi tersebut telah mengakibatkan banyak korban.

Trump, yang memainkan peran kunci dalam negosiasi gencatan senjata setelah 15 bulan agresi, mengakui bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dengan ‘Israel’ dan negara-negara Timur Tengah lainnya, ia “tidak memiliki jaminan” bahwa perdamaian akan bertahan lama.

Tahap kedua gencatan senjata diperkirakan akan melibatkan pembebasan lebih banyak tawanan dan dapat membuka jalan bagi berakhirnya perang secara permanen.

Diskusi di Washington juga akan membahas normalisasi hubungan antara Pendudukan Israel dan Arab Saudi, yang dibekukan Riyadh pada awal agresi Gaza.

NAIK TANK – Warga Gaza menaiki tank Merkava Israel saat milisi perlawanan Palestina menggelar Operasi Banjir Al Aqsa pada 7 Oktober 2023 ke wilayah pendudukan Israel. Operasi ini berdampak perang Gaza selama agresi militer Israel selama 15 bulan di Gaza. (tangkap layar/khaberni)

Tonton Film Dokumenter Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023

Dalam pertemuan dengan Netanyahu tersebut, Donald Trump dijadwalkan akan menonton film dokumenter yang merinci peristiwa Operasi Banjir Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 , menurut laporan dari berita Ynet.

Rekaman tersebut, kompilasi berdurasi 47 menit yang dibuat oleh Pasukan Pendudukan Israel (IDF), diduga menunjukkan serangan oleh pejuang Hamas yang melintasi wilayah Palestina yang diduduki dan menawan 251 orang.

“Video tersebut juga diduga menggambarkan “tindakan kekerasan yang mengejutkan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan serangan seksual,” dengan rekaman mentah dari kamera tubuh Hamas,” kata laporan RNTV mengutip pernyataan pihak AS.

Sebagai informasi, scara khusus, sejak 7 Oktober 2023, tidak ada bukti yang diajukan untuk mendukung klaim kalau milisi Hamas melakukan penyerangan seksual dalam operasi tersebut.

Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang menonton film dokumenter tersebut minggu lalu saat berada di Israel, dilaporkan merasa sangat terganggu dan menyarankan agar Presiden Trump juga menonton rekaman tersebut.

Untuk mengakomodasi jadwal presiden, video asli berdurasi 47 menit akan dipersingkat menjadi 20-30 menit.

(oln/rntv/*)

04/02/2025 19:51
Trump-Netanyahu Akan Bertemu di Gedung Putih, Timur Tengah Jadi Fokus Trump-Netanyahu Akan Bertemu di Gedung Putih, Timur Tengah Jadi Fokus

Washington DC –

Ketika Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, dia diperkirakan akan berusaha memperbaiki hubungan yang renggang dengan Gedung Putih di bawah mantan Presiden Joe Biden.

Netanyahu akan menjadi pemimpin asing pertama yang dijamu Trump di Gedung Putih sejak dia dilantik pada 20 Januari lalu.

Dalam pertemuan itu, seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (4/2/2025), keduanya diperkirakan akan membahas masa depan gencatan senjata Gaza dan upaya untuk mengakhiri perang Gaza, juga cara-cara untuk melawan Iran.

Namun di sisi lain, Netanyahu juga bisa mendapat tekanan dari Trump yang sangat pro-Israel, yang kebijakannya untuk Timur Tengah mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan Netanyahu.

Pertemuan keduanya digelar bertepatan dengan dilanjutkannya perundingan tidak langsung pada pekan ini antara Israel dan Hamas untuk membahas tahap kedua gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Trump dan Netanyahu diperkirakan akan mengadakan konferensi pers bersama.

Sebelum pertemuan itu digelar, Trump mengatakan kepada wartawan pada Minggu (2/2) bahwa diskusi dengan Israel dan negara-negara lainnya di Timur Tengah “sedang berkembang”. Namun dia tidak memberikan rinciannya.

Kawasan Timur Tengah berada pada titik kritis, dengan rapuhnya gencatan senjata Gaza, dan situasi serupa di Lebanon ketika gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah hampir berakhir dalam beberapa pekan mendatang.

Kekhawatiran mengenai ambisi nuklir Iran tetap ada, meskipun negara tersebut dinilai melemah.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump memberikan serangkaian keberhasilan kepada Netanyahu, termasuk pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.

Trump tetap menjadi pendukung kuat Israel, dan menuai pujian karena membantu mewujudkan kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Gaza bahkan sebelum dia kembali menjabat. Trump juga bersikeras mengatakan ingin mengakhiri perang di Timur Tengah.

Tidak hanya itu, Trump juga mengharapkan untuk memperbarui upaya menuju normalisasi bersejarah antara Israel dan Arab Saudi. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai seberapa besar kelonggaran yang akan diberikan Trump kepada Netanyahu.

Selain bertemu Trump, Netanyahu juga bertemu jajaran pejabat senior pemerintahan Trump dan para pemimpin Kongres AS.

Dia juga diperkirakan akan mencari jaminan untuk kelanjutan pasokan senjata AS ke Israel. Dalam beberapa setelah kembali ke Gedung Putih, Trump menyetujui pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Tel Aviv, yang sebelumnya diblokir oleh pemerintahan Biden.

Netanyahu, sebelum terbang ke AS, sempat mengatakan bahwa dirinya berharap pembicaraannya dengan Trump akan membantu menata kembali peta kawasan Timur Tengah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

04/02/2025 17:29
Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan Kacaukan Badan Pemerintahan AS, Elon Musk Digugat ke Pengadilan

Washington DC –

Miliarder ternama Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, digugat ke pengadilan federal setelah mengambil alih kendali atas sistem pembayaran pada Departemen Keuangan AS. Gugatan itu menuduh Musk secara ilegal mendapatkan akses kepada data pribadi jutaan warga AS.

Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, memimpin upaya pemotongan biaya federal AS yang dilakukan pemerintahan Trump di bawah lembaga yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE.

Gugatan hukum terhadap Musk, seperti dilansir AFP, Selasa (4/2/2025), diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi akar rumput AS ke pengadilan federal Washington DC.

Gugatan itu meminta hakim federal AS untuk menetapkan bahwa ilegal bagi Musk atau orang lain dari DOGE untuk memperoleh informasi pribadi soal para pembayar pajak dan memblokir Departemen Keuangan agar hal itu tidak terjadi.

“Orang-orang yang harus membagi informasi dengan pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikan informasi mereka dengan Elon Musk atau ‘DOGE’-nya,” demikian bunyi gugatan hukum tersebut.

“Dan undang-undang federal mengatakan mereka tidak perlu melakukan hal tersebut,” imbuh dokumen gugatan tersebut.

Musk, dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (3/2), mengatakan bahwa: “Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak adalah dengan mengikuti alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau.”

“Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini membantu, bersekongkol, dan menerima pembayaran palsu menjadi sangat kesal. Sangat disayangkan,” tulis Musk dalam pernyataannya.

Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS, yang dijaga ketat, menangani aliran uang pemerintah AS, termasuk dana sebesar US$ 6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, dan pembayaran penting lainnya.

Pengambilalihan kendali atas sistem pembayaran itu oleh Musk dan DOGE, menurut dokumen gugatan tersebut, telah disetujui oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Bahkan seorang pejabat karier Departemen Keuangan AS yang menolak untuk menyerahkan akses sistem pembayaran itu kepada DOGE telah dijatuhi sanksi cuti administratif. Pejabat itu kemudian memilih pensiun dari departemen tersebut.

Menurut gugatan hukum itu, pemberian akses informasi pribadi Departemen Keuangan AS kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE berarti “individu dari semua lapisan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi mereka akan menerima perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal”.

Laporan majalah Wired menyebut Musk menempatkan para pegawai muda DOGE, yang diambil dari perusahaannya sendiri, pada posisi-posisi penting pemerintahan. Pegawai muda yang disebut berusia 19-24 tahun itu juga ditempatkan pada Kantor Manajemen Personalia Federal AS — merupakan departemen sumber daya manusia untuk pegawai federal.

Trump Tegaskan Elon Musk Tak Akan Bertindak Tanpa Izinnya

Selain membuat geger Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menuding Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai “organisasi kriminal” dan mengumumkan pembubaran organisasi penting tersebut. Dia juga memicu didepaknya sejumlah pejabat tinggi AS.

Hal semacam ini memicu kekhawatiran atas kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan seorang pejabat federal AS atau pejabat pemerintah AS atau pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Para politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang inkonstitusional oleh Trump dan Musk. Senator ternama Demokrat, Elizabeth Warren, dari Komisi Perbankan Senat bahkan mengecam langkah Musk sebagai tindakan “sangat berbahaya” dan bisa memberikan risiko sistemik terhadap perekonomian.

Trump, ketika ditanya soal hal tersebut di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (3/2), berusaha meredakan kritikan yang muncul. Dia menegaskan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa mendapat izin dirinya.

“Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami,” tegas Trump.

“Kami akan memberinya persetujuan jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, kami tidak akan memberinya persetujuan. Tapi dia akan melapor. Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sangat kuat dan saya terkesan,” ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

04/02/2025 16:54
Alasan Tarif Trump ke Kanada & Meksiko Ditunda Sedangkan China Tidak

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda “perang dagang” dengan Kanada dan Meksiko. Kenaikan tarif 25% ke kedua negara tersebut, kecuali energi Kanada 10%, batal berlaku Selasa (4/2/2025) ini.

Namun kenaikan tarif 10% ke China masih berlaku. Lalu apa alasannya perang dagang ke AS ditunda sementara ke Kanada dan Meksiko?

Mengutip AFP, penundaan terjadi setelah panggilan telepon antara Trump dan para pemimpin negara. Pertama Trump melakukan komunikasi dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum lalu disusul dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau.

Kenaikkan tarif ke Meksiko ditunda setelah negeri itu berjanji mengirimkan 10.000 tentara ke perbatasan untuk menghentikan penyebaran fentanil. Ini merujuk narkoba mematikan di AS, yang telah memakan korban jiwa hingga 70.000 orang overdosis di jalan-jalan Paman Sam.

Hal sama juga dilakukan ke Kanada selama 30 hari, dengan barter janji yang sama:. Ottawa akan mengerahkan 10.000 petugas ke garis depan untuk mengamankan perbatasan, demi menghentikan narkotika fentanil dan menindak pencucian uang.

“Sekarang akan ada perjanjian lebih lanjut untuk kesepakatan jangka panjang,” ujar Trump merujuk penundaan ke Meksiko.

“Sebagai Presiden, adalah tanggung jawab saya untuk memastikan keselamatan SEMUA warga Amerika, dan itulah yang sedang saya lakukan,” tulis Trump di Truth Social sesaat setelah penundaan dengan Kanada diumumkan.

“Saya sangat senang dengan hasil awal ini, dan tarif yang diumumkan pada hari Sabtu akan dihentikan sementara selama 30 hari untuk melihat apakah kesepakatan Ekonomi akhir dengan Kanada dapat disusun atau tidak. KEADILAN UNTUK SEMUA!”

Tapi bagaimana dengan China? Kenapa belum ditunda?

Trump sendiri rencana nya akan melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping dalam 24 jam ke depan. Ini dikatakan Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

Alat Negosiasi & Pertunjukan Taktik

Dalam analisisnya, Sky News menyebut tarif kini menjadi alat negosiasi Trump. Taktik intimidasi tersebut sejauh ini berhasil.

“Setidaknya begitulah yang diinginkan Trump agar semua orang berpikir. Berdansalah mengikuti irama saya, atau yang lainnya,” ujar korespondennya Mark Stone.

“Dan benar saja bahwa Meksiko dan Kanada berada dalam mode panik akhir pekan ini”.

Meski begitu ia juga mengindikaikan penundaan adalah bentuk kepanikan Trump. Apalagi penurunan besar-besaran terjadi di Wall Street Senin.

“Ia memperhatikan penurunan tajam pasar saham… Dia sangat peduli dengan reaksi pasar,” tambahnya.

Setidaknya ia merujuk persetujuan Kanada dan Meksiko untuk mengamankan perbatasan yang sesungguhnya bukan hal baru.

“Sebuah pertunjukan taktik dari Donald Trump, yang bisa saja berakhir dengan akhir yang mengerikan, tetapi malah berakhir dengan dia terlihat kuat (dan membuat banyak negara maju ketakutan dalam prosesnya) dan tetangga terdekatnya terpaksa mengulangi rencana mereka yang sudah ada,” tambahnya.

(sef/sef)

04/02/2025 16:40
Trump Tunda Tarif untuk Meksiko-Kanada, Tetapi Tidak untuk China

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02), menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk memperketat pengamanan perbatasan sebagai respons terhadap tuntutan Trump dalam memberantas imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. Hal ini menunda tarif 25% yang sedianya berlaku pada Selasa (04/02) selama 30 hari.

Kanada setuju untuk mengerahkan teknologi dan personel baru di perbatasannya dengan AS serta meluncurkan upaya bersama untuk memerangi kejahatan terorganisir, penyelundupan fentanyl, dan pencucian uang.

Meksiko juga sepakat untuk memperkuat perbatasan utaranya dengan menurunkan 10.000 anggota Garda Nasional guna menghentikan arus migrasi ilegal dan narkoba.

AS berjanji untuk mencegah penyelundupan senjata berdaya tinggi ke Meksiko, kata Sheinbaum.

“Sebagai Presiden, tanggung jawab saya adalah memastikan keselamatan semua warga Amerika, dan saya sedang melakukan hal itu. Saya sangat senang dengan hasil awal ini,” kata Trump di media sosial.

Kesepakatan ini untuk sementara menghindari perang dagang yang menurut para ekonom dapat merugikan semua pihak dan meningkatkan harga bagi konsumen.

Setelah berbicara melalui telepon dengan kedua pemimpin, Trump mengatakan bahwa ia akan mencoba merundingkan perjanjian ekonomi dalam sebulan ke depan dengan dua mitra dagang terbesar AS, yang ekonominya telah saling terintegrasi sejak perjanjian perdagangan bebas bersejarah pada 1990-an.

Tarif untuk China tetap berlaku

Tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10% mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan Trump tidak akan berbicara dengan Presiden China Xi Jinping hingga akhir pekan.

Trump memperingatkan bahwa ia mungkin akan menaikkan tarif untuk Beijing lebih tinggi lagi.

“China diharapkan berhenti mengirimkan fentanyl ke kami, dan jika tidak, tarifnya akan naik jauh lebih tinggi,” katanya.

China menyebut fentanyl sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

Perkembangan terbaru ini membuat nilai tukar dolar Kanada melonjak setelah sebelumnya anjlok ke level terendah dalam lebih dari dua dekade. Kabar ini juga mengangkat indeks saham berjangka AS setelah sehari mengalami penurunan di Wall Street.

Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

UE akan merespons ‘dengan tegas’ jika dikenai tarif secara tidak adil

Para pemimpin Eropa memperingatkan bahwa ancaman Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif terhadap UE dapat memicu perang dagang yang akan merugikan konsumen di kedua sisi Atlantik dan memperkuat posisi China.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa UE menyadari “potensi tantangan” dalam hubungan perdagangan transatlantik.

“Jika dikenai secara tidak adil atau sewenang-wenang, Uni Eropa akan merespons dengan tegas,” kata von der Leyen setelah pertemuan informal para pemimpin UE di Brussels.

Ia menegaskan bahwa para pemimpin UE ingin bersikap pragmatis, terlibat lebih awal dalam diskusi, serta merundingkan solusi dengan AS untuk mencegah ketegangan perdagangan.

“Diskusi hari ini menekankan prinsip utama: yang pertama, bersiaplah. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa kami sudah siap,” katanya dalam konferensi pers.

rs/ha (Reuters, DW)

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

04/02/2025 14:45