Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Balas Dendam, Trump Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Balas Dendam, Trump Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan, ia mencabut akses mantan Presiden Joe Biden ke pengarahan intelijen atau informasi rahasia negara. Ini adalah tindakan balas dendam terbaru Trump terhadap para pesaingnya.

    Trump menyebut tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas pendahulunya yang juga mencabut aksesnya ke materi rahasia negara sesaat setelah ia meninggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di AS 2017-2021.

    “Ia membuat preseden ini pada tahun 2021, ketika ia menginstruksikan Komunitas Intelijen (IC) untuk menghentikan Presiden Amerika Serikat ke-45 (ME!) mengakses detail tentang Keamanan Nasional, sebuah layanan yang diberikan kepada mantan Presiden,” kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (8/2/2025).

    Trump juga menyatakan, Biden tidak dapat dipercaya dengan informasi sensitif. Berdasarkan laporan penasihat khusus Robert Hur tentang penanganan informasi rahasia oleh Biden, ingatan presiden dari Demokrat itu dilaporkan “kabur” dan memiliki “keterbatasan yang signifikan”.

    Hur, yang menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap Biden, mengatakan bahwa presiden saat itu kesulitan mengingat tanggal-tanggal penting seperti kematian putranya Beau dan masa jabatannya sebagai wakil presiden.

    Biden tidak segera berkomentar, meskipun beberapa mantan pejabat pemerintahannya mengecam tindakan Trump tersebut.

    “Ini tidak akan menurunkan harga telur,” kata Andrew Bates, mantan wakil sekretaris pers senior Gedung Putih, dalam unggahan di X, merujuk pada fokus Trump pada inflasi selama kampanye pemilihannya.

    Sebagai informasi, presiden AS tidak memerlukan izin keamanan dan memiliki akses ke informasi rahasia berdasarkan jabatan mereka.

    Sementara mantan presiden biasanya menerima pengarahan intelijen seperti yang diminta, meskipun akses diberikan atas kebijakan presiden yang sedang menjabat dan tidak ada proses izin keamanan formal yang terlibat.

    Tak lama setelah menjabat, Biden mengatakan, Trump seharusnya tidak memiliki akses ke pengarahan intelijen karena upayanya untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020, yang berpuncak pada kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol.

    Trump didakwa dengan empat tuduhan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemungutan suara, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi terhadap hak-hak warga negara, sebelum jaksa membatalkan kasus tersebut bersama dengan beberapa tuntutan lain yang dihadapinya setelah terpilih kembali.

    Pemerintahan Trump telah mencabut akses ke pengarahan intelijen dari puluhan kritikus dan pesaing sejak menjabat pada 20 Januari.

    Mereka termasuk Mark Milley, pensiunan jenderal angkatan darat, dan lebih dari 50 mantan pejabat intelijen yang menandatangani surat yang secara keliru menyatakan bahwa email dari laptop Hunter Biden adalah bagian dari kampanye disinformasi Rusia.

    Trump juga telah membatalkan rincian keamanan mantan koleganya yang tidak lagi disukainya, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

    (dce)

  • Trump Bakal Umumkan Tarif Impor Balasan Pekan Depan

    Trump Bakal Umumkan Tarif Impor Balasan Pekan Depan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengumumkan kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) untuk sejumlah negara pada pekan depan. Langkah ini menandai eskalasi besar dalam perombakan hubungan perdagangan global agar lebih menguntungkan AS.

    Trump tidak merinci negara mana saja yang akan terkena dampaknya. Namun demikian, ia mengisyaratkan bahwa langkah ini akan menjadi upaya untuk membantu memecahkan masalah anggaran AS.

    “Saya akan mengumumkan itu, minggu depan, perdagangan balasan, sehingga kita diperlakukan secara setara dengan negara lain,” kata Trump dikutip dari Reuters, Sabtu (8/2/2025).

    Penerapan tarif balasan ini akan memenuhi janji kampanye Trump untuk mengenakan tarif pada impor AS, yang setara dengan tarif yang dikenakan mitra dagang pada ekspor AS.

    Pengumuman tentang tarif ini disampaikan Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Ia mengatakan tarif otomotif tetap menjadi pertimbangan, meskipun Gedung Putih dilaporkan sedang mempertimbangkan kemungkinan pengecualian.

    Trump juga diketahui telah lama mengeluh tentang tarif 10% Uni Eropa terhadap impor mobil, jauh lebih tinggi daripada tarif mobil AS sebesar 2,5%. Ia sering menyatakan bahwa Eropa tidak mau mobil AS, tetapi mengirim jutaan unit mobil ke AS setiap tahun.

    Sedangkan, AS memberlakukan tarif 25% untuk truk pick up, yang menjadi sumber keuntungan utama bagi produsen mobil Detroit General Motors, Ford, dan operasi Stellantis.

    Sementara itu dalam sidang konfirmasi baru-baru ini, Calon Menteri Perdagangan Trump, Howard Lutnick menyuarakan kekhawatiran tentang tarif tinggi impor India. Sedangkan Calon Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer membahas keluhan AS tentang tarif dan hambatan perdagangan Vietnam dan Brasil.

    Data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat, tarif rata-rata trade-weighted AS mencapai sekitar 2,2%. Sebagai perbandingan, 12% untuk India, 6,7% untuk Brasil, 5,1% untuk Vietnam, dan 2,7% untuk negara-negara Uni Eropa.

    Sebelumnya, Trump juga memberitahukan rencananya kepada sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik dalam diskusi anggaran di Gedung Putih. Mereka berencana untuk menggunakan tarif yang lebih tinggi pada impor asing untuk membantu membayar perpanjangan pemotongan pajak Trump 2017.

    Meskipun tarif yang lebih tinggi dapat menutupi sebagian biaya tersebut, penerimaan tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan tahunan AS dalam beberapa tahun terakhir.

    Dampak Terhadap Sentimen Pasar

    Di samping itu, pada Sabtu pekan lalu, Trump mengumumkan tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko. Namun penerapannya ditunda setelah mendapat reaksi negatif dari investor. Sebanyak dua mitra dagang AS terbesar itu sepakat untuk meningkatkan upaya penegakan hukum di perbatasan sebagai kompromi.

    Sementara itu, Wall Street mengalami penurunan lanjutan menyusul laporan tentang diskusi Trump dengan anggota parlemen. Sentimen konsumen AS juga turun ke level terendah dalam 7 bulan pada Februari, terutama di kalangan Partai Republik. Hal ini karena rumah tangga khawatir tarif baru akan memicu lonjakan inflasi.

    (shc/ara)

  • Hamas Serahkan 3 Sandera Israel, Ditukar dengan 183 Tahanan Palestina Hamas Serahkan 3 Sandera Israel, Ditukar dengan 183 Tahanan Palestina

    Hamas Serahkan 3 Sandera Israel, Ditukar dengan 183 Tahanan Palestina Hamas Serahkan 3 Sandera Israel, Ditukar dengan 183 Tahanan Palestina

    Jakarta –

    Kelompok Hamas menyerahkan tiga sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Gaza pada hari Sabtu (8/2), sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan tahap kelima di bawah gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel.

    Sandera Eli Sharabi, Or Levy dan Ohad Ben Ami dibebaskan setelah mereka dibawa ke atas panggung di kota Deir el-Balah, Gaza tengah oleh militan-militan Hamas yang bertopeng. Setelah diserahkan ke Palang Mereka, mereka selanjutnya akan dibawa menuju pasukan Israel di Gaza.

    Sebagai ganti pembebasan sandera tersebut, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. Beberapa di antaranya dihukum karena terlibat dalam serangan yang menewaskan puluhan orang, dan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 111 orang yang ditahan di Gaza selama perang, menurut Hamas.

    Pertukaran terbaru terjadi di tengah reaksi keras atas usulan Presiden AS Donald Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS, yang telah memicu kegemparan di seluruh wilayah dan sekitarnya.

    Setelah memicu kecaman luas dengan komentarnya di awal minggu, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2) waktu setempat, bahwa ia tidak terburu-buru untuk memajukan rencananya yang kontroversial untuk Gaza.

    Rencana tersebut mengusulkan pemindahan penduduk Palestina di Gaza keluar dari wilayah tersebut dan menempatkan wilayah pesisir yang dilanda perang di bawah kendali AS.

    “Sama sekali tidak terburu-buru,” kata Trump selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung.

    Sejak deklarasi awalnya, Israel telah memerintahkan militernya untuk mempersiapkan relokasi “sukarela” warga Gaza, sementara Hamas telah menolak rencana Trump sebagai “sama sekali tidak dapat diterima.”

    Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat kali pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Hamas sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

    Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk menjamin pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kekayaan Bersih Elon Musk Merosot Usai Trump Berlakukan Tarif Baru

    Kekayaan Bersih Elon Musk Merosot Usai Trump Berlakukan Tarif Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kekayaan bersih miliarder teknologi Elon Musk merosot menyusul upaya pemerintahan Trump dalam memberlakukan tarif baru.

    Kekayaan bersih CEO Tesla dan SpaceX ini berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir, terutama karena usaha bisnis dan politiknya baru-baru ini, termasuk perannya di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Saham Tesla anjlok 5,2% pada awal pekan ini, kerugian disebabkan oleh ancaman tarif yang menargetkan impor dari Kanada, Meksiko, dan China, demikian dilaporkan Newsweek. Saham tersebut turun 3,3% hingga 6 Februari.

    Penjualan Tesla di Inggris turun hampir 12% pada Januari, bahkan saat pendaftaran kendaraan listrik bulanan di pasar baterai-listrik terbesar di Eropa melonjak ke rekor, menurut data yang diterbitkan oleh New AutoMotive.

    Kekayaan bersih Elon Musk

    Musk terjun ke dunia politik pada 2024 dengan memberi dukungan finansialnya terhadap Trump.

    CEO miliarder tersebut menghabiskan setidaknya US$250 juta. Hasil untuk kampanye ini terbukti berhasil untuk kembali ke Gedung Putih.

    Newsweek melaporkan, kekayaan bersih Musk berada di sekitar US$433 miliar sebelum penurunan baru-baru ini menjadi sekitar US$418 miliar, sedikit pulih menjadi US$424 miliar pada hari Selasa.

    Hingga Kamis, kekayaan bersih Musk mencapai US$414 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index. Daftar miliarder real-time Forbes dari tanggal yang sama melaporkan kekayaan bersih miliarder teknologi tersebut adalah US$401,8 miliar.

    Dilansir Bloomberg, kekayaan Musk sebelumnya melonjak, mencapai US$486 miliar pada Desember 2024, naik dari US$262 miliar sebelum pemilihan. Kemudian pada November 2024, kekayaan bersih Musk tercatat sebesar US$307,4 miliar oleh Forbes dan US$319 miliar oleh Bloomberg.

    Apa yang menyebabkan Kekayaan Musk Menurun?

    Tarif yang diancam Trump merupakan faktor utama di balik kemunduran keuangan Musk baru-baru ini. 

    Tarif tersebut mengancam akan menaikkan biaya produksi Tesla dan perusahaan lain yang bergantung pada rantai pasokan global untuk bahan-bahan utama seperti aluminium dan litium, yang penting untuk baterai kendaraan listrik.

    Kekhawatiran tentang potensi tarif balasan dari China, pasar utama Tesla, juga menyebabkan ketidakpastian tambahan, yang memberi tekanan pada saham perusahaan mobil tersebut.

    Meskipun SpaceX dimiliki secara pribadi, tarif baru tersebut juga dapat memengaruhi rantai pasokannya, termasuk komponen yang dibutuhkan untuk jaringan Starlink.

  • Khamenei Ingatkan Pemerintah Iran Tidak Berunding dengan AS! Khamenei Ingatkan Pemerintah Iran Tidak Berunding dengan AS!

    Khamenei Ingatkan Pemerintah Iran Tidak Berunding dengan AS! Khamenei Ingatkan Pemerintah Iran Tidak Berunding dengan AS!

    Jakarta –

    Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyerukan pemerintah Iran untuk tidak berunding dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi “tidak bijaksana.”

    “Anda tidak boleh berunding dengan pemerintah seperti itu, mereka tidak bijaksana, mereka tidak cerdas, mereka tidak terhormat untuk berunding,” kata Khamenei, dilansir Al Arabiya dan AFP, Sabtu (8/2/2025). Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat sebelumnya telah “merusak, melanggar, dan mencabik-cabik” kesepakatan nuklir tahun 2015.

    Khamenei pun memperingatkan bahwa Iran akan mengambil tindakan balasan jika AS mengancam atau bertindak melawan Iran.

    “Jika mereka mengancam kita, kita akan mengancam mereka. Jika mereka melakukan ancaman ini, kita akan melakukan ancaman kita. Jika mereka menyerang keamanan negara kita, kita akan menyerang keamanan mereka tanpa ragu-ragu,” tegas Khamenei.

    Hal itu disampaikan Khamenei beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan “perjanjian perdamaian nuklir yang terverifikasi” dengan Iran, seraya menambahkan bahwa Iran “tidak dapat memiliki senjata nuklir.”

    Pemerintah Iran bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai dan menyangkal adanya niat untuk mengembangkan senjata atom.

    “Kita harus memahami ini dengan benar: mereka tidak boleh berpura-pura bahwa jika kita duduk di meja perundingan dengan pemerintah itu (pemerintah AS), masalah akan terpecahkan,” kata Khamenei dalam sebuah pertemuan dengan para komandan militer.

    “Tidak ada masalah yang akan diselesaikan dengan bernegosiasi dengan Amerika,” katanya, menyebut “pengalaman” sebelumnya.

    Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari lalu, pada Selasa lalu memberlakukan kembali kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran atas tuduhan bahwa negara itu berusaha mengembangkan senjata nuklir.

    Di bawah kebijakan sanksi yang keras selama masa jabatan pertama Trump, yang berakhir pada 2021, Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting yang telah memberlakukan pembatasan pada program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi.

    Teheran mematuhi kesepakatan tersebut hingga setahun setelah Washington menarik diri, tetapi kemudian mulai mencabut komitmennya.

    Upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 tersebut, sejak itu gagal.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perkembangan Terbaru Perang Rusia-Ukraina: Pasukan Korea Utara Kembali ke Garis Depan – Halaman all

    Perkembangan Terbaru Perang Rusia-Ukraina: Pasukan Korea Utara Kembali ke Garis Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina terus berlanjut dan pada tanggal 8 Februari 2025, telah memasuki hari ke-1981.

    Dalam perkembangan yang signifikan, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa pasukan Korea Utara telah kembali ke garis depan di wilayah Kursk, Rusia.

    Hal ini muncul setelah sebelumnya dilaporkan bahwa pasukan Korea Utara ditarik karena mengalami kerugian besar.

    Apa yang Terjadi di Kursk?

    Zelensky, dalam pidato malamnya pada tanggal 7 Februari 2025, menyatakan, “Telah terjadi serangan baru di daerah operasi Kursk. Tentara Rusia dan tentara Korea Utara didatangkan kembali.” Ia juga menambahkan bahwa “sejumlah besar pasukan lawan telah dihancurkan,” merujuk pada ratusan tentara Rusia dan Korea Utara yang terlibat dalam konflik ini.

    Sebelumnya, seorang juru bicara militer Ukraina melaporkan bahwa Kyiv tidak mengalami aktivitas atau bentrokan dengan pasukan Korea Utara selama tiga minggu.

    Ini menunjukkan fluktuasi dalam situasi di medan perang yang dapat berdampak pada taktik dan strategi kedua belah pihak.

    Kenapa Korea Utara Terlibat Kembali?

    Menurut intelijen dari Korea Selatan dan barat, Pyongyang telah mengirim lebih dari 10.000 tentara ke Rusia tahun lalu untuk memberikan dukungan dalam perang melawan Ukraina, khususnya di wilayah perbatasan.

    Kembalinya pasukan Korea Utara ke Kursk menandakan peningkatan kembali kerjasama militer antara kedua negara dalam konteks konfrontasi yang berkepanjangan ini.

    Apa yang Terjadi di Pertemuan Trump dan Zelensky?

    Di tengah situasi yang berkembang di Kursk, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga memberikan kabar bahwa ia mungkin akan bertemu dengan Zelensky minggu depan.

    Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Putih, Trump menjawab bahwa pertemuan tersebut bisa saja terjadi di Washington, meskipun ia tidak akan pergi ke Kyiv.

    Zelensky mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Trump.

    Ia menyatakan bahwa saat ini tim Ukraina dan Amerika sedang menyusun rincian untuk pertemuan tersebut.

    Bagaimana dengan Situasi di Toretsk?

    Di sisi lain, Rusia mengeklaim telah berhasil merebut kota pertambangan utama di Ukraina timur, yaitu Toretsk.

    Jika klaim ini terkonfirmasi, maka ini akan menjadi pemukiman terbesar yang direbut oleh Moskow sejak Avdiivka pada Februari tahun lalu.

    Namun, Kyiv membantah bahwa Rusia memiliki kendali penuh atas pusat industri tersebut.

    Menurut analis militer, perebutan Toretsk yang strategis bisa membuka jalan bagi Rusia untuk memotong rute pasokan Ukraina lebih lanjut ke utara.

    Apa yang Terjadi di Zaporizhia?

    Selain itu, pada tanggal 6 Februari 2025, Pasukan Pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh bom udara berpemandu Rusia di atas Zaporizhia.

    Yuriy Ignat, kepala departemen komunikasi Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, menyebutkan bahwa insiden ini bukanlah yang pertama, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai situasi tersebut.

    Dengan dinamika yang terus berubah, perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa medan perang tetap menjadi arena yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

    Kembalinya pasukan Korea Utara, pertemuan yang direncanakan antara Trump dan Zelensky, serta situasi di Toretsk dan Zaporizhia menunjukkan betapa pentingnya perkembangan ini dalam konteks geopolitis yang lebih luas.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Trump Jatuhkan Sanksi ICC: Reaksi Uni Eropa dan Aktivis HAM – Halaman all

    Trump Jatuhkan Sanksi ICC: Reaksi Uni Eropa dan Aktivis HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menandatangani Perintah Eksekutif yang menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan stafnya.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap penyelidikan ICC terhadap Israel, sekutu dekat AS, terkait dugaan kejahatan perang.

    Reaksi Internasional

    Keputusan Trump ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa dan organisasi hak asasi manusia.

    Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan bahwa sanksi tersebut mengancam independensi ICC dan merusak sistem peradilan pidana internasional secara keseluruhan.

    Belanda, sebagai negara tuan rumah ICC, juga menyesalkan langkah ini, menekankan pentingnya peran pengadilan dalam memerangi impunitas.

    Amnesty International menyebut tindakan tersebut sebagai tindakan ceroboh, sementara PBB dan ahli hukum menganggapnya ilegal menurut hukum internasional.

    Isi Perintah Eksekutif

    Dalam Perintah Eksekutifnya, Trump menuduh ICC terlibat dalam tindakan tidak sah yang menargetkan AS dan Israel.

    Dia juga menilai bahwa ICC telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant.

    Perintah ini menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, dan tindakan pengadilan ini menciptakan preseden berbahaya bagi kedua negara.

    Trump mengumumkan keputusan ini saat Netanyahu berada di Washington, di mana mereka juga mengadakan pembicaraan di Gedung Putih.

    Sanksi yang Dikenakan

    Sanksi yang dapat dikenakan mencakup pemblokiran properti dan aset serta larangan masuk bagi pejabat, karyawan, dan kerabat ICC ke Amerika Serikat.

    Tanggapan Netanyahu

    Menanggapi keputusan Trump, Netanyahu menyambut baik sanksi tersebut.

    Dalam sebuah posting di X, dia mengucapkan terima kasih kepada Trump atas langkah berani ini, yang dianggapnya sebagai perlindungan terhadap kedaulatan Israel dan Amerika Serikat dari apa yang disebutnya sebagai pengadilan anti-Amerika dan anti-Yahudi.

    Keputusan Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada ICC telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, menyoroti ketegangan antara negara-negara besar dan lembaga peradilan internasional.

    Dengan ICC yang beranggotakan 125 negara, langkah ini dapat memengaruhi dinamika hukum internasional dan kerja sama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berat.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

    Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

    Perintah tersebut memberikan sanksi keuangan dan visa kepada individu yang tidak disebutkan namanya dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS.

    Perintah tersebut dikeluarkan setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dicari oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.

    Isi Surat Perintah

    Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menulis bahwa ICC telah terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat, Israel, mengutip surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada bulan November untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant.

    “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” bunyi perintah tersebut.

    Uni Eropa telah berjanji untuk mendukung pengadilan tersebut dari dampak sanksi, tetapi rincian tanggapan tersebut belum diumumkan.

    “Perintah eksekutif tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi pekerjaan ICC dengan risiko memengaruhi investigasi dan proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan Ukraina, yang berdampak pada upaya bertahun-tahun untuk memastikan akuntabilitas di seluruh dunia,” kata juru bicara UE.

    “UE akan memantau implikasi dari perintah eksekutif tersebut dan akan menilai kemungkinan langkah lebih lanjut,” tambahnya.

    Para ahli sebelumnya telah menyarankan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk melindungi ICC dari dampak sanksi, termasuk Statuta Pemblokiran, sebuah peraturan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan individu UE dari dampak sanksi ekstrateritorial yang dijatuhkan oleh negara ketiga.

    ICC juga dapat mengajukan tuntutan penghalangan keadilan terhadap Trump, berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

    Adam Keith, Direktur Akuntabilitas di Human Rights First dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengecam perintah tersebut,.

    “Ini adalah penyalahgunaan sanksi yang mengerikan dan penghinaan terhadap para penyintas kejahatan perang di seluruh dunia,” katanya.

    “Tidak seorang pun pejabat ICC atau saksi yang terlibat dengannya harus menghadapi sanksi karena menyelidiki kejahatan perang, dan warga negara AS, perusahaan, dan sekutu dekat tidak boleh mengambil risiko denda atau tuntutan pidana karena mendukung pekerjaan penting pengadilan,” katanya.

    Tanggapan ICC

    Dalam reaksi singkat, ICC mengutuk perintah tersebut sebagai upaya untuk merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak.

    “Pengadilan berdiri teguh dengan personelnya dan berjanji untuk terus memberikan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kekejaman yang tidak bersalah di seluruh dunia, dalam semua situasi di hadapannya,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

    Pemerintahan Trump pertama menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Fatou Bensouda dan wakilnya pada tahun 2020 ketika pengadilan menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan. Kali ini, sanksi tersebut terkait dengan investigasi pengadilan terhadap Israel.

    Sanksi Trump tahun 2020 dibatalkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang secara bersyarat mendukung investigasi ICC terhadap kejahatan perang Rusia di Ukraina.

    Pada hari pertamanya kembali ke Ruang Oval bulan lalu, Trump membatalkan keputusan Biden untuk mengakhiri sanksi tahun 2020.

    Perintah Balas Dendam

    AS bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengadilan tersebut sejak didirikan pada tahun 2002.

    ICC, yang berpusat di Den Haag, adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

    Netanyahu adalah pemimpin negara pertama yang didukung Barat yang menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh pengadilan.

    “Di Ukraina, Sudan, dan negara-negara lain di seluruh dunia, ICC memajukan kepentingan AS dalam memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan perang menghadapi sejumlah akuntabilitas,” kata Keith.

    “Daripada menyerang pengadilan, pemerintah AS harus mendesak pejabat Israel untuk menyelidiki tuduhan yang ada di hadapannya secara kredibel,” katanya.

    Sementara itu, Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan perintah itu dendam dan menunjukkan bahwa Presiden Trump mendukung kejahatan pemerintah Israel dan merangkul impunitas.

    Callamard mengatakan sanksi tersebut akan merugikan kepentingan para korban di negara-negara tempat pengadilan menyelidiki kekejaman, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Sudan, Libya, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.

    “Pemerintah di seluruh dunia dan organisasi regional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir dampak sanksi Presiden Trump. Melalui tindakan kolektif dan terpadu, negara-negara anggota ICC dapat melindungi Pengadilan dan stafnya. Tindakan mendesak diperlukan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hamas Akan Bebaskan 3 Sandera Lagi, Israel Bebaskan 183 Tahanan

    Hamas Akan Bebaskan 3 Sandera Lagi, Israel Bebaskan 183 Tahanan

    Jakarta –

    Hamas mengatakan akan membebaskan 3 warga Israel pada Sabtu 8 Februari dalam pertukaran sandera-tahanan kelima dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Sementara itu, 183 tahanan Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (8/2/2025), kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pertukaran, delegasi Israel akan menuju Doha untuk negosiasi lebih lanjut tentang gencatan senjata.

    Pertukaran terbaru terjadi di tengah reaksi keras atas usulan Presiden AS Donald Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS, yang telah memicu kegemparan di seluruh wilayah dan sekitarnya.

    Ketiga pria yang akan dibebaskan pada Sabtu (8/2) waktu setempat adalah Eli Sharabi, Or Levy, dan Ohad Ben Ami, menurut Hamas. Nama-nama mereka dikonfirmasi oleh kantor Netanyahu.

    Kelompok advokasi tahanan Palestina mengatakan Israel akan membebaskan 183 tahanan dalam pertukaran pada hari yang sama, 111 di antaranya adalah warga Gaza yang ditahan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

    Setelah memicu kecaman luas dengan komentarnya di awal minggu, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2), bahwa ia tidak terburu-buru untuk memajukan rencananya yang kontroversial untuk Gaza.

    Rencana tersebut mengusulkan pemindahan penduduk Palestina di Gaza keluar dari wilayah tersebut dan menempatkan wilayah pesisir yang dilanda perang di bawah kendali AS.

    “Sama sekali tidak terburu-buru,” kata Trump selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung.

    Sejak deklarasi awalnya, Israel telah memerintahkan militernya untuk mempersiapkan relokasi “sukarela” warga Gaza, sementara Hamas telah menolak rencana Trump sebagai “sama sekali tidak dapat diterima.”

    Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Hamas sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

    Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk menjamin pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mesir: Gencatan Senjata Gaza Bisa Hancur dan Perang Israel-Hamas Pecah Lagi Gegara Donald Trump – Halaman all

    Mesir: Gencatan Senjata Gaza Bisa Hancur dan Perang Israel-Hamas Pecah Lagi Gegara Donald Trump – Halaman all

    Mesir: Gencatan Senjata Gaza Bisa Hancur dan Perang Israel-Hamas Pecah Lagi Gegara Donald Trump

    TRIBUNNEWS.COM – Mesir memperingatkan, pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal relokasi warga Palestina di Gaza bisa membahayakan gencatan senjata Hamas-Israel yang sedang berlangsung.

    Terlebih, Israel juga memberi dukungan terhadap rencana Donald Trump untuk mengusir warga Gaza.

    “Hal ini bisa melemahkan dan menghancurkan negosiasi perjanjian gencatan senjata dan memicu kembalinya pertempuran,” kata pernyataan mediator gencatan senjata Kementerian Luar Negeri Mesir, Kamis (6/2/2025).

    Pernyataan Mesir tersebut merujuk pada “pernyataan yang dikeluarkan  oleh sejumlah anggota pemerintah Israel”, tanpa menyebutkan nama mereka.

    Menteri Pertahanan Israel Israel Katz sebelumnya pada Kamis menginstruksikan militer untuk merumuskan rencana agar warga Palestina meninggalkan Gaza, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut usulan Trump tersebut sebagai hal “luar biasa”.

    MELINTAS – Warga Palestina terlihat melintas di perbatasan Mesir-Gaza. Penyeberangan dilakukan dalam kondisi yang keras di Rafah, Gaza, pada 18 Januari 2024 (Abed Zagout/Anadolu via Getty Images)

    Mesir Tak Mau Jadi Bagian Pengusiran Warga Palestina

    Kementerian Luar Negeri Mesir juga mengatakan kalau negara tersebut menolak setiap usulan yang mengarah pada pemindahan warga Palestina dari Gaza.

    Mereka menegaskan kalau Mesir tidak akan menjadi pihak dalam usulan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Mesir menambahkan bahwa pernyataan anggota pemerintah Israel mengenai rencana pengusiran rakyat Palestina memerlukan akuntabilitas.

    Ia menegaskan, pernyataan sejumlah pejabat pemerintah Israel terkait rencana pengusiran warga Palestina memicu kembalinya pertempuran.

    Pernyataan Mesir juga menekankan perlunya penerapan gencatan senjata di Gaza dalam tiga tahap dan berlangsung secara permanen.

    KEMBALI PULANG – Ratusan ribu warga Gaza yang terusir dan mengungsi karena agresi militer Israel, Mereka kembali ke rumah-rumah mereka ke wilayah Gaza Utara, Senin (27/1/2025). (RNTV/TangkapLayar)

    Respons Qatar Soal Pengusiran Warga Palestina

    Qatar, yang juga menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Gaza, juga memberi respons atas usulan Trump.

    Qatar saat ini sedang sibuk dengan tahap kedua kesepakatan tersebut.

    Qatar mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan masalah warga Palestina dan pengungsian.

    Pernyataan Qatar tersebut setelah usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, agar AS mengambil alih kendali Jalur Gaza, menjadi sorotan.

    Qatar mengatakan, warga Palestina saat ini masih mengalami trauma soal pengungsian.

    “Kami tahu bahwa ada banyak trauma di pihak Palestina terkait pengungsian.”

    “Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, kepada Fox News, Rabu (5/2/2025).

    Penolakan Keras dari Presiden Palestina

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” dan “memiliki” Jalur Gaza.

    Penolakan keras Presiden Palestina itu sebagaimana disampaikan oleh kantor Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan, Rabu (5/2/2025).

    “Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka,” kata kantor Abbas, seraya menambahkan bahwa “hak-hak Palestina yang sah tidak dapat dinegosiasikan.”

    Saat membacakan pernyataan di televisi publik Palestina, juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, menekankan bahwa Jalur Gaza “merupakan bagian integral dari Negara Palestina.”

    Organisasi Pembebasan Palestina, aliansi faksi yang dipimpin oleh Abbas, juga mengecam usulan Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir atau Yordania.

    “Menolak semua seruan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Air mereka,” kata sekretaris jenderalnya, Hussein al-Sheikh.

    Sementara itu, Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga menanggapi rencana Donald Trump tersebut.

    “Para pemimpin dunia dan rakyat harus menghormati keinginan Palestina untuk tetap tinggal di Gaza,” katanya, Selasa (4/2/2025), dilansir Arab News.

    “Tanah Air kami adalah Tanah Air kami, jika sebagian darinya hancur, Jalur Gaza, rakyat Palestina memilih untuk kembali ke sana,” tegas Riyad Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan rakyat harus menghormati keinginan rakyat Palestina,” lanjutnya.

    Di PBB, Mansour tidak menyebut nama Trump tetapi tampaknya menolak usulan Presiden AS tersebut.

    “Negara dan rumah kami adalah Jalur Gaza, itu bagian dari Palestina,” katanya.

    “Kami tidak punya rumah. Bagi mereka yang ingin mengirim mereka ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, biarkan mereka kembali ke rumah asal mereka di dalam Israel, ada tempat-tempat bagus di sana, dan mereka akan senang untuk kembali ke tempat-tempat ini,” paparnya.

    Sebagai informasi, Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Selasa.

    Pemimpin AS tersebut mengatakan bahwa ia yakin warga Palestina harus meninggalkan Gaza setelah serangan Israel yang telah menghancurkan wilayah tersebut dan membuat sebagian besarnya hancur menjadi puing-puing.

    Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan solusi yang melihat “daerah yang indah untuk memukimkan kembali orang-orang secara permanen di rumah-rumah yang bagus di mana mereka dapat merasa bahagia.”

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

    Adapun perang di Gaza meletus setelah serangan kelompok bersenjata Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan kematian 1.210 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

    Respons pembalasan Israel telah menewaskan sebanyak 47.518 orang di Gaza, mayoritas warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas itu.

    PBB menganggap angka-angka ini dapat diandalkan.

    PBB mengatakan lebih dari 1,9 juta orang — atau 90 persen dari populasi Gaza — telah mengungsi akibat serangan Israel, dengan kampanye pengeboman telah meratakan sebagian besar bangunan di wilayah itu, termasuk sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil dasar.

    Dimulainya kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan tahanan yang ditahan Israel pada 19 Januari 2025, membuat warga Palestina bersuka cita, dengan banyak yang kembali ke rumah yang tidak lagi layak huni.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia ingin AS mengambil alih Jalur Gaza yang hancur akibat perang setelah warga Palestina mengungsi ke negara-negara tetangga, dan mengembangkan wilayah tersebut sehingga “masyarakat dunia” akan tinggal di sana.

    Trump juga mengatakan kepada wartawan, AS telah menarik diri “dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang anti-Semit dan mengakhiri semua dukungan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)”.

    Sepanjang hari, Trump memicu kontroversi dengan menyarankan warga Palestina akan “senang meninggalkan” Gaza, yang memicu ketakutan, ia akan mendukung kampanye pembersihan etnis.

    Hamas merilis pernyataan sebagai tanggapan terhadap Trump, dengan mengatakan bahwa rencananya adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut. Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana”.

    Para pengunjuk rasa berkumpul di Washington, DC, untuk mengecam kunjungan Netanyahu, menuduh Trump mengundang “penjahat perang” ke Gedung Putih.

    Netanyahu menggambarkan Trump sebagai “sahabat terbaik Israel di Gedung Putih” dan memujinya atas “keinginannya untuk berpikir di luar kotak”.

    Arab Saudi mengatakan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina tidak tergoyahkan dan menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

    Komentar Trump juga menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan anggota parlemen AS, termasuk Anggota Kongres Rashida Tlaib, yang menuduhnya “secara terbuka menyerukan pembersihan etnis”.

    Tim penyelamat telah menemukan mayat 19 warga Palestina di kuburan massal yang ditemukan di Jalan al-Thawra, di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

    (oln/anews/khbrn/Tribunnews.com/Nuryanti)