Tempat Fasum: Gedung Putih

Bank Sentral Inggris Minta Donald Trump Tak Tarik Dukungan ke IMF dan Bank Dunia – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank of England, Andrew Bailey mendesak dukungan Amerika Serikat (AS) yang berkelanjutan terhadap dua lembaga ekonomi global, yaitu Dana Moneter International (IMF) dan Bank Dunia.

Mengutip BBC, Jumat (7/2/2025) Bailey mengatakan bahwa Bank Sentral Inggris mengamati kemungkinan Presiden AS Donald Trump akan mengubah dukungannya pada IMF dan Bank Dunia.

“Sangat penting bahwa kita tidak mengalami fragmentasi ekonomi dunia,” kata Bailey.

“Sebagian besar dari itu adalah kita memiliki dukungan dan keterlibatan dalam lembaga-lembaga multilateral, lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, yang mendukung operasi ekonomi dunia. Itu sangat penting “ ungkapnya.

Dilaporkan, ada kekhawatiran di antara kementerian keuangan dan bank-bank sentral di seluruh dunia tentang pelepasan AS dari lembaga keuangan global.

Perintah Eksekutif Gedung Putih

Sejumlah sumber di Washington juga mengatakan dua lembaga keuangan tersebut berada dalam perintah eksekutif Gedung Putih untuk meninjau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya.

Sebagai informasi, AS merupakan pemegang saham terbesar di IMF dan Bank Dunia, lembaga yang dibentuk oleh Konferensi Bretton Woods pascaperang 80 tahun lalu.

IMF menyediakan pinjaman terakhir bagi negara-negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan, dan mensurvei masalah ekonomi.

Sementara Bank Dunia memberikan uang dan pinjaman murah kepada negara-negara berkembang untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Belum Ada Staf Khusus

Sejauh ini, Trump belum menunjuk staf untuk bidang ini, tetapi pengeluaran pembangunan USAID saat ini menjadi fokus pemotongan anggaran Departemen Efisiensi Pemerintahan Elon Musk.

Ketika ditanya tentang kemungkinan AS meninggalkan IMF, IMF mengatakan bahwa mereka memiliki “sejarah panjang” dalam bekerja sama dengan pemerintahan AS yang berurutan.

07/02/2025 15:00
Elon Musk Obrak-abrik Pemerintah AS dengan Restu Trump

Washington –

Elon Musk dengan cepat mengendalikan banyak hal di pemerintahan federal Amerika Serikat dengan restu dari Presiden Donald Trump. Orang terkaya di dunia itu pun menuai kritikan.

Hanya dalam dua minggu setelah Trump menjabat, Musk memulai misinya untuk menghemat anggaran, tapi juga menebarkan ketakutan. Dia disebut sebagai pegawai pemerintah khusus.

Dikutip detikINET dari Associated Press, Jumat (7/2/2025) Trump memberi ruang khusus di Gedung Putih untuk Musk, di mana dia mengawasi tim Department of Government Efficiency (DOGE). Trump menegaskan semua yang dilakukan Musk adalah atas persetujuannya.

“Elon tidak bisa dan tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan kami. Jika kami berpikir ada konflik atau masalah, kami takkan membiarkannya, tapi dia punya beberapa ide bagus,” cetus Trump.

Salah satu aksi Musk adalah menutup kantor pusat US Agency for International Development (USAID). Garis polisi menghalangi akses ke lobi dan ratusan karyawannya terkunci dari sistem komputer. Musk menyatakan Trump mengizinkannya menutup USAID. “(USAID) sudah tidak bisa diperbaiki,” tulis Musk di X.

Musk juga mencampuri General Services Administration (GSA) yang mengatur bangunan pemerintahan federal. Para manager regional diinstruksikan untuk mengakhiri sewa sekitar 7.500 kantor federal untuk efisiensi.

Namun yang paling dicemaskan adalah Musk mendapatkan akses pada sistem pembayaran US Treasury, yang mengatur pembayaran USD 5 triliun per tahun untuk berbagai hal. Sistem itu juga mengandung banyak informasi pribadi. “Itu adalah peretasan data terbesar di dunia. Saya marah soal itu,” kritik Tammy Baldwin, senator Partai Demokrat.

Partai Demokrat menuding Musk melakukan tindakan ilegal. “Kami akan melakukan segalanya di Senat dan DPR untuk menghentikan ini,” cetus Chris Van Hollen, senator Demokrat dari Maryland.

Musk tampaknya memperlakukan pemerintahan AS seperti perusahaannya, di mana dia dikenal suka efisiensi dan cukup kejam. Saat mengakuisisi Twitter, dia memberhentikan banyak pegawai.

“Aturan Silicon Valley untuk mengganggu status quo dengan tidak mematuhi aturan yang tidak Anda sukai dilakukan sepenuhnya di sini,” cetus Rob Lalka, akademisi bisnis di Tulane University.

Lihat juga Video ‘Trump Terbuka Jika Elon Musk Mau Beli TikTok’:

(fyk/fay)

07/02/2025 14:31
Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir Trump: Israel Akan Serahkan Gaza ke AS Usai Perang Berakhir

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Israel akan menyerahkan Jalur Gaza kepada AS setelah perang melawan Hamas berakhir. Hal ini diucapkan Trump setelah secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza, setelah merelokasi warganya ke negara lain.

“Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2/2025).

Trump, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa tentara AS tidak akan diperlukan di Jalur Gaza. Penegasan ini mengklarifikasi pernyataan sebelumnya ketika dia menolak untuk mengesampingkan pengerahan pasukan militer AS ke Jalur Gaza.

“Tentara AS tidak akan diperlukan! Stabilitas di kawasan akan berkuasa!!!” tulis Trump dalam pernyataannya pada Kamis (6/2) waktu setempat.

Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa warga Palestina “seharusnya sudah dimukimkan kembali di komunitas-komunitas yang jatuh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di kawasan tersebut”.

Pernyataan terbaru Trump ini disampaikan setelah pada awal pekan ini, sang Presiden AS mengejutkan dunia dengan mencetuskan bahwa “AS akan mengambil alih Jalur Gaza”.

“Kami juga akan melakukan pekerjaan terhadapnya. Kami akan memilikinya,” ucap Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat.

Dia hanya memberikan sedikit rincian soal bagaimana AS akan memindahkan lebih dari 2 juta warga Gaza atau bagaimana AS akan mengendalikan wilayah yang dilanda perang tersebut.

Gagasan kontroversial Trump itu menuai kritikan dan penolakan dunia, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan soal “pembersihan etnis” di wilayah Palestina.

Tak lama usai pernyataan Trump itu, Gedung Putih tampak berupaya meredakan kehebohan dan penolakan global yang muncul.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menarik kembali pernyataan Trump soal warga Gaza akan direlokasi secara permanen. Dia mengatakan bahwa warga Gaza harus “direlokasi sementara” untuk proses pembangunan kembali. Leavitt juga menegaskan tidak ada komitmen pengerahan tentara AS ke Jalur Gaza.

Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio yang menyebut gagasan Trump untuk mengambil alih Gaza “bukan dimaksudkan sebagai rencana jahat”. Dia juga mengatakan bahwa warga Gaza hanya akan direlokasi untuk “sementara” selama rekonstruksi berlangsung.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

07/02/2025 11:24
Trump Larang Atlet Transgender di Olahraga Perempuan

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02) malam waktu setempat. Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan eksekutif yang ditujukan untuk membatasi hak-hak LGBTQ+.

“Perang terhadap olahraga perempuan telah berakhir,” kata Trump dalam upacara penandatanganan di Gedung Putih.

“Kami akan mempertahankan tradisi atlet perempuan yang membanggakan, dan kami tidak akan membiarkan para pria mengalahkan, melukai, dan menipu perempuan dan anak perempuan kami. Mulai sekarang, olahraga perempuan hanya untuk perempuan,” tambahnya.

Larangan baru untuk perempuan transgender

Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan, di masa mendatang.

Perintah eksekutif yang berjudul “Menjauhkan Pria dari Olahraga Perempuan” memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah untuk menghukum sekolah yang mengizinkan atlet transgender berkompetisi di tim olahraga perempuan.

Sekolah yang melanggar peraturan ini akan berisiko kehilangan dana federal.

“Merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk mencabut semua dana dari program pendidikan yang menghalangi perempuan dan anak perempuan dari kesempatan atletik yang adil, yang berakibat pada bahaya, penghinaan, dan pembungkaman terhadap perempuan dan anak perempuan, serta merampas privasi mereka,” menurut perintah eksekutif tersebut.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Rencana Trump melarang atlet transgender berlaga di LA Games 2028

Presiden AS itu juga mengungkapkan niatnya untuk menekan Komite Olimpiade Internasional (IOC) agar mengubah peraturan yang berkaitan dengan atlet transgender menjelang Olimpiade Musim Panas 2028 di Los Angeles.

Trump menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk “menjelaskan” kepada IOC bahwa “kami ingin mereka mengubah semua hal yang berkaitan dengan Olimpiade dan topik yang sangat konyol ini.”

Trump juga menambahkan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, untuk menolak aplikasi visa dari pria yang mencoba memasuki Amerika Serikat secara curang dengan mengidentifikasi diri mereka sebagai atlet perempuan demi mencoba ikut serta dalam Olimpiade.

Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika Serikat serta penyelenggara Olimpiade 2028 belum memberikan komentar terkait pernyataan Trump.

Serangan Trump terhadap kebijakan transgender

Sejak masa jabatan keduanya dimulai pada 20 Januari, Trump telah mengeluarkan serangkaian perintah yang menyasar individu transgender.

Ia menandatangani perintah untuk membatasi perawatan medis yang menegaskan gender bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun.

Trump juga mengeluarkan perintah untuk menghapus apa yang disebutnya sebagai “ideologi transgender” dari militer, yang secara efektif melarang transgender Amerika untuk berdinas.

Artikel ini diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

07/02/2025 11:19
Donald Trump Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran, Targetkan Jaringan Minyak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran, menandai langkah pertama sejak ia kembali ke Gedung Putih.

Sanksi ini bertujuan untuk menekan jaringan minyak Iran dan mengembalikan kampanye “tekanan maksimum” yang pernah ia terapkan.

Pada Kamis (6/2/2025), Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada perusahaan kapal dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan minyak Iran yang telah dikenakan sanksi sebelumnya.

Menteri Keuangan Scott Bessent menjelaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menghalangi pendanaan bagi program nuklir Iran dan dukungan terhadap kelompok teroris regional.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini,” kata Bessent, Al Jazeera melaporkan.

Sanksi ini mencakup entitas dan individu dari berbagai negara, termasuk Tiongkok, India, dan Uni Emirat Arab.

Tindakan terbaru ini muncul dua hari setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghidupkan kembali tekanan terhadap Iran.

Pada 2018 lalu, Trump membatalkan kesepakatan internasional dengan Teheran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang sebelumnya mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Perintah eksekutifnya minggu ini mengarahkan pejabat AS untuk meninjau dan memperketat sanksi guna mengurangi ekspor minyak Iran hingga nol.

Iran telah lama menolak sanksi terhadap sektor minyaknya, menyebutnya sebagai pembajakan.

Teheran juga menegaskan bahwa penjualan minyak adalah haknya sebagai negara berdaulat.

Namun, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa ekspor minyak Iran mendukung kelompok teroris dan proksi.

“Washington tidak akan menoleransi perilaku yang ilegal,” ungkap pernyataan Departemen Luar Negeri.

Sementara itu, para pemimpin Iran berpendapat bahwa negara mereka tengah berupaya mendapatkan senjata nuklir, yang telah memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS, terutama Israel.

Donald Trump Jatuhkan Sanksi kepada ICC

Trump juga menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Pidana Internasional (ICC) melalui perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (6/2/2025) malam.

Keputusan ini diumumkan oleh Gedung Putih dan dilaporkan oleh The Guardian.

Perintah eksekutif tersebut menuduh ICC terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak sah dan tidak berdasar, yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Trump mengeklaim ICC menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.

Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan aset di AS yang dimiliki oleh individu-individu yang ditunjuk, serta melarang mereka dan keluarga mereka untuk memasuki wilayah AS.

Perintah tersebut juga memperingatkan bahwa AS akan memberikan konsekuensi nyata dan signifikan kepada individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutunya.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai seberapa cepat pemerintahan Trump akan mengumumkan nama-nama individu yang terkena sanksi.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

07/02/2025 09:03
Trump Beri Sinyal AS Bisa Tetap Gabung WHO, Tapi Ada Syaratnya

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut mengajukan syarat agar AS bisa tetap bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tuntutan ini datang setelah Trump meneken perintah eksekutif berisikan keputusannya mengeluarkan AS dari WHO.

Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah dirinya dilantik sebagai presiden pada 20 Januari lalu. Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Trump meminta WHO mereformasi sistem dan organisasinya. Dirinya mendorong agar WHO menempatkan seorang warganya sebagai pemimpin di badan tersebut.

Syarat dari Trump itu tertuang dalam dokumen yang dibagikan ke para penasihat sebelum dilantik pada 20 Januari lalu seperti dikutip Reuters pada Kamis (6/2).

Dokumen itu merekomendasikan penarikan AS dari WHO dan “mengadopsi pendekatan yang radikal” untuk menangani badan ini. Rekomendasi tersebut termasuk mendorong pejabat AS untuk menjabat sebagai direktur jenderal usai Tedros Adhanom Ghebreyesus lengser pada 2027.

Sebelumnya, Perintah Eksekutif Trump untuk keluar dari WHO merupakan salah satu langkah kebijakan pertamanya setelah menjabat. Hal itu akan menyebabkan badan kesehatan global tersebut kehilangan penyandang dana terbesarnya pada Januari 2026.

Perintah tersebut menuduh organisasi tersebut salah menangani pandemi COVID-19 dan dipengaruhi secara tidak semestinya oleh negara lain, yang dibantah WHO. Trump kemudian mengisyaratkan AS dapat kembali jika WHO “dibersihkan,” tanpa memberikan perincian tentang apa yang diperlukan.

Dua sumber itu mengatakan proposal reformasi sudah dibahas sejak sebelum Trump menjabat. Namun, tak ada informasi apakah pemerintahan dia akan mengadopsi rekomendasi lain.

“Pemerintahan Trump akan terus meninjau proses dan badan layanan kesehatan saat ini untuk menerapkan reformasi yang dibutuhkan,” kata juru bicara Gedung Putih Kush Desai dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

(suc/kna)

07/02/2025 09:02
Israel Siapkan Rencana untuk Warga Palestina yang Mau Tinggalkan Gaza

Yerusalem –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengambil alih Gaza, Palestina. Israel menyiapkan rencana untuk warga Palestina yang sukarela meninggalkan Gaza.

Dilansir dari AFP, Kamis (6/2/2025), Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menginstruksikan kepada militer untuk merumuskan rencana bagi warga Palestina yang mau meninggalkan Gaza.

“Saya telah menginstruksikan IDF (militer) untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan keberangkatan sukarela bagi warga Gaza,” kata Katz.

Katz mengatakan warga Palestina dapat pergi ke negara mana pun yang bersedia menerima mereka.

Usulan pengambilalihan Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah mereka sendiri itu diutarakan Trump kala menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Pernyataan Trump ini mendapatkan kecaman dari dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

PBB mengatakan pemindahan paksa warga Palestina sama saja dengan pembersihan etnis. Trump pun mengklaim semua orang akan menyukai rencananya.

Namun, dia hanya memberikan sedikit rincian tentang bagaimana cara memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari Gaza. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pemindahan warga Palestina hanya sementara.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut seruan Trump itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perdamaian tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina.

“Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem.mengecam pernyataan Trump. Apa yang diutarakan Trump, jelas Hamas, sama sekali tidak dapat diterima.

“Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Hazem Qassem.

“Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi,” lanjutnya.

Meski dihujani kritik, Trump kembali menegaskan tetap akan mengambil alih Gaza. Ia menyebut Israel akan menyerahkan Gaza kepada AS.

“Jalur Gaza akan diserahkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran. Warga Palestina, seperti Chuck Schumer, sudah akan dimukimkan kembali di komunitas yang jauh lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah baru dan modern, di wilayah tersebut,” tulis Trump.

Diketahui, Chuck Schumer adalah pemimpin minoritas di Senat dan seorang Demokrat. Dalam pidatonya pada pekan lalu, Schumer mengkritik Trump ‘sembrono dan melanggar hukum’.

(isa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 23:30
Hamas Tuding Donald Trump Ingin Duduki Gaza

Jakarta –

Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza membuat Hamas murka. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menuding Trump berniat ingin menduduki wilayah Gaza.

“Pernyataan Trump tentang Washington yang mengambil kendali atas Gaza sama dengan pernyataan terbuka mengenai niatnya untuk menduduki wilayah tersebut,” kata Qassem dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/2/2025).

Qassem menegaskan rakyat Gaza tidak akan pernah meninggalkan wilayahnya. Dia meminta ada pertemuan darurat antarnegara Arab mengenai rencana Trump ini.

“Gaza adalah untuk rakyatnya dan mereka tidak akan pergi. Kami menyerukan diadakannya pertemuan puncak darurat Arab untuk menghadapi proyek pengungsian,” ujarnya.

Qassem menegaskan pihaknya tidak membutuhkan negara mana pun untuk memerintah di Gaza. Dia meminta negara-negara Arab segera mengambil tindakan tegas dan menolak rencana Trump tersebut.

“Kami tidak memerlukan negara mana pun untuk memerintah Jalur Gaza dan kami tidak menerima penggantian satu pendudukan dengan pendudukan lainnya. Kami menyerukan masyarakat Arab dan organisasi internasional untuk mengambil tindakan tegas untuk menolak proyek Trump,” katanya.

Seperti diketahui, Trump mengklaim warga Palestina akan senang dipindah dari Gaza. Pernyataan kontroversial Trump itu disampaikan ketika dia berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (4/2) waktu setempat, sebelum bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang berkunjung ke Washington DC untuk membahas isu Timur Tengah, termasuk gencatan senjata Gaza.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim warga Palestina akan “dengan senang hati meninggalkan Gaza”. Dia juga menyebut warga Gaza tidak memiliki alternatif lain saat ini ketika ditanya wartawan AFP apakah relokasi sama saja dengan menggusur mereka secara paksa.

Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya melontarkan gagasan yang menuai kritikan banyak pihak, yakni “membersihkan” Gaza dan mencetuskan warga Palestina di Jalur Gaza untuk direlokasi ke Mesir atau Yordania.

(whn/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 22:44
Rencana Trump Ambil Alih Gaza Bikin Dunia Murka

Jakarta –

Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza membuat dunia murka. Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.

Dirangkum detikcom, Kamis (6/2/2025), Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.

Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Dia mengklaim hal itu akan “sangat dibanggakan” dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka.

Ditegaskan juga Abbas bahwa Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi,” sebutnya.

Daftar Negara yang Menolak Rencana Trump

Foto: Donald Trump (Jim Watson/AFP/Getty Images).

Arab Saudi

Saudi menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

Mesir

Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

Dalam percakapan dengan Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, Abdelatty menekankan “pentingnya melanjutkan proyek pemulihan dini… dengan laju yang dipercepat… tanpa warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, terutama dengan komitmen mereka terhadap tanah mereka dan penolakan untuk meninggalkannya”.

Yordania

Raja Yordania Abdullah II menolak “upaya apa pun” untuk mengambil alih wilayah Palestina dan mengusir warganya.

Dalam pertemuan dengan Abbas, Raja Abdullah II mendesak upaya “untuk menghentikan kegiatan permukiman dan menolak setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, menekankan perlunya menempatkan warga Palestina di tanah mereka”.

Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab secara tegas menolak setiap upaya untuk menggusur warga Palestina dan menyangkal “hak mereka yang tidak dapat dicabut”.

Turki

Menlu Turki Hakan Fidan menyebut rencana Trump untuk mengambil alih Gaza “tidak bisa diterima”.

Indonesia Termasuk Negara yang Menolak Rencana Trump

Foto: Donald Trump (Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA).

Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.

“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2/).

Malaysia

Penolakan serupa juga disampaikan Malaysia, yang menyebut rencana Trump itu mengarah pada “pembersihan etnis” dan melanggar hukum internasional.

“Malaysia sangat menentang usulan apa pun yang dapat mengarah pada pengusiran paksa atau perpindahan warga Palestina dari tahan air mereka. Tindakan tidak manusiawi semacam itu merupakan pembersihan etnis dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi PBB,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan

Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan “resep untuk ketidakstabilan” dan akan menjadi “pelanggaran hukum internasional”.

PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu “tidak jelas”.

Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal “hak untuk menentukan nasib sendiri” yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai “prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara”.

Inggris-Prancis-Jerman

PM Inggris Keir Starmer memberikan reaksi keras terhadap rencana Trump dengan menegaskan bahwa warga Palestina “harus diizinkan pulang” ke Jalur Gaza. Starmer juga kembali menegaskan dukungannya untuk pembentukan negara Palestina.

“Mereka harus diizinkan pulang. Mereka harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam membangun kembali menuju kepada solusi dua negara,” tegas Starmer saat berbicara kepada parlemen Inggris.

Prancis menyampaikan penolakan keras terhadap rencana Trump, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Christophe Lemoine, menyebut langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan memicu ketidakstabilan kawasan.

Lemoine menegaskan bahwa masa depan Gaza harus dalam konteks negara Palestina di masa depan dan tidak boleh dikuasai oleh negara ketiga.

Menlu Jerman Annalena Baerbock menegaskan Jalur Gaza merupakan “milik warga Palestina” setelah Trump melontarkan rencana untuk mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

“Penduduk sipil di Gaza tidak boleh diusir dan Gaza tidak boleh diduduki atau dihuni kembali secara permanen,” tegas Baerbock.

China

China menentang rencana pemindahan paksa terhadap warga Gaza, dan mengharapkan semua pihak akan berpegang teguh pada gencatan senjata dan pemerintahan pascaperang sebagai peluang membawa masalah Palestina pada jalur penyelesaian politik yang benar berdasarkan solusi dua negara.

Rusia

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan keyakinan bahwa penyelesaian konflik Timur Tengah hanya mungkin terjadi berdasarkan solusi dua negara.

Brasil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak keras rencana Trump mengambil alih Gaza.

“Itu tidak masuk akal … Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh setiap manusia,” tegas Lula da Silva, sembari menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan mengecam tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida”.

Halaman 2 dari 3

(whn/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 22:17
Donald Trump akan Kirim Pasukan AS ke Gaza? Usir Paksa Warga Palestina, PBB Ungkit Pembersihan Etnis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, AS – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu pada Selasa (4/2/20250 di Gedung Putih.

Pertemuan tersebut memiliki bobot geopolitik yang signifikan karena Trump dan Netanyahu antara lain membahas masa depan gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

Netanyahu berada di bawah tekanan dari anggota koalisi sayap kanan untuk melanjutkan konflik dengan Gaza.

Sementara Trump, yang mengaku sebagai penengah gencatan senjata, bertujuan untuk memastikan gencatan senjata tersebut bertahan.

AS akan Kirim Pasukan ke Gaza?

Pada konferensi pers, Rabu (5/2/2025) waktu AS, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt ditanyai beberapa pertanyaan terkait pernyataan Trump mengenai rencana AS ambil alih Gaza yang dilanda perang.

Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden Donald Trump “tidak berkomitmen” untuk mengirim pasukan Amerika Serikat ke Jalur Gaza.

“Presiden tidak berkomitmen untuk mengerahkan pasukan di Gaza. Amerika Serikat tidak akan membiayai pembangunan kembali Gaza. Ini adalah ide yang tidak biasa tujuannya adalah perdamaian abadi di Timur Tengah bagi semua orang di wilayah tersebut.”

Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan rencana bagi AS untuk “mengambil alih” kendali atas Gaza dan merelokasi penduduk Palestina ke negara-negara terdekat seperti Mesir dan Yordania.

Presiden menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Trump mengatakan bahwa Gaza dapat menjadi “Riviera Timur Tengah” sekaligus menggambarkan wilayah tersebut sebagai “lokasi pembongkaran.”

Pernyataan itu juga mendapat penolakan luas dari para pemimpin dunia yang mengecamnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri juga menolak komentar Trump dengan memperingatkan potensi “kekacauan.”

Pada konferensi pers hari Rabu, Leavitt menyarankan bahwa proposal tersebut tidak mengharuskan Trump dan negaranya untuk “terlibat dalam konflik di luar negeri.”

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa “definisi kegilaan adalah mencoba melakukan hal yang sama berulang-ulang kali” ketika ditanya tentang pendapatnya tentang Gaza.

“Seperti yang disampaikan Presiden dan Perdana Menteri tadi malam, Presiden bersedia berpikir di luar kebiasaan, mencari cara-cara baru dan unik yang dinamis untuk memecahkan masalah yang selama ini terasa sulit dipecahkan,” kata Hegseth.

“Kami menantikan lebih banyak perbincangan tentang hal itu, solusi kreatif untuk itu.”

Hegseth menambahkan bahwa ia dan timnya “siap untuk mempertimbangkan semua opsi.”

Pembersihan Etnis di Gaza

Hukum internasional melarang pemindahan paksa penduduk.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B’tselem, mengatakan pernyataan Trump “merupakan seruan untuk pembersihan etnis melalui pengusiran dan pemindahan paksa sekitar 2 juta orang.

Penolakan terhadap seruan Trump juga disuarakan oleh warga Palestina di Tepi Barat dan di negara-negara Arab sekitar seperti Yordania dan Lebanon yang juga merupakan rumah bagi populasi pengungsi besar.

“Jika dia (Trump) ingin menggusur penduduk Gaza maka dia harus mengembalikan mereka ke tanah air asal mereka yang telah mereka tinggalkan sejak tahun 1948, di dalam wilayah Israel, di desa-desa yang telah dikosongkan penduduknya,” kata Mohammed al-Amiri, seorang penduduk di kota Ramallah, Tepi Barat.

Tindakan memindahkan warga sipil secara paksa dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Konvensi Jenewa asli tahun 1949 mengatakan bahwa “pemindahan paksa massal” ke negara mana pun dilarang, apa pun motifnya.

Protokol yang diperbarui yang ditambahkan pada tahun 1977 menyatakan “Warga sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan wilayah mereka sendiri karena alasan yang terkait dengan konflik.”

Usulan Presiden Donald Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan menggusur semua warga Palestina yang tinggal di sana langsung menimbulkan kekhawatiran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Setiap pemindahan paksa penduduk sama saja dengan pembersihan etnis,” kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric kepada wartawan pada hari Rabu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan menegaskan pentingnya menghindari pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

“Dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting untuk tetap setia pada dasar hukum internasional. Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis,” ujar Guterres dalam pertemuan komite PBB pada Rabu (5/2/2025) dikutip dari Reuters.

Dia mengemukakan itu di tengah ramainya komentar Donald Trump terkait relokasi warga Gaza.

Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Trump, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai respons terhadap Donald Trump.

Sumber: Associated Press/Washington Post/Newsweek/Reuters

06/02/2025 22:01

Tempat Fasum: Gedung Putih

AS akan Kirim Pasukan ke Gaza?

Pembersihan Etnis di Gaza