Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Aksi Raja Yordania Tolak soal Gaza Langsung di Depan Muka Trump

    Aksi Raja Yordania Tolak soal Gaza Langsung di Depan Muka Trump

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengadakan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II. Rencana Trump merelokasi warga Palestina dan membangun kembali Gaza di bawah kepemilikan AS ditolak Raja Yordania.

    Raja Yordania Abdullah II menolak keras gagasan Trump. Dia mengatakan Yordania dan negara Arab punya posisi kuat terkait wacana pemindahan warga Palestina dari Gaza.

    “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tegas Raja Abdullah II dalam pernyataannya via media sosial setelah melakukan pembicaraan dengan Trump, dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Pertemuan Trump dengan Raja Abdullah II berlangsung di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat. Raja Abdullah menilai prioritas saat ini adalah membangun Gaza dan merawat masyarakat yang menderita akibat serangan Israel.

    “Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas semua pihak,” ucap Raja Abdullah II.

    Kepada Trump, dia juga mengatakan bahwa Mesir sedang menyusun rencana soal bagaimana negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat “bekerja” dengan Trump soal gagasan mengejutkan tersebut. Dia mengatakan Mesir dan negara Arab punya rencana terkait masa depan Gaza, Palestina.

    AS Diminta Tunggu Ide Negara-negara Arab

    Foto: Trump bertemu Raja Yordania (Alex Brandon/AP)

    Raja Yordania Abdullah II mendesak AS bersabar dan mengatakan Mesir akan memberikan respons, kemudian negara-negara Arab akan membahasnya dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Dia mengatakan negara-negara Arab akan berdiskusi dengan Putra Mahkota Arab Saudi.

    “Mari kita tunggu sampai Mesir bisa datang dan menyampaikan hal ini kepada presiden dan tidak terburu-buru,” ucapnya.

    Raja Abdullah II tampaknya berhasil membujuk Trump dalam pembicaraan di Gedung Putih. Dia menggambarkan kondisi Gaza dan masyarakat Palestina yang membutuhkan penanganan kesehatan.

    “Salah satu hal yang bisa kita lakukan segera adalah merawat 2.000 anak, anak-anak penderita kanker yang berada dalam kondisi sakit parah. Itu dimungkinkan untuk terjadi,” kata Raja Abdullah II ketika Trump menyambut dirinya dan Putra Mahkota Hussein di Ruang Oval Gedung Putih.

    Trump menjawab bahwa hal tersebut merupakan “tindakan yang sangat indah” dan mengakui dirinya tidak mengetahuinya sebelum kedatangan Raja Yordania di Gedung Putih.

    Di hadapan Raja Abdullah II, Trump menarik pernyataannya soal penghentian bantuan ke Yordania dan Mesir jika tidak mau menampung warga Gaza.

    “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita lebih baik dari hal semacam itu,” ucap Trump.

    Ide Trump Caplok Gaza Ramai Ditolak

    Warga Gaza Antre beli roti saat gencatan senjata (Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

    Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial agar AS “mengambil alih” Gaza dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

    Ide itu kembali dicetuskan Trump saat konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Benyamin Netanyahu di Gedung Putih, Minggu (9/2). Sebelumnya, Trump menyatakan AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di Gaza ke tempat-tempat lainnya pada Sabtu (25/1) dan Senin (27/1) lalu.

    Trump mencetuskan “kepemilikan jangka panjang” oleh AS atas Jalur Gaza. Dia menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.

    “Jalur Gaza akan diserahkan kepada Amerika Serikat oleh Israel pada akhir pertempuran,” cetus Trump dalam pernyataan terbarunya via media sosial Truth Social, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/2).

    Dunia menolak keras ide Trump. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, menolak tegas rencana Trump dan menegaskan Palestina tidak akan melepaskan tanah, hak dan situs-situs suci mereka. Dia mengatakan Jalur Gaza merupakan bagian integral dari tanah negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, melalui salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, yang mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

    Tak hanya Palestina dan Hamas, Arab Saudi juga tegas menolak upaya apa pun untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Ditegaskan oleh Riyadh bahwa posisinya dalam mendukung Palestina tidak dapat dinegosiasikan.

    Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi cepat Jalur Gaza tanpa harus mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, setelah Trump melontarkan usulan mengejutkan tersebut.

    Indonesia juga tegas menolak upaya paksa relokasi warga Palestina.

    Halaman 2 dari 3

    (jbr/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • ‘Hujan Bom’ AS Belum Usai, Trump Siapkan Tarif Balas Dendam

    ‘Hujan Bom’ AS Belum Usai, Trump Siapkan Tarif Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump makin memperdalam ketegangan dagang global dengan mempersiapkan tarif balasan (resiprokal) terhadap negara-negara yang mengenakan bea masuk pada barang-barang AS. Langkah ini, yang sedang difinalisasi oleh para penasihat perdagangan Gedung Putih pada Rabu (12/2/2025), telah memicu kekhawatiran dari banyak pihak, termasuk industri dalam negeri dan mitra dagang utama seperti Meksiko, Kanada, Uni Eropa, Jepang, dan Australia.

    Setelah mengejutkan pasar dengan pengumuman tarif impor baja dan aluminium sebesar 25% pada Senin lalu-yang berlaku mulai 12 Maret-Trump kini berencana menaikkan tarif untuk setiap negara yang menerapkan bea masuk pada produk AS.

    Langkah ini menambah ketidakpastian di sektor industri yang bergantung pada impor baja dan aluminium, serta memperdalam risiko perang dagang global yang lebih luas.

    Sebelumnya, Trump telah mengenakan tambahan tarif 10% pada barang-barang China yang berlaku mulai 4 Februari, dengan Beijing membalas dengan kebijakan serupa pada pekan ini.

    Tarif impor sebesar 25% untuk barang dari Meksiko dan Kanada seharusnya berlaku bulan ini, tetapi ditunda hingga 4 Maret untuk memberikan waktu bagi negosiasi terkait pengamanan perbatasan AS dan upaya mengatasi perdagangan fentanyl ilegal.

    Meskipun beberapa pekerja industri baja di AS mendukung kebijakan ini, banyak perusahaan manufaktur besar yang mengandalkan impor mengkhawatirkan efek domino dari kenaikan tarif ini terhadap rantai pasokan dan harga produk mereka.

    “Perusahaan-perusahaan dengan ketergantungan besar pada impor baja dan aluminium kini kesulitan menyusun strategi jangka panjang,” ujar seorang eksekutif manufaktur yang enggan disebutkan namanya, dilansir Reuters.

    Banyak industri, termasuk otomotif, farmasi, dan teknologi semikonduktor, khawatir dengan ancaman Trump yang juga mempertimbangkan tarif baru pada sektor mereka.

    Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan detail lengkap mengenai bagaimana tarif balasan ini akan diterapkan, meskipun Trump berjanji akan mengumumkannya dalam dua hari ke depan.

    Menurut William Reinsch, analis senior di Center for Strategic and International Studies, tim perdagangan Trump menghadapi dilema besar dalam menyusun skema tarif ini. Ada dua pilihan utama yang bisa diambil:

    Pertama, Pemerintah AS bisa mengenakan tarif rata, misalnya 10% atau 20% untuk semua negara, agar lebih mudah diterapkan.

    Kedua, tarif berbasis timbal balik, yakni AS bisa menyesuaikan tarif untuk setiap negara berdasarkan bea masuk yang mereka kenakan terhadap barang AS.

    “Jika kita mengikuti metode kedua, ini akan sangat kompleks dan sulit diterapkan,” kata Reinsch.

    Seorang sumber di Gedung Putih yang terlibat dalam perumusan tarif mengatakan bahwa detailnya masih dirampungkan hingga Selasa malam, mengindikasikan masih adanya perdebatan internal.

    Menurut Damon Pike, pakar perdagangan internasional di BDO International, skema tarif yang diusulkan Trump berpotensi menjadi pekerjaan monumental.

    “Di tingkat internasional, ada sekitar 5.000 deskripsi produk dengan kode 6 digit yang digunakan di 186 negara anggota Organisasi Bea Cukai Dunia. Jadi, ini berarti 5.000 dikalikan 186 negara-ini hampir seperti proyek kecerdasan buatan,” jelasnya.

    Dukungan dan Tantangan Hukum

    Para penasihat perdagangan Trump sedang mengeksplorasi berbagai undang-undang yang dapat digunakan untuk menerapkan tarif ini. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain Trade Act 1974, Section 122 – hanya memungkinkan tarif flat maksimum 15% selama enam bulan; Tariff Act 1930, Section 338 – memungkinkan AS mengambil tindakan terhadap negara yang melakukan diskriminasi perdagangan terhadap produk AS, tetapi belum pernah digunakan sebelumnya; dan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – digunakan untuk mengenakan tarif terhadap China, serta rencana tarif baru untuk Kanada dan Meksiko.

    Menurut Pike, jika tidak menggunakan IEEPA, maka pemerintah harus melibatkan Kongres sebelum memberlakukan tarif baru.

    “Segala sesuatu tampaknya bergerak dengan sangat cepat, tetapi jika tidak melalui IEEPA, tarif harus mendapat persetujuan dari badan pemerintah lain sebelum bisa diterapkan,” katanya.

    Namun, metode “tarif balasan” yang diusulkan Trump juga bisa menjadi bumerang bagi AS sendiri.

    Reinsch memperingatkan bahwa pendekatan ini berarti AS menyerahkan kendali atas kebijakan tarifnya kepada negara lain.

    “Misalnya, jika Kolombia menetapkan tarif tinggi untuk kopi demi melindungi industrinya, maka kita akan menerapkan tarif tinggi pada kopi Kolombia juga-padahal AS tidak memproduksi kopi. Akibatnya, yang rugi adalah konsumen Amerika sendiri,” jelasnya.

    (luc/luc)

  • Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Presiden Abbas Puji Keberaniannya – Halaman all

    Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Presiden Abbas Puji Keberaniannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji sikap berani Raja Abdullah II dari Yordania terkait penolakan usulan Donald Trump yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza.

    Menurut Abbas, sikap tersebut mencerminkan komitmen teguh Yordania dalam membela hak-hak nasional Palestina yang sah, serta menjaga perdamaian berdasarkan resolusi legitimasi internasional, Prakarsa Perdamaian Arab, dan prinsip solusi dua negara, dikutip dari WAFA English.

    Tidak hanya itu, Abbas memuji keinginan Raja Abdullah II menampung 2.000 anak yang sakit untuk mendapat perawatan medis.

    Langkah ini, merupakan lanjutan dari berbagai bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh Yordania, termasuk pengoperasian rumah sakit lapangan di Gaza dan Tepi Barat.

    Dalam konteks diplomasi, Abbas menekankan pentingnya koordinasi antara negara-negara Arab untuk memperkuat visi perdamaian Arab dalam pertemuan puncak darurat Arab mendatang. 

    Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran koalisi global dalam mewujudkan solusi dua negara, meningkatkan pengakuan internasional terhadap Palestina, serta mendorong penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional pada pertengahan tahun ini dengan Arab Saudi dan Prancis sebagai tuan rumah.

    Lebih lanjut, Abbas memuji Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan negara-negara lain yang menolak proyek penggusuran dan pencaplokan tanah Palestina.

    Ia menegaskan, perdamaian dan stabilitas tidak dapat terwujud tanpa adanya Negara Palestina yang berdaulat. 

    Oleh karena itu, ia mendesak penghentian perang secara total, percepatan bantuan kemanusiaan, serta keterlibatan penuh Negara Palestina dalam proses rekonstruksi Gaza dengan dukungan konsensus nasional Palestina.

    Presiden Abbas kembali menegaskan komitmen rakyat Palestina.

    Di mana seluruh warga Palestina tetap bertahan di tanah mereka di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. 

    Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump

    Raja Abdullah II mengatakan secara tegas bahwa ia menolak rencana Trump untuk mengambil alih Gaza.

    Rencana Trump sebelumnya mencakup pengambilalihan kendali atas Gaza dan pengusiran paksa sebagian warga Palestina, yang memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan Palestina.

    “Saya menekankan penolakan tegas saya terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza,” ujar Raja Abdullah, dikutip dari Al-Arabiya.

    Pernyataan ini dikatakan oleh Raja Yordania II setelah melakukan pertemuan penting dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2/2025).

    Ia menegaskan, sikap ini sesuai dengan posisi bersatu dunia Arab. 

    Raja Abdullah juga menambahkan bahwa prioritas utama harus difokuskan pada pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya.

    “Prioritas semua orang seharusnya adalah membangun kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya,” tambahnya.

    Raja Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara untuk mencapai perdamaian yang adil antara Israel dan Palestina, yang dianggap sebagai langkah krusial untuk stabilitas regional.

    “Mencapai perdamaian yang adil melalui solusi dua negara sangat penting bagi stabilitas regional,” jelas Raja Abdullah, sembari menekankan peran penting kepemimpinan AS dalam proses perdamaian ini.

    Ia juga menegaskan, tidak akan memberikan banyak komentar terkait usulan Trump yang ingin relokasi warga Gaza sampai Mesir memberikan pendapatnya terkait usulan tersebut.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Presiden Mahmoud Abbas dan Raja Abdullah II

  • Zelensky yang Tiba-tiba Melunak ke Rusia

    Zelensky yang Tiba-tiba Melunak ke Rusia

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menawarkan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Namun, sikap lunak Zelensky itu dianggap Moskow sebagai omong kosong belaka.

    Dirangkum detikcom, Rabu (12/2/2025), Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

    Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

    Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” kata Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

    Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

    Moskow soal Tawaran Zelensky: Omong Kosong!

    Dmitry Medvedev. Foto: Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS

    Rusia lantas menanggapi tawaran yang disampaikan Zelensky soal pertukaran wilayah dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik kedua negara. Moskow menyebut tawaran Zelensky itu sebagai “omong kosong”.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, seperti dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Rabu (12/2/2025), menolak tawaran Zelensky untuk secara langsung menukarkan wilayah Rusia yang kini dikuasai pasukan Kyiv dengan imbalan wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow.

    Medvedev yang menjabat sebagai Presiden Rusia periode tahun 2008-2012 ini, menyebut bahwa satu-satunya cara bagi Ukraina untuk pulih adalah “merasa seperti orang Rusia lagi”.

    “Meskipun tindakan seperti itu (invasi Rusia ke Ukraina) tidak mampu sepenuhnya mengubah pikiran para badut haram, yang gemetar ketakutan … berbicara omong kosong di depan kamera tentang pertukaran wilayah,” tulis Medvedev dalam komentarnya via Telegram.

    “Bagi orang-orang seperti itu, satu-satunya cara untuk pulih adalah dengan merasa seperti orang Rusia lagi. Sesuai dengan nasihat Presiden Amerika Serikat,” sebutnya.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya menyebut Ukraina “mungkin akan menjadi bagian Rusia suatu hari nanti”. Komentar itu dikatakan oleh Trump menjelang pertemuan antara Wakil Presiden AS JD Vance dengan Zelensky di Munich, Jerman, pada akhir pekan ini.

    Lebih lanjut, Medvedev mengatakan Rusia telah menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai “perdamaian melalui kekuatan” militer, termasuk melalui serangan drone dan rudal yang menghantam Kyiv pada Rabu (12/2) waktu setempat.

    Trump Sempat Puji Rusia Usai Bebaskan Warga AS

    Bendera Amerika Serikat. Foto: AP/Alex Brandon

    Untuk diketahui, Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump sempat memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

    Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

    “Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

    Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perusahaan Kripto Trump Rilis Cadangan Token Strategis

    Perusahaan Kripto Trump Rilis Cadangan Token Strategis

    Jakarta, FORTUNE – Perusahaan World Liberty Financial (WLF), tempat di mana Donald Trump memiliki saham keuangan mengumumkan peluncuran cadangan token strategis untuk mendukung mata uang Kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volatilitas pasar serta memungkinkan investasi dalam proyek inovatif di sektor keuangan terdesentralisasi. 

    WLF juga menargetkan untuk mengembangkan cadangan modal besar dengan menggandeng kemitraan strategis bersama lembaga keuangan yang dapat berkontribusi dalam bentuk aset token. Pengumuman tersebut disampaikan melalui platform media sosial X, Selasa (11/2). 

    Meskipun begitu, hingga kini pihak WLF belum buka suara terkait inisiatif ini. Begitu pula Gedung Putih dan Trump Organization.

    Keputusan WLF ini datang seiring dengan meningkatnya ketertarikan Trump dan keluarganya dalam dunia mata uang digital. Selain keterlibatannya dalam WLF, keluarga Trump juga memiliki saham mayoritas dalam Trump Media & Technology Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media sosial dan streaming. Pada 29 Januari 2025, perusahaan tersebut mengumumkan rencananya untuk memasuki industri layanan keuangan berbasis kripto.

    Tiga hari sebelum pelantikannya sebagai presiden, Trump juga meluncurkan koin meme dengan simbol $Trump. Koin ini telah menarik perhatian besar dengan aliran dana jutaan dolar AS yang masuk ke entitas yang berkaitan dengan proyek kripto Trump.

    Salah satu laporan Reuters mencatat bahwa WLF telah memperoleh hasil penjualan token sebesar US$500 juta. Sementara itu, Trump menegaskan bahwa asetnya, yang saat ini berada dalam perwalian yang dapat dibatalkan, akan dikelola oleh anak-anaknya selama masa jabatannya.

  • Donald Trump dan Raja Abdullah Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza – Halaman all

    Donald Trump dan Raja Abdullah Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza – Halaman all

    Donald Trump dan Raja Yordania Bertemu di Tengah Rencana Kontroversial Pengambilalihan Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Raja Abdullah dengan tegas menentang segala upaya untuk “mencaplok” tanah atau menggusur paksa warga Palestina.

    Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania Abdullah pada hari Selasa. Menjadi pertemuan yang menegangkan, menyusul usulan kontroversial presiden AS untuk pembangunan kembali Gaza.

    Ada ancamannya untuk memotong bantuan ke Yordania jika negara itu menolak menampung warga Palestina yang mengungsi dari daerah kantong itu.

    Usulan Trump yang diajukan seminggu lalu menyarankan agar AS “mengambil alih” Gaza , mengusir penduduknya, dan mengubah wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah,” dalam rencana yang telah menemui tentangan keras dari dunia Arab.

    Usulan tersebut telah menambah kerumitan baru pada situasi regional yang sudah rapuh, termasuk gencatan senjata yang rapuh antara “Israel” dan Hamas.

    Pada hari Senin, kelompok Palestina mengumumkan akan menghentikan pembebasan tawanan Israel dari Gaza, dengan menuduh “Israel” melanggar perjanjian gencatan senjata. Sebagai tanggapan, Trump mengusulkan pembatalan gencatan senjata jika Hamas tidak membebaskan semua tawanan yang tersisa pada akhir pekan.

    Raja Abdullah dengan tegas menentang segala upaya untuk “mencaplok” wilayah atau menggusur paksa warga Palestina. Dalam pertemuan hari Selasa, ia diperkirakan akan memperingatkan Trump bahwa tindakan tersebut dapat memicu radikalisme, mengganggu stabilitas kawasan, dan membahayakan perjanjian normalisasi Yordania tahun 1994 dengan “Israel”, Reuters memberitakan.

    Sementara itu, Trump semakin tidak sabar dengan para pemimpin Arab yang menolak gagasan tersebut.

    “Saya kira dia akan menerima” pengungsi, kata presiden AS kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin ketika ditanya tentang sikap Raja Abdullah.

    Ketika didesak apakah ia akan menahan bantuan dari Yordania dan Mesir jika mereka menolak, Trump menjawab, “Ya, mungkin, tentu saja, kenapa tidak… jika mereka tidak setuju, saya mungkin akan menahan bantuan.”

    Ancaman itu muncul setelah Mesir pada hari Senin menolak “kompromi apa pun” yang akan melanggar hak-hak Palestina, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty bertemu dengan mitranya dari AS di Washington.

    Trump sebelumnya mengatakan dalam wawancaranya dengan Bret Baier dari Fox News Channel bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza di bawah rencana pengambilalihan AS, yang ia ungkapkan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu lalu.

    “Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik,” kata Trump saat Baier bertanya apakah warga Palestina akan memiliki hak untuk kembali ke wilayah kantong tersebut, yang sebagian besarnya telah dihancurkan menjadi puing-puing oleh militer Israel sejak Oktober 2023.

    “Dengan kata lain, saya berbicara tentang membangun tempat tinggal permanen bagi mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa – tempat itu tidak layak huni.”

    Yordania, yang berbatasan dengan Arab Saudi, Suriah, dan Palestina yang diduduki, saat ini menjadi rumah bagi lebih dari dua juta pengungsi Palestina dari total populasi 11 juta jiwa.

    Patut dicatat bahwa Amman telah mengandalkan Washington sebagai sumber utama bantuan ekonomi dan militernya selama beberapa dekade, menerima lebih dari $1 miliar setiap tahunnya.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak? Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

    Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak? Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dirinya siap untuk melakukan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

    Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

    Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” ucap Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

    Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

    Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

    Warga AS Dibebaskan, Trump Puji Rusia

    Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

    Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

    “Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

    Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

    Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

    Jakarta –

    Seorang wartawan Associated Press (AP) ditolak masuk ke acara di Ruang Oval Gedung Putih pada Selasa (11/02) karena AP tetap menggunakan istilah “Teluk Meksiko” meskipun Presiden Donald Trump memerintahkan untuk menggantinya dengan “Teluk Amerika.”

    Gedung Putih menolak mengizinkan wartawan tersebut masuk kecuali AP mengubah istilah yang digunakan.

    “Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintahan Trump menghukum AP karena jurnalismenya yang independen,” kata Editor Eksekutif AP, Julie Pace, seraya menambahkan bahwa pembatasan akses ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (AS) yang menjamin kebebasan pers.

    Pada Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam buku gaya penulisannya, AP menyatakan bahwa teluk tersebut telah disebut “Teluk Meksiko” selama lebih dari 400 tahun dan, sebagai kantor berita global, AP akan tetap menggunakan nama aslinya sambil mencatat nama baru yang dipilih Trump.

    Pada pekan ini, Google dan Apple Maps mulai menggunakan “Teluk Amerika.” Google mengatakan bahwa mereka memiliki “praktik lama” untuk mengikuti arahan pemerintah AS dalam hal-hal seperti ini.

    Asosiasi jurnalis memprotes larangan masuk

    Asosiasi Koresponden Gedung Putih memprotes keputusan pemerintahan Trump tersebut. Larangan ini diyakini dapat berdampak pada kebebasan berbicara di Amerika Serikat.

    “Langkah pemerintah untuk melarang wartawan AP menghadiri acara resmi yang terbuka untuk liputan berita hari ini tidak dapat diterima,” kata Eugene Daniels, presiden asosiasi tersebut.

    “Gedung Putih tidak dapat mendikte bagaimana organisasi berita melaporkan berita, dan tidak boleh menghukum wartawan karena keputusan editor mereka,” kata Daniels dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

    Tidak ada komentar baru dari pemerintah Trump tentang larangan ini, dan tidak ada laporan tentang wartawan lain yang dilarang masuk ke Gedung Putih.

    Associated Press, didirikan pada tahun 1846, menyediakan berita dalam berbagai format untuk publikasi di seluruh dunia.

    ha/rs (AP, DPA, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS-Uni Eropa Memanas, Wapres AS Bakal Bicara dengan Presiden Komisi Eropa

    AS-Uni Eropa Memanas, Wapres AS Bakal Bicara dengan Presiden Komisi Eropa

    JAKARTA – Wakil Presiden AS JD Vance akan membahas masalah ekonomi dan kemitraan keamanan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, katanya menjelang pertemuan bilateral dengannya pada pertemuan puncak AI di Paris.

    “Pemerintahan Trump sudah sangat jelas menyatakan bahwa kami sangat peduli terhadap Eropa. Kami melihat banyak hubungan ekonomi yang perlu dibangun dengan Eropa,” katanya dilansir Reuters, Selasa, 11 Februari.

    “Kami juga ingin memastikan bahwa kami benar-benar terlibat dalam kemitraan keamanan yang baik bagi Eropa dan Amerika Serikat,” sambung Vance.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya berjanji akan melakukan “tindakan balasan yang tegas dan proporsional” sebagai respons terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif pada semua impor baja dan aluminium. Tarif terbaru kebijakan Trump meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang.

    Trump menandatangani keputusan menaikkan tarif seluruh impor baja dan aluminium menjadi 25 persen tanpa pengecualian. Pejabat Gedung Putih mengatakan tindakan tersebut akan mulai berlaku pada 4 Maret.

    Von der Leyen mengatakan pihaknya sangat menyesali keputusan AS. Dia menyebut tarif adalah pajak yang buruk bagi bisnis dan lebih buruk bagi konsumen.

    Ekspor baja UE ke AS rata-rata mencapai 3 miliar euro (3,10 miliar dollar AS) per tahun selama dekade terakhir.

    “Tarif yang tidak adil terhadap UE tidak akan dibiarkan begitu saja – hal ini akan memicu tindakan balasan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingannya,” katanya dilansir Reuters, Selasa, 11 Februari.

    Von der Leyen tidak memberikan rincian tanggapannya. Salah satu opsinya adalah mengaktifkan kembali tarif yang diberlakukan UE pada tahun 2018, yang ditangguhkan berdasarkan gencatan senjata yang disepakati antara von der Leyen dan mantan Presiden AS Joe Biden.

    Tarif UE terhadap produk-produk AS seperti bourbon, sepeda motor, dan jus jeruk saat ini ditangguhkan hingga akhir Maret.

  • Aksi Raja Yordania Tolak soal Gaza Langsung di Depan Muka Trump

    Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan gagasannya untuk merelokasi warga Palestina dan membangun kembali Gaza di bawah kepemilikan AS. Gagasan itu ditolak keras oleh Raja Yordania Abdullah II, yang bertemu langsung dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat.

    Raja Abdullah II, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), menjelaskan bahwa dirinya menegaskan posisi kuat Yordania menolak relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, seperti yang dicetuskan Trump beberapa waktu terakhir.

    “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tegas Raja Abdullah II dalam pernyataannya via media sosial setelah melakukan pembicaraan dengan Trump.

    “Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas semua pihak,” cetusnya.

    Namun, Raja Abdullah II juga mengatakan kepada Trump bahwa Mesir sedang menyusun rencana soal bagaimana negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat “bekerja” dengan Trump soal gagasan mengejutkan tersebut.

    Dalam pembicaraan di Gedung Putih, Raja Abdullah II tampaknya berhasil membujuk Trump, yang sebelumnya melontarkan kemungkinan menghentikan bantuan AS ke Yordania jika negara itu tidak mau menampung warga Gaza.

    “Salah satu hal yang bisa kita lakukan segera adalah merawat 2.000 anak, anak-anak penderita kanker yang berada dalam kondisi sakit parah. Itu dimungkinkan untuk terjadi,” kata Raja Abdullah II ketika Trump menyambut dirinya dan Putra Mahkota Hussein di Ruang Oval Gedung Putih.

    Trump menjawab bahwa hal tersebut merupakan “tindakan yang sangat indah” dan mengakui dirinya tidak mengetahuinya sebelum kedatangan Raja Yordania di Gedung Putih.

    Lihat Video: Bertemu Trump, Yordania Akan Terima 2 Ribu Anak Gaza yang Sakit

    Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

    Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

    Raja Abdullah II mendesak agar bersabar dan mengatakan Mesir akan memberikan respons, kemudian negara-negara Arab akan membahasnya dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi.

    “Mari kita tunggu sampai Mesir bisa datang dan menyampaikan hal ini kepada presiden dan tidak terburu-buru,” ucapnya.

    Trump, di hadapan Raja Abdullah II, menarik kembali pernyataannya soal penghentian bantuan ke Yordania dan Mesir, dengan mengatakan: “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita lebih baik dari hal semacam itu.”

    Lihat Video: Bertemu Trump, Yordania Akan Terima 2 Ribu Anak Gaza yang Sakit

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu