Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Tolak Rencana Trump, Warga Gaza Khawatir Peristiwa Nakba 1948 Terulang: Ini Tanah Air Saya – Halaman all

    Tolak Rencana Trump, Warga Gaza Khawatir Peristiwa Nakba 1948 Terulang: Ini Tanah Air Saya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Gaza bernama Shaban Shaqaleh (47) dengan tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir penduduk Palestina dari Jalur Gaza.

    Setelah rumahnya di Gaza hancur dalam serangan militer Israel, Shaban Shaqaleh bermaksud membawa keluarganya berlibur ke Mesir setelah gencatan senjata Hamas-Israel benar-benar berlaku.

    Namun, ia berubah pikiran setelah Donald Trump mengumumkan rencana untuk memindahkan penduduk Palestina dari Gaza dan membangun kembali daerah kantong itu.

    Trump juga menyatakan penduduk Palestina di Gaza seharusnya tidak memiliki hak untuk kembali.

    Kini warga Palestina khawatir rencana Trump akan seperti peristiwa Nakba atau Malapetaka lainnya, ketika mereka mengalami pengusiran massal pada tahun 1948 dengan pembentukan Israel.

    “Kami ngeri dengan kehancuran, pengungsian berulang kali, dan kematian, dan saya ingin pergi agar saya dapat mengamankan masa depan yang aman dan lebih baik untuk anak-anak saya — sampai Trump mengatakan apa yang dikatakannya,” kata Shaqaleh kepada Reuters.

    “Setelah pernyataan Trump, saya membatalkan rencana itu. Saya takut pergi dan tidak akan pernah bisa kembali. Ini Tanah Air saya,” tegasnya.

    Di bawah skema Trump, sekitar 2,2 juta warga Palestina di Gaza akan dimukimkan kembali dan Amerika Serikat akan mengambil alih kendali dan kepemilikan wilayah pesisir tersebut.

    AS kemudian berencana membangun kembali Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    “Ide menjual rumah saya atau sebidang tanah yang saya miliki kepada perusahaan asing untuk meninggalkan tanah air dan tidak pernah kembali sama sekali ditolak.”

    “Saya berakar dalam di tanah tanah air saya dan akan selalu demikian,” jelas Shaqaleh.

    Adapun lingkungan Tel Al-Hawa di Kota Gaza, menjadi tempat puluhan gedung bertingkat dulu berdiri, kini sebagian besar kosong.

    Tidak ada air bersih atau listrik dan seperti kebanyakan bangunan di sana, rumah Shaqaleh hancur.

    Trump Temui Raja Yordania

    Pada Selasa (11/2/2025), Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan mengulangi desakannya bahwa Gaza entah bagaimana dapat dikosongkan dari semua penduduk, dikontrol oleh AS, dan dibangun kembali sebagai kawasan wisata.

    Dilansir AP News, ini adalah skema yang berani, tetapi sangat tidak mungkin, untuk mengubah Timur Tengah secara dramatis dan akan mengharuskan Yordania dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima lebih banyak warga Gaza — sesuatu yang ditegaskan Abdullah setelah pertemuan mereka yang ia tentang.

    Pasangan itu bertemu di Ruang Oval dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga hadir.

    Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menahan bantuan AS ke Yordania atau Mesir jika mereka tidak setuju untuk secara drastis meningkatkan jumlah orang dari Gaza yang mereka tampung.

    “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita berada di atas itu,” kata Trump.

    Hal itu bertentangan dengan usulan presiden dari Partai Republik sebelumnya bahwa menahan bantuan dari Washington adalah suatu kemungkinan.

    Sementara itu, Abdullah berulang kali ditanya tentang rencana Trump untuk membersihkan Gaza dan mengubahnya menjadi resor di Laut Mediterania.

    Ia tidak memberikan komentar substantif tentang hal itu dan tidak berkomitmen pada gagasan bahwa negaranya dapat menerima sejumlah besar warga Gaza.

    Namun, ia mengatakan bahwa Yordania bersedia “segera” menerima sebanyak 2.000 anak di Gaza yang menderita kanker atau sakit lainnya.

    “Saya akhirnya melihat seseorang yang dapat membawa kita melewati garis akhir untuk membawa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua di kawasan ini,” kata Abdullah tentang Trump dalam pernyataannya di awal pertemuan.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (11/2/2025) dari publikasi resmi Donald J. Trump pada 20 November 2024 setelah memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Pada 10 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump mengancam Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dengan neraka di Jalur Gaza jika Hamas menunda pembebasan sandera Israel pada Sabtu (15/2/2025). (Facebook Donald J. Trump)

    Abdullah meninggalkan Gedung Putih setelah sekitar dua jam dan menuju Capitol Hill untuk bertemu dengan sekelompok anggota parlemen bipartisan.

    Ia mengunggah di X bahwa selama pertemuannya dengan Trump, “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”

    “Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” ungkap Abdullah.

    Yordania adalah rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina.

    Menteri luar negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan minggu lalu bahwa penentangan negaranya terhadap gagasan Trump tentang pemindahan penduduk Gaza adalah “tegas dan tidak tergoyahkan.”

    Selain kekhawatiran akan membahayakan tujuan jangka panjang solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Mesir dan Yordania secara pribadi telah mengemukakan kekhawatiran keamanan tentang penerimaan sejumlah besar pengungsi tambahan ke negara mereka, meskipun untuk sementara.

    Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa penduduk Gaza bisa saja mengungsi sementara atau permanen, sebuah gagasan yang ditegur keras oleh para pemimpin di seluruh dunia Arab.

    Selain itu, Trump kembali mengusulkan bahwa gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel dapat dibatalkan jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang masih ditahannya paling lambat Sabtu (15/2/2025) siang.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dikutip dari Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan melanjutkan “pertempuran sengit” di Gaza jika Hamas gagal membebaskan tawanan yang ditahan di sana paling lambat Sabtu siang.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan “kami akan mengambil alih” Gaza dan mendesak Raja Yordania Abdullah untuk mengalokasikan tanah bagi warga Palestina yang mengungsi paksa.

    Abdullah mengatakan ia menentang segala bentuk pemindahan warga Palestina dan mengatakan negara-negara Arab akan datang ke AS untuk menanggapi rencana pengambilalihan oleh Washington.

    Mesir mengatakan “rencana komprehensif” tersebut akan berupaya membangun kembali Gaza tanpa memukimkan kembali warga Palestina.

    Di kota Tulkarem, pasukan Israel menyerbu sebuah masjid tempat warga Palestina terlantar dari kamp pengungsi Tulkarem dan Nur Shams yang berdekatan menginap, dan menangkap beberapa orang, Wafa melaporkan.

    Di kota Ramin, timur Tulkarem, tentara Israel menangkap seorang wanita Palestina berusia 45 tahun, Wafa melaporkan.

    Di kota terdekat Kafr al-Labad, pasukan Israel menembak dan melukai seorang pemuda Palestina di kaki.

    Militer Israel juga mengirim bala bantuan militer tambahan ke kamp pengungsi Jenin, Al Jazeera Arabic melaporkan.

    Ada beberapa serangan di kota-kota lain, termasuk Azzun, timur Qalqilya; ad-Dhahiriya, selatan Hebron; dan Urif dan Beita, selatan Nablus, menurut Al Jazeera Arabic.

    Kantor Media Pemerintah Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.

    Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Trump Bertemu Raja Yordania di Tengah Rencananya Pindahkan Warga Gaza

    Trump Bertemu Raja Yordania di Tengah Rencananya Pindahkan Warga Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Ruang Oval Gedung Putih. Apa yang dibahas?

    Dilansir CNN, Rabu (12/2/2025), pertemuan ini berlangsung pada Selasa (11/2) waktu setempat. Para pejabat Yordania mengaku puas dengan pertemuan antara Trump dan Raja Abdullah II.

    “Kami melakukan diskusi yang sangat jujur dan menjelaskan posisi kami,” ujar pejabat tersebut kepada CNN.

    Raja Abdullah II mengatakan ada rencana lain yang diajukan oleh Mesir dan negara-negara Arab terkait masa depan Gaza, Palestina, usai komentar Trump yang ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza. Selain itu, dia mengungkapkan negara-negara Arab akan melakukan diskusi dengan putra mahkota Saudi.

    “Saya pikir intinya adalah bagaimana kita membuat hal ini berjalan dengan baik bagi semua orang?” kata Raja Abdullah II.

    Bantuan Amerika untuk Yordania diketahui ditahan di tengah pembekuan dana asing yang lebih luas dari pemerintah. Meskipun Yordania merupakan mitra militer dan intelijen yang penting bagi AS, pemerintahan Trump belum mengeluarkan pengecualian bagi Yordania untuk mengizinkan bantuan tersebut terus berlanjut.

    Trump telah berulang kali membuat pernyataan kontroversial terkait Gaza. Dia mengaku ingin mengambil alih Gaza dan warga Palestina akan dipindah ke kawasan lain.

    Dia juga menyebut Gaza sebagai lokasi real estate masa depan. Dia mengklaim warga Palestina akan senang jika dipindah dari Gaza yang disebutnya telah hancur.

    (zap/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Temui Raja Abdullah II, Trump Ngebet Usir Warga Gaza: Ada Tanah di Yordania dan Mesir untuk Mereka – Halaman all

    Temui Raja Abdullah II, Trump Ngebet Usir Warga Gaza: Ada Tanah di Yordania dan Mesir untuk Mereka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekutu Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bertemu dengan Raja Abdullah II dari Yordania di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025).

    Donald Trump mengulangi pernyataannya mengenai penggusuran warga Palestina dari Jalur Gaza ke negara tetangga termasuk Yordania dan Mesir.

    Ia mengatakan warga Palestina akan hidup aman di tempat lain selain Jalur Gaza.

    “Saya pikir akan ada sebidang tanah di Yordania dan Mesir tepat warga Palestina dapat tinggal,” kata Donald Trump setelah bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Washington, Selasa.

    “Saya yakin 99 persen bahwa kita akan mampu mencapai sesuatu dengan Mesir juga,” lanjutnya.

    Donald Trump mengulangi pernyataannya dengan mengatakan, “Kami akan mengendalikan Jalur Gaza dan otoritasnya akan berada di tangan Amerika.”

    “Kami akan mengelola Jalur Gaza dengan sangat baik dan kami tidak akan membelinya,” ujarnya.

    Presiden AS menjelaskan pembangunan kembali Jalur Gaza akan berlangsung lama dan menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Pembangunan Gaza, yang akan berlangsung lama dari sekarang, akan mendatangkan banyak lapangan pekerjaan bagi wilayah tersebut,” kata Donald Trump.

    Ketika ditanya apakah dia secara pribadi akan melaksanakan proyek pembangunan di Gaza, Donald Trump menjawab, “Tidak.”

    Ketika Trump ditanya tentang penahanan bantuan, ia menolak menjawab. 

    Ia menegaskan Amerika Serikat menyediakan banyak uang dan ia tidak perlu melontarkan ancaman.

    “Saya pikir kita berada di atas itu,” katanya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Ketika ditanya otoritas apa yang dimilikinya atas Gaza, ia berkata Jalur Gaza akan berada di bawah otoritas Amerika Serikat atau dengan kata lain akan diduduki oleh AS.

    Mengenai aneksasi Israel atas Tepi Barat yang diduduki, Donald Trump berkata, “Itu akan berhasil.”

    Tanggapan Raja Yordania

    Mengenai penerimaan warga Palestina, Raja Yordania Abdullah II mengatakan pertanyaannya adalah bagaimana membuat segala sesuatunya berjalan lebih baik untuk semua orang ketika ia berbicara tentang menerima 2.000 anak yang sakit.

    Ketika ditanya tentang ide-ide Donald Trump, Raja Abdullah berkata, “Mari kita tunggu sampai orang Mesir dapat mengemukakan ide.”

    Namun, ketika ditanya apakah ada sebidang tanah yang dapat ditinggali oleh warga Palestina, Raja Yordania mengatakan akan melakukan sesuai kepentingan Yordania.

    “Saya harus melakukan apa pun yang menjadi kepentingan negara saya,” katanya.

    Dia menekankan orang-orang Arab akan datang ke Amerika sebagai tanggapan terhadap rencana Donald Trump mengenai Jalur Gaza.

    Raja Yordania menegaskan akan membahas hal ini di Arab Saudi tentang bagaimana cara bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait Jalur Gaza, dan akan ada tanggapan dari beberapa negara.

    Sebelumnya, Mesir dan Yordania menolak usulan Donald Trump untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka secara permanen ke wilayah lain.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Elon Musk Sebut AS Akan Bangkrut Jika Tak Pangkas Pengeluaran Federal

    Elon Musk Sebut AS Akan Bangkrut Jika Tak Pangkas Pengeluaran Federal

    Washington

    Miliarder teknologi Elon Musk buka suara terkait rencana Amerika Serikat (AS) melakukan pemotongan pengeluaran federal. Dia memastikan AS akan bangkrut jika tidak melakukan itu.

    “Amerika Serikat akan bangkrut tanpa pemotongan anggaran. Tidaklah opsional bagi Washington untuk mengurangi pengeluaran federal, itu penting,” kata Elon Musk dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Sebagai informasi, Elon Musk ditunjuk oleh Presiden AS Donald Trump untuk memimpin upaya pemangkasan biaya federal. Dia memimpin upaya tersebut di bawah Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk, dan berbicara di Gedung Putih bersama Trump, yang dalam beberapa minggu terakhir telah mengeluarkan serangkaian perintah yang ditujukan untuk memangkas pengeluaran federal.

    Secara khusus, Musk menunjuk pada defisit anggaran negara, yang mencapai $1,8 triliun pada tahun fiskal lalu, dan menargetkan pembayaran bunga tinggi atas utang publik. Namun, pernyataan tersebut muncul saat pemerintahan Trump menemukan dirinya dalam jalur yang bertabrakan dengan pengadilan AS, karena hakim federal mempertanyakan legalitas tindakan pemangkasan biaya Gedung Putih.

    Rencana besar Trump, yang secara efektif telah menutup beberapa lembaga federal dan mengirim staf pulang, telah memicu pertempuran hukum di seluruh negeri.

    Berbagai tuntutan hukum berupaya menghentikan apa yang oleh para penentangnya digambarkan sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal.

    Sementara itu, tim Musk telah bergerak melalui lembaga-lembaga federal, membekukan program bantuan dan mendorong pengurangan tenaga kerja.

    Ketika diminta untuk menanggapi kritik, Musk mengatakan bahwa warga AS memilih “reformasi pemerintah yang besar,” sebuah isu yang dibicarakan Trump di rapat umum.

    Dan Musk, yang juga mengepalai SpaceX dan Tesla, mengatakan bahwa ia berusaha untuk bersikap setransparan mungkin ketika ditanya tentang potensi konflik kepentingan.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Donald Trump: Ukraina Mungkin Suatu Hari Nanti Menjadi Milik Rusia – Halaman all

    Donald Trump: Ukraina Mungkin Suatu Hari Nanti Menjadi Milik Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengisyaratkan bahwa Ukraina “mungkin suatu hari nanti menjadi milik Rusia.”

    Komentar ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada Senin (10/2/2025).

    Di kesempatan tersebut, Trump berbicara tentang upayanya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun, setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.

    Ia menanggapi pertanyaan terkait masa depan Ukraina dalam perang ini.

    “Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan,” ujar Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka mungkin menjadi Rusia suatu hari nanti, atau mereka mungkin bukan Rusia suatu hari nanti,” lanjutnya.

    Pernyataan ini kembali menimbulkan keraguan tentang komitmen Gedung Putih terhadap kemerdekaan Ukraina.

    Selain itu, Trump menegaskan kembali kalau ia ingin AS mendapatkan kompensasi dari Ukraina atas bantuan militer dan keuangan yang telah diberikan.

    Menurut Trump, kompensasi tersebut bisa berupa akses kepada mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina, CNN melaporkan.

    “Ukraina memiliki tanah yang sangat berharga dalam hal tanah jarang, minyak, gas, dan sumber daya lainnya,” kata Trump.

    “Saya ingin uang kita aman,” tambahnya.

    Trump bahkan menyebutkan angka yang cukup besar, yaitu senilai $500 miliar untuk tanah jarang yang dimiliki Ukraina.

    “Jika kita memberikan bantuan, kita harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Kita tidak bisa terus memberikan uang ini tanpa mendapatkan apa-apa,” jelas Trump.

    Pernyataan ini menunjukkan pendekatannya yang lebih transaksional dalam kebijakan luar negeri dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Meskipun Trump mendesak agar AS mendapatkan kompensasi, Ukraina tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan AS dalam kesepakatan tersebut.

    Biden dan pejabat AS lainnya menekankan dukungan mereka terhadap Ukraina didasarkan pada prinsip hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri.

    Mereka juga menegaskan bahwa prinsip negara tidak dapat mengubah batas wilayah negara lain dengan kekerasan harus dijaga.

    Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak mengatakan bahwa Ukraina “berminat untuk bekerja sama” dengan AS dalam kesepakatan yang melibatkan bantuan serta jaminan keamanan.

    Zelensky juga menyampaikan kalau Ukraina berharap adanya jaminan keamanan yang lebih ketat sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia.

    Kesepakatan semacam ini, menurut Zelensky, akan mencegah Rusia untuk menyerang kembali setelah gencatan senjata diterapkan.

    Kendati demikian, Kyiv khawatir bahwa gencatan senjata yang tidak melibatkan komitmen militer yang kuat, seperti keanggotaan NATO atau pengerahan pasukan penjaga perdamaian, hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk mempersiapkan serangan baru.

    Kekhawatiran ini semakin besar mengingat intensitas pertempuran yang masih berlangsung di Ukraina timur dan serangan udara yang terus dilakukan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Komentar Trump mengenai kemungkinan Ukraina menjadi bagian dari Rusia ini kemungkinan akan disambut baik oleh Kremlin.

    Trump sendiri mengisyaratkan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan gencatan senjata.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa sebagian besar warga Ukraina ingin bergabung dengan Rusia.

    Peskov menegaskan bahwa fakta bahwa Ukraina telah menjadi bagian dari Rusia sudah tidak dapat disangkal lagi.

    Pada 2023, Rusia mengadakan referendum di empat wilayah yang mereka duduki—Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson—sebagai upaya untuk melegitimasi aneksasi wilayah-wilayah tersebut.

    Meskipun hasil referendum tersebut dianggap ilegal oleh dunia internasional, Peskov tetap mengklaim bahwa sebagian besar warga di wilayah tersebut mendukung keinginan untuk bergabung dengan Rusia.

    Moskow belum mengonfirmasi adanya pembicaraan tersebut.

    Kondisi di Lapangan

    Sebaliknya, pihak Rusia menegaskan bahwa gencatan senjata hanya mungkin dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan mereka.

    Di lapangan, kekerasan terus berlanjut, terutama di wilayah timur Ukraina, dengan pasukan Rusia terus bergerak maju.

    Setiap malam, serangan udara dilakukan oleh Rusia, seringkali menargetkan infrastruktur energi kritis Ukraina.

    Pada Selasa (11/2/2025), serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia menghantam fasilitas produksi gas alam di wilayah Poltava, Ukraina tengah.

    Sementara itu, Rusia melaporkan kebakaran besar di fasilitas industri di wilayah Saratov setelah serangan tersebut.

    Ukraina mengklaim bahwa mereka telah menyerang sebuah kilang minyak di wilayah Rusia yang dikuasai.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • PNS Ketar-ketir Kena PHK Massal, Petaka Elon Musk Menggila

    PNS Ketar-ketir Kena PHK Massal, Petaka Elon Musk Menggila

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk ditugaskan Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Fokusnya melakukan efisiensi, salah satunya terkait sumber daya manusia atau PNS di pemerintah federal AS.

    PNS di AS kini khawatir menghadapi sepak terjang Elon Musk dan segala aksinya di pemerintahan. Pasalnya, program pengunduran diri sukarela sedang digalakkan oleh Musk dengan restu Trump.

    DOGE sudah memegang akses ke sistem pembayaran federal, membubarkan beberapa lembaga bantuan, dan menawarkan pilihan berhenti secara sukarela atau dipecat kepada jutaan PNS federal.

    Inisiatif pemangkasan biaya ini pertama kali diumumkan oleh Trump setelah kemenangannya pada November.

    Langkah-langkah Musk memicu kekacauan dan kebingungan pegawai di federal AS.

    Orang terkaya di dunia itu berupaya mengurangi biaya dan merombak seluruh departemen. Ia mengirim email ultimatum dengan subjek Fork in the Road, meminta pegawai komitmen kerja sangat keras atau mundur.

    Musk melakukan hal yang sama seperti saat akuisisi Twitter sekitar 2 tahun yang lalu.

    Rinciannya tidak terlalu jelas, namun gambaran keseluruhannya adalah Musk menginginkan reformasi pemerintah secara menyeluruh, dengan melakukan pemangkasan besar-besaran.

    Musk mengatakan bahwa upaya pemotongan anggarannya kemungkinan besar tidak akan mencapai target awal penghematan sebesar US$2 triliun, yang berarti sepertiga dari pengeluaran tahunan pemerintah federal.

    “Saya pikir kita harus membelanjakan uang publik dengan bijak,” kata Musk dalam perjalanannya untuk bertemu anggota parlemen pada Desember, dikutipd ari BBC, Senin (10/2/2025).

    Ia mengatakan bahwa Doge akan memangkas peraturan federal, mengawasi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan menutup beberapa lembaga secara keseluruhan.

    DOGE pada awalnya akan dipimpin oleh Musk dan Vivek Ramaswamy, seorang pemodal yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik, namun kemudian mundur dan sekarang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur Ohio.

    Meskipun DOGE memiliki kata “departemen” dalam namanya, DOGE bukanlah sebuah departemen resmi pemerintah, jenis badan yang harus dibentuk melalui Kongres dan biasanya mempekerjakan ribuan staf.

    Sebaliknya, DOGE beroperasi sebagai badan penasihat, yang dijalankan oleh salah satu sekutu terdekat Trump dan memiliki hubungan langsung dengan Gedung Putih.

    (fab/fab)

  • Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik    
        Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik Trump Teken Perintah Eksekutif: Kita Kembali Gunakan Sedotan Plastik

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk mendorong pemerintah dan konsumen AS membeli sedotan plastik. Kebijakan ini mementahkan upaya mantan Presiden Joe Biden untuk menghapuskan penggunaan plastik sekali pakai dan mengatasi limbah.

    “Kita akan kembali menggunakan sedotan plastik,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih saat dia menandatangani perintah eksekutif tersebut, seperti dilansir Reuters, Selasa (11/2/2025).

    Dalam penandatanganan yang dilakukan pada Senin (10/2) waktu setempat, Trump menyebut sedotan kertas “tidak berhasil”.

    “Saya pikir plastik tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap hiu, karena mereka hidup di lautan,” ucapnya.

    Biden sebelumnya mengusulkan langkah-langkah lingkungan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai yang tidak dapat terurai secara alami, yang merusak ekosistem dan mencemari persediaan makanan.

    Rencana aksi sukarela diterbitkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS pada November tahun lalu.

    Perintah eksekutif Trump itu merupakan bagian dari melemahnya komitmen lingkungan oleh Trump, yang dalam salah satu tindakan pertama pada masa jabatan keduanya, telah menarik mundur AS dari perjanjian iklim Paris untuk kedua kalinya.

    Trump juga membatalkan kebijakan pemerintahan Biden untuk mengakhiri penggunaan semua produk plastik sekali pakai di wilayah federal AS pada tahun 2032 mendatang.

    Puluhan negara di dunia telah memberlakukan larangan terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, yang sebagian besar diproduksi melalui petrokimia dan digunakan untuk membuat tas belanja, botol, dan barang-barang sekali pakai lainnya.

    Namun, negosiasi perjanjian global untuk hal itu telah gagal tahun lalu, karena negara-negara produsen plastik besar enggan berkomitmen untuk membatasi produksi plastik.

    Jumlah sampah plastik yang dibuang ke lingkungan, menurut penelitian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang diterbitkan tahun lalu, diperkirakan akan meningkat dari 81 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi sebanyak 119 juta metrik ton pada tahun 2040 mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ancam Kekacauan Jika Sandera Tak Bebas, Hamas Bilang Gini    
        Trump Ancam Kekacauan Jika Sandera Tak Bebas, Hamas Bilang Gini

    Trump Ancam Kekacauan Jika Sandera Tak Bebas, Hamas Bilang Gini Trump Ancam Kekacauan Jika Sandera Tak Bebas, Hamas Bilang Gini

    Gaza City

    Hamas menyebut ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, agar semua sandera Israel segera dibebaskan atau kekacauan akan terjadi, hanya mempersulit gencatan senjata Gaza. Trump juga mengancam akan mengusulkan pembatalan gencatan senjata.

    Peringatan itu dilontarkan Trump setelah kelompok Hamas mengatakan akan menunda pembebasan sandera Israel hingga pemberitahuan lebih lanjut, setelah menuduh Israel melakukan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.

    “Trump seharusnya ingat bahwa ada kesepakatan yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, dan ini adalah satu-satunya cara untuk memulangkan para tahanan (sandera di Gaza-red),” ucap seorang pemimpin senior Hamas, Sami Abu Zuhri, seperti dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

    “Bahasa ancaman tidak ada gunanya dan semakin memperumit masalah,” sebutnya.

    Gencatan senjata Gaza, yang diberlakukan sejak 19 Januari lalu, telah menghentikan sebagian besar pertempuran yang berkecamuk selama lebih dari 15 bulan terakhir.

    Setidaknya sudah ada lima kelompok sandera Israel yang dibebaskan sejauh ini, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel.

    Namun ketegangan meningkat bulan lalu, setelah Trump secara mengejutkan mengumumkan AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari 2 juta penduduknya.

    Ketegangan semakin bertambah pada Senin (10/2) setelah Trump mengancam akan menyerukan diakhirinya gencatan senjata Gaza jika semua sandera Israel tidak dibebaskan pada Sabtu (15/2) siang mendatang.

    “Sejauh yang saya ketahui, jika semua sandera tidak dipulangkan pada Sabtu, pukul 12.00 waktu setempat — saya pikir ini adalah waktu yang tepat — saya akan membatalkannya dan semua pertaruhan dibatalkan, dan biarkan kekacauan terjadi,” ucap Trump saat bicara kepada wartawan di Gedung Putih.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Trump Naikkan Tarif Aluminium 25%, Apa Dampaknya?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan tarif baru sebesar 25% pada semua impor baja dan aluminium, pada Senin (11/02). Langkah ini berpotensi meningkatkan risiko perang dagang.

    “Hari ini saya menyederhanakan tarif baja dan aluminium negara ini,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif. “Ini 25% tanpa pengecualian atau pembebasan.”

    Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi, kebijakan ini akan berlaku mulai 4 Maret. Trump juga mengindikasikan akan mempertimbangkan pengenaan tarif tambahan pada mobil, farmasi, dan cip komputer.

    Pengecualian tarif baja dan aluminium untuk Australia

    Tarif baru Trump ini akan berlaku bagi jutaan ton impor baja dan aluminium dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan negara lain yang sebelumnya bebas bea masuk di bawah pengecualian.

    Namun, setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, Trump justru mengatakan ia memberikan “pertimbangan besar” untuk mengecualikan tarif baru impor baja dan aluminium dari Australia.

    Albanese berargumen, pengecualian tersebut merupakan kesepakatannya dengan Trump dalam panggilan yang dijadwalkan sebelum Presiden AS itu mengumumkan tarif barunya.

    Masih belum pasti apakah ada peran perjanjian kapal selam AUKUS (Australia, Inggris, dan AS) senilai miliaran dolar, dalam pertimbangan pengecualian tarif Trump untuk Australia ini.

    “Baja dan aluminium kami adalah komponen penting bagi industri pertahanan di kedua negara kami, AS-Australia,” kata Albanese.

    Australia hanya menyumbang 1% dari sektor impor baja dan 2% dari impor bijih besi. Sumber utama impor baja AS adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam.

    Empat sekutu AS menyerah pada strategi koersif Trump

    Hanya dalam dua pekan setelah Trump kembali ke Gedung Putih, empat sekutu AS memilih menyerah pada strategi perdagangan koersif presiden AS itu, setelah diancam dengan tarif dan tindakan hukuman lainnya.

    Pekan ini, Meksiko dan Kanada bertekad memperketat keamanan di perbatasan negara mereka dengan AS guna menangani permasalahan imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Mereka mendapatkan penangguhan selama 30 hari atas tarif baru Trump itu.

    Kolombia, yang juga diancam dengan tarif baru dan sanksi, dengan cepat berbalik arah setelah awalnya menolak menerima migran yang dideportasi dari AS.

    Sementara itu, Panama tampaknya telah membuat konsesi terhadap Trump terkait Terusan Panama, jalur perairan penting yang menghubungkan Atlantik dengan Pasifik di Amerika Tengah.

    Strategi tarif Trump tidak konsisten, merugikan global

    Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

    “Apa yang telah ia [Trump] peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

    Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanyl yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

    “[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

    Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

    Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

    Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

    “Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

    Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

    Beberapa sekutu AS ambil langkah pencegahan

    India, yang telah menjadi sasaran kritik Trump karena hambatan perdagangan yang tinggi terhadap eksportir AS, kini memangkas tarifnya sendiri pada berbagai produk dari 13% menjadi 11%, termasuk sepeda motor dan instalasi darat satelit. New Delhi pekan ini mengumumkan rencana untuk mengurangi tarif di lebih dari 30 produk lainnya.

    Korea Selatan dan Jepang justru menyatakan pihaknya akan membeli lebih banyak energi dan barang lainnya dari AS, sementara Thailand mengumumkan akan meningkatkan impor produk pertanian AS, termasuk etana yang digunakan dalam pembuatan plastik.

    Selain itu, Uni Eropa juga tengah bersiap menghadapi langkah balasan terhadap tarif Trump dengan mempertimbangkan penggunaan Anti-Coercion Instrument (ACI) yang baru dibentuk, terutama terhadap perusahaan teknologi AS, seperti yang dilaporkan Financial Times pekan ini.

    “Saya sangat meragukan bahwa [membuat kesepakatan] akan cukup kali ini. Kita bisa mencoba bernegosiasi dan mengambil pendekatan damai, tetapi kita juga harus merancang strategi pembalasan yang kredibel dan berdampak besar,” kata Buti.

    Reputasi AS terancam

    Strategi tekanan penuh Trump ini mungkin berhasil dalam jangka pendek dengan terus memaksa banyaknya negosiasi untuk mencapai tujuan perdagangan, tetapi keberhasilannya dalam jangka panjang masih dipertanyakan.

    Dalam sebuah blog terbaru, Philip Luck, seorang ekonom di Center for Strategic and International Studies di Washington, menyamakan penggunaan strategi koersif presiden AS itu dengan antibiotik.

    “Mereka sangat efektif dalam menargetkan ancaman tertentu, tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan hasil yang semakin menurun. Sama seperti bakteri yang mengembangkan resistensi terhadap antibiotik, negara-negara yang berulang kali terkena sanksi akan mengembangkan kekebalan dengan mengurangi ketergantungan mereka pada pasar AS,” Luck memperingatkan.

    Menghadapi ketidakpastian yang meningkat dalam hubungan perdagangan dengan AS, banyak negara serta Uni Eropa harus mencari pasar perdagangan alternatif untuk mengimbanginya.

    Pemerintahan Biden sebelumnya telah menekan Brussel untuk mengurangi ketergantungannya pada Cina guna menahan kebangkitan kekuatan Asia tersebut. Namun, dengan potensi perang dagang dengan sekutu terdekatnya di cakrawala, para pembuat kebijakan UE mungkin dipaksa untuk mengubah arah.

    Meskipun mendapat penangguhan tarif, PM Kanada Justin Trudeau pekan ini mengadakan pertemuan puncak dengan para pebisnis utama demi membantu negaranya mendiversifikasi perdagangan dari AS.

    Sementara itu, mitra Kanada dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah meluncurkan rencana yang juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada mitra dagang utamanya, AS.

    “Semua orang bertanya: ‘Apakah Amerika Serikat masih menjadi mitra yang dapat dipercaya?’” kata Niclas Poitiers, peneliti think tank yang berbasis di Brussel, kepada DW. “Kerusakan reputasi internasional Washington [dari tarif ini] begitu besar.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW bahasa Inggris

    *informasi terbaru soal tarif baru impor baja dan aluminium sebesar 25% diambil dari Reuters

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi    
        Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi

    Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi Trump Ampuni Mantan Gubernur Illinois yang Dibui Atas Korupsi

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pengampunan pada mantan Gubernur Illinois, Rod Blagojevich, yang dipenjara atas kasus korupsi. Pada masa jabatan pertama Trump atau lima tahun lalu, masa hukuman Blagojevich telah diperingan.

    Blagojevich yang berasal dari Partai Demokrat, seperti dilansir AFP, Selasa (11/2/2025), dicopot dari jabatannya tahun 2009 lalu, kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum 14 tahun penjara karena menjual kursi Senat yang kosong sepeninggal mantan Presiden Barack Obama yang memenangkan pilpres AS tahun 2008 lalu.

    Trump dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (10/2), saat menandatangani dokumen pengampunan untuk Blagojevich, menyebut kasus yang menjerat mantan Gubernur Illinois itu sebagai “ketidakadilan”.

    “Ini semacam ketidakadilan yang mengerikan. Mereka hanya mengejarnya, mereka mengejar banyak orang. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang jahat,” sebut Trump.

    “Saya pikir dia orang yang sangat baik, dan hal ini seharusnya tidak terjadi,” ucapnya merujuk pada sosok Blagojevich.

    Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan apakah dirinya sedang mempertimbangkan Blagojevich untuk menjadi Duta Besar AS untuk Serbia, seperti yang dilaporkan media-media lokal AS, Trump menjawab: “Tidak, tapi saya akan melakukannya. Dia sekarang lebih bersih dari siapa pun di ruangan ini.”

    Sejak mulai kembali ke Gedung Putih pada pertengahan Januari lalu, Trump telah menggunakan kekuasaan luas sebagai Presiden AS dengan memberikan pengampunan dalam beberapa kesempatan.

    Pada malam hari usai pelantikannya pada 20 Januari lalu, Trump mengampuni sekitar 1.500 orang yang dituduh terlibat dalam penyerbuan Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Pada saat itu, para pendukung Trump berusaha membalikkan kekalahan dalam pilpres dari mantan Presiden Joe Biden.

    Trump juga mengampuni puluhan demonstran anti-aborsi dan Ross Ulbricht, orang di balik pasar online “Silk Road” yang memfasilitasi penjualan narkoba senilai jutaan dolar Amerika.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu