Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Eropa Usulkan Pasukan Perdamaian di Ukraina, Trump Bilang Putin Setuju

    Eropa Usulkan Pasukan Perdamaian di Ukraina, Trump Bilang Putin Setuju

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima gagasan Eropa untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata nantinya.

    Pernyataan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (25/2/2025), disampaikan Trump saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (24/2) waktu setempat.

    Macron menambahkan bahwa Eropa siap untuk membantu mewujudkan gagasan tersebut.

    Trump dan Macron menguraikan upaya-upaya untuk menegosiasikan diakhirinya perang Ukraina dalam pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah keduanya melakukan video conference dengan para pemimpin G7 lainnya untuk menandai peringatan tiga tahun perang Ukraina, yang dipicu invasi militer Rusia.

    “Ya, dia akan menerimanya,” kata Trump ketika ditanya soal apakah Putin akan menerima kehadiran pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

    “Saya secara khusus menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia tidak mempermasalahkannya,” ujar Trump.

    Meskipun berbeda pandangan, Trump dan Macron menyepakati untuk bekerja bersama dalam mewujudkan perdamaian di Ukraina. Macron menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengunjungi Trump sejak dia kembali ke Gedung Putih bulan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Macron mengatakan bahwa dirinya dan Trump sama-sama menginginkan “perdamaian jangka panjang yang solid”. Dia juga menyebut Eropa memiliki peran dalam memberikan jaminan keamanan.

    Menurut Macron, pertama-tama, gencatan senjata perlu dinegosiasikan, dan kemudian perjanjian damai yang didukung oleh jaminan keamanan diwujudkan.

    “Kami siap dan bersedia memberikan jaminan keamanan, yang mungkin mencakup pasukan, tapi mereka akan berada di sana untuk menjaga perdamaian,” cetus Macron saat menjawab pertanyaan wartawan bersama Trump di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Pasukan itu tidak akan berada di garis depan. Mereka tidak akan menjadi bagian dari konflik apa pun. Mereka akan berada di sana untuk memastikan perdamaian dihormati,” tegasnya.

    Ditambahkan Marcon bahwa dirinya juga menginginkan keterlibatan AS yang “kuat” dalam rencana tersebut.

    “Saya kira kita bisa mengakhirinya dalam beberapa minggu — jika kita cerdas. Jika kita tidak cerdas, hal ini akan terus berlangsung,” ucap Trump dalam pertemuan dengan Macron tersebut, seperti dilansir AFP.

    Selain Macron, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer juga mengatakan negaranya siap mengerahkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina jika ada kesepakatan. Starmer dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu Trump pada Kamis (27/2) mendatang.

    Baik Macron maupun Starmer dinilai berupaya meyakinkan Trump untuk tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Putin dengan cara apa pun, juga untuk tetap melibatkan Eropa dan mendiskusikan jaminan militer untuk Ukraina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Putin Tawarkan Harta Karun Tanah Jarang Rusia ke Amerika

    Putin Tawarkan Harta Karun Tanah Jarang Rusia ke Amerika

    Moskow –

    Presiden Donald Trump meminta Ukraina memberikan akses ke mineral penting di negaranya termasuk logam tanah jarang, sebagai imbalan bantuan militer. Kini, Presiden Rusia Vladimir Putin juga terbuka terhadap kemungkinan kerja sama dengan AS dalam eksplorasi energi dan tanah jarang di negaranya.

    Komentar Moskow muncul setelah Trump mengatakan sedang berdiskusi serius dengan Rusia tentang mengakhiri perang dengan Ukraina dan berusaha melakukan beberapa kesepakatan pembangunan ekonomi dengan Moskow, termasuk soal deposit tanah jarang yang sangat besar.

    Putin mengatakan Moskow siap bekerja dengan perusahaan AS untuk menambang deposit tanah jarang di Rusia dan area Ukraina yang diduduki Rusia. Sementara utusan khusus untuk investasi dan kerja sama ekonomi dengan negara asing Kirill Dmitriev, menyebut Rusia terbuka bekerja sama ekonomi dalam hal-hal termasuk energi.

    “Saya ingin menekankan bahwa kami tentu memiliki lebih banyak sumber daya seperti itu daripada Ukraina,” kata Putin tentang deposit tanah jarang Rusia, dikutip detikINET dari CNN.

    “Rusia adalah salah satu negara terkemuka dalam hal cadangan logam langka. Ngomong-ngomong, untuk wilayah baru, kami juga siap menarik mitra asing, ada cadangan tertentu di sana juga,” kata Putin, yang tampaknya merujuk pada wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    Ia juga menambahkan Rusia akan bersedia menjual sekitar 2 juta ton aluminium ke AS jika AS mencabut sanksi yang membatasi impor logam Rusia. Putin menyinggung pendekatan Trump terhadap Rusia dan Ukraina tidak terlalu didasarkan pada emosi melainkan pada pada pendekatan rasional terhadap situasi saat ini.

    Sementara itu, Dmitriev menyebut Rusia terbuka untuk kerja sama ekonomi AS-Rusia dan percaya kerja sama tersebut adalah kunci bagi ekonomi global yang lebih tangguh. Tahap pertama kerja sama akan mencakup energi, tap iai tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    “Saya telah berbicara dengan Presiden Putin, dan orang-orang saya terus-menerus berurusan dengannya, dan khususnya orang-orangnya, dan mereka ingin melakukan sesuatu,” kata Trump saat konferensi di Gedung Putih.

    “Maksud saya, itulah yang saya lakukan. Saya membuat kesepakatan. Seluruh hidup saya adalah kesepakatan. Itu saja yang saya tahu, kesepakatan. Dan saya tahu kapan seseorang ingin membuatnya dan kapan seseorang tidak,” tambah Trump.

    (fyk/fay)

  • Trump Tolak Sebut Putin ‘Diktaktor’ setelah Juluki Zelensky ‘Diktaktor Ukraina’ – Halaman all

    Trump Tolak Sebut Putin ‘Diktaktor’ setelah Juluki Zelensky ‘Diktaktor Ukraina’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak untuk menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktaktor, julukan yang sebelumnya ia pakai untuk menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Trump mengatakan ia tidak sembarangan menggunakan julukan tersebut.

    “Saya tidak menggunakan kata-kata itu dengan sembarangan,” kata Trump kepada wartawan di sela-sela pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Senin (24/2/2025).

    Sebelumnya, wartawan bertanya apakah Trump akan menyebut Putin sebagai diktator, sama seperti ketika ia menyebut Presiden Volodymyr Zelensky ‘diktaktor’ pada 19 Februari 2025.

    Trump lalu mengatakan harapannya terhadap rencana perundingan Rusia dan Ukraina yang bertujuan mengakhiri perang.

    “Saya pikir kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan,” katanya.

    “Ada peluang tercapainya penyelesaian yang benar-benar baik antara berbagai negara,” lanjutnya.

    Pekan lalu, Trump menyebut Zelensky seorang diktator dan mengatakan ia harus bertindak cepat jika Ukraina ingin bertahan hidup sebagai sebuah negara.

    Zelensky kemudian mengatakan dia tidak tersinggung dengan pernyataan tersebut, seperti diberitakan Pravda.

    Trump Siap Bertemu Zelensky

    Dalam konferensi pers dengan Macron, Trump mengatakan ia siap bertemu Zelensky minggu ini atau minggu depan di Gedung Putih untuk menandatangani perjanjian sumber daya mineral.

    “Faktanya, dia mungkin akan datang minggu ini atau minggu depan untuk menandatangani perjanjian (tentang sumber daya mineral). Itu akan menyenangkan. Saya ingin sekali bertemu dengannya. Kita akan bertemu di Ruang Oval,” kata Zelensky.

    Trump mengatakan AS dan Ukraina sangat dekat dengan kesepakatan akhir mengenai perjanjian logam tanah jarang dan lainnya.

    “Saya pikir mereka harus mendapatkan persetujuan dari dewan atau siapa pun yang mungkin menyetujuinya, saya yakin itu akan terjadi,” kata Trump, dikutip dari Kyiv Independent.

    Donald Trum berulang kali meminta Ukraina untuk memberikan imbalan atas bantuan senilai 500 miliar dolar yang diberikan AS kepada Ukraina sejak perangnya dengan Rusia pada tahun 2022.

    Trump mengklaim Ukraina pada dasarnya menyetujui kesepakatan sumber daya senilai 500 miliar dolar.

    Namun, Zelensky meminta AS untuk memberikan jaminan keamanan untuk Ukraina sebelum menandatangani perjanjian sumber daya.

    Permintaan Zelensky menyusul upaya Donald Trump yang mengatakan ingin menengahi perundingan Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang.

    Sebelum perang berakhir, Zelensky ingin memastikan keamanan Ukraina dengan meminta jaminan keamanan dari AS, selain dari negara-negara sekutunya di Eropa.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Starlink Dicabut, Negara Ini Bisa Tamat

    Starlink Dicabut, Negara Ini Bisa Tamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam akan mencabut akses internet Starlink di Ukraina. Hal ini menyusul penolakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy atas proposal awal Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang meminta akses mineral penting negara tersebut.

    Hal ini menambah ketegangan antara AS di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan Ukraina yang selama ini ‘dibantu’ dalam perang melawan Rusia.

    Menurut sumber dalam yang dilaporkan Reuters, akses Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkad dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina.

    Sebagai informasi, Starlink selama ini menyediakan konektivitas internet penting bagi Ukraina dan militernya dalam masa perang.

    Salah satu sumber menyebut isu soal potensi pencabutan Starlink di Ukraina diangkat kembali pada Kamis (19/2) waktu setempat, dalam pertemuan antara utusan khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg dengan Zelenskiy.

    Selama pertemuan tersebut, Ukraina diberitahu bahwa layanan Starlink akan segera ditutup jika tidak mencapai kesepakatan terkait mineral penting. Hal itu diungkapkan oleh sumber tersebut, yang meminta anonimitas untuk membahas negosiasi tertutup.

    “Ukraina berjalan dengan Starlink. Mereka menganggapnya sebagai Bintang Utara mereka,” kata sumber tersebut, dikutip dari CNBC International, Selasa (25/2/2025).

    “Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak [untuk Ukraina],” ia menambahkan.

    Akar Ketegangan AS dan Ukraina

    Zelenskiy telah menolak tuntutan dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar US$500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan masa perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada pekan lalu, Zelenskiy mengatakan tim AS dan Ukraina sedang mengerjakan sebuah kesepakatan dan Trump mengatakan ia berharap kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Sejak Februari 2022 lalu, Starlink menjadi elemen vital yang menopang telekomunikasi di Ukraina setelah dihancurkan Rusia. Elon Musk dipuji sebagai pahlawan Ukraina karena mau menyediakan Starlink di negara konflik tersebut.

    Meski demikian, Musk pernah membatasi akses Starlink di Ukraina setelah mengkritisi penanganan perang Kyiv.

    Melinda Haring, seorang peneliti senior di Atlantic Council, mengatakan Starlink sangat penting bagi pengoperasian pesawat nirawak Ukraina, pilar utama strategi militernya.

    “Kehilangan Starlink akan mengubah permainan,” kata Haring, seraya mencatat bahwa Ukraina kini memiliki paritas 1:1 dengan Rusia dalam hal penggunaan pesawat nirawak dan peluru artileri.

    Ukraina memiliki berbagai macam kemampuan pesawat nirawak, mulai dari pesawat nirawak laut dan pesawat nirawak pengintai hingga kendaraan udara tak berawak jarak jauh.

    Kedutaan Besar Ukraina di Washington, Gedung Putih, dan Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    SpaceX, yang mengoperasikan Starlink, juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Musim gugur lalu, Ukraina melontarkan gagasan untuk membuka mineral pentingnya untuk investasi oleh sekutu. Gagasa itu adalah bagian dari “rencana kemenangan” Ukraina untuk memaksa Moskow berunding.

    Trump telah menerima gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia ingin Ukraina memasok tanah jarang dan mineral lain kepada AS sebagai imbalan atas dukungan finansial negara Paman Sam terhadap upaya perang Kyiv.

    Zelenskiy menolak proposal terperinci AS minggu lalu yang akan membuat Washington dan perusahaan-perusahaan AS menerima 50% dari mineral penting Ukraina, yang meliputi grafit, uranium, titanium, dan litium, komponen utama dalam baterai mobil listrik.

    Sejak saat itu, keretakan muncul antara AS dan Ukraina. Trump mengecam Zelenskiy sebagai “seorang diktator” setelah Zelenskiy mengatakan Trump terjebak dalam gelembung disinformasi Rusia.

    (fab/fab)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1098: Sekutu Eropa Temui Zelensky di Kyiv, Janji Beri Tambahan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.098 pada Selasa (25/2/2025).

    Pada tengah malam, Rusia meluncurkan 40 pesawat tak berawak ke Ukraina.

    Ukraina melaporkan setelah peluncuran tersebut, dua orang terluka akibat ledakan UAV di Dergachi, Kharkiv.

    Negara-negara Eropa Tingkatkan Bantuan ke Ukraina

    Sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan bantuan militer ke Ukraina di tengah pembicaraan mengenai upaya AS untuk menengahi perundingan yang akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Norwegia mengatakan berencana menggunakan 3,5 miliar kroner Norwegia atau sekitar 315 juta dolar untuk pembelian dari industri pertahanan Ukraina; dan 600 juta kroner untuk membeli pesawat nirawak dan mengembangkan teknologi pesawat nirawak untuk Ukraina.

    Denmark mengatakan menjanjikan bantuan militer sebesar 2 miliar kroner Denmark (280 juta dolar) untuk Ukraina.

    Pemerintah Swedia mengumumkan janji bantuan sebesar 1,2 miliar kronor Swedia (113 juta dolar) untuk pertahanan udara.

    Estonia, negara berpenduduk 1,3 juta orang, mengumumkan akan meningkatkan bantuannya ke Ukraina sebesar 25 persen termasuk membeli 10.000 peluru mortir dengan biaya tambahan 25 juta Euro, di atas 100 juta Euro yang telah dijanjikan dari industri pertahanannya.

    Sedangkan Latvia berjanji tahun ini akan mengirimkan pengangkut personel lapis baja, drone, dan peralatan lainnya ke Ukraina.

    Sebelumnya Latvia telah berinvestasi 500 ribu Euro untuk pertahanan Ukraina dalam tiga tahun terakhir.

    Trump dan Macron Bertemu di Prancis, Bahas soal Ukraina

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjukkan perbedaan mencolok dalam sikap mereka terhadap Ukraina selama pertemuan di Gedung Putih pada Senin (24/2/2025).

    Macron menegaskan ia tidak setuju dengan Trump pada beberapa isu utama yang menandai tiga tahun sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022.

    Trump menolak menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai diktator, setelah menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktator minggu lalu. 

    Sedangkan Macron mengatakan sudah jelas bahwa Rusia adalah agresor dalam perang tersebut.

    PM Ceko: Aset Rusia yang Disita Harus Digunakan untuk Bantu Ukraina

    Perdana Menteri Ceko, Petr Fiala, mengatakan Eropa harus menggunakan uang dari aset Rusia yang dibekukan untuk dukungan militer lebih lanjut bagi Ukraina.

    Ia juga menyerukan kepada negara-negara Eropa agar melonggarkan aturan fiskalnya untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

    Eropa Lebih Banyak Beli Bahan Bakar Rusia daripada Beri Bantuan ke Ukraina

    Uni Eropa masih menghabiskan lebih banyak uang untuk bahan bakar fosil Rusia daripada untuk bantuan keuangan ke Ukraina, berdasarkan sebuah laporan yang menandai ulang tahun ketiga invasi tersebut.

    Eropa diperkirakan membeli bahan bakar fosil senilai 22 miliar Euro dari Rusia pada tahun 2024 tetapi hanya memberikan 19 miliar Euro untuk mendukung Ukraina, menurut laporan baru oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) yang diterbitkan pada Senin kemarin.

    Sebelumnya, Eropa dikabarkan mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar dari Rusia, meski jumlah tersebut masih lebih besar daripada jumlah bantuan mereka untuk Ukraina.

    Eropa akan Beri Jaminan Keamanan untuk Ukraina

    Presiden Prancis, Emmanual Macron, mengatakan Eropa siap memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina jika terjadi gencatan senjata termasuk pasukan penjaga perdamaian.

    Ia menegaskan pasukan penjaga perdamaian tersebut tidak akan dikirim ke garis depan.

    Sebelumnya dalam konferensi dengan Macron di Gedung Putih kemarin, Presiden AS Donald Trump mengklaim Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina.

    Presiden Turki: Ukraina Harus Berpartisipasi dalam Perundingan

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengatakan Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun terkait perang Rusia-Ukraina.

    “Ukraina harus berpartisipasi dalam perundingan apa pun,” kata Erdoğan, pada hari Senin.

    “Jika hasil dari proses baru ini ingin diperoleh, Ukraina harus diikutsertakan dalam proses ini dan perang ini harus diakhiri melalui perundingan bersama,” tambahnya.

    Sejak invasi Rusia di Ukraina, ia dengan tegas mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.

    Rusia akan Evakuasi Warganya dari Kursk

    Rusia mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina dan Palang Merah untuk mengevakuasi penduduknya dari wilayah Kursk, yang sebagian wilayahnya telah direbut oleh Ukraina.

    Warga Kursk yang sudah berada di Sumy di Ukraina akan dibawa melalui negara tetangga Belarus dan kemudian ke Rusia.

    Palang Merah hanya mengatakan bahwa mereka mendukung warga sipil yang dievakuasi di wilayah Sumy, tanpa mengonfirmasi kesepakatan apa pun.

    Dewan Keamanan PBB Adopsi Resolusi AS

    Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi AS mengenai perang Ukraina yang didukung oleh Rusia karena tidak mengandung kritik terhadap invasi ilegal tersebut.

    Ada 10 suara yang mendukung dan tidak ada yang menentang; lima abstain termasuk Prancis dan Inggris, yang dapat memveto resolusi tersebut.

    Sebelumnya, AS dipaksa untuk abstain karena majelis umum PBB yang jauh lebih besar mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

    Sekutu Eropa Temui Zelensky di Ukraina

    Ukraina menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Eropa untuk menandai tiga tahun perang habis-habisan dengan Rusia pada Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, para pejabat tinggi AS tidak hadir di tengah perubahan haluan pemerintah AS terhadap Ukraina, sejak Donald Trump kembali berkuasa.

    “Para otokrat di seluruh dunia tengah mengamati dengan saksama apakah ada impunitas jika Anda melanggar batas internasional atau menyerang tetangga Anda, atau apakah ada pencegahan yang sesungguhnya,” Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan di Kyiv, seperti diberitakan Le Monde.

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berjanji akan meningkatkan lebih banyak bantuan untuk Ukraina.

    Beberapa jam setelah peringatan tersebut, Trump mengatakan ia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina sebagai bagian dari kesepakatan potensial untuk mengakhiri perang.

    Secara terpisah, Putin mengisyaratkan negara-negara Eropa dapat menjadi bagian dari penyelesaian, tetapi ia belum membahas penyelesaian perang secara rinci dengan Donald Trump.

    Sebelumnya, Donald Trump mengusulkan agar AS menjadi penengah dalam perundingan Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Presiden Prancis Emmanuel Macron Kesal Trump Bohong Soal Ukraina, Hubungan AS-Eropa Retak? – Halaman all

    Presiden Prancis Emmanuel Macron Kesal Trump Bohong Soal Ukraina, Hubungan AS-Eropa Retak? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menegangkan terjadi ketika Presiden Prancis, Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump di Gedung Putih, Senin (24/2/2025) waktu setempat.

    Saat menghadiri konferensi pers di Gedung Putih, nampak Emmanuel Macron dan Donald Trump bersitegang.

    Hal itu terjadi ketika Donald Trump mengklaim bahwa negara-negara Eropa hanya memberikan bantuan keuangan kepada Ukraina.

    “Sebagai informasi, Eropa meminjamkan uang kepada Ukraina. Mereka akan mendapatkan kembali uang mereka,” kata Trump, dikutip dari The Mirror.

    Mendengar hal tersebut, Macron pun tampak kesal dengan menyela omongan Trump.

    “Tidak, sejujurnya, kami yang membayar,” tegas Macron.

    “Kami membayar 60 persen dari total biaya. Seperti di AS: pinjaman, jaminan, hibah,” ungkap Macron.

    Selama pembicaraan, Macron juga menanggapi pernyataan Trump tentang aset Rusia yang dibekukan di Eropa, dan menepis anggapan bahwa aset tersebut digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Ukraina.

    “Kami memiliki aset senilai $230 miliar yang dibekukan di Eropa, aset Rusia.”

    “Namun, ini bukan agunan pinjaman karena bukan milik kami. Jadi, aset tersebut dibekukan,” kata Presiden Prancis tersebut.

    Trump tampak tidak terpengaruh oleh interupsi tersebut, namun memberikan tanggapan yang meremehkan.

    “Jika Anda percaya itu, saya tidak keberatan. Mereka mendapatkan kembali uang mereka, sedangkan kami tidak. Namun sekarang kami mendapatkannya,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Saat pembicaraan dengan Presiden Prancis berlanjut, Trump sekali lagi menekankan permintaannya agar Ukraina menandatangani hak mineral senilai ratusan miliar dolar untuk membayar kembali bantuan militer AS.

    “Uang yang dikeluarkan sangat besar dan kami tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan,” katanya.

    Teguran diplomatik secara langsung yang dilakukan oleh Macron kepada Trump jarang terjadi di Gedung Putih.

    Hal ini menyoroti ketegangan yang mendasari dalam diskusi kedua pemimpin meskipun nada bicara mereka tampak ramah.

    AS Tolak Salahkan Rusia dalam Perang Ukraina

    AS kembali menunjukkan sikap politiknya yang berubah drastis semenjak Donald Trump menjabat kembali.

    Terbaru, AS berpisah dengan sekutu-sekutunya di Eropa dengan menolak menyalahkan Rusia atas invasinya ke Ukraina dalam pemungutan suara pada tiga resolusi PBB, Senin (24/2/2025).

    Perpecahan yang makin besar ini menyusul keputusan Trump untuk membuka negosiasi langsung dengan Rusia guna mengakhiri perang, yang membuat Ukraina dan para pendukungnya di Eropa kecewa karena mengecualikan mereka dari pembicaraan pendahuluan minggu lalu.

    Di Majelis Umum PBB, AS bergabung dengan Rusia dalam pemungutan suara menentang resolusi Ukraina yang didukung Eropa yang menyerukan agresi Moskow dan menuntut penarikan segera pasukan Rusia.

    AS kemudian abstain dari pemungutan suara atas resolusinya sendiri setelah negara-negara Eropa, yang dipimpin oleh Prancis, berhasil mengubahnya untuk memperjelas bahwa Rusia adalah agresor.

    Pemungutan suara tersebut dilakukan pada peringatan tiga tahun invasi Rusia dan saat Trump menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington.

    Dikutip dari AP News, kejadian ini merupakan kemunduran besar bagi pemerintahan Trump dalam badan dunia beranggotakan 193 orang, yang resolusinya tidak mengikat secara hukum tetapi dipandang sebagai barometer opini dunia.

    AS kemudian mendorong pemungutan suara atas rancangan aslinya di Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat, di mana resolusi mengikat secara hukum dan memiliki hak veto bersama dengan Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis.

    Pemungutan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang itu menghasilkan 10-0 dengan lima negara Eropa abstain – Inggris, Prancis, Denmark, Yunani, dan Slovenia.

    Resolusi yang saling bertentangan tersebut juga mencerminkan ketegangan yang muncul antara AS dan Ukraina.

    Majelis Umum pertama-tama memberikan suara 93-18 dengan 65 abstain untuk menyetujui resolusi Ukraina.

    Hasil tersebut menunjukkan sedikit penurunan dukungan untuk Ukraina, karena pemungutan suara majelis sebelumnya memperlihatkan lebih dari 140 negara mengutuk agresi Rusia, menuntut penarikan segera, dan pembatalan aneksasinya terhadap empat wilayah Ukraina.

    Majelis kemudian beralih ke resolusi yang dirancang AS, yang mengakui “hilangnya nyawa secara tragis selama konflik Rusia-Ukraina” dan “memohon diakhirinya konflik dengan segera dan selanjutnya mendesak perdamaian abadi antara Ukraina dan Rusia”, tetapi tidak pernah menyebutkan agresi Moskow.

    Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Prancis mengusulkan tiga amandemen, yang didukung oleh lebih dari negara-negara Eropa, yang menambahkan bahwa konflik tersebut merupakan hasil dari “invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Federasi Rusia”.

    Amandemen tersebut menegaskan kembali komitmen majelis terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina, dan menyerukan perdamaian yang menghormati Piagam PBB.

    Rusia juga mengusulkan amandemen yang menyerukan penanganan “akar penyebab” konflik.

    Semua amandemen disetujui dan resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 93-8 dan 73 abstain, dengan Ukraina memberikan suara “ya”, AS abstain, dan Rusia memberikan suara “tidak”. (*)

  • Trump-Putin Bahas Kesepakatan Ekonomi ‘Besar’ Demi Akhiri Perang Ukraina

    Trump-Putin Bahas Kesepakatan Ekonomi ‘Besar’ Demi Akhiri Perang Ukraina

    Jakarta –

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sedang membahas kesepakatan ekonomi ‘besar’. Hal ini dalam rangka diskusi untuk mengakhiri perang yang dimulai oleh invasi Moskow ke Ukraina.

    “Saya sedang dalam diskusi serius dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia mengenai berakhirnya Perang, dan juga transaksi Pembangunan Ekonomi besar yang akan terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia. Pembicaraan berjalan dengan sangat baik!” kata Trump memposting di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Selasa (25/2/2025).

    Trump mengeluarkan pernyataan tersebut setelah bergabung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih untuk panggilan konferensi dengan para pemimpin G7 lainnya.

    Sekutu-sekutu Washington di Eropa sedang berjuang untuk bereaksi terhadap perubahan mendadak dalam kebijakan AS sejak Trump menjabat bulan lalu.

    Setelah tiga tahun dukungan AS dan Eropa yang baik untuk perjuangan Ukraina melawan Rusia, Trump telah memasuki pembicaraan dengan Moskow mengenai penyelesaiannya. Namun Trump tidak menjelaskan seberapa besar pengaruh Ukraina dan negara-negara Eropa dalam membentuk ketentuan-ketentuan tersebut.

    Rusia telah berada di bawah sanksi internasional yang menghancurkan yang dipelopori oleh pemerintahan mantan presiden Joe Biden sebagai tanggapan atas serangan militernya terhadap negara tetangga Ukraina.

    Tindakan hukuman tersebut harus diakhiri sebuah kemenangan besar bagi Putin agar potensi”transaksi AS dan Rusia yang disebut-sebut oleh Trump dapat terus berlanjut.

    Dalam unggahannya, Trump mengatakan bahwa ia juga telah menyoroti kepada para pemimpin G7 lainnya tujuannya untuk membuat Ukraina menandatangani perjanjian yang memberikan AS akses ke sumber daya alamnya sebagai imbalan atas dukungan AS dalam penyelesaian damai apa pun.

    “Saya menekankan pentingnya ‘Kesepakatan Mineral Kritis dan Tanah Jarang’ yang vital antara Amerika Serikat dan Ukraina, yang kami harap akan segera ditandatangani!” tulis Trump.

    “Kesepakatan ini, yang merupakan ‘Kemitraan Ekonomi’, akan memastikan rakyat Amerika memperoleh kembali Puluhan Miliar Dolar dan Peralatan Militer yang dikirim ke Ukraina, sekaligus membantu ekonomi Ukraina tumbuh saat Perang Brutal dan Biadab ini berakhir,” tambahnya

    Panggilan G7 dan kunjungan Macron ke Washington terjadi saat Trump berulang kali meragukan komitmennya terhadap aliansi bersejarah AS, termasuk NATO, yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mempertahankan Eropa Barat dari ekspansi Soviet.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Menggila, Ancam Kenakan Tarif Balasan ke Negara yang Palak Pajak Google-Meta – Halaman all

    Trump Menggila, Ancam Kenakan Tarif Balasan ke Negara yang Palak Pajak Google-Meta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengeluarkan ancaman yang berpotensi mengubah dinamika perdagangan internasional.

    Dalam konteks ini, Trump mempertimbangkan penggunaan tarif kepada beberapa negara yang mengenakan pajak digital pada perusahaan teknologi AS, seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Trump menilai kebijakan perlu diterapkan untuk melawan pajak layanan digital (digital services tax, DST) beberapa negara Eropa karena dianggap merugikan perusahaan teknologi AS.

    Apa yang Mendorong Trump Mengeluarkan Ancaman Ini?

    Mengutip dari Economic Times, kebijakan ini terungkap setelah Trump menandatangani sebuah memorandum yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam perdagangan.

    Dalam memorandum tersebut, Trump meminta Kantor Perwakilan Dagang AS untuk mengusulkan tindakan pembalasan.

    Termasuk penggunaan tarif terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital pada perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS.

    Meskipun Trump tidak memberikan rincian kapan kebijakan ini akan diberlakukan.

    Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat timnya akan segera meninjau praktik-praktik pajak DST yang diterapkan oleh negara-negara seperti Uni Eropa dan Inggris.

    Melanjutkan penyelidikan USTR di tahun 2019 silam, dimana saat itu AS mencurigai adanya praktik pajak diskriminatif dan tidak proporsional yang dilakukan Prancis, Italia, Spanyol, India, dan negara-negara lain, kepada perusahaan Amerika.

    Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mencegah pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri.

    Menurut catatan Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, sekitar 30 negara telah mengadopsi atau mengusulkan DST dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeruk pendapatan dari perusahaan multinasional teknologi besar AS,

    “Apa yang mereka lakukan kepada kita di negara lain sangat buruk dalam hal digital. Jadi, kami akan mengumumkannya,” kata Trump kepada wartawan pada akhir pekan kemarin.

    Apa Risiko dari Tarif Balasan ini?

    Langkah Trump untuk mempertimbangkan tarif balasan ini berpotensi merusak hubungan yang sudah tegang antara AS dan negara-negara Eropa.

    Pejabat Gedung Putih menyatakan, “Presiden Trump tidak akan mengizinkan pemerintah asing mengambil alih basis pajak Amerika untuk keuntungan mereka sendiri.”

    Namun, ada harapan bahwa langkah ini bisa membentuk kembali hubungan perdagangan global dan mendorong perusahaan untuk memindahkan produksi mereka kembali ke AS.

    Trump dan pemerintahannya berargumen bahwa pajak digital yang dikenakan oleh negara-negara seperti Prancis dan Inggris secara tidak adil menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi besar asal AS.

    Mereka mengeklaim bahwa pajak ini lebih banyak menyasar perusahaan teknologi besar tanpa memperhitungkan pajak serupa terhadap perusahaan lokal di negara-negara tersebut.

    Dengan mengenakan tarif balasan, Trump berharap untuk mendorong negara-negara yang menerapkan pajak digital tersebut untuk mencabut atau mengubah kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan-perusahaan AS.

    Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk melindungi perusahaan-perusahaan asal AS dari pajak yang dianggap diskriminatif dan menjaga posisi kompetitif mereka di pasar global.

    Dalam konteks ini, langkah Trump mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan perdagangan internasional dan akan menjadi menarik untuk melihat bagaimana negara-negara lain merespons ancaman tarif balasan ini.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Benjamin Netanyahu Tunda Pembebasan 600 Warga Palestina dari Penjara Israel, Meski ada Rekomendasi – Halaman all

    Benjamin Netanyahu Tunda Pembebasan 600 Warga Palestina dari Penjara Israel, Meski ada Rekomendasi – Halaman all

    Benjamin Netanyahu Tunda Pembebasan 600 Warga Palestina

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menekankan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam negosiasi lebih lanjut dengan “Israel” kecuali 600 tahanan Palestina, yang pembebasannya ditunda oleh Netanyahu pada hari Sabtu, dibebaskan.

    Utusan Gedung Putih Steve Witkoff akan mengunjungi Timur Tengah pada hari Rabu untuk berdiskusi dengan pejabat Israel, Qatar, dan Mesir mengenai potensi perpanjangan fase pertama perjanjian tahanan Gaza dan gencatan senjata, Axios melaporkan pada hari Minggu.

    Tahap awal kesepakatan dijadwalkan berakhir pada hari Sabtu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, gencatan senjata tetap berlaku selama negosiasi untuk tahap kedua masih berlangsung.

    AS dan “Israel” berupaya memperpanjang fase ini dengan mengamankan pembebasan tawanan tambahan sebagai imbalan perpanjangan gencatan senjata selama satu hingga dua minggu.

    Pejabat Hamas Mahmoud Mardawi menyatakan di saluran Telegramnya bahwa kelompok itu tidak akan terlibat dalam negosiasi lebih lanjut dengan “Israel” kecuali 600 tahanan Palestina, yang pembebasannya ditunda oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu, dibebaskan.

    Jika tahap pertama berakhir tanpa perpanjangan, perang di Gaza diperkirakan akan berlanjut.

    “Kami berharap memiliki waktu yang tepat untuk menyelesaikannya — untuk memulai fase kedua dan menyelesaikannya serta membebaskan lebih banyak sandera dan memajukan diskusi,” kata Witkoff dalam sebuah wawancara di acara State of the Union di CNN pada hari Minggu.

    Netanyahu mengadakan konsultasi keamanan pada hari Sabtu untuk menentukan langkah selanjutnya dalam negosiasi tawanan dan gencatan senjata. Menurut pejabat Israel, meskipun ada rekomendasi dari kepala keamanan, perdana menteri Israel memilih untuk menunda pembebasan 600 tahanan Palestina , dengan alasan dugaan pelanggaran perjanjian oleh Hamas.

     

     

    Pejabat keamanan dilaporkan menyarankan Netanyahu untuk menggunakan semua jalur diplomatik untuk merundingkan tahap kedua kesepakatan atau memperpanjang tahap pertama.

    Pada hari Sabtu, Witkoff bertemu di Miami dengan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, yang memimpin tim negosiasi “Israel”. Itu adalah pertemuan kedua mereka dalam 48 jam untuk membahas tahap selanjutnya dari perjanjian tersebut.

    Seorang pejabat Israel mengungkapkan bahwa Witkoff berusaha melibatkan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan kepala intelijen Mesir Hassan Mahmoud Rashad dalam negosiasi, tetapi konflik penjadwalan menghalangi partisipasi mereka.

     

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Minta Pegawai Pemerintah AS Cantumkan Prestasi, Keluarkan Ancaman Pemecatan

    Minta Pegawai Pemerintah AS Cantumkan Prestasi, Keluarkan Ancaman Pemecatan

    PIKIRAN RAKYAT – Beberapa lembaga pemerintahan AS dikabarkan meminta karyawannya untuk tidak segera menanggapi permintaan penasihat Presiden Donald Trump, Elon Musk, untuk mencantumkan prestasi mereka dalam seminggu terakhir atau dipecat.

    Pejabat yang ditunjuk pemerintahan Trump di FBI dan Departemen Luar Negeri mengirim email kepada staf mereka dan meminta untuk tidak menanggapi di luar rantai komando.

    “FBI, melalui kantor direktur, bertanggung jawab atas semua proses peninjauan kami,” kata Direktur FBI Kash Patel, seorang yang ditunjuk Trump, dalam email kepada staf.

    Musk memimpin apa yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, yang pada minggu-minggu pertama pemerintahan Trump telah memberhentikan lebih dari 20.000 pekerja dan menawarkan pembelian kepada 75.000 lainnya, di seluruh jajaran pemerintah mulai dari Departemen Pertahanan hingga Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, tempat semua anggota staf telah diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan.

    Hal itu telah menyebabkan pemerintah federal dalam beberapa kasus bergegas mempekerjakan kembali pekerja yang menjalankan fungsi-fungsi penting seperti mengamankan persenjataan nuklir negara dan mencoba memerangi wabah flu burung yang semakin parah, yang telah menyebabkan harga telur melonjak.

    Email dari Musk

    Para pekerja federal dikabarkan menerima email yang menginstruksikan mereka untuk merinci pekerjaan yang dilakukan selama minggu sebelumnya paling lambat pukul 11.59 malam pada hari Senin, tak lama setelah Musk mengunggah di situs media sosial X miliknya bahwa jika tidak menanggapi akan dianggap sebagai pengunduran diri.

    Subjek email tersebut berbunyi, “Apa yang Anda lakukan minggu lalu?” dan berasal dari alamat sumber daya manusia di Kantor Manajemen Personalia, tetapi tidak menyertakan ancaman pemecatan dari Musk.

    Para pekerja di departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Pendidikan dan Perdagangan, serta di Federal Deposit Insurance Corporation, National Institutes of Health dan Internal Revenue Service juga diminta untuk tidak menanggapi sambil menunggu arahan lebih lanjut. Para pekerja di badan intelijen juga akan diminta untuk tidak menanggapi, menurut sebuah sumber.

    “Untuk lebih jelasnya ini tidak biasa, tidak terduga, dan memerlukan validasi lebih lanjut,” tulis seorang eksekutif senior di Pusat Informasi Lingkungan Nasional, sebuah badan yang mengelola data lingkungan dan merupakan bagian dari Departemen Perdagangan.

    Beberapa pejabat menyambut baik langkah tersebut. Ed Martin, calon Trump untuk Jaksa AS di Washington, DC, yang bertugas dalam kapasitas sementara, memuji Musk dan DOGE dalam tanggapan email.

    Namun, kantor-kantor lain di dalam Departemen Kehakiman, termasuk kantor eksekutif yang mendukung semua jaksa AS dan divisi sipil departemen, memberi tahu karyawan untuk tidak membalas sambil menunggu informasi tambahan.

    Sedangkan karyawan di Badan Penegakan Narkoba, bagian dari Departemen Kehakiman, diminta untuk menanggapi.

    Kewenangan Musk Dipertanyakan

    Serikat pekerja federal terbesar, Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, menulis di media sosial pada hari Minggu bahwa mereka tidak percaya Musk memiliki wewenang untuk memecat karyawan yang tidak menanggapi dan akan secara resmi meminta OPM untuk membatalkan pesan tersebut.

    Sementara itu, serikat pekerja menyarankan anggota untuk bertanya langsung kepada atasan mereka apakah akan membalas dan mengikuti arahan.

    Email tersebut membuat beberapa karyawan semakin frustrasi dan khawatir setelah berminggu-minggu ketidakpastian tentang masa depan mereka.

    “Saya benar-benar bertanya-tanya kapan seseorang akan berkata, ‘Cukup,’” kata seorang karyawan IRS.

    Juru bicara Departemen Perdagangan, Kehakiman, Pendidikan, dan Keuangan, serta di FDIC dan NIH, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara FBI menolak berkomentar, dan seorang juru bicara Departemen Luar Negeri merujuk pertanyaan ke Gedung Putih.

    Musk di platform media sosialnya X menyebut email itu pemeriksaan denyut nadi yang sangat mendasar dan menampilkan daftar fiktif yang dibuatnya menggunakan kecerdasan buatan.

    “SANGAT meresahkan bahwa beberapa bagian pemerintah menganggap ini TERLALU BERLEBIHAN!! Apa yang salah dengan mereka??” tulis Musk.

    Senator AS John Curtis, seorang Republikan dari Utah, mengatakan dia mendukung upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi pengeluaran pemerintah tetapi Musk harus mengambil pendekatan yang lebih manusiawi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News