Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Tak Diajak Trump Damaikan Rusia-Ukraina, Eropa Bakal Gelar Pertemuan Darurat

    Tak Diajak Trump Damaikan Rusia-Ukraina, Eropa Bakal Gelar Pertemuan Darurat

    London –

    Para pemimpin Eropa akan melakukan pertemuan darurat pekan depan terkait perang di Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas kekhawatiran mereka Amerika Serikat (AS) yang terus maju terkait perundingan damai Rusia dan Ukraina.

    Dilansir BBC, Minggu (16/2/2025), Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pertemuan darurat di Paris itu menjadi ‘momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita’. Dia mengatakan Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO.

    Rencana pertemuan darurat ini terjadi setelah utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan para pemimpin Eropa hanya dimintai konsultasi. Namun, katanya, Trump tidak membuat para pemimpin Eropa mengambil bagian dalam perundingan apa pun antara AS dan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Tokoh-tokoh senior Gedung Putih juga akan bertemu dengan negosiator Rusia dan Ukraina di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Dalam pernyataan yang mungkin menimbulkan kekhawatiran di Ukraina dan di antara sekutu Eropa, utusan khusus Keith Kellogg mengatakan bahwa perundingan sebelumnya telah gagal karena terlalu banyak pihak yang terlibat.

    “Ini mungkin seperti kapur di papan tulis, mungkin sedikit menyakitkan, tetapi saya memberi tahu Anda sesuatu yang sebenarnya cukup jujur,” kata Kellogg, Sabtu (15/2).

    Eropa masih dihantui oleh perjanjian Minsk, yakni kesepakatan gencatan senjata yang gagal antara Ukraina dan Rusia yang dicapai pada tahun 2015. Pembicaraan tersebut, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman, berupaya untuk mengakhiri pertempuran di wilayah Donbas di Ukraina timur.

    Keir Starmer mengaku melihat peran Inggris sebagai upaya menyatukan AS dan Eropa. Dia mengaku ingin untuk memastikan pendekatan yang bersatu untuk perdamaian di Ukraina. Starmer akan mengunjungi Trump di Gedung Putih pada akhir bulan ini.

    Pertemuan lebih lanjut para pemimpin Eropa bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diharapkan terjadi setelah Starmer kembali dari Washington. Starmer menyatakan dirinya ‘berusaha untuk memastikan AS dan Eropa tetap bersatu’ sambil menambahkan keduanya tidak dapat membiarkan perpecahan apa pun dalam aliansi mengalihkan perhatian dari ‘musuh eksternal’.

    “Ini adalah momen sekali dalam satu generasi untuk keamanan nasional kita di mana kita terlibat dengan realitas dunia saat ini dan ancaman yang kita hadapi dari Rusia. Jelas Eropa harus mengambil peran yang lebih besar di NATO saat kita bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengamankan masa depan Ukraina dan menghadapi ancaman yang kita hadapi dari Rusia,” ujarnya.

    Menteri luar negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memanggil para pemimpin Eropa untuk mengadakan pertemuan.

    “Presiden Trump memiliki metode operasi, yang oleh Rusia disebut pengintaian melalui pertempuran. Anda menekan dan melihat apa yang terjadi, lalu Anda mengubah posisi, taktik yang sah. Dan kita perlu merespons,” kata Sikorski.

    Sebelumnya, Zelensky menyerukan pembentukan ‘pasukan Eropa’ di tengah meningkatnya kekhawatiran AS mungkin tidak lagi membantu benua itu. Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, dia mengatakan pidato Wakil Presiden AS JD Vance di acara tersebut telah memperjelas bahwa hubungan lama antara Eropa dan Amerika telah ‘berakhir’ dan benua itu perlu menyesuaikan diri dengan hal itu.

    Namun, Zelensky juga mengatakan Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakangnya usai Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin setuju untuk memulai perundingan damai. Awal minggu ini, Trump mengumumkan dia telah melakukan percakapan telepon yang panjang dengan Putin dan menyebut negosiasi untuk menghentikan ‘perang konyol’ di Ukraina segear dimulai.

    Trump kemudian memberi tahu Zelensky tentang rencananya. Trump tampak yakin gaya kepemimpinannya dapat membuka jalan bagi kesepakatan damai di Ukraina.

    Pemulihan hubungannya dengan Putin mengakhiri lebih dari tiga tahun keheningan antara Moskow dan Washington. Selain itu, pejabat senior pemerintahan Trump akan memulai perundingan damai dengan negosiator Rusia dan Ukraina di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Pertemuan antara pejabat AS dan Rusia itu juga akan membahas rencana pertemuan Trump, Putin dan Zelensky untuk mengakhiri perang.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pejabat AS-Rusia Segera Bertemu di Saudi, Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina

    Pejabat AS-Rusia Segera Bertemu di Saudi, Bahas Upaya Akhiri Perang Ukraina

    Washington DC –

    Pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang. Kedua pihak disebut akan memulai perundingan dengan tujuan mengakhiri perang hampir tiga tahun di Ukraina.

    Dilansir Reuters dan CNN, Minggu (16/2/2025), informasi itu disampaikan oleh seorang anggota parlemen AS dan sumber yang mengetahui rencana tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Jerman mengatakan Ukraina tidak diundang ke perundingan di Saudi dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategis.

    Perwakilan AS Michael McCaul mengatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Gedung Putih Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Namun, tidak ada penjelasan siapa pihak Rusia yang akan mereka temui.

    Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan perundingan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky demi membawa perdamaian dan mengakhiri konflik.

    Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana perundingan di Saudi. Trump sendiri telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina.

    Dia juga telah melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy. Hal itu membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian.

    Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan. AS juga mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan sebagai jaminan keamanan bagi Kyiv.

    Sebelumnya, Melu AS Rubio juga telah berbicara dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, pada Sabtu (15/2). Mereka sepakat untuk melakukan kontak rutin guna mempersiapkan pertemuan antara Putin dan Trump.

    Zelensky mengatakan dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki, tetapi tidak mengatakan kapan. Namun, pemimpin Ukraina itu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk bertemu dengan pejabat AS atau Rusia selama kunjungan tersebut.

    Moskow menguasai seperlima wilayah Ukraina dan telah maju perlahan di wilayah timur selama berbulan-bulan, sementara pasukan Kiev yang lebih kecil bergulat dengan kekurangan tenaga kerja dan mencoba untuk mempertahankan sebagian wilayah di Rusia barat.

    Rusia telah menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah dan menjadi netral secara permanen berdasarkan kesepakatan damai apa pun. Ukraina menuntut Rusia untuk menarik diri dari wilayah yang direbutnya dan menginginkan keanggotaan NATO atau jaminan keamanan yang setara untuk mencegah serangan oleh Moskow.

    AS dan Eropa telah memberikan bantuan militer puluhan miliar dolar kepada Ukraina sejak perang dimulai. Trump mengatakan bahwa dia mendukung Ukraina tetapi sedang mencari jaminan untuk pendanaan AS bagi Kyiv.

    AS dan Ukraina saat ini sedang merundingkan kesepakatan yang dapat membuka kekayaan alam Ukraina yang melimpah bagi investasi AS. Tiga sumber mengatakan AS mengusulkan mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina. Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan keamanan yang dibutuhkan Kyiv.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK

    Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK Elon Musk ‘Berkuasa’, Pegawai Kantor Pajak AS Terancam Kena PHK

    Jakarta –

    Tim Elon Musk disebut sedang menyasar efisiensi di Internal Revenue Service (IRS) atau kantor pajak AS. Langkah efisiensi berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai IRS.

    Sebagai informasi, Elon Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), atau Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS). DOGE dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan pemerintahan yang ramping serta efisien.

    Dilansir dari the Washington Post, Sabtu (25/2/2025), pejabat Departemen Keuangan AS telah membahas PHK terhadap 9.000 karyawan yang masih berstatus probation atau masa percobaan. Langkah PHK kemungkinan terjadi pada Jumat mendatang.

    PHK yang dilakukan oleh IRS dilakukan sebagai bagian dari upaya Donald Trump dan Elon Musk merombak pemerintahan federal. Keduanya menilai perombakan diperlukan demi menekan pembekakan anggaran yang tidak efisien, serta menuding adanya pemborosan dan fraud yang merugikan.

    Sementara itu, Reuters menyebut rencana PHK bakal memangkas banyak sumber daya manusia di IRS. Kebijakan itu juga dilakukan di tengah periode pelaporan pajak di Negeri Paman Sam.

    Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan untuk memberhentikan karyawan yang berstatus masa percobaan, atau mereka yang baru bekerja dan tidak belum menikmati perlindungan kerja penuh.

    Sebagai informasi pegawai Kantor Pajak AS bertambah di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden hingga menyentuh angka 100.000 orang. Sekitar 16 ribu di antaranya masih berada di masa percobaan.

    Biden berupaya meningkatkan operasi badan tersebut, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan dan pembayar pajak kalangan kaya. PHK menyasar karyawan masa percobaan yang tidak mengundurkan diri dan belum teridentifikasi sebagai karyawan penting untuk bertugas di tengah periode pelaporan pajak.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, IRS tidak belu memberikan komentar. Sumber yang mengetahui rencana PHK mengaku khawatir langkah itu dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi terhambatnya operasional IRS.

    “Mereka berusaha mengurangi jumlah karyawan tanpa menganalisis dampaknya terhadap operasional,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sementara itu, sejumlah pejabat White House atau Gedung Putih AS kabarnya kesal terhadap keputusan kepala DOGE, Elon Musk. Orang terkaya dunia, yang kini jadi mitra kerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, ya memotong anggaran Kementerian hingga PHK pegawai.

    Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), para pejabat itu merasa sangat jengkel dengan gaya kerja Elon Musk dan timnya yang tidak berkoordinasi dengan mereka. Sebab para pejabat Gedung Putih ini kerap kali tidak dilibatkan dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan-keputusan penting tadi.

    Empat orang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan salah satu pejabat Gedung Putih yang paling kesal dengan tingkah laku Musk ini adalah Kepala staf Trump, Susie Wiles. Bahkan dalam salah satu kesempatan Wiles meminta untuk bertemu secara langsung dengan Musk guna membahas hal ini.

    “Wiles dan sejumlah stafnya utamanya baru-baru ini berbicara kepada Musk tentang masalah tersebut,” kata salah satu sumber kepada Reuters, Sabtu (15/2/2025).

    “Dalam percakapan baru-baru ini, Wiles dan stafnya menyampaikan pesan kepada Musk ‘Kita perlu menyampaikan semua ini. Kita perlu dilibatkan,” jelas sumber itu

  • Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rangkaian pemecatan karyawan di berbagai lembaga negara federal AS telah resmi dimulai, Kamis (13/2/2025). Hal ini terjadi setelah program efisiensi anggaran disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk.

    Mengutip CNN, sebuah surat mulai dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan. Surat itu memberitahu mereka tentang pemutusan hubungan kerja.

    “Badan kami menemukan, berdasarkan kinerja Anda, bahwa pekerjaan Anda di Badan kami tidak menjadi kepentingan publik,” tulis surat itu.

    Seorang sumber di serikat pekerja Departemen Pendidikan menyebut pemecatan tersebut berdampak pada karyawan di seluruh lembaga, mulai dari kantor penasihat umum, sampai Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, hingga kantor Bantuan Mahasiswa Federal.

    “Kami mendengar dari puluhan karyawan yang telah dipecat, tetapi cakupan pemecatan secara lengkap belum jelas,” ungkapnya.

    Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE). Sejumlah karyawan mengatakan situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu dan sejauh ini tidak jelas berapa banyak total karyawan yang akan dipecat, namun karyawan percobaan lah yang mungkin akan mendapatkan giliran awal untuk dipecat.

    “Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang dapat terpengaruh oleh tindakan pada hari Kamis,” ungkapnya.

    “Penasihat hukum umum sementara DOE mengadakan rapat pada hari Kamis dengan para kepala kantor departemen dan meminta kantor-kantor untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting yang berpotensi dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum dirampungkan hingga Kamis sore.”

    Temuan serupa juga didapati oleh Associated Press (AP). Di Departemen Urusan Veteran, ada pemecatan untuk 1.000 karyawan yang telah mengabdi kurang dari dua tahun. Senator AS Patty Murray, seorang Demokrat, menyebut pemecatan itu terjadi juga pada peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid dan prostetik di lembaga tersebut.

    Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan masa percobaan, kira-kira sepersepuluh dari total tenaga kerja lembaga tersebut, dipaksa keluar. Kepemimpinan lembaga yang berpusat di Atlanta tersebut diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Jumat pagi.

    Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
    U.S. President Donald Trump speaks as Elon Musk carries X Æ A-12 on his shoulders in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., February 11, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

    Lalu, pemecatan juga terjadi di Departemen Pertanian. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan pada hari Jumat bahwa lembaganya telah mengundang tim DOGE Musk dengan ‘tangan terbuka’. Ia juga menegaskan bahwa PHK akan segera dilakukan.

    “Jelas, ini adalah hari yang baru,” kata Rollins di Gedung Putih. “Saya pikir rakyat Amerika berbicara pada tanggal 5 November, bahwa mereka percaya bahwa pemerintah terlalu besar.”

    Kata Pekerja yang Jadi Korban PHK

    Pemecatan ini pun berdampak besar bagi para karyawan. Seorang veteran Marinir yang bertugas di Veterans Affairs Medical Center di Ann Arbor, Michigan, Andrew Lennox, mengatakan bahwa ia menerima email “tiba-tiba” pada Kamis malam yang memberitahukan bahwa ia akan diberhentikan.

    “Demi membantu para veteran, Anda baru saja memecat seorang veteran,” ujar Lennox, 35 tahun, seorang mantan prajurit infanteri USMC yang ditugaskan ke Irak, Afghanistan, dan Suriah.

    Lennox telah bekerja sebagai petugas administrasi di VA sejak pertengahan Desember dan mengatakan bahwa ia “sangat ingin” tetap bekerja. “Ini adalah keluarga saya, dan saya ingin melakukan ini selamanya,” katanya.

    David Rice, seorang penerjun payung Angkatan Darat yang saat ini menjalani masa percobaan di Departemen Energi AS, juga mengungkapkan hal serupa. Rice, yang lumpuh karena tugas sebelumnya, mengatakan ia telah kehilangan pekerjaannya.

    “Saya sebelumnya telah dituntun untuk percaya bahwa pekerjaan saya kemungkinan besar akan aman. Namun pada Kamis malam, ketika saya membuka komputer untuk rapat dengan perwakilan Jepang, saya melihat email yang mengatakan bahwa saya telah dipecat,” pungkasnya.

    Sementara itu, pemecatan juga terjadi di kalangan karyawan yang telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pemerintah. Salah satunya adalah seorang pegawai Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Pertanian bernama Detter.

    Detter sebelumnya menandatangani perjanjian pembelian yang membuatnya akan tetap bekerja meski akan dibayar akhir September mendatang, seperti 77 ribu karyawan federal lainnya. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima proposal itu karena ia tahu bahwa, sebagai pegawai percobaan, ia kemungkinan menjadi orang pertama yang diberhentikan jika ia tidak menerimanya.

    Namun pada Kamis malam, Detter menerima email yang mengatakan bahwa ia telah diberhentikan efektif sejak saat itu, meskipun ia telah menerima evaluasi yang “sangat positif” selama ia bekerja.

    Ia mengatakan keputusan tersebut membuatnya merasa “tidak dihormati” dan “sedikit tidak berdaya.”

    “Anda hanya seperti pion dalam perjuangan yang jauh lebih besar yang menurut saya khususnya dilakukan oleh Elon Musk untuk mengecilkan pemerintahan,” kata Detter.

    Dampak Ekonomi

    Foto: Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Pemecatan karyawan masa percobaan ini merupakan yang pertama dari pemerintahan Trump karena sang presiden dan Elon Musk bermaksud untuk secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) di tahun fiskal lalu.

    Meski begitu, PHK tersebut tidak mungkin menghasilkan penghematan defisit yang signifikan. Bahkan jika pemerintah memangkas semua pekerja tersebut, defisitnya akan tetap lebih dari US$ 1 triliun (Rp 16.260 triliun).

    Namun, PHK massal terhadap pekerja federal yang dilakukan Trump dapat menjadi bumerang bagi data ekonominya. Laporan pekerjaan bulanan dapat mulai menunjukkan perlambatan dalam perekrutan, jika tidak berubah menjadi negatif pada suatu saat setelah angka bulan Februari dirilis.

    Terakhir kali ekonomi AS kehilangan begitu banyak pekerjaan adalah pada bulan Desember 2020. Saat itu, AS masih dalam tahap rehabilitasi dari pandemi virus corona.

    “Mengingat semua yang terjadi di pemerintah federal, sangat masuk akal bahwa pertumbuhan pekerjaan dapat berubah menjadi negatif pada suatu saat,” kata Martha Gimbel, direktur eksekutif Budget Lab di Universitas Yale. Ia mencatat bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga akan menunjukkan penurunan.

    (hsy/hsy)

  • Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza Saudi Akan Gelar KTT Arab Bahas Rencana Trump Ambil Alih Gaza

    Riyadh –

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan puncak empat negara Arab pada 20 Februari mendatang. Pertemuan ini akan membahas rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza setelah merelokasi penduduknya ke negara-negara lainnya.

    Dituturkan seorang sumber yang memahami persiapan Riyadh, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025), bahwa pemimpin Mesir, Yordania, Qatar dan Uni Emirat Arab akan menghadiri pertemuan puncak itu, yang akan digelar menjelang pertemuan Liga Arab di Kairo seminggu kemudian untuk membahas masalah yang sama.

    Seorang sumber lainnya, yang enggan disebut identitasnya, menyebut Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga akan hadir dalam pertemuan itu.

    Trump mengejutkan dunia sekaligus menuai kecaman global saat mencetuskan agar AS mengambil alih Gaza dan memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina keluar dari wilayah yang hancur akibat perang tersebut. Dia menyebut Mesir atau Yordania sebagai tujuan yang mungkin untuk pemindahan itu.

    Gagasan kontroversial Trump itu disampaikan dalam konferensi bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang pekan lalu berkunjung ke Gedung Putih di Washington DC.

    Penolakan diberikan oleh dunia terhadap rencana Trump itu, terutama oleh negara-negara Arab yang bersatu dalam front persatuan yang jarang terjadi karena marah pada gagasan untuk menggusur warga Palestina secara massal tersebut.

    Bagi warga Palestina, pemindahan paksa membangkitkan kenangan buruk akan “Nakba” — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan negara Israel tahun 1948 silam.

    Namun Trump melontarkan kemungkinan untuk menghentikan bantuan kepada Yordania dan Mesir, sekutu-sekutu lama AS, jika mereka menolak rencana tersebut.

    Yordania sudah menampung lebih dari dua juta pengungsi Palestina. Lebih dari separuh penduduk negara yang total populasinya mencapai 11 juta jiwa itu merupakan keturunan Palestina.

    Sementara Mesir mengajukan proposalnya sendiri untuk rekonstruksi Gaza berdasarkan kerangka yang memungkinkan warga Palestina untuk tetap berada di wilayah tersebut.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio mengatakan pihaknya sangat ingin mendengar usulan baru mengenai Gaza dari pemerintah negara-negara Arab. Namun dia menyebut “saat ini satu-satunya rencana — mereka tidak menyukainya — tetapi satu-satunya rencana adalah rencana Trump”.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Efisiensi Anggaran, Donald Trump PHK 10.000 Pegawai Pemerintah

    AS Efisiensi Anggaran, Donald Trump PHK 10.000 Pegawai Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkup pemerintahan yang mencapai hampir 10.000 pegawai. Hal ini dilakukan untuk merampingkan pemerintah federal yang dinilai terlalu gemuk.

    Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), pekerja di departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, dan Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan diberhentikan dari pekerjaan dengan menargetkan karyawan masa percobaan di tahun pertama.

    Asal tahu saja, pemecatan tersebut merupakan tambahan bagi sekitar 75.000 pekerja yang telah menerima pesangon yang ditawarkan Trump agar mereka mengundurkan diri secara sukarela, menurut Gedung Putih. Adapun, jumlah tersebut setara dengan sekitar 3% dari 2,3 juta orang tenaga kerja sipil.

    Trump menjelaskan bahwa efisiensi itu dilakukan lantaran pemerintah federal yang terlalu gemuk dan banyak uang yang terbuang sia-sia akibat pemborosan dan penipuan. Apalagi, pemerintah AS memiliki utang sekitar US$36 triliun dan mengalami defisit anggaran US$1,8 triliun pada tahun lalu.

    Namun, anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan Trump melanggar kewenangan konstitusional legislatif atas pengeluaran federal, meskipun rekan-rekannya dari Partai Republik yang menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres sebagian besar mendukung langkah tersebut.

    Selain melakukan PHK, Trump telah mencoba untuk memangkas perlindungan pegawai negeri sipil (PNS) bagi pegawai karier, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri AS, dan berupaya menutup beberapa badan pemerintah seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) hampir seluruhnya.

    Sumber yang mengetahui PHK ini menyebut hampir setengah dari pekerja dalam masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS dan yang lainnya di Institut Kesehatan Nasional dipaksa keluar.

    Dinas Kehutanan AS juga dikabarkan memecat sekitar 3.400 orang yang baru direkrut dan Dinas Taman Nasional memberhentikan sekitar 1.000 orang. Selain itu, Dinas Pendapatan Internal yang memungut pajak tengah bersiap untuk memecat ribuan pekerja pada pekan depan.

    Di sisi lain, pemotongan pengeluaran lainnya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan vital berada dalam bahaya. Sebulan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, program federal telah berhenti merekrut petugas pemadam kebakaran musiman dan menghentikan pembersihan bahaya kebakaran seperti kayu mati dari hutan, menurut organisasi yang terkena dampak pengurangan tersebut.

  • Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Donald Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan pemecatan massal atas ribuan pegawai pemerintah AS yang bekerja di berbagai lembaga federal, Kamis (13/2/2025).

    Pemecatan diketahui publik usai Gedung Putih mengirimkan email surat pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja di seluruh lembaga pemerintahan.

    Dalam email surat yang dilansir dari Reuters, sebanyak 280 ribu pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum berpotensi terdampak pemecatan.

    Khusus untuk Departemen Urusan Veteran, lembaga yang memberikan layanan perawatan kesehatan bagi para veteran, jumlah pegawai yang akan di pangkas mencapai lebih dari 1.000 karyawan yang masih percobaan.

    Sementara Dinas Kehutanan AS akan memecat lebih dari 3.000 karyawan. Disusul dengan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang bakal memangkas puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu.

    Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran namun Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras,” ungkap Trump beberapa waktu lalu.

    Untuk menjamin hak-hak yang terdampak PHK, Pemerintah menjanjikan bahwa mereka akan tetap menerima gaji hingga Oktober, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja.

    Namun, serikat pekerja memperingatkan bahwa janji tersebut mungkin tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal sebelumnya telah mengajukan gugatan untuk menghentikan program ini.

    Gugatan tersebut sempat menunda program buyout selama enam hari sebelum akhirnya ditolak oleh Hakim Distrik AS George O’Toole di Boston.

    Pemecatan seperti ini hanyalah salah satu dari banyak kebijakan Trump dalam upayanya untuk merampingkan birokrasi pemerintah AS. Terbaru, Trump juga menawarkan 8 kali gaji bagi para PNS AS yang bersedia tanda tangan perjanjian resign.

    Meski sejumlah PNS menyambut baik usulan baru Trump, namun langkah tersebut dikecam keras oleh kepala serikat pekerja Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE).

    Dalam keterangan resminya AFGE memperingatkan bahwa proses “pembersihan” ini akan memiliki “konsekuensi yang sangat besar yang akan menyebabkan kekacauan bagi warga Amerika yang bergantung pada pemerintah federal.

    Komentar serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Tim Kaine, yang mempertanyakan kewenangan Trump untuk membuat kesepakatan semacam itu.

    “Jika Anda menerima tawaran itu dan mengundurkan diri, dia akan mengabaikan Anda seperti dia mengabaikan kontraktor. Dia tidak punya kewenangan untuk melakukan ini. Jangan tertipu oleh orang ini,” kata Kaine.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

  • Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    Modi Bertandang ke Gedung Putih, Rayu Donald Trump Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke India – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tiba di Gedung Putih untuk menggelar pertemuan tatap muka dengan Presiden AS Donald Trump, Jumat (14/2/2025).

    Pertemuan ini digagas keduanya guna membahas kerja sama yang tidak terbatas terkait perdagangan di bidang ruang angkasa, keamanan internasional, hingga energi.

    Tak hanya itu dalam kesempatan tersebut Modi diketahui turut merayu Presiden Trump agar AS meningkatkan penjualan peralatan militer pesawat tempur siluman F-35 ke India, sebagaimana dikutip dari Livemint.

    Trump tak merinci tanggal pasti kapan pengiriman jet tempur siluman Su-57 akan dilakukan, mengingat produksi jet tempur ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meski begitu Trump berkomitmen untuk meningkatkan penjualan militer ke New Delhi mulai 2025.

    Langkah ini disepakati Trump sebagai bentuk dukungan Washington untuk menghadapi apa yang disebutnya “ancaman terorisme radikal” yang saat ini tengah meningkat di India

    “Kami akan meningkatkan penjualan militer ke India hingga miliaran dolar. Kami juga membuka jalan untuk akhirnya menyediakan jet tempur siluman F-35 bagi India,” kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis waktu Washington, sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi India sebenarnya telah menjadi pelanggan setia produk senjata Rusia, namun sejak perang antara Moskow dan Kiev memanas pemerintah Rusia mulai mengalihkan penjualan senjatanya.

    Alhasil India mulai melirik AS untuk jadi pemasok kebutuhan militernya, guna memperkuat pertahanan negara sejak tahun 2008 silam India merogoh kocek hingga 20 miliar dolar untuk membeli peralatan canggih asal Amerika Serikat.

    Terbaru India setuju membeli drone 31 MQ-9B SeaGuardian dan SkyGuardian setelah perundingan berlangsung selama enam tahun. 

    Apabila kesepakatan impor tempur siluman F-35 sah dilakukan Congressional Research Service Amerika Serikat, memprediksi India akan menghabiskan lebih dari 200 miliar dolar atau Rp 3.2 triliun dalam 10 tahun ke depan untuk memodernisasi militernya.

    Spesifikasi Jet siluman F-35 AS

    Mengutip Military Today, F-35 dibekali mesin Pratt & Whitney F135 dengan mesin tersebut jet tempur ini mampu bermanuver dengan kecepatan hingga 1.931 km/jam serta dapat menjangkau wilayah musuh sampai 2.200 km.

    Tak seperti jet tempur lainnya, jet tempur yang memiliki lebar sayap 10,7 meter, tinggi 4,38 meter, berat lepas landas maksimum 7.000 pound dibuat dengan menggabungkan kemampuan siluman, sensor canggih, serta fusi informasi sehingga membuat musuh kesulitan ketika mencoba menemukan dan menargetkan jet ini.

    Beralih kebagian fitur, Jet F-35 memiliki fitur Autonomic Logistics Information System (ALIS) yang berfungsi untuk mengintegrasikan kinerja terbaru, parameter operasional, konfigurasi saat ini, peningkatan dan pemeliharaan terjadwal, riwayat komponen, diagnostik prediktif (prognostik) dan manajemen kesehatan, penjadwalan operasi, pelatihan, perencanaan misi, dan dukungan layanan.

    Selain itu terdapat pula sensor elektronik F-35, termasuk Electro-Optical Distributed Aperture System (DAS) yang memberi pilot kesadaran situasional di lingkungan sekitar pesawat untuk meningkatkan peringatan rudal, peringatan pesawat lain, dan penglihatan pilot siang atau malam.

    Kemudian terdapat fitur beast mode dapat yang memungkinkan jet tempur ini dapat membawa hampir 10.000 kg amunisi baik secara internal dan eksternal.

     

  • AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Asetnya di AS Dibekukan – Halaman all

    AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Asetnya di AS Dibekukan – Halaman all

    Departemen Keuangan AS Jatuhkan Sanksi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Jatuhkan Sanksi Ekonomi

    TRIBUNNEWS.COM- Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 13 Februari bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, membekukan semua asetnya di AS dan melarangnya memasuki negara tersebut.

    Puluhan negara telah memperingatkan bahwa tindakan Washington terhadap ICC ‘mengancam akan mengikis supremasi hukum internasional’.

    Khan secara resmi ditambahkan ke dalam daftar Orang yang Ditunjuk Khusus dan daftar orang yang diblokir oleh Departemen Keuangan atas keputusannya untuk mengeluarkan “surat perintah penangkapan menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.”

    “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada satu pun negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” demikian bunyi pernyataan dari pejabat AS.

    Pengumuman hari Kamis menyusul perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump minggu lalu yang menjatuhkan sanksi terhadap ICC.

    Sejak menjabat, Trump menuduh ICC melakukan “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kita, Israel,” dengan mengklaim bahwa tindakan pengadilan tersebut menciptakan “preseden berbahaya” yang dapat membuat warga AS rentan terhadap “pelecehan, penyiksaan, dan kemungkinan penangkapan.”

    ICC memiliki yurisdiksi internasional untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di negara-negara anggota atau jika Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merujuk suatu situasi. 

    Baik AS maupun Israel tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berpusat di Den Haag tersebut.

    Hampir 80 negara baru-baru ini memperingatkan bahwa keputusan Trump dapat “meningkatkan risiko impunitas atas kejahatan paling serius dan mengancam untuk mengikis aturan hukum internasional.”

    Pada bulan November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant karena menggunakan kelaparan sebagai senjata perang terhadap warga sipil Palestina di Gaza. 

    Gallant dan Netanyahu memberlakukan “pengepungan total” di jalur tersebut sebagai tanggapan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina, yang bertujuan untuk mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza.

    “Kami tetap sangat prihatin dengan tindakan tergesa-gesa Jaksa Penuntut Umum untuk meminta surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang meresahkan yang menyebabkan keputusan ini. Amerika Serikat telah menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Dalam koordinasi dengan mitra, termasuk Israel, kami sedang membahas langkah selanjutnya,” kata pejabat AS dari Gedung Putih Biden saat itu.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan

    Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan Pemerintah Trump Mulai Berhentikan Karyawan Percobaan

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah mulai memberhentikan karyawan percobaan. Ini dilakukan sebagai bagian dari rencananya untuk secara agresif mengurangi tenaga kerja federal.

    Lebih dari 200.000 pekerja federal yang baru direkrut saat ini sedang menjalani masa percobaan mereka, menurut data pemerintah terbaru yang tersedia.

    Pemerintahan Trump mengarahkan para kepala lembaga-lembaga untuk memberhentikan sebagian besar staf percobaan, yang memiliki lebih sedikit perlindungan pegawai negeri. Demikian media-media AS melaporkan pada hari Kamis (13/2) waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/2/2025).

    Seorang karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya di Kantor Manajemen Personalia Amerika Serikat (OPM) mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim, bahwa dia telah dipecat selama panggilan video yang mengundang hampir 100 karyawan. Karyawan tersebut, dan beberapa peserta lainnya, masih menjalani masa percobaan mereka. Semua diberitahu bahwa mereka diberhentikan karena alasan kinerja.

    Tak lama setelah panggilan telepon berakhir, karyawan tersebut menerima surat dari Plt direktur OPM Charles Ezell yang mengonfirmasi bahwa ia telah dipecat. Aksesnya diputus kurang dari satu jam kemudian.

    Juru bicara OPM dan kantor pers Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Tindakan hari Kamis tersebut mengikuti desakan Gedung Putih — yang dipimpin oleh OPM — untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintah dengan menawarkan gaji delapan bulan kepada mereka jika mengundurkan diri.

    Email dengan tawaran pengunduran diri itu juga mencatat bahwa mereka yang tidak menerima berisiko diberhentikan dalam pembersihan di masa mendatang.

    Lebih dari 65.000 pegawai federal menerima tawaran pengunduran diri dari OPM, kata Gedung Putih.

    Seorang pegawai di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS (HUD) yang berbicara dengan AFP, melaporkan menerima tawaran OPM untuk mengundurkan diri karena khawatir akan dipecat.

    “Ini adalah pekerjaan impian saya,” kata karyawan tersebut, yang tidak sedang dalam masa percobaan tetapi baru bekerja di HUD dalam waktu yang lebih singkat.

    “Bagi saya, menjadi sangat jelas bahwa ini sudah di depan mata,” kata karyawan tersebut.

    “Saya mungkin sebaiknya memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk menempatkan diri saya dalam situasi terbaik guna meluangkan waktu yang saya butuhkan untuk mencari posisi baru,” imbuhnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu