Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan memorandum  yang mengusulkan pemberlakuan tarif impor terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak pada perusahaan teknologi besar seperti Google, Netflix dan lain sebagainya.

    Memorandum tersebut menyebutkan bahwa pajak layanan digital (DST) diperkenalkan untuk mengalihkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan teknologi di satu negara untuk diklaim di negara lain.

    Dalam memorandum, Trump menegaskan AS tidak akan membiarkan perusahaan dan pekerja Amerika serta kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS dikompromikan oleh kebijakan sepihak dan anti-persaingan dari pemerintah asing.

    Memo tersebut juga meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Bisnis Amerika tidak akan lagi menopang ekonomi asing yang gagal melalui denda dan pajak pemerasan,” kata Trump, dilansir dari Register, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, penentangan Trump terhadap DST bukan hal baru. Pemerintahan Biden sebelumnya juga menganggap pajak ini tidak proporsional terhadap bisnis AS dan pernah mengancam tarif 25%. Beberapa negara seperti Inggris, Eropa, dan India akhirnya mencabut pajak tersebut.

    Tujuan akhir administrasi Trump adalah pengenakan pajak Big Tech hanya boleh dilakukan oleh AS—negara yang sendiri kesulitan memungut pajak dari perusahaan teknologinya akibat skema penghematan pajak yang dirancang OECD.

    Diketahui, Netflix sering menjadi contoh kasus kebutuhan pajak ini, karena banyak pelanggan globalnya membayar langganan melalui entitas di Belanda.

    Pemerintah berbagai negara berargumen bahwa praktik ini tidak tepat karena Netflix menjual layanan ke warga mereka yang mengonsumsi konten di wilayah yurisdiksi mereka, sehingga seharusnya dikenakan pajak seperti aktivitas ekonomi lokal.

    Alasan lain penerapan DST adalah skema pajak Netflix di Belanda dan struktur serupa yang digunakan perusahaan teknologi lain dianggap sebagai upaya legal namun sinis untuk menekan tagihan pajak jauh di bawah tingkat yang dibayar perusahaan lokal.

    Sementara itu, Bloomberg melaporkan pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat.

    Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih.

  • Satu Negara Bisa Lumpuh Total, Ancaman Trump Makin Ganas

    Satu Negara Bisa Lumpuh Total, Ancaman Trump Makin Ganas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para negosiator Amerika Serikat (AS) terus mendesak Kyiv memberikan akses mineral penting Ukraina ke negeri Paman Sam. Terbaru, AS mengancam ada kemungkinan untuk memutus akses Ukraina ke sistem internet satelit Starlink milik Elon Musk yang vital. Hal itu diungkapkan tiga sumber kepada Reuters.

    Sumber tersebut mengatakan, akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina, setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Adapun Starlink menyediakan konektivitas internet penting bagi Ukraina dan militernya, yang dilanda perang.

    Kata salah satu sumber, yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tersebut, isu tersebut diangkat lagi pada hari Kamis (19/2) waktu setempat selama pertemuan antara Keith Kellogg, utusan khusus AS untuk Ukraina, dan Zelenskiy.

    Selama pertemuan tersebut, Ukraina diberitahu bahwa layanan Starlink akan segera ditutup jika tidak mencapai kesepakatan terkait mineral penting. Hal itu diungkapkan oleh sumber tersebut, yang meminta anonimitas untuk membahas negosiasi tertutup.

    “Ukraina berjalan dengan Starlink. Mereka menganggapnya sebagai Bintang Utara mereka,” kata sumber tersebut, dikutip dari CNBC International, Sabtu (22/2/2025).

    “Kehilangan Starlink … akan menjadi pukulan telak.”

    Zelenskiy telah menolak tuntutan dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar US$500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan masa perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada hari Jumat, presiden Ukraina mengatakan tim AS dan Ukraina sedang mengerjakan sebuah kesepakatan dan Trump mengatakan ia berharap kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan oleh Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. Dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, Musk kemudian membatasi akses setidaknya sekali sebelumnya pada musim gugur 2022 karena ia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

    Anggota parlemen AS terbagi atas upaya Trump untuk segera mengakhiri perang Ukraina dan beberapa telah mengajukan pertanyaan tentang upaya cepat Musk untuk memangkas ribuan pekerja federal dan menutup lembaga Federal.

    Melinda Haring, seorang peneliti senior di Atlantic Council, mengatakan Starlink sangat penting bagi pengoperasian pesawat nirawak Ukraina, pilar utama strategi militernya.

    “Kehilangan Starlink akan mengubah permainan,” kata Haring, seraya mencatat bahwa Ukraina kini memiliki paritas 1:1 dengan Rusia dalam hal penggunaan pesawat nirawak dan peluru artileri.

    Ukraina memiliki berbagai macam kemampuan pesawat nirawak, mulai dari pesawat nirawak laut dan pesawat nirawak pengintai hingga kendaraan udara tak berawak jarak jauh.

    Kedutaan Besar Ukraina di Washington, Gedung Putih, dan Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    SpaceX, yang mengoperasikan Starlink, juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Musim gugur lalu, Ukraina melontarkan gagasan untuk membuka mineral pentingnya bagi investasi oleh sekutu. Ini adalah bagian dari “rencana kemenangan” yang berupaya menempatkannya pada posisi terkuat untuk perundingan dan memaksa Moskow untuk berunding.

    Trump telah menerima gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia ingin Ukraina memasok tanah jarang dan mineral lain kepada AS sebagai imbalan atas dukungan finansialnya terhadap upaya perang.

    Zelenskiy menolak proposal terperinci AS minggu lalu yang akan membuat Washington dan perusahaan-perusahaan AS menerima 50% dari mineral penting Ukraina, yang meliputi grafit, uranium, titanium, dan litium, komponen utama dalam baterai mobil listrik.

    Sejak saat itu, keretakan muncul di antara para pemimpin, dengan Trump mengecam Zelenskiy sebagai “seorang diktator tanpa pemilihan” pada hari Rabu setelah Zelenskiy mengatakan Trump terjebak dalam gelembung disinformasi Rusia, sebuah tanggapan terhadap presiden AS yang menyatakan Ukraina memulai perang.

    (fab/fab)

  • Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Harta Karun Ukraina yang Diincar Trump Ternyata Banyak di RI

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) meminta Ukraina memberikan akses sumber daya alam (SDA), termasuk mineral yang dianggap harta karun yakni rare earth atau logam tanah jarang (LTJ). Akses sumber daya alam ini diajukan sebagai imbalan bantuan militer yang diberikan AS kepada Ukraina.

    Namun begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum menyetujui permintaan tersebut karena dianggap membebani negaranya. Ukraina sendiri tercatat memiliki cadangan mineral penting sangat besar, yang dipakai untuk industri dirgantara, pertahanan dan nuklir.

    Presiden AS Donald Trump, dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mengakses sumber daya mineral Ukraina sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada China. Namun begitu, Zelensky secara tegas mengatakan, segala bentuk eksploitasi harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina menekan agresi Rusia.

    “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes, dikutip dari detikInet, Jumat (21/2/2025).

    Melalui proposal itu, AS kemungkinan memiliki sumber daya alam senilai US$ 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Sementara laporan Reuters mengatakan, AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Logam Tanah Jarang di Indonesia

    Ukraina bukan satu-satunya negara yang memiliki LTJ. Indonesia tercatat memiliki harta karun yang sama dibidik AS. Dalam catatan detikcom, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah menerbitkan data Booklet ESDM yang mengolah data Badan Geologi 2020. Potensi LTJ di antaranya tersimpan dalam produk samping timah berupa monasit.

    Dalam booklet tersebut, Indonesia tercatat memiliki sumber daya monasit sebanyak 185.179 ton logam yang tersebar di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi cadangan.

    Selain itu, LTJ juga terdapat pada produk samping zircon, red mud bauksit, produk samping nikel laterit, dan produk samping batu bara. Dari total 28 lokasi mineralisasi LTJ yang terungkap, booklet itu juga menyebut baru 9 lokasi yang telah dieksplorasi awal.

    Sementara sekitar 19 lokasi belum dilakukan atau belum optimal dilakukan eksplorasi. Target akselerasi LTJ sendiri terbagi dalam beberapa klaster yakni klaster I dan II Sumatera, klaster III Kalimantan, dan klaster IV Sulawesi.

    Badan Geologi juga sempat melakukan eksplorasi potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, Parmonangan, dan Sumatera Utara pada 2022. Kegiatan itu dilakukan dalam dua tahap, yakni eksplorasi awal, meliputi pemetaan, georadar dan geomagnet, sumur atau parit uji, serta pengeboran.

    Kemudian dilakukan eksplorasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat dan uji ekstraksi, meliputi karakterisasi, konsentrasi, dan ekstraksi. Berdasarkan eksplorasi tersebut, tercatat kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4.571 ppm dan Parmonangan sebesar 1.549 ppm.

    Sepanjang 2022, Badan Geologi juga telah melakukan eksplorasi potensi LTJ di area Lumpur Sidoarjo dengan temuan potensi Lithium sebesar 86-92 ppm, potensi Stronsium sebesar 394-451 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm.

    (hns/hns)

  • Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Trump Bilang Putin-Zelensky Harus Bersatu untuk Akhiri Perang

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin harus “bersatu” untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Moskow dan Kyiv.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/2/2025), komentar Trump ini menandai perubahan dari sebelumnya saat dia mengkritik Zelensky sebagai “diktator.” Trump sebelumnya mengkritik Zelensky setelah presiden Ukraina itu mengeluh bahwa negaranya — yang diinvasi Rusia pada tahun 2022 — tak diikutsertakan dalam pembicaraan antara pejabat AS dan Rusia.

    “Presiden Putin dan Presiden Zelensky harus bersatu. Karena Anda tahu? Kita ingin menghentikan pembunuhan jutaan orang,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (21/2) waktu setempat.

    Trump juga mengatakan Kyiv “diharapkan dalam waktu yang cukup singkat” akan menandatangani kesepakatan yang memberikan Washington akses istimewa ke cadangan mineral Ukraina.

    “Mereka sangat berani, dalam segala hal yang dapat Anda bayangkan. Namun, kita menghabiskan harta kita di suatu negara yang sangat, sangat jauh,” kata Trump tentang Ukraina.

    Trump ingin Ukraina memberi perusahaan-perusahaan AS akses ke sumber daya alamnya yang melimpah sebagai kompensasi atas puluhan miliar dolar bantuan yang diberikan selama era pendahulunya, Joe Biden.

    Sebagai imbalannya, Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat untuk menandatangani hak-hak yang berharga tersebut.

    Zelensky — yang menolak perjanjian tersebut — mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mengharapkan “hasil yang adil.”

    Sebelumnya, Trump minggu ini menyebut Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan” dan secara keliru menyalahkan Ukraina karena memulai perang.

    “Saya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Putin, dan saya tidak melakukan pembicaraan yang begitu baik dengan Ukraina. Mereka tidak memiliki kartu apa pun,” kata Trump di Gedung Putih.

    Seruannya agar Zelensky dan Putin bekerja sama tersebut muncul meskipun ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News, bahwa tidak “sangat penting” bagi Zelensky untuk terlibat dalam pembicaraan AS-Rusia.

    Trump pun kembali menolak untuk menyalahkan Rusia atas invasi Februari 2022, dengan mengatakan bahwa Putin memang “menyerang tetapi mereka seharusnya tidak membiarkannya menyerang.”

    Sementara itu, dengan Eropa yang terguncang oleh sikap baru AS terhadap konflik tersebut, Ukraina mendapat dukungan baru dari Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Kami tidak akan meninggalkan Ukraina sendirian dan memutuskan hal-hal di luar sepengetahuan mereka,” katanya pada hari Jumat (21/2) di acara kampanye besar terakhirnya sebelum pemilihan umum akhir pekan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Perusahaan AS Dikenakan Pajak Digital Negara Lain, Trump Siapkan Tarif Balasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang secara resmi mempertimbangkan pengenaan tarif untuk melawan pajak layanan digital atau digital service tax yang dikenakan beberapa negara terhadap raksasa teknologi AS. 

    Memo tersebut meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Apa yang mereka lakukan terhadap kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan dikutip dari Bloomberg, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat. Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih. Pada 2019, USTR memulai penyelidikan terpisah terhadap sistem perpajakan di Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain. 

    AS pada saat itu menyimpulkan bahwa pajak tersebut bersifat diskriminatif dan sangat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika.

    Beberapa negara telah menarik rencana pajak layanan digital mereka dan malah bergabung dalam perundingan global mengenai pajak minimum bagi perusahaan teknologi, tetapi perundingan tersebut berulang kali terhenti.

    Menurut Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mitra dagang utama AS lainnya seperti Inggris dan Kanada. Pajak Kanada mulai berlaku pada 2024.

    Tindakan Trump ini dilakukan menjelang kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis telah menerapkan pajak digital yang merugikan perusahaan-perusahaan multinasional teknologi besar AS, dan Menteri Keuangannya mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka bermaksud untuk tetap menerapkannya.

    Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak layanan digital. Kedua belah pihak merundingkan gencatan senjata, yang mana Perancis akan menarik pajak tersebut setelah aturan global mengenai perpajakan perusahaan multinasional digital mulai berlaku. Namun, negosiasi tersebut tidak pernah selesai.

    Pembalasan AS atas pajak digital mengancam akan merusak hubungan yang sudah tegang dengan Prancis dan negara-negara Eropa lainnya yang sudah berselisih dengan Washington atas dorongan Trump untuk menegosiasikan penghentian perang di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

  • 5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    5 Update Trump Bikin ‘Kacau’ Dunia: Asia Kena-Eropa Diultimatum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan sejumlah kebijakan baru terhadap sejumlah negara dunia. Hal ini merupakan langkahnya untuk menstabilkan neraca perdagangan dan memperbaiki keuangan Negeri Paman Sam.

    Sejumlah langkah pun telah diambil oleh Trump. Berikut perkembangan terbarunya dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Trump Siapkan Rencana untuk Asia

    Pemerintahan Trump dilaporkan tengah membangun rencana baru untuk Asia. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan gas di negara-negara benua terbesar di dunia itu.

    Mengutip Reuters, rencana ini terkuak saat Trump menggelar makan siang dengan mitranya dari Jepang, Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba, bulan ini. Dalam acara tersebut, Ishiba disebutkan berbicara terkait proposal pembukaan ladang gas di Alaska untuk dikirimkan ke sekutu AS di Asia.

    “Trump dan raja energinya, Doug Burgum, membingkai usaha tersebut sebagai cara bagi Jepang untuk mengganti pengiriman energi Timur Tengah dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangannya dengan AS,” ujar dua pejabat yang diberi pengarahan tentang pembicaraan tertutup tersebut.

    “Ishiba, yang ingin memastikan pertemuan pertama yang positif dan mencegah tarif AS yang merusak, menyampaikan nada optimis tentang proyek LNG Alaska. Ia memberi tahu Trump dan Burgum bahwa ia berharap Jepang dapat berpartisipasi dalam proyek senilai US$ 44 miliar (Rp 717 triliun) tersebut,” jelasnya.

    Trump berulang kali menyebutkan proyek tersebut dalam pernyataan publiknya setelah makan siang. Ishiba tidak menyebutkannya, dan tidak ada referensi tentangnya dalam pembacaan resmi pembicaraan tersebut.

    Wawancara Reuters dengan lebih dari selusin orang, termasuk pejabat AS dan Asia saat ini dan sebelumnya, menunjukkan bagaimana pemerintahan Trump bergerak untuk mengubah hubungan ekonomi dengan Asia Timur. Ia akan mengikat sekutu regional itu melalui peningkatan investasi dalam bahan bakar fosil Amerika, khususnya LNG.

    Reuters menemukan bahwa promosi penjualan AS berupaya untuk memanfaatkan kekhawatiran di ibu kota Asia tentang tarif dan keamanan jalur laut yang membawa impor energi mereka. Rincian pertukaran di balik layar dan hal-hal spesifik tentang pendekatan AS belum pernah dilaporkan sebelumnya.

    Sementara proposal LNG Alaska menghadapi kendala biaya dan logistik, Jepang, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan negara-negara lain menerima gagasan untuk meningkatkan impor gas AS secara lebih luas. Ini ditanggapi sebagai langkah memperkuat ekonomi AS dan melemahkan pengaruh China dan Rusia.

    Keterlibatan Jepang dalam strategi Trump yang sedang berkembang akan sangat penting. Jepang adalah pembeli LNG nomor 2 di dunia, investor utama dalam infrast

    Sruktur energi, dan pusat perdagangan dengan kelebihan pasokan LNG yang dapat membantu membuka pasar baru bagi gas AS di Asia Tenggara.

    “AS memproduksi beberapa LNG terbersih di dunia dan kami yakin Jepang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membeli minyak dan gas Amerika yang melimpah,” kata Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes.

    2. Negara Muslim Ini Jadi Korban Baru Trump

    Keputusan Trump untuk menerapkan embargo pada lembaga bantuan Washington, USAID, telah memicu dampak bagi sejumlah negara dunia yang bergantung dari donornya. Salah satunya adalah Pakistan, yang menggunakan dana dari lembaga itu untuk menangkal perubahan iklim.

    Mengutip AFP, pada tahun 2012, USAID berkomitmen memberikan hibah sebesar US$ 66 juta (Rp 1 triliun) untuk meningkatkan layanan kota Sind. Ini termasuk renovasi utama pabrik pemompaan dan pemurnian air dari kanal sejauh 22 kilometer (14 mil).

    Namun, lembaga nirlaba Pakistan yang bekerja sama dengan USAID, HANDS, mengatakan embargo bantuan Trump telah memblokir US$ 1,5 juta (Rp 24 miliar) yang dialokasikan untuk membuat skema tersebut layak dalam jangka panjang. Ini kemudian membahayakan proyek tersebut ‘dalam beberapa bulan’ ke depan.

    Proyek tersebut sebenarnya ditargetkan menyalurkan 1,5 juta galon (5,7 juta liter) setiap hari dan melayani sekitar 350.000 orang di Jacobabad, kota tempat kemiskinan yang parah merupakan hal yang biasa. Penghentian bantuan ini pun telah menimbulkan keresahan di antara warga kota itu

    “Ini telah mengubah hidup kami. Jika pasokan air terputus, akan sangat sulit bagi kami. Bertahan hidup akan menjadi tantangan, karena air adalah hal terpenting bagi kehidupan,” tandas warga wilayah Jacobabad bernama Tufail Ahmed.

    Tak hanya Tufail, aktivis sosial lokal berusia 47 tahun bernama Abdul Ghani memohon agar pekerjaan lembaga tersebut dilanjutkan. Pasalnya, jika pasokan dihentikan, masyarakat akan sangat terpengaruh.

    “Kemiskinan tersebar luas di sini dan kami tidak mampu mencari alternatif,” kata Ghani

    HANDS mengatakan bahwa mereka menemukan pembekuan bantuan asing selama 90 hari oleh Trump melalui laporan media tanpa peringatan sebelumnya. Hal ini pun membuat operasional lembaga itu terganggu.

    Layanan tersebut kemungkinan akan berhenti berfungsi dalam beberapa bulan ke depan. CEO HANDS Shaikh Tanveer Ahmed menyebutkan proyek tersebut akan menjadi kegagalan total kecuali jika ada penyandang dana lain yang turun tangan.

    “Karena semuanya ditangguhkan, kami harus menarik staf kami dan kami harus menarik semua layanan untuk proyek air ini. Empat puluh tujuh staf, termasuk para ahli yang mengelola pemurnian air dan melayani infrastruktur, telah dipulangkan,” kata Ahmed, kepada AFP.

    3. Trump Ultimatum Eropa

    Trump memberi Eropa waktu tiga minggu untuk menandatangani persyaratan “penyerahan” Ukraina kepada Rusia. Klaim ini disampaikan oleh seorang anggota Parlemen Eropa (MEP).

    Dalam sebuah unggahan di X, Mika Aaltola dari Partai Rakyat Eropa dari Finlandia mengklaim bahwa AS telah memberi kami waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina”. Ini mengacu pada kesepakatan damai yang diusulkan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    “Amerika Serikat telah memberi kita waktu tiga minggu untuk menyetujui persyaratan penyerahan Ukraina. Jika tidak, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa. Trump memprioritaskan masalah keamanan Rusia sekarang dan di masa mendatang. Biarkan mereka mengakui kekacauan mereka. Kita punya waktu tiga minggu untuk tumbuh dewasa,” katanya.

    “Jika kami tidak melakukannya, Amerika Serikat akan menarik diri dari Eropa,” tambah Aaltola, tetapi tidak memberikan bukti untuk klaimnya.

    4. Melunak ke Rusia

    AS diketahui mulai mengambil langkah lunak kepada Rusia. Hal ini terjadi setelah pertemuan delegasi Washington dan Moskow di Arab Saudi, Selasa lalu.

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak. Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan belum sampai ke arah sana.

    5. Trump Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina

    AS menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina. Ini sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

    Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

    Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.

    Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas. Tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

    Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat. Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan “saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut”.

    Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa ‘agresi Rusia’ dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

    Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut ‘perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina’, tanpa menyebut agresi. Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    (sef/sef)

  • Elon Musk Tantang Zelensky Gelar Pemilu Ukraina: Buktikan Anda Bukan Diktaktor – Halaman all

    Elon Musk Tantang Zelensky Gelar Pemilu Ukraina: Buktikan Anda Bukan Diktaktor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Miliarder dan pengusaha Amerika, Elon Musk, mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus mengadakan pemilihan umum presiden untuk membuktikan bahwa ia mewakili keinginan rakyat Ukraina, jika tidak, ia dianggap sebagai diktator.

    “Zelensky harus mengadakan pemilu untuk membuktikan bahwa ia mewakili keinginan rakyat, atau ia adalah seorang diktator,” tulis Elon Musk di platform X miliknya, Kamis (20/2/2025).

    Elon Musk mengatakan warga Ukraina membenci presiden mereka.

    “Ia tahu ia akan kalah telak, meskipun telah menguasai SEMUA media Ukraina, jadi ia membatalkan pemilihan. Kenyataannya, ia dibenci oleh rakyat Ukraina,” tulis Elon Musk.

    Ia juga membela Donald Trump yang tidak melibatkan Zelensky dalam perundingan dengan Rusia di Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025) yang bertujuan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sebelumnya, setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putin, Elon Musk ditunjuk sebagai penasihat senior Presiden Donald Trump, yang mengawasi Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Donald Trump sebut Zelensky adalah Diktator

    Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan kedua terhadap Zelensky, pada hari Rabu (19/2/2025), yang mengatakan Zelensky adalah diktator yang tidak dipilih.

    Donald Trump menuduh Zelensky tidak populer dalam sebuah postingan di situs X miliknya dan yang lain di jejaring sosial Truth Social miliknya.

    “Saya tidak suka mengatakannya, tetapi tingkat persetujuannya turun menjadi 4 persen,” tulisnya, Rabu (19/2/2025).

    Ia juga mengkritik disorganisasi pemilu di Ukraina dan menegaskan bahwa sejumlah bantuan Amerika telah “dicuri”, merujuk pada 350 miliar dolar bantuan AS yang diklaim Trump tidak memiliki laporan yang jelas.

    “Anda seharusnya tidak pernah memulainya,” kata Donald Trump, menuduh Zelensky memulai perang Rusia-Ukraina, seperti diberitakan France24.

    Setelah Donald Trump menyebut Zelensky sebagai diktator, sejumlah pemimpin negara Eropa membela Zelensky, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Hubungan AS dan Eropa terkait perang Ukraina mulai berubah sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

    Pada 12 Februari 2025, Donald Trump menelepon Putin dan mengatakan akan bertemu dengannya sebelum akhir bulan Februari untuk membahas usulannya agar AS menengahi negosiasi Rusia dan Ukraina dalam upaya mengakhiri perang.

    Sebelum itu, pada 18 Februari 2025, perwakilan Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi tanpa melibatkan perwakilan dari Ukraina untuk membahas usulan Donald Trump.

    Masa jabatan Zelensky sebagai presiden Ukraina berakhir pada Mei tahun 2024, tetapi Ukraina belum menyelenggarakan pemilu karena perang dan darurat militer.

    Selain itu, jutaan warga Ukraina telah meninggalkan negara itu dan lebih dari 20 persen wilayah telah berada di bawah kendali Rusia. 

    Rusia sebelumnya mengulangi klaim yang sama bahwa tidak ada negosiasi yang dapat dilakukan dengan Zelensky karena ia adalah presiden yang “tidak sah” dan tidak mewakili Ukraina.

    Namun Kremlin pekan lalu mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin mengesampingkan hal tersebut dan bersedia untuk negosiasi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • AS Deportasi 177 Migran dari Guantanamo ke Venezuela

    AS Deportasi 177 Migran dari Guantanamo ke Venezuela

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeportasi 177 migran dari pangkalan militernya di Guantanamo, Kuba ke tanah air mereka di Venezuela.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (21/2/2025), para pejabat di Washington dan Caracas mengonfirmasi bahwa sebuah pesawat meninggalkan pangkalan AS di Kuba tersebut pada Kamis (20/2) waktu setempat, menurunkan 177 orang tersebut di Honduras, tempat mereka dijemput oleh pemerintah Venezuela.

    Operasi yang direncanakan dengan cermat itu, tampaknya mustahil dilakukan beberapa minggu yang lalu, ketika Amerika Serikat menuduh Presiden Nicolas Maduro mencurangi pemilu.

    Namun, sejak Presiden AS Donald Trump menjabat empat minggu lalu, hubungan telah mencair, dengan Gedung Putih memprioritaskan kerja sama imigrasi.

    Utusan Trump, Richard Grenell melakukan perjalanan ke Caracas, ibu kota Venezuela pada 31 Januari lalu dan bertemu Maduro.

    Grenell menjadi perantara pembebasan enam tahanan AS. Sehari kemudian Trump mengumumkan Venezuela telah setuju untuk menerima migran ilegal yang dideportasi dari Amerika Serikat.

    Venezuela mengatakan telah “meminta pemulangan sekelompok rekan senegaranya yang secara tidak adil dibawa ke pangkalan angkatan laut Guantanamo.”

    “Permintaan ini telah diterima dan warga negara telah dipindahkan ke Honduras, dari sana mereka akan dipulangkan,” kata pemerintah Venezuela dalam sebuah pernyataan.

    Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS mengonfirmasi bahwa mereka telah mengangkut “177 imigran ilegal Venezuela dari Teluk Guantanamo ke Honduras hari ini, untuk diambil oleh pemerintah Venezuela.”

    Sebelumnya, Caracas memutuskan hubungan dengan Washington pada Januari 2019, setelah Amerika Serikat mengakui pemimpin oposisi saat itu, Juan Guaido sebagai “presiden sementara” setelah pemilihan umum 2018, yang ditolak secara luas karena dianggap tidak bebas dan tidak adil.

    Pada Oktober 2023, Maduro mengizinkan pesawat AS yang membawa migran yang dideportasi untuk terbang ke Venezuela, tetapi mencabut izin tersebut empat bulan kemudian.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tanah Jarang Ukraina, Harta Karun yang Ingin Dikuasai Trump

    Tanah Jarang Ukraina, Harta Karun yang Ingin Dikuasai Trump

    Jakarta –

    Sebagai imbalan bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina, Presiden Donald Trump meminta Ukraina memberikan akses ke sumber daya alam termasuk mineral tanah jarang Ukraina. Namun sejauh ini, presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy masih menolak menandatangani kesepakatan karena dinilai berat sebelah.

    Ukraina punya cadangan mineral penting sangat besar, dipakai di industri dirgantara, pertahanan, dan nuklir. Pemerintahan Trump tampak tertarik mengaksesnya guna mengurangi ketergantungan pada China. Tetapi Zelenskyy mengatakan eksploitasi apa pun harus sesuai dengan jaminan keamanan bagi Ukraina untuk menghalangi agresi Rusia di masa mendatang.

    Saat ini, Pemerintah AS terus mendesak Ukraina menandatanganinya. “Ikatan ekonomi yang mengikat dengan Amerika Serikat akan menjadi jaminan terbaik terhadap agresi di masa mendatang dan bagian integral dari perdamaian abadi,” cetus jubir White House National Security Council, Brian Hughes.

    Secara keseluruhan, proposal itu mungkin akan membuat Washington memiliki sumber daya alam senilai USD 500 miliar di Ukraina, termasuk minyak dan gas. Adapun tiga sumber mengatakan ke Reuters bahwa AS mengusulkan untuk mengambil alih kepemilikan 50% mineral penting Ukraina.

    Mineral tanah jarang Ukraina

    Ada beberapa logam dan bahan baku yang amat dibutuhkan untuk produksi produk berteknologi tinggi, khususnya terkait dengan transisi energi hijau, tapi juga elektronik konsumen, infrastruktur kecerdasan buatan, dan senjata.

    Desakan untuk mengatasi kerusakan iklim dan mengurangi bahan bakar fosil memicu permintaan mineral transisi energi seperti kobalt, tembaga, litium, dan nikel, yang berguna untuk elektrifikasi transportasi dan pembuatan turbin angin. Mineral yang sama dan lainnya juga dipakai membuat ponsel, pusat data AI, dan senjata seperti pesawat tempur F-35.

    Unsur tanah jarang sendiri adalah 17 mineral penting yang sangat diperlukan untuk ponsel, kendaraan listrik, sistem kendali rudal, dan aplikasi elektronik, industri, dan energi lainnya. Meski namanya demikian, sebagian besar unsur tanah jarang tidak terlalu langka, tapi ekstraksi dan pemurniannya sangat sulit dan sangat merusak lingkungan. Maka produksinya terkonsentrasi di sangat sedikit tempat, terutama China .

    REE (rare earth element) meliputi europium yang digunakan dalam kendali pembangkit listrik tenaga nuklir, disprosium, gandolinium, dan praseodimium, yang digunakan dalam magnet di telepon seluler, dan gadolinium, holmium, dan iterbium, yang digunakan dalam laser dan lain-lain.

    Sebuah artikel tahun 2022 oleh kepala Asosiasi Geolog Ukraina, Hanna Liventseva, mengklaim negaranya memiliki sekitar 5% sumber daya mineral dunia. Menurut data Ukraina, negara tersebut memiliki endapan 22 dari 34 mineral yang diidentifikasi sebagai penting oleh Uni Eropa, termasuk tanah jarang seperti lantanum, cerium, neodymium, erbium, dan yttrium.

    Sebelum pecahnya perang dengan Rusia, Ukraina pemasok utama titanium, memproduksi sekitar 7% dari produksi global pada tahun 2019. Negara tersebut juga mengklaim memiliki 500.000 ton cadangan litium dan seperlima dari grafit dunia, komponen penting pembangkit listrik tenaga nuklir.

    Namun karena Rusia yang menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, sebagian besar cadangan ini telah hilang. Menurut perkiraan, hingga 40% sumber daya logam Ukraina berada di bawah pendudukan Rusia. Pasukan Rusia juga menduduki sedikitnya dua deposit litium Ukraina, satu di Donetsk dan satu lagi di Zaporizhzhia.

    (fyk/rns)

  • Senat Amerika Serikat Kukuhkan Kash Patel sebagai Direktur FBI – Halaman all

    Senat Amerika Serikat Kukuhkan Kash Patel sebagai Direktur FBI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (20/1/2025) mengonfirmasi Kash Patel sebagai Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

    Pengukuhan ini, menandai seorang loyalis setia Presiden Donald Trump dan penganut paham konservatif yang berapi-api menempati posisi tertinggi lembaga penegak hukum negara itu.

    Senat memberikan suara 51 berbanding 49 untuk mengukuhkan Patel.

    Jabatan direktur FBI seharusnya berlangsung selama 10 tahun untuk melindungi lembaga tersebut dari politik.

    Namun, setelah Trump memenangkan kembali Gedung Putih, ia menginginkan kepala FBI saat itu, Chris Wray, untuk mundur, yang membuka jalan bagi Patel untuk dikukuhkan.

    Nominasi ini mendapat pengawasan ketat dari Partai Demokrat.

    Senator Republik Susan Collins dan Lisa Murkowski bergabung dengan Demokrat menentang pengukuhan Patel.

    Partai Demokrat bahkan memperingatkan kalau Patel mungkin menggunakan jabatannya untuk mencari pembalasan terhadap musuh politik Trump.

    Selama sidang konfirmasi, Patel menegaskan bahwa “tidak akan ada politisasi” di FBI.

    Ia juga menuduh Demokrat memilih-milih kutipan komentar lama, menyebutnya sebagai informasi yang sering kali menyesatkan.

    Partai Republik membela pilihan Trump.

    Mereka menyatakan, Patel akan membawa transparansi yang dibutuhkan di FBI.

    Mereka menepis pernyataan kontroversial Patel di masa lalu sebagai “hiperbola”.

    Kontroversi

    Patel juga menarik perhatian karena teori konspirasi yang ia sebar.

    Sebagai contoh seperti klaim bahwa FBI merencanakan serangan terhadap Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 sebagai operasi “bendera palsu.”

    Dalam beberapa penampilannya, ia juga mengancam akan “menutup” markas FBI di Washington, DC, dan mengubahnya menjadi “museum bagi negara dalam negara.”

    Pada 2023, ia berjanji akan mengejar para pesaing politik Trump, yang ia gambarkan sebagai “penjahat” dan “konspirator.”

    Selain itu, Patel menulis buku anak-anak yang menggambarkan Trump sebagai raja yang dikepung oleh lawan politiknya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)