Tempat Fasum: Gedung Putih

200.000 Orang Ajukan Petisi Agar Denmark Beli California, Tolak Ambisi Trump Caplok Greenland – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 200.000 orang kompak menekan petisi bertajuk “Måke Califørnia Great Ægain” , menuntut Denmark membeli California.

Di antara para “pendukung” petisi yang tercantum adalah raja Skandinavia kuno Sven the Viking, Karen dari bidang akuntansi dan Lars Ulrich, drummer Denmark dan anggota pendiri band Metallica.

Selain seruan untuk membeli pulau California, petisi online ini juga mengusulkan beberapa kemungkinan setelah akuisisi California, seperti mengganti nama Disneyland menjadi “Hans Christian Andersenland.”

Tak hanya itu, menurut situs tersebut membeli California dari AS akan memberikan masyarakat Denmark akses terhadap sinar matahari tanpa akhir dan “dominasi teknologi” berkat Silicon Valley yang ada di California.

Kelompok Dutoit yang mencetuskan petisi tersebut dengan bercanda turut menyarankan bahwa akuisisi akan membawa nilai-nilai budaya Denmark, termasuk “hygge” (kenyamanan), jalur sepeda, dan roti lapis Smorrebrod ke California.

“Apakah kamu pernah melihat peta dan berpikir, Sepertinya Denmark butuh lebih banyak sinar matahari, pohon palem, dan jalur sepatu roda. Nah, sekarang kita punya kesempatan sekali dalam seumur hidup untuk mewujudkan impian itu,” demikian pernyataan di web itu, dikutip dari Deutsche Welle .

“Mari kita beli California dari Donald Trump! Ya, kamu tidak salah baca. California bisa menjadi milik kita.”

Apa Tujuan Petisi

Petisi yang di ditandatangani ratusan ribu orang ini bertujuan untuk “Membuat California Hebat Lagi.”

Sebagai bentuk sindiran satir atas rencana Presiden AS Donald Trump yang berambisi membeli Greenland, pulau terbesar di bumi yang menjadi bagian dari kedaulatan Kerajaan Denmark.

Dalam konferensi pers yang digelar Gedung Putih, Trump menyebut akan menggunakan kekuatan untuk mencaplok Greenland.

Dia berdalih rencana ini untuk memperkuat ekonomi AS.

Akan tetapi para ahli mengatakan rencana akuisisi Trump dimaksudkan untuk kepentingan strategis tertentu, karena mencairnya es laut yang membuka rute pelayaran Arktik bar di wilayah itu.

Selain itu rencana Trump mengambil alih Greenland dan California bertujuan untuk menguasai penuh Pangkalan Udara Thule, yang telah dioperasikan oleh AS sejak perang dunia ke II.

“Jika Rusia mengirim rudal ke AS, rute terpendek untuk meluncurkan senjata nuklir adalah melalui Kutub Utara dan Greenland,” kata Marc Jacobsen, seorang profesor madya di Royal Danish Defence College.

“Itulah mengapa Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sangat penting dalam mempertahankan AS.”

Dapatkan Petisi Direalisasikan ?

Kementerian Luar Negeri Denmark dan kantor Gubernur California Gavin Newsom hingga kini belum menanggapi permintaan komentar terkait petisi ini.

Namun setelah petisi ini dirilis di situs web denmarkification.com, setidaknya sudah ada penggalangan dana yang masuk sebesar 1 triliun dolar AS.

Kendati begitu petisi ini jelas merupakan parodi, seperti yang tertulis di web, sehingga rencana Denmark mengakuisisi California kemungkinan besar tidak akan terjadi.

Terlebih Penyelenggara Denmarkifikasi telah menetapkan tujuan penggalangan petisi hanya untuk mengumpulkan tanda tangan, bukan sumbangan untuk mengakuisisi California.

(Tribunnews.com / Namira)

14/02/2025 09:02
Vatikan Tolak Usulan Trump: Penduduk Palestina Harus Tetap Berada di Tanahnya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi Vatikan menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

Menteri Luar Negeri Pietro Parolin mengatakan “penduduk Palestina harus tetap berada di tanahnya.”

“Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi,” kata Pietro Parolin di sela-sela pertemuan Italia-Vatikan, Kamis (13/2/2025), menurut kantor berita ANSA.

Ia menyebut, memindahkan warga Palestina akan menyebabkan ketegangan regional dan “tidak masuk akal”.

Menurutnya, negara-negara tetangga seperti Yordania juga menentang usulan Trump.

“Menurut pendapat kami, solusinya adalah dua negara karena ini juga berarti memberi harapan kepada penduduk,” katanya.

Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, pada pekan ini telah mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran tidak berdokumen di Amerika Serikat — yang memicu tanggapan tajam.

Dalam suratnya kepada para uskup AS, Kepala Gereja Katolik menyebut deportasi tersebut sebagai “krisis besar”.

Ia mengatakan, memulangkan orang-orang yang telah melarikan diri dari negara mereka sendiri dalam keadaan sulit “merusak martabat” para migran.

Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi:

“Saya berharap dia tetap berpegang pada Gereja Katolik dan memperbaikinya serta menyerahkan penegakan hukum perbatasan kepada kami.”

Sebelumnya, Donald Trump telah mengusulkan untuk mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan memindahkan lebih dari dua juta penduduknya ke Yordania atau Mesir.

Para ahli mengatakan gagasan itu akan melanggar hukum internasional, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya “revolusioner.”

Pertemuan Trump dengan Raja Yordania

Pada Selasa (11/2/2025), Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan mengulangi desakannya bahwa Gaza entah bagaimana dapat dikosongkan dari semua penduduk, dikontrol oleh AS, dan dibangun kembali sebagai kawasan wisata.

Diberitakan AP News, ini adalah skema yang berani, tetapi sangat tidak mungkin, untuk mengubah Timur Tengah secara dramatis dan akan mengharuskan Yordania dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima lebih banyak warga Gaza — sesuatu yang ditegaskan Abdullah setelah pertemuan mereka yang ia tentang.

Pasangan itu bertemu di Ruang Oval dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga hadir.

Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menahan bantuan AS ke Yordania atau Mesir jika mereka tidak setuju untuk secara drastis meningkatkan jumlah orang dari Gaza yang mereka tampung.

“Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita berada di atas itu,” kata Trump.

Hal itu bertentangan dengan usulan presiden dari Partai Republik sebelumnya bahwa menahan bantuan dari Washington adalah suatu kemungkinan.

Sementara itu, Abdullah berulang kali ditanya tentang rencana Trump untuk membersihkan Gaza dan mengubahnya menjadi resor di Laut Mediterania.

Ia tidak memberikan komentar substantif tentang hal itu dan tidak berkomitmen pada gagasan bahwa negaranya dapat menerima sejumlah besar warga Gaza.

Namun, ia mengatakan bahwa Yordania bersedia “segera” menerima sebanyak 2.000 anak di Gaza yang menderita kanker atau sakit lainnya.

“Saya akhirnya melihat seseorang yang dapat membawa kita melewati garis akhir untuk membawa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua di kawasan ini,” kata Abdullah tentang Trump dalam pernyataannya di awal pertemuan.

BERKIBAR – Bendera Palestina berkibar di tengah puing reruntuhan di Kota Gaza, dalam foto tangkapan layar dari Khaberni, Kamis (6/2/2025). Amerika Serikat (AS) berencana mengambil alih kendali atas Gaza dengan dalil membangunnya kembali di segala sektor. (khaberni/tangkap layar)

Abdullah meninggalkan Gedung Putih setelah sekitar dua jam dan menuju Capitol Hill untuk bertemu dengan sekelompok anggota parlemen bipartisan.

Ia mengunggah di X bahwa selama pertemuannya dengan Trump, “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”

“Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” ungkap Abdullah.

Sebagai informasi, Yordania adalah rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina.

Menteri luar negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan minggu lalu bahwa penentangan negaranya terhadap gagasan Trump tentang pemindahan penduduk Gaza adalah “tegas dan tidak tergoyahkan.”

Selain kekhawatiran akan membahayakan tujuan jangka panjang solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Mesir dan Yordania secara pribadi telah mengemukakan kekhawatiran keamanan tentang penerimaan sejumlah besar pengungsi tambahan ke negara mereka, meskipun untuk sementara.

Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa penduduk Gaza bisa saja mengungsi sementara atau permanen, sebuah gagasan yang ditegur keras oleh para pemimpin di seluruh dunia Arab.

Selain itu, Trump kembali mengusulkan bahwa gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel dapat dibatalkan jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang masih ditahannya paling lambat Sabtu (15/2/2025) siang.

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Dilansir Al Jazeera, Hamas mengatakan pihaknya akan membebaskan tiga tawanan Israel dari Gaza pada hari Sabtu sesuai jadwal menyusul pembicaraan dengan mediator gencatan senjata Mesir dan Qatar.

Israel mengatakan Hamas harus membebaskan tiga tawanan hidup atau pasukan Israel akan kembali berperang di wilayah Palestina.

Juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou mengatakan bahasa ancaman yang dilontarkan terhadap Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mendukung pelaksanaan gencatan senjata Gaza.

Seorang pejabat senior PBB menyamakan kehancuran di Jalur Gaza dengan “gempa bumi dahsyat” dan mengatakan upaya harus dilakukan untuk menghindari “bencana kemanusiaan” yang berkelanjutan.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan atas penyelidikan badan tersebut terhadap kejahatan perang Israel di Gaza.

Seorang penembak jitu Israel telah menembak mati seorang pria Palestina, sementara seorang anak terbunuh oleh persenjataan Israel yang tidak meledak, keduanya di Gaza tengah.

Denmark telah menjanjikan tambahan 10,2 juta kroner ($1,4 juta) kepada badan PBB yang sedang terkepung untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan menambahkan bahwa sumbangan tahunannya sebesar 105 juta kroner ($14,7 juta) akan dicairkan segera daripada dibagi sepanjang tahun.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington ingin mendengar usulan baru dari negara-negara Arab tentang masa depan Gaza setelah rencana Presiden Donald Trump untuk menggusur paksa penduduk wilayah itu ditegur keras.

Kantor Media Pemerintah telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.

Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

14/02/2025 08:21
Saham Sektor Konsumsi Jadi Pilihan Jelang Ramadan dan Lebaran 2025

Jakarta: Menjelang bulan puasa dan perayaan Lebaran 2025, saham sektor barang konsumsi pokok disarankan menjadi pilihan menarik bagi investor.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia merekomendasikan saham di sektor ini karena diperkirakan akan mendapat dorongan dari meningkatnya daya beli masyarakat.
Saham konsumsi pokok jadi primadona
Menurut Research Analyst di Mirae Asset Abyan Habib Yuntoharjo daya beli masyarakat yang tetap kuat didukung oleh berbagai stimulus, salah satunya diskon tarif listrik 50 persen dari pemerintah.

“Kami optimistis daya beli yang terjaga itu dapat menjaga momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini dan sektor barang konsumsi pokok (consumer staples),” kata Abyan dalam Media Day: February 2025 by Mirae Asset, Kamis, 13 Februari 2025.

Adapun saham yang menjadi pilihan utama adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).

AMRT, sebagai pemilik jaringan minimarket Alfamart, menjadi salah satu saham yang menarik karena produk yang dijual merupakan kebutuhan sehari-hari.

Sementara itu, ICBP dengan produk mi instan Indomie tetap menjadi bagian penting dari konsumsi masyarakat Indonesia.

Untuk dua saham ini, Mirae Asset memberikan rekomendasi BUY, dengan target harga Rp3.500 per saham untuk AMRT dan Rp13.200 per saham untuk ICBP dalam 12 bulan ke depan.
Saham defensif yang stabil di tengah ketidakpastian
Abyan menjelaskan bahwa saham AMRT dan ICBP bisa menjadi representasi atau proxy sektor consumer staples. Salah satu keunggulan dari saham-saham ini adalah sifatnya yang defensif, artinya kinerjanya cenderung stabil meskipun pasar sedang mengalami fluktuasi.

Di sisi lain, Senior Investment Information Mirae Asset, Adityo Nugroho, menambahkan bahwa faktor eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global akibat kemungkinan kembalinya Trump ke Gedung Putih (Trump 2.0), serta faktor internal seperti pengetatan dan realokasi anggaran pemerintah, dapat menjadi tantangan bagi pasar saham Indonesia.

Menurutnya, katalis positif tetap ada, terutama dari momentum Ramadan yang biasanya meningkatkan aktivitas ekonomi. Selain itu, kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang lebih pro-growth diharapkan dapat mendorong perekonomian domestik.

“Ramadhan biasanya diiringi oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan, dan kebijakan moneter bank sentral diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Adityo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

14/02/2025 01:06
Ukraina Minta Trump Cairkan Aset Rusia Senilai Rp5.059 T, Bakal Dipakai untuk Borong Senjata AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Ukraina melobi presiden terpilih AS Donald Trump, agar Kiev diberikan izin menggunakan aset Rusia senilai 300 miliar dolar atau sekitar Rp 5.059 triliun yang saat ini tengah dibekukan.

Kabar ini terungkap setelah pejabat Eropa membocorkan upaya Ukraina yang tengah melobi pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengizinkan mereka menggunakan aset Rusia yang dibekukan.

Aset tersebut kabarnya akan digunakan Ukraina untuk memborong sejumlah senjata tempur canggih buatan AS.

Ide untuk menyita aset Rusia dan menggunakannya untuk membeli senjata AS sebelumnya telah dibahas dalam berbagai pertemuan antara Ukraina, dengan tim Trump dalam beberapa minggu terakhir.

Sejauh ini Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar terkait laporan ini.

Namun mengutip laporan salah satu sumber kepercayaan Bloomberg, presiden Trump tidak memberikan indikasi untuk mendukung gagasan pemerintah Ukraina.

Total Aset Rusia yang Dibekukan

Sejak Rusia melancarkan agresi ke Ukraina tepatnya pada 2022 silam, Amerika dan para sekutunya sepakat untuk membekukan aset-aset milik Bank Sentral Rusia total senilai 300 miliar dolar.

Adapun sebagian besar aset Rusia dengan nilai 213 miliar disimpan di clearinghouse Euroclear yang berkantor pusat di Brussels, Belgia.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kemudian menyarankan agar menggunakan keuntungan ini untuk membeli senjata bagi Kiev serta membiayai rekonstruksi Ukraina.

Beberapa orang di Kyiv, juga telah mendesak pencairan dana ini, menginginkan G7 untuk mencairkan seluruh dana beku milik Rusia.

Akan Tetapi presiden bank tersebut, Christine Lagarde, memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko melanggar tatanan internasional.

Kekhawatiran serupa turut diungkapkan Jerman, Luksemburg, dan Belgia, tempat sebagian besar aset disimpan melalui Euroclear.

Mereka khawatir dengan gagasan yang diajukan Ukraina, karena penggunaan aset Rusia yang disita akan memicu dampak negartif terhadap stabilitas keuangan serta risiko hukum dan risiko lainnya.

Rusia Ancam Pembalasan Penuh

Merespon rencana pencairan aset Rusia yang dibekukan untuk Ukraina, pemerintah Moskow di bawah kepemimpinan Vladimir Putin mengancam akan melakukan”pembalasan penuh”.

Pembalasan ini dilakukan bila UE dan AS nekat menggunakan pendapatan dari aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina.

Ini lantaran Rusia menganggap tindakan ini ilegal dan merusak dasar-dasar sistem keuangan global.

“Kami berbicara tentang upaya untuk melegitimasi pencurian di tingkat negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Rusia tak mengungkap balasan apa yang akan diterapkan untuk menghukum UE dan AS.

Namun menurut kabar yang beredar Rusia akan mengidentifikasi properti AS, termasuk sekuritas, yang bisa digunakan sebagai kompensasi atas kerugian akibat penyitaan aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat.

(Tribunnews.com / Namira)

13/02/2025 21:24
Pecat 8 Inspektur Jenderal AS, Trump Digugat

Jakarta –

Delapan inspektur jenderal (IG) Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap Presiden Donald Trump dan pemerintahannya atas pemecatan mereka. IG mengatakan, mereka memainkan peran pengawasan nonpartisan atas pengeluaran federal triliunan dolar dan mengawasi jutaan pegawai federal.

“Pemecatan ini melanggar undang-undang federal yang jelas, yang disetujui oleh mayoritas bipartisan di Kongres dan ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang ini melindungi inspektur jenderal dari campur tangan dalam tugas pengawasan kritis dan non-partisan mereka,” kata gugatan tersebut.

Trump memecat IG dari Departemen Pertahanan, Urusan Veteran, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Luar Negeri, Pertanian, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Administrasi Bisnis Kecil. Menurut Undang-Undang Inspektur Jenderal, presiden harus memberi Kongres pemberitahuan 30 hari sebelum memberhentikan inspektur jenderal.

Gugatan ini merupakan tantangan hukum terbaru terhadap tindakan eksekutif Trump dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya.

Hakim AS mengizinkan program pembelian pegawai Trump

Sementara itu, seorang hakim distrik AS memutuskan, pemerintahan Trump dapat melanjutkan program pembelian pekerja federal sebagai bagian dari rencana Gedung Putih untuk merombak pemerintah federal.

Serikat pekerja, yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal menyatakan, tawaran “penundaan pengunduran diri” dari pemerintah kepada pegawai sipil federal adalah melanggar hukum.

Rencana ini dijalankan melalui email yang dikirim ke hampir semua pegawai federal pada 28 Januari dengan judul “Persimpangan Jalan.” Kantor Personalia dan Manajemen (OPM) menyebutkan, pegawai dapat memilih untuk mengundurkan diri sekarang dan mempertahankan semua gaji dan tunjangan hingga 30 September, atau menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pegawai yang berminat hanya perlu membalas dengan kata “mengundurkan diri” untuk ikut serta.

Serikat pekerja berpendapat, arahan pembelian OPM adalah “sewenang-wenang” dan melanggar Undang-Undang Antidefisiensi, yang melarang lembaga membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dianggarkan Kongres. Menurut serikat pekerja, OPM mengabaikan dampak buruk dari pengunduran diri, terhadap kemampuan pemerintah untuk tetap bisa berfungsi.

Hakim Pengadilan Distrik AS, George O’Toole, menunda batas waktu awal 6 Februari bagi karyawan untuk mengundurkan diri hingga 10 Februari. Namun, pada hari Rabu (12/02), O’Toole membatalkan perintahnya sendiri, menyimpulkan bahwa serikat pekerja tidak memiliki kedudukan hukum untuk menentang program tersebut.

Pengacara serikat pekerja belum mengomentari keputusan tersebut, tetapi mereka masih dapat mengajukan kasus ke pengadilan banding. Sekitar 75.000 pekerja federal telah menerima program pembelian yang ditangguhkan, menurut media Semafor.

ACLU menggugat pemerintahan Trump atas migran Guantanamo

Di sisi lain, American Civil Liberties Union (ACLU) menuntut akses pengacara ke puluhan migran yang diterbangkan ke pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba.

Trump mengumumkan pada akhir Januari bahwa ia akan memerintahkan militer AS dan pejabat Keamanan Dalam Negeri untuk mempersiapkan pangkalan Guantanamo guna menerima hingga 30.000 migran. Penerbangan pertama tiba minggu lalu.

Namun, menurut gugatan ACLU, para migran ditolak haknya untuk didampingi pengacara. Organisasi tersebut menggugat atas nama anggota keluarga tahanan, karena para migran itu telah terputus kontak dari dunia luar sejak mereka tiba di Guantanamo.

“Mengirim imigran ke Guantanamo tanpa akses ke pengacara atau akses ke dunia luar tidak sesuai dengan hukum atau prinsip negara kita,” kata Lee Gelernt, pengacara ACLU. “Sekarang terserah kepada pengadilan untuk menegaskan kembali bahwa supremasi hukum mengatur negara kita,” tambahnya.

Gedung Putih hanya memberikan sedikit rincian tentang status para tahanan, selain mengatakan penerbangan pertama membawa anggota geng Venezuela Tren de Aragua.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, mempertanyakan ACLU yang menyuarakan kekhawatiran tentang “imigran kriminal yang sangat berbahaya termasuk pembunuh dan anggota geng yang kejam” daripada keamanan warga negara AS. McLaughlin menegaskan, tempat penahanan di Guantanamo memiliki sistem bagi para migran untuk menelepon pengacara.

ha/as (AFP, dpa, AP, Reuters)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

13/02/2025 16:55
Donald Trump dan Vladimir Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon – Halaman all

Donald Trump dan Putin Bahas Ukraina dan Timur Tengah Melalui Panggilan Telepon

TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Donald Trump mengungkapkan pada hari Rabu bahwa ia telah melakukan panggilan telepon yang “panjang dan sangat produktif” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Yang mereka bahas berbagai topik termasuk perang yang sedang berlangsung di Ukraina , Timur Tengah, energi, dan kecerdasan buatan.

“Saya baru saja melakukan panggilan telepon yang panjang dan sangat produktif dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia . Kami membahas Ukraina, Timur Tengah, Energi, Kecerdasan Buatan, kekuatan Dolar, dan berbagai topik lainnya,” tulis Trump dalam sebuah posting Truth Social.

Ia menambahkan bahwa ia dan Putin telah sepakat agar tim mereka masing-masing segera memulai negosiasi mengenai perang Ukraina dan bagaimana menemukan resolusi damai.

Presiden AS juga menyatakan bahwa ia akan menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberi tahu dia tentang kemajuan yang dicapai dalam pembicaraan mereka.

“Kami akan mulai dengan menghubungi Presiden [Volodymyr] Zelenskyy, dari Ukraina, untuk memberi tahu dia tentang pembicaraan tersebut, sesuatu yang akan saya lakukan sekarang,” tulis Trump.

Selain Ukraina, para pemimpin membahas kemungkinan kunjungan ke negara masing-masing di masa mendatang.

Trump menekankan komitmen mereka untuk membina kerja sama yang lebih erat dengan bekerja sama secara erat dan saling mengunjungi negara masing-masing.

“Kita akan bertemu di Arab Saudi,” katanya kepada wartawan di Gedung Putih, beberapa jam setelah ia mengumumkan percakapan telepon dengan pemimpin Rusia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kemudian mengonfirmasi bahwa panggilan telepon antara Trump dan Putin telah berakhir setelah hampir satu setengah jam pembicaraan, yang mengindikasikan perang Ukraina menjadi inti panggilan tersebut, serta pertukaran warga negara Rusia dan AS, situasi di Timur Tengah, dan program nuklir Iran.

Sementara Trump menganjurkan penghentian segera permusuhan dan penyelesaian damai di Ukraina, Putin menekankan perlunya mengatasi akar penyebab konflik.

Selain itu, kedua pemimpin membahas kerja sama ekonomi antara kedua negara.

Peskov menegaskan bahwa mereka juga berbicara tentang hubungan bilateral di bidang ekonomi, dan menggarisbawahi pentingnya dialog yang berkelanjutan.

Putin juga mengundang Trump untuk mengunjungi Moskow, dengan Peskov menyatakan bahwa Presiden Rusia siap menyambut pejabat AS di Rusia.

Trump juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Putin atas waktu dan usahanya selama panggilan telepon tersebut, khususnya mengakui pembebasan warga negara Amerika Marc Fogel, yang telah ditahan di Rusia.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin atas waktu dan usahanya sehubungan dengan panggilan ini, dan atas pembebasan Marc Fogel, seorang pria hebat yang saya sambut secara pribadi tadi malam di Gedung Putih, kemarin. Saya yakin upaya ini akan membuahkan hasil yang sukses, semoga segera!” tulis Trump.

Ia menambahkan bahwa ia berharap diskusi tersebut akan menghasilkan penyelesaian konflik Ukraina yang sukses.

Setelah menelepon Zelensky, Trump berkata, “Pembicaraannya berjalan sangat baik. Dia, seperti Presiden Putin, ingin menciptakan PERDAMAIAN.”

“Saya telah melakukan percakapan yang bermakna dengan @POTUS. Kami… berbicara tentang peluang untuk mencapai perdamaian, membahas kesiapan kami untuk bekerja sama… dan kemampuan teknologi Ukraina… termasuk pesawat nirawak dan industri canggih lainnya,” tulis Zelensky di X.

SUMBER: AL MAYADEEN

13/02/2025 13:31
Elon Musk Lantang Sebut Amerika Bakal Bangkrut, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk tanpa ragu menyebut Amerika Serikat (AS) akan ‘bangkrut’. Untuk itu, ia menilai penting untuk melakukan pemangkasan anggaran secara drastis.

Miliarder tersebut memang ditunjuk Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE). Namun, belakangan muncul perlawanan atas beberapa langkah yang dilakukan Musk.

Misalnya, Musk langsung melancarkan aksi PHK yang berdampak ke jutaan PNS di AS. Ia juga mengisi DOGE dengan orang-orang yang dinilai masih muda dan minim pengalaman. Bahkan beberapa di antaranya bermasalah.

DOGE juga memegang akses ke data pribadi PNS dan ratusan juta masyarakat AS. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan risiko keamanan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai ‘peretasan’ yang dilakukan Musk.

Saat berbicara di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat, Musk buka suara terkait pemangkasan anggaran pemerintahan besar-besaran.

“Ini [pemangkasan] bukan opsi. Ini esensial,” ujar Musk, dikutip dari Times of India, Kamis (13/2/2025).

Birokrat pemerintahan mengatakan upaya Musk melalui DOGE untuk merombak pemerintahan adalah pelanggaran yang membahayakan masa depan negara.

Mereka menyebut DOGE merupakan cabang pemerintahan yang tak terpilih dan tak ditetapkan dalam konstitusi. Banyak pihak yang menyayangkan karena DOGE kini seakan memegang kekuasaan lebih tinggi ketimbang lembaga-lembaga pemerintahan lain yang sesuai konstitusi.

Kendati demikian, Musk menilai tugasnya di DOGE krusial untuk menjaga stabilitas anggaran pemerintah. Musk ditugaskan memegang DOGE berdasarkan perintah eksekutif Trump.

Lembaga itu bertujuan mereduksi defisit anggaran AS yang mencapai US$1,8 triliun pada tahun lalu. Trump menyebut DOGE yang dipimpin Musk akan memberantas aksi korupsi di pemerintahan.

(fab/fab)

13/02/2025 13:20
Trump Sakit Hati, Elon Musk Turun Tangan Bayar Rp 163 Miliar

Jakarta, CNBC Indonesia – Platform X milik Elon Musk sepakat membayar US$10 juta (Rp163,5 miliar) untuk penyelesaian gugatan yang diajukan Donald Trump.

Presiden AS yang kini dekat dengan bos-bos raksasa teknologi tersebut sempat mengecam pemblokiran terhadap dirinya di berbagai media sosial dan platform internet. Hal tersebut yang membuat Trump akhirnya mendirikan media sosial sendiri bernama Truth Social.

Trump mengajukan gugatan hukum melawan Twitter yang kini menjadi X, Facebook, dan Alphabet, serta jejeran eksekutif di perusahaan-perusahaan itu pada Juli 2021. Ia menuduh para platform secara ilegal membungkam perspektif konservatif di internet.

Bulan lalu, Meta Platforms mengatakan pihaknya bersedia membayar biaya penyelesaian gugatan Trump sebesar US$25 juta (Rp408,8 miliar).

X menjadi perusahaan media sosial kedua yang membayar penyelesaian atas gugatan Trump, dikutip dari Reuters, Kamis (13/2/2025).

Menurut sumber dalam yang dilaporkan Wall Street Journal, tim Trump sebelumnya mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan gugatan melawan X. Sebab, Musk sudah menyumbang US$250 juta (Rp4 triliun) untuk kampanye Trump.

Kendati demikian, pada akhirnya tim Trump tetap melanjutkan proses penyelesaian gugatan tersebut.

Musk sendiri sudah mendapat banyak ‘kemewahan’ dari terpilihnya Trump sebagai Presiden AS. Ia kini memegang jabatan strategis sebagai pemimpin Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Ia langsung mengambil langkah drastis untuk efisiensi anggaran dengan memecat jutaan PNS AS. Musk juga memperkerjakan banyak anak muda dan minim pengalaman di DOGE, serta meminta akses data pribadi PNS dan jutaan warga AS.

Pengacara Trump masih berharap bisa mengejar penyelesaian gugatan dengan Google yang memblokir Trump dari YouTube setelah kerusuhan di Capitol pada 2021 silam, menurut laporan WSJ.

X dan CEO Twitter kala itu, Jack Dorsey, serta Alphabet dan Gedung Putih tidak segera merespons permintaan komentar.

(fab/fab)

13/02/2025 12:45
Menentang Trump, Mesir-Yordania Ajak Negara Arab Rekonstruksi Jalur Gaza Tanpa Usir Penduduknya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi membahas upaya membangun kembali Jalur Gaza melalui panggilan telepon dengan Raja Yordania Abdullah II pada hari Rabu (12/2/2025).

Panggilan telepon tersebut dilakukan setelah Raja Abdullah II melakukan kunjungan ke Gedung Putih untuk menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Kedua pemimpin menekankan keinginan mereka untuk melakukan koordinasi bersama pada semua isu regional, dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Mesir dan Yordania serta mendukung kepentingan rakyat Arab,” kata juru bicara resmi kepresidenan Mesir, Mohamed El-Shenawy, Rabu (12/2/2025).

Al-Shennawy menegaskan Presiden El-Sisi dan Raja Abdullah II menekankan pentingnya penerapan penuh perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza, terus membebaskan tahanan, dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dalam rangka upaya mengakhiri penderitaan kemanusiaan di Jalur Gaza.

“Kedua pemimpin menekankan pentingnya memulai proses rekonstruksi Jalur Gaza segera dan tidak menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka,” katanya.

Mereka juga menekankan perlunya menghentikan praktik yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Selain itu, Mesir dan Yordania menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama erat dengan Presiden AS Donald Trump, dengan tujuan mencapai perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Juru bicara tersebut juga mengungkapkan harapan kedua negara untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.

Dalam panggilan telepon tersebut, Presiden El-Sisi dan Raja Abdullah II membahas cara-cara untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara negara-negara Arab.

Rencananya mereka akan mempersiapkan pertemuan puncak darurat Arab yang akan dihadiri oleh perwakilan dari Mesir, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yordania yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Mesir pada 27 Februari 2025.

Sebelumnya, Mesir dikabarkan akan mengusulkan untuk merekonstruksi Jalur Gaza selama lima tahun tanpa mengusir penduduknya seperti keinginan Donald Trump.

“Usulan Mesir mengenai Gaza membayangkan rekonstruksi dimulai dari Rafah dan selatan dan berakhir di utara Jalur Gaza, dengan partisipasi negara-negara Arab, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata sumber Mesir kepada Al Arabiya, Rabu.

Usulan tersebut akan mencakup pekerjaan dalam dua tahap untuk menyingkirkan puing-puing dan membangun kompleks perumahan.

Rincian usulan Mesir diperkirakan akan diumumkan minggu depan.

Donald Trump Ingin Usir Warga Gaza dan AS Menduduki Jalur Gaza

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan ingin menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza dan memindahkan mereka secara permanen ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

“Saya pikir akan ada sebidang tanah di Yordania dan Mesir tepat warga Palestina dapat tinggal,” kata Donald Trump setelah bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Washington, Selasa (11/2/2025).

“Saya yakin 99 persen bahwa kita akan mampu mencapai sesuatu dengan Mesir juga,” lanjutnya.

Selain itu, Donald Trump menyatakan rencananya agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan mengungkapkan kemungkinan untuk membeli wilayah tersebut.

“Kami akan mengelola Jalur Gaza dengan sangat baik dan kami tidak akan membelinya,” ujarnya pada hari Selasa.

Pernyataan Donald Trump memicu kemarahan dari negara-negara Arab dan internasional.

Sementara itu sekutu Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung rencana AS untuk mengusir penduduk Gaza dan menduduki Jalur Gaza.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

13/02/2025 07:15
Inflasi AS Tak Terduga Naik Jadi 3% di Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Amerika Serikat (AS) naik menjadi 3% pada Januari 2025. Angka tersebut melampaui prediksi para ekonom yang memperkirakan inflasi AS akan tetap stabil di angka 2,9% seperti pada Desember 2024.

Melansir Reuters, Rabu (12/2/2025), kenaikan inflasi tersebut memperkuat argumen Federal Reserve atau The Fed untuk tidak terburu-buru menurunkan suku bunga.

Indeks harga konsumen naik sebesar 0,5% pada bulan Januari, sedangkan indeks inti naik sebesar 0,4%. Angka tersebut melampaui prediksi yaitu 0,3%. Hal itu membuat kenaikan harga konsumen utama sebesar 3,0% untuk tahun ini.

“Intinya adalah apa pun alasan di balik kejutan kenaikan tersebut, Fed telah sangat jelas menyatakan tidak akan memangkas suku bunga hingga inflasi mendekati 2%,” kata Adam Button, kepala analis mata uang di ForexLive di Toronto.

Angka dari Biro Statistik Tenaga Kerja membuat investor bertaruh bahwa Fed akan memangkas suku bunga hanya sekali tahun ini. Sebelum publikasi data tersebut, pasar berjangka telah memperkirakan pemangkasan pertama akan dilakukan pada September, dengan peluang 40% untuk pemangkasan kedua pada akhir tahun.

“Pasar tidak yakin bahwa kita akan melihat disinflasi di akhir tahun, dan data hari ini tentu saja tidak memberikan bukti akan hal itu,” kata Eric Winograd, kepala ekonom di AllianceBernstein.

Dia juga menyoroti kekhawatiran bahwa jika inflasi tidak terus turun, maka Fed tidak akan memangkas suku bunga sama sekali.

Diberitakan sebelumnya, survei Reuters memperkirakan inflasi inti AS naik 0,3% pada Januari. Sementara itu, pelaku usaha telah mulai mengantisipasi potensi kenaikan harga akibat kebijakan tarif.

Pasar saat ini memperkirakan pemangkasan suku bunga AS tidak akan terjadi sebelum September, dengan total penurunan hanya sekitar 35 basis poin sepanjang tahun ini.

“Jika angka inflasi lebih tinggi dari perkiraan, ekspektasi pemangkasan suku bunga bisa semakin mundur. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pemangkasan baru terjadi tahun depan,” ujar Analis mata uang Westpac Imre Speizer.

Di tengah kebijakan tarif yang diterapkan AS, dolar Kanada tetap stabil di C$1,4293 per dolar AS, meskipun seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tarif baja akan ditambah dengan rencana penerapan pajak 25% bagi Meksiko dan Kanada.

Sementara itu, peso Meksiko dan mata uang pasar negara berkembang lainnya terus tertekan, mendekati level terendah dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada mengecam keputusan Donald Trump untuk menerapkan tarif 25% pada impor baja dan aluminium. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah balasan.

13/02/2025 00:12

Tempat Fasum: Gedung Putih

Donald Trump Ingin Usir Warga Gaza dan AS Menduduki Jalur Gaza