Tempat Fasum: Gedung Putih

Sesi Tukar Kado, Netanyahu Hadiahi Trump Pager Emas, Presiden AS Beri Sebuah Foto untuk PM Israel – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan hadiah berupa pager emas dan pager biasa kepada Presiden AS Donald Trump.

Hadiah tersebut tampaknya merujuk pada serangan besar yang terjadi di Lebanon pada September 2024, dikutip dari Middle East Eye.

Menurut laporkan, operasi tersebut menghancurkan jaringan komunikasi kelompok Hizbullah.

Dikutip dari Channel 12, Trump membalas hadiah tersebut dengan memberikan Netanyahu sebuah foto mereka berdua yang diambil saat kunjungan perdana menteri ke Amerika Serikat.

Foto itu disertai dedikasi, “Untuk Bibi, seorang pemimpin besar”.

Trump Puji Serangan Pager di Lebananon: “Operasi Hebat”

Serangan pager yang terjadi pada 17 September 2024 melibatkan ledakan ribuan pager yang digunakan oleh anggota Hizbullah di seluruh Lebanon.

Ledakan ini menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai kurang lebih 4.000 orang lainnya.

Para korban luka mengalami cedera di kepala dan perut.

Sementara beberapa kehilangan penglihatan atau anggota tubuh, terutama jari.

Di antara korban terdapat seorang gadis berusia 10 tahun yang terbunuh di Lembah Bekaa, Lebanon, ketika pager ayahnya, yang merupakan anggota Hizbullah, meledak.

Putra seorang anggota parlemen Hizbullah juga dilaporkan termasuk di antara mereka yang tewas

Keesokan harinya, serangkaian ledakan walkie-talkie turut terjadi, termasuk di sebuah pemakaman yang menewaskan lebih dari 20 orang yang sebelumnya tewas dalam ledakan pager.

Trump merujuk serangan tersebut sebagai “operasi besar”, Times of Israel melaporkan.

Presiden AS juga mengakui keberhasilan operasi yang berfokus pada anggota Hizbullah Lebanon, meskipun banyak individu yang tidak berafiliasi dengan kelompok tersebut juga menjadi korban.

Beberapa non-kombatan yang tidak terkait dengan kelompok teroris itu juga turut menjadi korban.

Serangan di Lebanon ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Hizbullah, yang didukung oleh Iran.

Serangan tersebut merupakan bagian dari respons Israel terhadap serangan balasan yang dilakukan oleh Hizbullah, yang dimulai setelah serangan dari kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023.

Selama konflik ini, Israel memperintahkan serangan balasan terhadap kelompok Hizbullah sebagai bagian dari upaya untuk menanggapi ancaman yang terus meningkat dari kelompok teroris tersebut.

Operasi yang merusak infrastruktur komunikasi Hizbullah ini telah mengundang pujian dari Trump yang menilai langkah tersebut sebagai operasi yang sangat berhasil.

Meskipun menyebabkan korban jiwa di luar sasaran yang dimaksud, operasi tersebut dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar.

Trump Berniat Ambil Alih Gaza

Dalam konferensi pers selama pertemuan Trump dan Netanyahu du Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025) waktu AS, keduanya membahas tentang Jalur Gaza.

Presiden AS menyatakan akan mengambilalih Gaza dan memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

“AS akan mengambilalih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pembangunan di sana,” kata Trump, dikutip dari The Guardian.

“Kami akan bertanggung jawab untuk membersihkan wilayah tersebut dari bom-bom yang belum meledak dan senjata-senjata berbahaya lainnya.”

“Kami akan meratakan wilayah tersebut dan menghilangkan bangunan-bangunan yang hancur.”

“Jika diperlukan, kami akan melakukannya.”

“Kami akan mengambilalih, mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan menjadikannya sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” tambahnya.

Ketika ditanya siapa yang akan tinggal di Gaza, Trump menyatakan, tempat itu bisa menjadi rumah bagi “masyarakat dunia”.

Ia bahkan menggambarkan Gaza sebagai calon “Riviera-nya Timur Tengah.”

Seruan pengambilalihan Gaza mendapat kecaman masyarakat internasional, termasuk Hamas.

Kelompok militan Hamas yang bermarkas di Gaza telah mengkritik pernyataan Trump, Indian Express melaporkan.

Mereka mengatakan gagasan Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan” di Timur Tengah.

Perkembangan Terkini Perang Israel-Hamas di Gaza

Utusan Palestina untuk PBB: Gaza Bukan Tanah Bebas yang Bisa Dirampas

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyampaikan pidato di hadapan wartawan di New York, menanggapi komentar Trump tentang “;pengambilalihan” Jalur Gaza.

“Jalur Gaza bukanlah tanah bebas yang bisa direbut oleh siapa pun,” kata Mansour, dikutip dari Al Jazeera.

“Hari-hari seperti itu sudah berlalu. Setiap bidang tanah di negara mana pun adalah milik orang-orang yang tinggal di bidang tanah tersebut.”

“Oleh karena itu, Anda tahu, kami bertekad untuk tetap berada di Jalur Gaza.”

Pasukan Israel Kepung Kamp Far’a

Militer Israel telah melanjutkan pengepungan selama berhari-hari di kamp Far’a, selatan Tubas di Tepi Barat yang diduduki, menurut Al Jazeera Arabic.

Mereka mencegah penduduk di kamp menerima makanan dan air, sementara kru ambulans juga diblokir untuk memasuki area tersebut.

Pasukan Israel juga menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki, dengan ledakan dilaporkan di sana, sumber lokal mengatakan kepada Al Jazeera Arabic.

Serangan Israel telah dilaporkan di lokasi lain di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk:

Kota Attil, sebelah utara Tulkarem, tempat seorang pria Palestina ditangkap.
Kota Jenin, tempat dua orang pria ditangkap.
Kota Tammun, sebelah selatan Tubas, tempat seorang pria dan kedua putranya ditangkap.
Kota Nablus.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

06/02/2025 12:24
Apa Itu USAID yang Hendak Ditutup Trump? Ini Penjelasannya

Jakarta –

United States Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dilaporkan hendak ditutup. Presiden AS Donald Trump mengungkapkan sedang mempertimbangkan masa depan badan tersebut.

Seperti dilansir AFP, Senin (3/2/2025), Trump mengungkapkan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan masa depan USAID, yang selama ini banyak memberikan bantuan kemanusiaan di luar negeri. Dia juga menuduh USAID dikelola oleh “orang-orang gila yang radikal” dan mengatakan pemerintahannya akan mengeluarkan “orang-orang gila” dari badan tersebut.

“Ini (USAID) dikelola oleh sekelompok orang gila yang radikal, dan kita akan mengeluarkan mereka. USAID, dikelola oleh orang gila yang radikal, dan kita akan mengeluarkan mereka, lalu kita akan mengambil keputusan (mengenai masa depannya),” ucap Trump pada Minggu (2/2/2025) malam tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Trump kemudian menegaskan dukungannya untuk Elon Musk yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE), dengan mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya merasa miliarder AS itu “melakukan pekerjaan dengan baik” meskipun mereka tidak sepakat dalam setiap hal. Dia juga memuji Musk “sangat cerdas”.

Diketahui, serangan terhadap USAID kerap dilontarkan oleh Elon Musk, dengan menyebut USAID sebagai badan sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Pernyataan Musk tersebut disebut sebagai tuduhan serius dan sering diajukan tanpa bukti, dan mungkin didorong oleh ideologinya saja.

Apa Itu USAID?

Mengutip dari website resmi pemerintah AS (USA.gov), Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID adalah badan utama Amerika Serikat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, yang sedang berusaha keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis. USAID dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS sejak awal tahun 1960-an.

Menurut Congressional Research Service, USAID telah mempekerjakan sekitar 10 ribu orang, yang dua pertiganya bekerja di luar negeri. Badan ini memiliki kantor di lebih dari 60 negara dan bekerja di puluhan negara lainnya. Namun, sebagian besar pekerjaan di lapangan dilakukan oleh organisasi lain yang dikontrak dan didanai oleh USAID.

Cakupan kegiatan yang dilakukan USAID sangat luas. Sebagai contoh, badan ini tidak hanya menyediakan makanan di negara-negara di mana banyak orang kelaparan, tetapi juga mengoperasikan sistem pendeteksi kelaparan berstandar emas di dunia, yang menggunakan analisis data untuk mencoba memprediksi di mana kekurangan makanan akan muncul. Sebagian besar anggaran USAID juga dihabiskan untuk program-program kesehatan, seperti memberikan vaksinasi polio di negara-negara di mana penyakit ini masih beredar dan membantu menghentikan penyebaran virus yang berpotensi menyebabkan pandemi, demikian laporan yang dilansir BBC, Rabu (5/2/2025).

Nasib Karyawan USAID

Ribuan karyawan di USAID akan ditempatkan cuti mulai Jumat (7/2/2025) malam, demikian yang disampaikan dalam keterangan tertulis yang dilansir website resmi badan tersebut (USAID.gov). Cuti administratif ini berlaku secara global, dengan pengecualian bagi personel tertentu yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti, dan program-program khusus.

Dalam pernyataannya tersebut, USAID mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatur dan membiayai perjalanan pulang bagi personil yang ditempatkan di luar AS dalam waktu 30 hari. Para karyawan yang termasuk dalam pengecualian akan diberitahu pada Kamis (6/2/2025) sore waktu setempat. Pernyataan itu pun diakhiri dengan pesan: “Terima kasih atas pelayanan Anda.”

Menurut laporan BBC, Kamis (6/2/2025), langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari serangkaian pemangkasan anggaran yang telah diberlakukan Donald Trump sejak kembali menjabat bulan lalu melalui koordinasi dengan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang tidak resmi milik Elon Musk.

(wia/imk)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 11:14
5 Poin Penting Celetukan Donald Trump Ambil Alih Gaza, Presiden Baru AS Akan Dimakzulkan?

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menimbulkan kegaduhan usai mengatakan bahwa negaranya akan mengambil alih kepemilikan jangka Panjang atas Gaza, sehingga warga Palestina yang tinggal di sana harus dipindahkan.

Ia menyampaikan klaim tersebut selama kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

Ia ingin menerapkan kerangka kebijakan AS di kawasan tersebut, yang selama ini didasarkan pada kemungkinan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina merdeka dapat hidup berdampingan.

Dalam pidato serupa, Trump memicu kecemasan di berbagai kalangan politik dan dunia internasional, sebab ia menolak untuk menutup kemungkinan menggunakan militer AS dalam upaya ini. Artinya, pentagon bisa saja diturunkan.

Saat ditanya mengenai hal tersebut, Trump menjawab, “Kami akan melakukan apa yang diperlukan.”

Setelah pernyataan itu dirilis, guncangan lanjutan terdengar pada Rabu, 5 Februari 2025. Berikut ini lima poin utama dari pernyataan Presiden Trump mengenai Gaza dan Palestina, setelah 24 jam dikatakan:

1. Kurangnya Detail Rencana

Donald Trump mengusulkan pemindahan seluruh warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mengambil “kepemilikan” atas wilayah tersebut.

Namun, hingga Rabu, 5 Februari 2025, sangat sedikit informasi yang diberikan mengenai bagaimana rencana ini akan dijalankan.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pemindahan dan siapa yang akan memimpin atau melaksanakan langkah itu.

Pertanyaan besar muncul, mengenai bagaimana rakyat Palestina yang sangat terikat dengan identitas dan tanah air mereka bisa dipindahkan, serta apakah tentara AS akan dilibatkan untuk memaksa mereka jika mereka menolak.

2. Gedung Putih yang Plinplan

Pada awalnya, Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina dari Gaza akan bersifat permanen dan diikuti dengan “kepemilikan jangka panjang” oleh Amerika Serikat atas Gaza.

Namun, beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mulai mengubah pernyataannya. Sekretaris Negara, Marco Rubio, dan juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutkan bahwa pemindahan tersebut hanya bersifat sementara, dengan alasan untuk memberi ruang bagi pembangunan kembali Gaza.

“Sementara itu, jelas bahwa orang-orang harus tinggal di suatu tempat sementara Anda membangunnya kembali,” kata Rubio, dalam konferensi pers di Kota Guatemala, dikutip dari Reuters, Kamis, 6 Februari 2025.

3. Demokrat Ancam Pemakzulan atas Trump?

Usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dan keterlibatan tentara AS dalam proses tersebut memicu kemarahan dari kalangan Demokrat.

Beberapa politisi, seperti Perwakilan Rashida Tlaib, yang merupakan warga Palestina-Amerika, menyebutnya sebagai upaya pembersihan etnis.

Senator Chris Murphy menilai bahwa rencana ini akan memicu ketegangan besar di Timur Tengah dan berdampak panjang.

Bahkan, beberapa politisi berencana untuk mengajukan pemakzulan terhadap Trump karena usulannya yang dianggap berisiko dan melanggar hak-hak asasi manusia.

4. Keraguan dari Partai Republik

Meskipun Trump memiliki dukungan kuat dari Partai Republik, beberapa anggotanya mulai menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana ini. Senator Rand Paul misalnya, menilai bahwa ini bertentangan dengan prinsip “America First”, yang seharusnya menghindari keterlibatan Amerika dalam konflik internasional yang merugikan.

Senator Lindsey Graham juga menyatakan bahwa mayoritas warga di negaranya mungkin tidak mendukung pengiriman pasukan AS ke Gaza.

Beberapa anggota Partai Republik merasa bahwa sumber daya negara tidak seharusnya dialokasikan untuk menangani Gaza, dan mereka meragukan manfaat rencana ini bagi kepentingan nasional AS.

5. Adanya Motif Bisnis Keluarga Trump

Rencana Trump ini juga menarik perhatian terkait hubungan bisnis keluarganya di Timur Tengah, terutama yang melibatkan menantunya, Jared Kushner.

Kushner, yang pernah menyatakan bahwa “properti tepi pantai” Gaza dapat sangat bernilai, juga terlibat dalam kesepakatan bisnis besar di wilayah ini.

Laporan dari The New York Times mengungkapkan bahwa keluarga Trump telah memperluas bisnis real estate mereka di Timur Tengah, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Hal ini menambah kontroversi terhadap rencana Trump karena munculnya dugaan adanya motif ekonomi pribadi yang melibatkan keluarga presiden. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 10:40
Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza Presiden Palestina Tolak Keras Rencana Trump Ambil Alih Gaza

Ramallah –

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza, setelah memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana ke tempat lainnya. Abbas menegaskan hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan.

Abbas, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), juga menyebut rencana Trump itu melanggar hukum internasional.

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

“Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar,” tegas Abbas dalam pernyataannya.

“Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina,” sebutnya.

Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pada Selasa (4/2) waktu setempat, secara mengejutkan mengumumkan AS “akan mengambil alih” Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warganya ke tempat-tempat lainnya.

Menanggapi pernyataan itu, Abbas menekankan Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari tanah Palestina” bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

“Hak-hak warga Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan,” tegasnya.

“Tidak ada seorang pun yang berhak mengambil keputusan tentang masa depan rakyat Palestina kecuali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), badan perwakilan resmi dan sah rakyat Palestina,” ucap Abbas dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Abbas mendesak Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab dalam menegakkan resolusi internasional dan melindungi hak-hak asasi rakyat Palestina.

Sekretaris Jenderal PLO, Hussein al-Sheikh, secara terpisah mengecam rencana Trump untuk merelokasi warga Gaza ke tempat lainnya, seperti Mesir atau Yordania. Al-Sheikh menegaskan pihaknya menolak “semua seruan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka”.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 10:38
Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga wanita.

Perintah eksekutif yang berjudul “No Men in Women’s Sports Executive Order” ini adalah perintah eksekutif keempat yang menargetkan komunitas transgender sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.

“Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi transgender militan,” kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.

“Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir,” tegas Trump.

Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai “laki-laki yang mengaku sebagai perempuan” dan “mencuri” kemenangan dari perempuan.

Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.

Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.

Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, perintah eksekutif ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.

Langkah pertama:

Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait “Judul IX,” yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.

Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.

Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.

Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.

Langkah kedua:

Pemerintah akan bekerja sama dengan badan pengelola olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional, untuk memastikan pedoman ini diikuti di luar lingkungan pendidikan.

Kebijakan ini akan berdampak pada proses visa AS.

“Jika Anda datang ke negara ini dan mengaku sebagai perempuan, tetapi Anda adalah laki-laki yang datang untuk bersaing dengan perempuan, kami akan mengkajinya untuk mengetahui apakah itu penipuan,” jelas salah satu pejabat.

3 Perintah Eksekutif Trump Sebelumnya yang Menargetkan Transgender

Mengutip Axios, berikut adalah tiga perintah eksekutif sebelumnya yang menargetkan transgender:

1. Pengakuan Hanya Dua Jenis Kelamin

Pada 20 Januari, tepat di hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Perintah ini juga menegaskan bahwa “jenis kelamin” bukan sinonim dari “identitas gender,” yang berarti hanya dua jenis kelamin ini yang akan diakui dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa.

2. Pembatasan Dukungan Afirmasi Gender

Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membatasi perawatan afirmasi gender bagi kaum muda.

Melalui perintah eksekutif pada 28 Januari, Trump melarang pendanaan federal untuk perawatan afirmasi gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun.

Perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk melakukan tinjauan literatur dalam 90 hari mengenai praktik terbaik untuk kesehatan anak-anak dengan disforia gender.

Selain itu, perintah ini menyerukan pencabutan dana federal dari sekolah kedokteran dan rumah sakit yang melakukan penelitian perawatan afirmasi gender.

3. Pembatasan Transgender di Militer

Juga pada 28 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk merumuskan kebijakan baru yang menargetkan anggota transgender dalam militer.

Perintah ini belum menjadi larangan langsung terhadap tentara transgender, tetapi membuka jalan menuju larangan tersebut dengan mencabut kebijakan Biden yang mengizinkan orang trans untuk bertugas.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

06/02/2025 10:06
AS Mulai Terbangkan Imigran Ilegal ke Kamp Guantanamo

Washington DC –

Penerbangan pertama yang membawa imigran asing dari Amerika Serikat ke Teluk Guantanamo “sudah berlangsung” pada hari Selasa (4/2), menurut pernyataan Gedung Putih. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi Presiden Donald Trump untuk mengurangi arus migrasi.

Pesawat dilaporkan membawa sekitar sepuluh orang migran, seorang pejabat keamanan mengatakan kepada kantor berita Reuters. Mereka adalah kelompok pertama dari sekitar 5.000 warga asing yang menurut Pentagon akan dideportasi dalam waktu dekat.

Tidak jarang, pemerintah menggunakan pesawat militer untuk mendeportasi migran ke Guatemala, Peru, Honduras, dan India. Trump telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memperluas fasilitas kamp penahanan di Guantanamo agar bisa menampung lebih dari 30.000 migran.

Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menegaskan rencana menahan migran ilegal di Kamp Guantanamo bukan tanpa batas waktu, dan bahwa pemerintah akan mematuhi hukum AS.

Kenapa Kamp Guantanamo?

Teluk Guantanamo sejatinya adalah pangkalan angkatan laut AS di Kuba. Secara umum, ia dikenal sebagai kamp tahanan teroris yang mengurung jihadis dari seluruh dunia, tanpa proses pengadilan atau batas waktu penahanan. Kamp tersebut didirikan tahun 2002, sebagai buntut serangan teror 11 September 2001 di New York, AS.

Namun, Guantanamo juga menampung fasilitas terpisah yang selama beberapa dekade digunakan untuk menahan warga Haiti dan Kuba yang berusaha menyeberang ke AS melalui jalur laut.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang pernah ditugaskan di Teluk Guantanamo saat aktif di militer, menyebutnya sebagai “tempat yang sempurna” untuk menampung para migran.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Namun, Amy Fischer, Direktur Program Hak Pengungsi dan Migran di Amnesty International USA, mengecam penggunaan Guantanamo untuk menampung para migran sebagai “perilaku kejam.”

“Kebijakan ini akan memutus akses para migran kepada pengacara, keluarga, dan dukungan sosial, serta melemparkan mereka ke dalam lubang hitam sehingga pemerintah AS dapat terus melanggar hak mereka tanpa diketahui,” katanya.

Ekspansi fasilitas penahanan di Guantanamo

Pemerintah AS sejak lama menahan para migran yang tertangkap di laut di Teluk Guantanamo. Trump menjadi presiden pertama yang menerbangkan para migran dari AS ke pangkalan tersebut.

Menurut Komando Selatan militer AS, sekitar 300 serdadu saat ini ditempatkan di Guantanamo untuk mendukung “operasi penahanan imigran ilegal,” sementara pasukan tambahan telah tiba dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintahan Trump belum mengatakan berapa biaya yang diperlukan untuk memperluas fasilitas Guantanamo. Biaya penerbangan deportasi saja ditaksir tinggi. Reuters melaporkan bahwa penerbangan deportasi ke Guatemala minggu lalu kemungkinan menelan biaya setidaknya USD 4.675 atau sekitar Rp 76 juta per orang.

Dalam sebuah memo kepada menteri pertahanan dan menteri keamanan dalam negeri pada 29 Januari silam, Trump meminta penambahan kapasitas “untuk menahan imigran kriminal yang memiliki prioritas tinggi dan berada secara ilegal di Amerika Serikat.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Lihat juga video: Dihantui Kebijakan Baru, Ribuan Imigran Bertaruh Nyawa Masuk AS

(nvc/nvc)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 09:33
Trump Larang Transgender Ikut Kompetisi Olahraga Wanita

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil kebijakan eksekutif terkini mengenai transgender. Trump melarang wanita transgender berkompetisi dalam cabang olahraga wanita.

Kebijakan yang ditandatangani Trump itu berjudul ‘Jauhkan Pria dari Olahraga Wanita’. Kebijakan itu ditandatangani disaksikan puluhan wanita dan beberapa gadis muda berseragam atletik.

“Dengan kebijakan pemerintah ini, perang terhadap olahraga perempuan telah berakhir,” ucap Trump dilansir CNN, Kamis (6/2/2025).

Perintah tersebut memiliki dua cabang dan bersandar pada kepatuhan Title IX yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam program atau kegiatan pendidikan yang menerima dana dari pemerintah federal, serta keterlibatan pemerintah dengan sektor swasta.

Seorang pejabat sebelum Trump menandatangani kebijakan itu mengatakan tindakan yang diambil itu bersebrangan dengan Title IX yang disahkan di pemerintahan Joe Biden, yang menetapkan aturan bahwa sekolah melanggar Title IX ketika melarang siswa transgender berpartisipasi dalam tim olahraga.

“Jika Anda ingin menyelenggarakan olahraga bagi perempuan, jika Anda ingin memberikan peluang bagi perempuan, maka olahraga tersebut harus sama-sama aman, sama-sama adilnya, dan sama-sama mendapat peluang yang setara, dan itu berarti Anda akan melestarikan olahraga perempuan untuk perempuan,” kata pejabat itu di Gedung Putih.

Sekretaris Media Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan Trump berharap komite olimpiade tidak lagi mengizinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan. Meski Trump tidak memiliki kewenangan hukum atas komite olimpiade, dia berharap kebijakannya ini diterapkan.

“Mengharapkan Komite Olimpiade dan NCAA tidak lagi mengizinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan,” kata Leavitt.

Dengan adanya kebijakan ini, Pejabat di Gedung Putih mengatakan Trump akan memanggil jaksa agung untuk mengesahkan aturan ini menjadi Undang-Undang sebagai bentuk melindungi olahraga wanita. Trump juga direncanakan bertemu dengan Gubernur Texas Greg Abbott yang pada tahun 2023 menandatangani Undang-Undang negara bagian yang melarang atlet trans dalam olahraga perguruan tinggi di negara bagiannya.

Tindakan eksekutif tersebut juga menyerukan peninjauan kembali kebijakan visa.

“Jika Anda datang ke negara ini dan Anda mengklaim bahwa Anda adalah seorang perempuan, namun Anda adalah laki-laki di sini untuk bersaing dengan perempuan, kami akan meninjaunya karena penipuan,” kata pejabat tersebut.

(zap/yld)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 08:18
Singgung soal Trauma, Qatar Sebut Terlalu Dini untuk Bahas Pengungsian Warga Palestina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Qatar, yang menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

Qatar pun mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

“Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

“Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

Penolakan Keras dari Presiden Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

“Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

“Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

“Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

“Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

“Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

“Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

06/02/2025 06:43
Tambah Lagi Deretan Gebrakan Trump yang Bikin Geger Dunia

Jakarta –

Donald Trump langsung membuat sejumlah gebrakan usai terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Sederet gebrakan terbaru bahkan membuat geger dunia.

Sebagai informasi, beberapa gebrakan yang disampaikan Trump usai menjadi Presiden AS sempat menggegerkan dunia. Beberapa di antaranya yakni Trump memutuskan AS keluar dari WHO.

Selain itu, Trump juga mau merelokasi warga di Gaza. Kemudian, Trump juga memastikan AS keluar dari keanggotaan Paris Agreement.

Sederet keputusan itu lantas membuat geger dunia. Banyak negara yang bahkan tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Tak berhenti sampai di situ, Trump juga kembali mengeluarkan gebrakan beberapa hari belakangan. Berikut ini gebrakan Trump yang lagi-lagi membuat geger dunia

Trump Umumkan AS Keluar Dewan HAM PBB

Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

Gebrakan terbaru Trump yakni mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

“Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

Trump Akan Ambil Alih Gaza

Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER

Kemudian, Donald Trump juga mencetuskan keputusan lainnya. Dia mau relokasi warga Gaza secara permanen dalam gagasan kontroversial terbarunya, sembari menyebut “masalah Gaza tidak pernah selesai”.

Gagasan itu, seperti dilansir Politico dan Reuters, Rabu (5/2/2025), disampaikan pada hari yang sama ketika Trump secara mengejutkan mengatakan AS akan menguasai Gaza untuk jangka panjang, mengembangkan daerah itu secara ekonomi, setelah penduduk Gaza direlokasi ke tempat lainnya.

Gagasan-gagasan Trump ini menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.

Trump memperbarui seruannya kepada negara-negara Arab soal relokasi warga Palestina di Jalur Gaza ketika dia menyambut Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Tapi kali ini, Trump mengatakan dirinya akan mendukung relokasi atau permukiman kembali warga Gaza “secara permanen”. Hal ini melampaui gagasan sebelumnya yang telah ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin negara Arab.

“Anda tidak bisa tinggal di Gaza sekarang, Anda memerlukan lokasi lainnya,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan.

“Permasalahan di Gaza tidak akan pernah selesai,” sebutnya.

“Jika kita dapat menemukan sebidang tanah yang tepat, atau banyak tanah, dan membangun tempat yang sangat bagus, pasti akan ada banyak uang di area tersebut. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kembali ke Gaza, yang dilanda banyak kematian selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Trump.

Halaman 2 dari 3

(maa/maa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 06:39
AS: Trump Ingin Relokasi Warga Palestina dari Gaza Hanya Sementara

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan rencana mengejutkan untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Gedung Putih AS menjelaskan pemindahan warga Palestina sifatnya hanya sementara.

Dilansir AFP, Kamis (6/2/2025), Gedung Putih pada hari Rabu waktu setempat tampaknya menarik kembali beberapa elemen dari rencana memulai pengambilalihan wilayah yang hancur itu oleh AS.

Sehari setelah Trump mengatakan “AS akan mengambil alih” dan “memiliki” Gaza dan bahwa warga Palestina akan “pergi ke negara lain,” pemerintah berusaha untuk menurunkan ekspektasi.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pemimpin Republik itu ingin warga Palestina hanya “direlokasi sementara” dari Gaza alih-alih dimukimkan kembali secara permanen di negara-negara mayoritas Arab seperti Mesir.

Dia juga mengatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan dibiayai oleh Amerika Serikat dan pasukan AS kemungkinan tidak akan dikirim.

“Sudah dijelaskan dengan sangat jelas kepada presiden bahwa Amerika Serikat perlu terlibat dalam upaya pembangunan kembali ini untuk memastikan stabilitas di kawasan itu bagi semua orang,” katanya.

Namun, “itu tidak berarti pasukan di lapangan di Gaza, itu tidak berarti pembayar pajak Amerika akan mendanai upaya ini.”

Ia mengatakan Trump telah “sangat jelas” bahwa “ia mengharapkan mitra kami di kawasan tersebut, khususnya Mesir dan Yordania, untuk menerima pengungsi Palestina, untuk sementara, sehingga kami dapat membangun kembali rumah mereka.”

“Saat ini, tempat itu adalah lokasi pembongkaran. Itu bukan tempat yang layak huni bagi manusia mana pun,” katanya.

Ketika ditanya apakah pengerahan pasukan AS ke Gaza dikesampingkan, Leavitt berkata: “Presiden belum berkomitmen untuk itu.”

Sementara, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan Pentagon siap untuk mempertimbangkan semua opsi. Pernyataan itu merespons pertanyaan soal opsi mengerahkan pasukan ke Gaza.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan sekutu kami, mitra kami, baik secara diplomatik maupun militer, untuk mempertimbangkan semua opsi,” kata Hegseth kepada wartawan saat ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Pentagon.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan gagasan Trump “tidak dimaksudkan sebagai permusuhan. Menurut saya, gagasan itu dimaksudkan sebagai langkah yang sangat murah hati — tawaran untuk membangun kembali dan bertanggung jawab atas pembangunan kembali.”

Trump ingin mendukung “pembangunan kembali rumah, bisnis, dan hal-hal semacam ini, sehingga orang-orang dapat kembali tinggal di sana,” kata Rubio kepada wartawan saat berkunjung ke Guatemala.

Pengumuman mengejutkan Trump pada hari Selasa memicu penolakan keras dari para pemimpin dan pemerintah Palestina di kawasan tersebut dan di Eropa.

Pengumuman itu muncul dalam konteks negosiasi yang dimediasi antara Israel dan kelompok militan Hamas untuk mencapai “tahap kedua” dari kesepakatan gencatan senjata yang akan mengakhiri perang yang menghancurkan di Gaza secara permanen.

(taa/taa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 05:37