Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Ukraina Setujui Gencatan Senjata, Bantuan Militer Kembali Mengalir, Bagaimana Rusia? – Halaman all

    Ukraina Setujui Gencatan Senjata, Bantuan Militer Kembali Mengalir, Bagaimana Rusia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina akhirnya menerima proposal kesepakatan gencatan senjata selama 30 hari dari Amerika Serikat (AS).

    Proposal tersebut diutarakan saat para delegasi AS dan Ukraina bertemu di Arab Saudi pada Selasa (11/3/2025) malam waktu setempat.

    Dengan disetujuinya proposal gencatan senjata tersebut, AS akan melanjutkan bantuan militernya kepada Ukraina.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan saat ini semua keputusan di tangan Rusia, apakah menerima proposal tersebut atau tidak.

    “Harapan kami adalah Rusia akan menjawab ‘ya’ secepat mungkin, sehingga kami dapat memasuki fase kedua ini, yaitu negosiasi sesungguhnya,” kata Rubio, dikutip dari Reuters.

    Rubio mengatakan Washington menginginkan kesepakatan penuh dengan Rusia dan Ukraina “sesegera mungkin”.

    “Setiap hari yang berlalu, perang ini terus berlanjut, orang-orang tewas, orang-orang dibom, orang-orang terluka di kedua sisi konflik ini,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan selama gencatan senjata berlangsung, pihaknya menginginkan tiga poin utama.

    Pertama, kata Zelensky, selama gencatan senjata tidak ada rudal, bom atau pesawat nirawak jarak jauh yang memasuki wilayah Ukraina.

    Kemudian yang kedua, Zelensky juga mengatakan tidak akan ada serangan dari laut selama gencatan senjata terjadi.

    “Diam di udara – artinya tidak ada rudal, bom, atau pesawat nirawak jarak jauh – dan diam di laut,” kata Zelensky melalui saluran Telegramnya.

    Zelensky juga mengatakan dirinya juga ingin adanya pembebasan tahanan selama masa gencatan senjata berlangsung.

    “Langkah-langkah nyata untuk membangun kepercayaan dalam seluruh situasi ini, di mana diplomasi sedang berlangsung, yang berarti, terutama, pembebasan tahanan,” tegas Zelensky.

    Zelensky pun berharap agar AS dapat segera membujuk Rusia supaya dapat menerima proposal gencatan senjata tersebut.

    Ia pun menegaskan Ukraina selalu siap untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut.

    “Amerika Serikat perlu meyakinkan Rusia untuk melakukannya.”

    “Ukraina siap untuk perdamaian. Rusia juga harus menunjukkan apakah mereka siap untuk mengakhiri perang – atau melanjutkannya,” ungkap Zelensky.

    “Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu Ukraina,” pungkasnya.

    Bisakah AS Membujuk Rusia?

    Penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, Mike Waltz, akan bertemu dengan mitranya dari Rusia dalam beberapa hari mendatang.

    Sementara itu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, juga berencana akan mengunjungi Moskow dalam minggu ini untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Pada hari Selasa, Trump mengatakan ia berharap gencatan senjata segera terjadi dan berpikir ia akan berbicara dengan Putin minggu ini.

    “Saya harap itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan,” katanya, dikutip dari CNN.

    Kesepakatan AS-Ukraina merupakan perubahan haluan tajam dari pertemuan sengit di Gedung Putih pada tanggal 28 Februari 2025 lalu antara Trump dan Zelensky.

    Dalam pernyataan bersama hari Selasa, kedua negara mengatakan mereka sepakat untuk segera menuntaskan perjanjian komprehensif untuk mengembangkan sumber daya mineral penting Ukraina, yang telah direncanakan namun terhenti akibat pertemuan itu.

    Setelah pertemuan itu, AS menghentikan pembagian informasi intelijen dan pengiriman senjata ke Ukraina, yang menggarisbawahi kesediaan Trump untuk menekan sekutu AS saat ia beralih ke pendekatan yang lebih damai terhadap Moskow.

    Trump mengatakan pada hari Selasa, ia akan mengundang Zelensky kembali ke Gedung Putih.

    Pejabat Ukraina mengatakan pada Selasa malam, bantuan militer AS dan pembagian intelijen telah dilanjutkan.

    (*)

  • Koreksi Bitcoin di level 80.000 dolar AS bisa jadi peluang investor 

    Koreksi Bitcoin di level 80.000 dolar AS bisa jadi peluang investor 

    Jakarta (ANTARA) – Analis Reku Fahmi Almuttaqin menilai, koreksi Bitcoin di kisaran 80.000 dolar AS justru bisa menjadi peluang bagi investor institusi yang memandang Bitcoin sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

    “Meskipun demikian, altcoin, terutama yang terkait proyek AI atau teknologi, mungkin akan lebih rentan terkoreksi lebih dalam akibat valuasi yang terlalu optimis dan korelasinya dengan sentimen saham-saham AS di sektor teknologi seperti Nvidia. Ke depan, laporan inflasi dan perkembangan kebijakan fiskal AS akan menjadi katalis utama,” kata Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penurunan harga Bitcoin saat ini mencerminkan adanya penyesuaian portofolio besar-besaran di kalangan investor dan manajer aset.

    Sebagaimana diketahui, pasar saham Amerika Serikat (AS) kehilangan nilai sebesar 4 triliun dolar AS dalam sehari pada perdagangan Senin (10/3). Tiga indeks saham utama Wall Street yaitu S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones Industrial Average masing-masing mengalami penurunan lebih dari 2 persen dalam satu hari tersebut.

    Sektor teknologi menjadi salah satu yang paling terpukul dengan indeks S&P 500 sektor teknologi turun 4,3 persen. Apple dan Nvidia masing-masing turun sekitar 5 persen sedangkan Tesla melemah lebih dari 15 persen.

    Lebih dari itu, Delta Air Lines memotong proyeksi laba akibat ketidakpastian ekonomi, dan investor beralih ke aset safe-haven seperti obligasi pemerintah AS.

    Sementara di pasar kripto, Bitcoin turun sekitar 5 persen sedangkan Ethereum turun 10 persen lebih, meningkatkan tekanan likuidasi di tengah tingginya volatilitas pasar. Laporan inflasi Consumer Price Index (CPI) AS yang akan dirilis pada 12 Maret dan ancaman shutdown pemerintah semakin menambah ketegangan pasar.

    Fahmi mengaitkan situasi ini dengan potensi stagflasi yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi tinggi, serta ancaman resesi di Amerika Serikat (AS) akibat kebijakan impor yang lebih ketat dan pengetatan anggaran pemerintah.

    Proyeksi sementara menunjukkan kenaikan sebesar 0,23 persen, lebih rendah dari kenaikan Januari sebesar 0,5 persen. Namun, inflasi tahunan AS diperkirakan masih berada di angka 3 persen, yang masih cukup jauh dari target The Fed sebesar 2 persen.

    “Dengan hasil pertemuan KTT Kripto Gedung Putih yang belum banyak memberikan katalis positif bagi pasar kripto, serta kebijakan suku bunga The Fed yang masih tertahan, tekanan di pasar kripto berpotensi berlanjut. Namun, potensi pergeseran sentimen tetap terbuka, terutama jika Bitcoin semakin dipandang sebagai inflation hedge,” lanjut Fahmi.

    Lebih lanjut, ia memandang langkah pemerintahan Trump untuk mensahkan Strategic Bitcoin Reserve AS juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan legitimasi Bitcoin di mata investor tradisional maupun negara lain yang tengah mengeksplorasi langkah serupa.

    Fahmi menyarankan bahwa bagi investor yang lebih mengutamakan fundamental aset, investasi pada kripto dengan kapitalisasi pasar besar masih menjadi pilihan menarik.

    Fitur seperti Packs di platform Reku, yang memungkinkan diversifikasi aset dengan berbagai crypto blue chip serta saham AS unggulan, bisa menjadi strategi efektif.

    Sementara itu, bagi investor yang ingin memanfaatkan volatilitas pasar, fitur Futures dengan opsi Long atau Short dan leverage hingga 25 kali bisa menjadi alat untuk mengoptimalkan kondisi saat ini.

    Dengan berbagai ketidakpastian yang masih membayangi pasar keuangan global, investor institusi yang mengadopsi strategi akumulasi pada Bitcoin mungkin akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang jika aset ini terus dianggap sebagai perlindungan terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saham Tesla Langsung Naik setelah Donald Trump Beli Model S

    Saham Tesla Langsung Naik setelah Donald Trump Beli Model S

    Jakarta, Beritasatu.com – Saham Tesla langsung naik setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membeli Tesla Model S berwarna merah mengilap dan diparkir di halaman Gedung Putih pada Selasa (11/3/2025). Donald Trump juga telah membeli Tesla Cybertruck untuk cucunya.

    Dilansir dari AP, langkah ini dilakukan Trump sebagai bentuk dukungan terhadap CEO Tesla Elon Musk yang belakangan mendapat tekanan karena perannya dalam mendukung kebijakan Trump.

    Saat duduk di kursi pengemudi, Trump tampak terkesan dengan Tesla Model S.

    “Wow, ini sangat indah,” katanya.

    Elon Musk yang berada di kursi penumpang bercanda bahwa aksi mereka bisa membuat Dinas Rahasia AS panik. Keduanya pun mendiskusikan cara menyalakan kendaraan yang mampu melesat hingga 95 kilometer per jam dalam hitungan detik.

    Trump kepada wartawan menyampaikan, ia akan membayar mobil tersebut seharga sekitar US$ 80.000 dengan cek dan membiarkannya berada di Gedung Putih untuk digunakan oleh stafnya. Ia juga berharap pembelian ini dapat membantu Tesla yang tengah menghadapi penurunan penjualan dan harga saham.

    Keputusan Trump membeli Tesla Model S langsung berdampak pada harga saham perusahaan tersebut. Saham Tesla naik hampir 4% pada Selasa setelah sebelumnya turun hampir 48% sejak Trump menjabat sebagai presiden.

    Melalui akun media sosialnya, Trump mengumumkan pembelian ini sebagai bukti kepercayaan dan dukungan untuk Elon Musk yang kini menjabat sebagai penasihat utama Trump.

    “Elon Musk mempertaruhkan segalanya demi membantu negara kita, dan dia melakukan pekerjaan yang fantastis. Namun, kaum kiri radikal mencoba secara ilegal memboikot Tesla, salah satu produsen mobil terbesar di dunia, untuk menyerang Elon Musk dan semua yang ia perjuangkan,” tulis Elon Musk.

    Selain menghadapi tekanan politik, Musk juga mengalami berbagai tantangan dalam bisnisnya. Platform media sosial X baru saja terkena serangan siber besar pada Senin (10/3/2025). Dua uji coba peluncuran roket Starship berakhir dengan ledakan.

    Di sisi lain, Tesla juga menjadi target serangan. Polisi sedang menyelidiki kasus penembakan di salah satu dealer Tesla di Oregon, serta kebakaran misterius yang menghancurkan empat unit Cybertruck di Seattle.

    Sementara itu, tokoh kontroversial Alex Jones juga mengumumkan telah membeli Cybertruck edisi khusus, yang akan diberikan kepada salah satu pelanggannya bulan depan sebagai bentuk dukungan terhadap Musk. Berbagai bentuk dukungan ini membuat harga saham Tesla naik.

  • Wall Street Anjlok Akibat Ketidakpastian Tarif Donald Trump

    Wall Street Anjlok Akibat Ketidakpastian Tarif Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks utama Wall Street anjlok lebih dalam pada Selasa (11/3/2025) menyusul kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor yang membuat perang dagang semakin memanas.

    Indeks S&P 500 turun 0,8% setelah mengalami fluktuasi tajam. Bahkan pada level terendahnya sempat berada 10% di bawah rekor penutupan terendah. Indeks utama lainnya juga mengalami pergerakan liar sepanjang hari. Dow Jones Industrial Average kehilangan 478 poin atau 1,1%, sementara Nasdaq Composite merosot 0,2%.

    Dilansir dari AP, ketidakpastian di pasar semakin meningkat akibat kebijakan Donald Trump yang berulang kali mengubah arah perdagangan global. Pada Selasa pagi, pasar saham mulai anjlok setelah Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menggandakan tarif baja dan aluminium dari Kanada.

    Meskipun Donald Trump mengakui bahwa kebijakan tarifnya dapat menyebabkan gangguan ekonomi, pemerintahan Gedung Putih tidak memberikan kepastian mengenai batas toleransi mereka terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt hanya menyatakan presiden akan melindungi Wall Street dan masyarakat umum.

    Dalam pernyataan di media sosial, Donald Trump bahkan menyarankan agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 AS, yang menurutnya akan menghilangkan semua tarif perdagangan antara kedua negara.

    Gejolak pasar ini diperparah oleh laporan terbaru dari berbagai perusahaan yang mengindikasikan ketidakpastian ekonomi. Saham Delta Air Lines jatuh 7,3% setelah melaporkan penurunan kepercayaan pelanggan, yang berdampak pada pemesanan tiket penerbangan jarak dekat.

    Di sektor teknologi, saham Oracle turun 3,1% setelah melaporkan laba dan pendapatan kuartalan yang di bawah ekspektasi analis. Berbagai faktor tersebut membuat Wall Street semakin anjlok.

    Secara keseluruhan, S&P 500 turun 42,49 poin menjadi 5.572,07. Dow Jones turun 478,23 poin menjadi 41.433,48, dan Nasdaq Composite turun 32,23 poin menjadi 17.436,10.

    Di pasar obligasi, imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik menjadi 4,28% dari 4,22% pada hari sebelumnya, setelah sebelumnya turun tajam akibat kekhawatiran terhadap prospek ekonomi AS.

    Pada saat Wall Street anjlok, indeks utama di Eropa dan Asia sebagian besar juga mengalami penurunan. 

  • Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’ – Halaman all

    Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’ – Halaman all

    Israel Panik Campur Geram Saat Utusan AS Sebut Hamas ‘Orang Baik’ dan ‘AS Bukan Agen Israel’

    TRIBUNNEWS.COM – Para pejabat terkait Israel dilaporkan sangat panik menyusul komentar yang dilontarkan Adam Boehler, utusan Amerika Serikat (AS) untuk urusan sandera.

    Laporan The National, Selasa (11/3/2025), menyatakan kepanikan ini terjadi saar Boehler menggambarkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas sebagai “orang baik” dan bahwa negaranya “bukan agen Israel”.

    “Kini Para pejabat AS mulai meredakan suasana setelah komentar Adam Boehler, yang membuat Israel panik,” kata laporan itu.

    Sebelumnya, para pejabat Israel dilaporkan sudah sangat marah saat mengetahui kalau AS menggelar pembicaraan langsung dengan Hamas terkait pembebasan sandera warga negara mereka.

    Israel merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan yang juga membahas soal kelanjutan kesepakatan gencatan senjata Tiga Tahap yang sudah dicapai pada bulan Januari.

    Israel yang sudah cemas, makin gerah saat Boehler memicu kekhawatiran lebih lanjut dengan serangkaian wawancara media di saluran AS dan Israel, di mana ia mengatakan AS memiliki “kepentingan khusus yang dipertaruhkan”.

    “Komentarnya menimbulkan kekhawatiran di Israel kalau AS, sekutu terpenting Israel, yang telah memainkan peran utama dalam negosiasi penyanderaan dan mendukung negara tersebut selama perang Gaza , dapat menjadi mitra yang kurang dapat diprediksi di bawah Presiden Donald Trump,” kata laporan The National.

    NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Senin (10/2/2025) dari publikasi resmi Netanyahu pada Rabu (5/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) berbicara dengan sekutunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan), di Gedung Putih. (Instagram/b.netanyahu)

    Israel Tuding AS Tidak Konsisten

    Chuck Freilich, peneliti senior di lembaga pemikir The Institute for National Security Studies (INSS) dan mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel, mengatakan kepada The National bahwa siapa pun yang menyetujui komentar Boehler telah “melanggar kebijakan Amerika selama puluhan tahun untuk tidak berbicara dengan Hamas sejak lembaga itu didirikan.

    Hal itu juga melanggar  sikap umum AS yang selama ini teguh untuk tidak bernegosiasi dengan organisasi yang sudah dilabeli sebagai “organisasi teroris”.

    Menyadari banyak salah tafsir oleh pihak Israel, Boehler kemudian berkata dalam sebuah posting di X:

    “Saya ingin MENJELASKAN dengan SANGAT JELAS karena beberapa orang telah salah menafsirkan. Hamas adalah organisasi teroris yang telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Mereka secara DEFINISI adalah orang-orang JAHAT.”

    Sehari setelah wawancara Boehler, Menteri Luar Negeri, AS Marco Rubio mengatakan negosiasi langsung negaranya dengan Hamas merupakan “situasi satu kali” yang belum “membuahkan hasil”.

    “Utusan khusus kami untuk para sandera, yang tugasnya adalah membebaskan orang-orang, memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki kendali atas orang-orang ini dan diberi izin serta didorong untuk melakukannya,” kata Rubio.

    Adapun Freilich mengatakan, pertemuan AS-Hamas itu sudah berlangsung beberapa kali.

    “Jadi ini bukan hanya sekali, tetapi katakanlah itu adalah upaya satu kali untuk melakukan pembicaraan dengan mereka, itu mungkin telah merusak upaya Witkoff,” tambahnya, merujuk pada utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, yang sangat dihormati di kalangan warga Israel yang menginginkan pembebasan sandera diprioritaskan. 

    “Sepertinya mungkin pemerintahan AS di bawah Trump) tidak terkoordinasi dan berbicara dengan satu suara.”

    Komentar Rubio memang muncul saat Witkoff, tokoh kunci dalam upaya pembebasan sandera di Gaza, yang beberapa di antaranya memegang kewarganegaraan AS, mengatakan “semua hal bisa didiskusikan” dalam perundingan saat ini asalkan Hamas melakukan demiliterisasi dan meninggalkan Gaza.

    “Jika mereka pergi, maka semua hal bisa didiskusikan untuk mencapai perdamaian dan itulah yang harus mereka lakukan,” katanya.

    ISRAEL KERAHKAN TANK – Foto yang diambil Tribunnews.com melalui Telegram Quds News Agency pada Selasa (25/2/2025) memperlihatkan tentara Israel melanjutkan agresinya terhadap Jenin dengan mengerahkan tank. Warga Palestina takut Tepi Barat akan menjadi Gaza kedua setelah Israel mengerahkan tank untuk pertama kalinya di sana. (Telegram Quds News Agency)

    Israel Ogah-ogahan Negosiasi Tahap II Gencatan Senjata

    Sementara itu, banyak media Israel mengkritik utusan yang disandera tersebut, dengan menerbitkan artikel opini yang menggambarkan pejabat tersebut sebagai “naif”.

    Tim negosiator tingkat menengah Israel tiba di Qatar pada hari Senin untuk melakukan negosiasi tidak langsung terbaru dengan Hamas mengenai nasib gencatan senjata di Gaza.

    Sumber-sumber mengatakan, dilansir The National kalau delegasi Israel di Doha kurang berminat dalam negosiasi tahap kedua dari kesepakatan tersebut.

    Hal itu karena pembahasan akan berfokus pada gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan penuh Pasukan Israel dari wilayah tersebut.

    Meskipun jajak pendapat di Israel secara konsisten menunjukkan kalau  mayoritas publik mendukung kelanjutan kesepakatan pembebasan sandera, pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggaungkan pernyataan sejumlah menteri yang menentang keras kesepakatan apa pun dengan Hamas.

    Netanyahu sendiri dituduh oleh banyak pihak di Israel mengulur-ulur kesepakatan untuk menghentikan koalisinya dari keruntuhan.

    Penundaan dalam transisi dari fase pertama kesepakatan yang telah berakhir ke fase kedua telah memunculkan kekhawatiran bahwa pimpinan Israel siap untuk melanjutkan pertempuran, sebuah langkah yang akan menjerumuskan Gaza ke dalam bencana kemanusiaan lebih lanjut.

    Menurut para kritikus, niat Israel melanjutkan perang akan menempatkan para sandera Israel  yang masih hidup di Gaza dalam bahaya yang mematikan.

    Kepala staf militer baru Israel, Eyal Zamir, pada hari Senin mengatakan negaranya “harus siap menghadapi kenyataan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun perang”.

  • AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    AS Resmi Batalkan 83% Program Bantuan USAID

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, proses pemotongan program di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang dilakukan oleh pemerintahan Trump kini telah selesai. Dalam sebuah posting di X, Rubio mengatakan “setelah peninjauan selama enam minggu, kami secara resmi membatalkan 83% program di USAID.”

    “5.200 kontrak yang kini dibatalkan, menghabiskan puluhan miliar dolar dengan cara yang tidak melayani kepentingan utama Amerika Serikat, bahkan dalam beberapa kasus justru merugikan”, kata Rubio.

    Dia menambahkan, “sekitar 1000” kontrak yang tersisa akan langsung dikelola oleh Departemen Luar Negeri. Anggota parlemen dari oposisi mengatakan, hal tersebut ilegal karena perubahan semacam itu memerlukan persetujuan dari Kongres AS.

    Gedung Putih belum memberikan informasi yang jelas mengenai kontrak mana yang telah dipotong dan mana yang akan dipertahankan.

    Apa yang melatarbelakangi pemotongan tersebut?

    Ketika Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden AS pada tanggal 20 Januari, salah satu tindakan pertamanya adalah memerintahkan penangguhan segera semua bantuan asing selama 90 hari. Pemerintah AS mengamini keputusan tersebut dengan mengklaim bahwa USAID merupakan pemborosan sumber daya pemerintah.

    Audit tersebut diawasi oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dijalankan oleh miliarder sayap kanan dan penasihat Trump, Elon Musk.

    Ribuan staf diberhentikan dari tugas mereka dan kontrak diputus, yang menyebabkan kekacauan di dalam pemerintahan dan di seluruh dunia. Kelompok-kelompok bantuan menyebutkan, daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan kini terancam serius, seperti pencegahan kelaparan di Kongo atau proyek air bersih di Burkina Faso.

    Proyek DOGE yang dipimpin oleh Musk dianggap sebagai kunci untuk memajukan ideologi ini, dan proyek tersebut terbuka mengenai tujuannya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, sambil mengonsolidasikan agensi-agensi di bawah Cabang Eksekutif AS.

    Dalam pengumumannya, Rubio memuji DOGE karena melakukan pembersihan. Musk kemudian membalas, menyebut pemotongan itu “sulit, tetapi perlu,” dan menambahkan “bagian-bagian penting USAID seharusnya selalu berada di bawah Departemen Luar Negeri AS.”

    Apa itu USAID?

    USAID didirikan pada tahun 1961 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah kritis di seluruh dunia.

    Meskipun lembaga ini beroperasi secara langsung di 60 negara, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh kontraktor yang menerima dana dari USAID. Pekerjaan tersebut sering kali mencakup pencegahan penyakit dan kelaparan, penyediaan vaksinasi, dan bantuan bencana.

    Dengan anggaran yang dilaporkan lebih dari $40 miliar pada tahun 2023, lembaga ini merupakan salah satu donor bantuan global terbesar.

    Diperintahkan membayar $2 miliar bantuan luar negeri yang tertunggak

    Pemerintahan Trump menghentikan bantuan luar negeri pada 20 Januari, di hari pertama ia menjabat. Hakim distrik Washington DC, Amir Ali mengatakan pembayaran harus dilakukan untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. Namun, ia menolak permintaan dari kelompok nirlaba dan bisnis, untuk memerintahkan pemerintahan Trump mengembalikan ribuan kontrak dan hibah bantuan luar negeri yang telah dibatalkan.

    Pada saat yang bersamaan, Ali memutuskan, presiden Trump harus mengeluarkan anggaran bantuan USAID yang telah disetujui oleh Kongres AS.

    Keputusan Mahkamah Agung AS membuka jalan bagi putusan ini. Mahkamah Agung AS minggu lalu menolak permintaan darurat Trump, untuk membekukan pembayaran hampir $2 miliar bantuan luar negeri untuk pekerjaan yang dilakukan hingga 13 Februari.

    Ali sebelumnya memerintahkan pemerintahan Trump untuk memulai kembali bantuan luar negeri sesuai putusan pada 13 Februari, dengan tenggat waktu 26 Februari. Pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung untuk memblokir tenggat waktu tersebut, namun para hakim menolak permintaan itu.

    ap/as (AP, Reuters, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Harta Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 476 Triliun Semalam, Ada Apa?

    Harta Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 476 Triliun Semalam, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harta kekayaan Elon Musk merosot US$29 miliar atau Rp476 triliun dalam semalam pada Senin (10/3) waktu setempat. Kendati demikian, Musk masih konsisten bertengger sebagai orang terkaya di dunia.

    Pantauan CNBC Indonesia di laman Forbes, harta Elon Musk saat ini tercatat US$319,6 miliar atau Rp5.253 triliun di atas kertas per Selasa (11/3/2025). Nominal tersebut merosot 6,66% dari sebelumnya.

    Anjloknya harta kekayaan Musk didorong penurunan saham Tesla. Pada Senin (10/3), saham Tesla terpantau merosot 15% dan menandai penurunan terbesar sejak September 2020, dikutip dari YahooFinance.

    Saham Tesla sudah merosot 55% dibandingkan angka tertingginya pada Desember 2024 silam. Sepanjang tahun ini, harta kekayaan Musk sudah turun drastis US$132 miliar (Rp2.169 triliun) atau lebih dari 30% menurut laporan Bloomberg.

    Beberapa investor Tesla khawatir Musk terlalu banyak menghabiskan waktu di Washington, DC, sehingga tidak fokus mengurus bisnis mobil listriknya.

    Musk ditunjuk Trump untuk mengepalai Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk memangkas anggaran-anggaran yang dinilai ‘kurang penting’. Imbasnya, banyak PNS yang kena PHK, program-program federal dihapuskan, serta rencana konsolidasi lembaga pemerintah.

    Di saat bersamaan, Musk tetap mendorong kontrak-kontrak pemerintah untuk perusahaan-perusahaan miliknya. Antara lain SpaceX dan Tesla.

    Meski Trump sudah menunjuk Musk untuk memimpin DOGE, tetapi Gedung Putih dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) menolaknya. Mereka menunjuk pejabat lain sebagai pemimpin kantor DOGE.

    Musk dalam wawancara bersama Fox Business mengakui bahwa tak mudah mengurus perusahaannya seperti Tesla dan SpaceX sembari bekerja untuk pemerintah.

    Di saat bersamaan, beberapa fasilitas Tesla telah menjadi target penyerangan seperti penembakan dan aksi vandalisme lain. Polisi mengatakan aksi tersebut kemungkinan berhubungan dengan ideologi politik Musk dan kerjanya di pemerintah.

    Ketika ditanya hal tersebut dalam wawancara Fox Business, Musk mengatakan ia ingin mengeliminasi penipuan dan biaya boros di pemerintah. “Saya melakukan hal yang benar,” ujarnya.

    (fab/fab)

  • Perang Dagang Makin Kacau, China Tarik Tarif Impor 100% ke Produk Pertanian Kanada – Page 3

    Perang Dagang Makin Kacau, China Tarik Tarif Impor 100% ke Produk Pertanian Kanada – Page 3

    Sebelumnya, China mengumumkan akan mengenakan tarif impor tambahan hingga 15% pada beberapa barang dari Amerika Serikat mulai 10 Maret 2025.

    Mengutip CNBC International, China juga mengungkapkan akan membatasi ekspor ke 15 perusahaan AS. Langkah ini menandai tindakan balasan atas penambahan tarif impor ke 20% oleh AS yang diumumkan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Keterangan dalam situs web kementerian keuangan China mengungkapkan, bahwa tarif impor tambahan mencakup barang-barang pertanian AS, termasuk jagung dan kedelai, yang akan dikenakan bea baru masing-masing sebesar 15% dan 10%.

    Perusahaan yang terkena dampak penekanan ekspor tersebut termasuk Leidos dan General Dynamics Land Systems, menurut data kementerian perdagangan China.

    Seperti diketahui, Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa bea masuk baru sebesar 10% untuk barang-barang China akan mulai berlaku pada hari Selasa (4/3), sehingga jumlah total tarif impor AS yang dikenakan menjadi 20%.

    Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan sebelumnya pada hari itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa “(Beijing) dengan tegas menolak” tarif tambahan AS untuk barang-barang China dan akan mengambil tindakan balasan.

    “(Bea masuk tersebut) akan merugikan hubungan dagang AS-China dan China mendesak AS untuk menariknya,” kata kementerian itu.

  • Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Ubah Citra, Arab Saudi Muncul sebagai Mediator Krisis Global

    Jakarta

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, semakin sibuk menerima kunjungan para pemimpin negara yang datang untuk membahas konflik global yang mendesak.

    Pada Senin (10/03) ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Putra Mahkota Saudi untuk membahas perang Rusia di Ukraina. Pertemuan ini dilakukan menjelang pertemuan pada Selasa (11/03) antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk merundingkan kemungkinan akhir perang agresi Rusia, serta kesepakatan keamanan yang mencakup akses AS ke cadangan mineral dan logam berharga di Ukraina.

    Ini akan menjadi pertama kalinya delegasi Ukraina dan AS berbicara secara langsung setelah perselisihan publik antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Zelenskyy di Gedung Putih pada akhir Februari lalu.

    Fakta bahwa kedua negara memilih Arab Saudi sebagai lokasi pertemuan—bukan di Eropa, misalnya—menyoroti posisi strategis kerajaan kaya minyak ini di Timur Tengah.

    “Arab Saudi memang telah membangun dirinya sebagai platform dialog dalam dua hingga tiga tahun terakhir,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di think tank Jerman CARPO, kepada DW.

    “Dalam strategi kebijakan luar negeri Arab Saudi, saat ini sangat penting untuk berbicara dengan semua pihak,” tambahnya.

    Memposisikan diri sebagai mediator netral

    Arab Saudi tampaknya berusaha mempertahankan posisi netral agar dapat menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang dimediasi.

    “Negara ini menahan diri untuk tidak bergabung dalam kritik dan sanksi Barat terhadap Rusia, tetapi juga menjalin kontak reguler dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy serta memberikan paket bantuan kemanusiaan dan medis senilai jutaan dolar untuk Ukraina,” jelas Kawas. Pada 2024, Riyadh membantu memfasilitasi pertukaran tahanan bersejarah antara Rusia dan AS. Dan pada pertengahan Februari, negara ini menjadi tuan rumah pembicaraan antara AS dan Rusia, di mana pejabat tinggi Washington dan Moskow bertemu untuk membahas normalisasi hubungan serta mengakhiri perang di Ukraina.

    Tampaknya juga ada kemungkinan bahwa Riyadh akan menjadi tempat pertemuan langsung antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pertama sejak Trump kembali menjabat awal tahun ini.

    Selain memfasilitasi pembicaraan tentang akhir perang Rusia di Ukraina, Riyadh juga menjadi lokasi pertemuan Liga Arab untuk membahas konflik di Sudan serta masa depan Palestina di Gaza.

    “Kita melihat peran mediasi ini antara AS dan Rusia, antara AS dan Ukraina, serta menjadi pemain penting di Timur Tengah, terutama terkait dengan Palestina, Suriah, dan Lebanon,” kata Neil Quilliam, spesialis urusan luar negeri di think tank Chatham House yang berbasis di London, kepada DW.

    Kawas menggemakan pandangan ini: “Terkait dengan Timur Tengah, semua negosiasi di kawasan ini melewati Riyadh.”

    Kepentingan Saudi di mata internasional

    Peralihan fokus untuk membangun citra sebagai pusat komunikasi yang netral dan terpercaya ini dinilai sebagai tanda perubahan dari isolasi internasional Arab Saudi yang mencapai titik terendah setelah pembunuhan jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi, pada 2018. Ini juga bisa membantu mengalihkan perhatian dari catatan buruk rezim di Arab Saudi dalam isu hak asasi manusia.

    Alih-alih membela kebijakan domestik, posisi internasional baru negara ini memungkinkan Putra Mahkota Saudi untuk memanfaatkan pengaruhnya dalam berbagai konflik, menurut para pengamat.

    “Arab Saudi tentu akan menggunakan kesempatan untuk menengahi konflik Ukraina guna menampilkan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan, karena negara ini menginginkan konsesi dari Trump, terutama terkait Gaza dan negara Palestina di masa depan bersama Israel,” kata Sebastian Sons kepada DW.

    Trump, yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel, ingin melihat Israel dan Arab Saudi menormalisasi hubungan.

    Namun, serangan yang dipimpin Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang yang terjadi di Gaza telah memperlambat proses ini.

    Awal tahun ini, Arab Saudi menolak rencana Trump untuk Gaza, di mana ia mengusulkan untuk mengubah Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah kepemilikan AS serta memindahkan sekitar 2,3 juta warga Palestina ke negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Yordania. Para pakar hak asasi manusia mengkritik rencana ini sebagai bentuk pembersihan etnis.

    Sejak itu, Arab Saudi menegaskan kembali pendiriannya bahwa mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum solusi dua negara, yang akan menjamin negara Palestina berdampingan dengan Israel, terlaksana.

    Mendorong investasi bagi Arab Saudi

    Ketika Trump kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya awal tahun ini, Putra Mahkota Saudi menjadi pemimpin asing pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Tak lama setelah itu, Trump memuji Putra Mahkota Salman sebagai “orang yang luar biasa” dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos.

    Pada 2017, kunjungan luar negeri pertama Trump sebagai presiden adalah ke Arab Saudi. Langkah ini dianggap kontroversial, terutama karena bertepatan dengan pengakuan Trump bahwa ia memilih Arab Saudi sebagai tujuan pertama karena janji investasi senilai lebih dari $350 miliar (Rp5,74 kuadriliun) dalam ekonomi AS.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan bahwa kunjungan kenegaraan pertamanya kali ini juga akan membawanya ke Arab Saudi. Kali ini, ia menambahkan, Riyadh berencana untuk berinvestasi setidaknya $600 miliar (Rp9,8 kuadriliun), termasuk pembelian peralatan militer AS dalam jumlah besar.

    Hal ini sejalan dengan model ekonomi Arab Saudi yang sedang bergeser, berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dan meningkatkan investasi asing serta modal eksternal, seperti dijelaskan oleh spesialis Timur Tengah, Sons. “Prioritas Riyadh adalah mengamankan model bisnisnya sendiri, dan untuk itu mereka membutuhkan AS,” jelasnya.

    Namun, ini juga berarti bahwa kerajaan tidak mungkin mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik yang para pihaknya mereka fasilitasi. “Itu bukan tujuan Arab Saudi,” katanya,seraya menambahkan, “mereka lebih ingin membuka jalan untuk berbisnis dengan AS.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video: Zelensky Tiba di Arab Saudi Jelang Perundingan dengan AS

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panas! Ukraina Luncurkan Puluhan Drone ke Moskow

    Panas! Ukraina Luncurkan Puluhan Drone ke Moskow

    Moskow

    Ukraina menargetkan Moskow, ibu kota Rusia, dengan drone-drone dalam serangan “besar-besaran” semalam. Otoritas Rusia mengklaim puluhan drone Ukraina berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan mereka.

    “Pertahanan udara dari Kementerian Pertahanan terus menangkis serangan besar-besaran drone musuh terhadap Moskow,” kata Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, dalam pernyataan via Telegram, seperti dilansir AFP, Selasa (11/3/2025).

    “Sampai saat ini, pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan telah menembak jatuh 69 drone musuh yang mengudara menuju ke Moskow,” sebutnya.

    Menurut Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, sedikitnya satu orang tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka di pinggiran selatan Moskow.

    Dia menambahkan bahwa puing-puing drone yang ditembak jatuh memicu kerusakan terhadap sedikitnya tujuh unit tempat tinggal di bangunan permukiman yang ada di pinggiran tenggara ibu kota Rusia tersebut.

    Serangan terhadap Moskow, yang berjarak ratusan kilometer dari perbatasan Ukraina, terjadi menjelang pertemuan antara para pejabat tinggi Kyiv dan Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi pada Selasa (11/3) waktu setempat.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Ukraina diperkirakan akan mengajukan rencana gencatan senjata parsial dengan Rusia, dengan harapan dapat memulihkan dukungan dari donatur utama Kyiv, AS yang di bawah Presiden Donald Trump telah menuntut konsesi untuk mengakhiri perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir.

    Pembicaraan di Saudi akan menjadi pembicaraan dengan level paling senior sejak adu mulut terjadi di Gedung Putih bulan lalu, ketika Trump mengomeli Presiden Volodymyr Zelensky karena dianggap tidak tahu berterima kasih.

    Sejak cekcok itu, Washington telah menangguhkan bantuan militer ke Ukraina dan menghentikan aktivitas berbagi informasi intelijen serta akses ke citra satelit dengan Kyiv dalam upaya memaksa negara itu ke meja perundingan.

    Lihat juga Video: Rudal-Drone Rusia Hantam Dobropillia, 11 Orang Tewas-30 Terluka

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu