Tempat Fasum: Gedung Putih

Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir – Halaman all

Iran, China, Rusia Keluarkan Pernyataan Bersama: Serukan AS Cabut Sanksi ke Teheran Soal Nuklir

TRIBUNNEWS.COM – Diplomat Iran, Cina dan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama hasil pertemuan ketiganya di Beijing pada Jumat (14/3/2025).

MNA melansir, mereka menyerukan pencabutan “sanksi melanggar hukum” yang dijatuhkan terhadap Iran, menekankan hak Teheran untuk penggunaan energi nuklir secara damai.

Pertemuan diplomat Iran, China dan Rusia itu berisi pertukaran pandangan tentang program nuklir Iran dan isu-isu internasional lainnya yang menjadi perhatian bersama.

Dalam pernyataan bersama, mereka menekankan perlunya mencabut semua sanksi sepihak yang melanggar hukum.

Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.

China, Rusia, dan Iran mengatakan bahwa pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab situasi saat ini dan meninggalkan sanksi, tekanan atau ancaman kekuatan.

Mereka menekankan kalau dialog berdasarkan “saling menghormati” adalah satu-satunya solusi praktis untuk masalah ini, mendesak “pihak yang relevan untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang akan meningkatkan situasi” dan merusak upaya diplomatik.

DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Kamis (13/3/2025) dari YouTube The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berbicara selama konferensi pers setelah pertemuan dengan Taoiseach (Perdana Menteri) Irlandia Micheal Martin di Ruang Oval di Gedung Putih di Washington, DC, AS pada Rabu (12/3/2025). Dalam acara tersebut, Trump sebut tidak ada yang ingin mengusir penduduk Gaza, sebuah pernyataan yang berlawanan dari usulannya pada Februari lalu yang ingin memindahkan penduduk Gaza ke luar negeri. (YouTube The White House)

Rayuan dan Ancaman Presiden AS Donald Trump

Pertemuan di Beijing antara ketiga diplomat tersebut menyusul serangkaian pendekatan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sejak kembalinya kekuasaannya ke Gedung Putih pada bulan Januari.

Trump menggunakan dua pendekatan, rayuan yang dibarengi ancaman untuk melanjutkan perundingan nuklir dengan Teheran.

Pada awal minggu ini, Trump mengaku telah mengirim surat kepata Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Dalam surat tersebut, Trump mengatakan menawarkan pembicaraan menuju kesepakatan mengenai program nuklir.

Menurutnya, negosiasi ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada intervensi yang selama ini iya lakukan.

“Saya berharap Iran, dan saya telah menulis surat kepada mereka yang mengatakan, saya harap Anda akan bernegosiasi karena jika kita harus melakukan intervensi militer, itu akan menjadi hal yang mengerikan bagi mereka,” kata Trump dalam segmen wawancara yang disiarkan pada hari Jumat, dikutip dari Iran International.

Trump mengklaim kalau negosiasi ini tidak akan menyakiti Iran.

“Ada dua cara untuk menangani Iran, secara militer atau membuat kesepakatan. Saya lebih suka membuat kesepakatan karena saya tidak ingin menyakiti Iran,” imbuh Trump.

Presiden AS ini juga mengaku memiliki banyak kenalan di Iran.

“Mereka orang-orang hebat. Saya kenal banyak orang Iran dari negara ini,” terangnya.

Trump menambahkan dalam wawancaranya bahwa kesepakatan nuklir akan menjadi kemenangan bagi Iran.

“Saya pikir mereka ingin mendapatkan surat itu. Alternatif lainnya adalah kita harus melakukan sesuatu, karena kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir lain,” katanya.

Meski banyak orang yang tidak setuju dengan keputusannya, Trump yakin bahwa ini akan membawa kemenangan bagi Iran.

“Saya tidak yakin semua orang setuju dengan saya. Namun, kita dapat membuat kesepakatan yang sama bagusnya seperti jika Anda menang secara militer,” tambah presiden AS.

Iran Tak Sudi Diancam

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan tegas menolak perundingan soal Nuklir dengan Presiden AS Donald Trump.

Menurut Pezeshkian, apa yang dilakukan Trump saat ini adalah mengancam agar Iran mau berunding dengannya.

Pezeshkian mengatakan dirinya tak akan peduli dengan apa yang dilakukan Trump terhadap Iran.

“Jika Anda mengancam saya, saya tidak akan bernegosiasi, lakukan apa pun yang Anda inginkan,” kata Pezeshkian dalam sebuah acara di Teheran pada hari Selasa (11/3/2025), dikutip dari Anadolu Anjansi.

Iran semakin marah setelah enam dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Prancis, Yunani, Panama, Korea Selatan, dan Inggris mengadakan pertemuan tertutup minggu ini untuk membahas program nuklirnya.

Menurut Iran ini adalah penyalahgunaan Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu, Iran telah lama menegaskan bahwa programnya ditujukan untuk tujuan damai.

Sejak Trump kembali ke menjabat sebagai Presiden AS, pemerintahannya secara konsisten mengatakan bahwa Iran harus dicegah memperoleh senjata nuklir.

Sebelumnya, saat Trump pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2018, ia menarik diri dari pakta penting yang dicapai Iran pada tahun 2015.

Saat itu, Iran mencapai kesepakatan dengan kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengekang program nuklirnya karena kekhawatiran negara itu berpotensi mengembangkan senjata nuklir.

Iran terus mematuhi kesepakatan tersebut hingga pada tahun 2018.

Trump secara sepihak menarik kesepakatan tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

(oln/mna/*)

14/03/2025 22:22
Terungkap! AS & Israel Diam-Diam Mau Kirim Warga Gaza ke 3 Negara Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana memindahkan warga Palestina yang bermukim di Jalur Gaza ke beberapa negara di Afrika. Seorang pejabat dari kedua negara menyebut pihaknya telah menghubungi otoritas terkait dari tiga pemerintah Afrika Timur untuk membahas hal ini.

Melansir The Associated Press pada Jumat (14/3/2025), AS dan Israel telah mengontak pejabat dari Sudan, Somalia, dan Somaliland, wilayah Somalia yang memisahkan diri, untuk penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan potensial untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir dari Jalur Gaza berdasarkan rencana pascaperang yang diusulkan Presiden Donald Trump.

Berbicara dengan syarat anonim untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, pejabat AS dan Israel mengonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, sementara AS mengonfirmasi Sudan juga. Mereka mengatakan tidak jelas seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut berlangsung.

Namun, pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak apa pun.

Berdasarkan rencana Trump, lebih dari 2 juta penduduk Gaza akan dikirim secara permanen ke tempat lain. Ia mengusulkan agar AS mengambil alih kepemilikan wilayah tersebut, mengawasi proses pembersihan yang panjang, dan mengembangkannya sebagai proyek real estat.

Ide pemindahan massal warga Palestina pernah dianggap sebagai fantasi kelompok ultranasionalis Israel. Namun, sejak Trump menyampaikan ide tersebut dalam pertemuan di Gedung Putih bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memujinya sebagai “visi yang berani.”

Berikut adalah tinjauan lebih dekat mengenai ketiga negara yang menurut para pejabat telah didekati untuk memindahkan warga Palestina:

Sudan

Negara Afrika Utara tersebut merupakan salah satu dari empat negara Abraham Accord yang sepakat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, AS menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah langkah yang memberi negara tersebut akses ke pinjaman internasional dan legitimasi global. Namun, hubungan dengan Israel tidak pernah terjalin karena Sudan terjerumus ke dalam perang saudara antara pasukan pemerintah dan kelompok paramiliter RSF.

Konflik tersebut telah ditandai oleh kekejaman, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan yang bermotif etnis, menurut PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu pada bulan Januari mengatakan RSF dan proksinya melakukan genosida.

AS dan Israel akan kesulitan untuk membujuk warga Palestina agar meninggalkan Gaza, khususnya ke negara yang sedang bermasalah tersebut. Namun, mereka dapat menawarkan insentif kepada pemerintah Khartoum, termasuk keringanan utang, persenjataan, teknologi, dan dukungan diplomatik.

Dua pejabat Sudan, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas masalah diplomatik yang sensitif, mengonfirmasi bahwa pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer untuk menerima warga Palestina.

Salah satu dari mereka mengatakan kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer terhadap RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.

Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut. “Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata seorang pejabat.

Kepala militer Jenderal Abdel-Fattah Burhan mengatakan pada pertemuan puncak para pemimpin Arab minggu lalu di Kairo bahwa negaranya “dengan tegas menolak” rencana apa pun yang bertujuan untuk memindahkan “warga Palestina yang bersaudara dari tanah mereka dengan alasan atau nama apa pun.”

Somaliland

Somaliland, wilayah berpenduduk lebih dari 3 juta orang di Tanduk Afrika, memisahkan diri dari Somalia lebih dari 30 tahun yang lalu, tetapi tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Somalia menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya.

Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, telah menjadikan pengakuan internasional sebagai prioritas.

Seorang pejabat Amerika yang terlibat dalam upaya tersebut mengonfirmasi bahwa AS “melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.”

Kemungkinan pengakuan AS dapat memberikan insentif bagi Abdullahi untuk menarik diri dari solidaritas wilayah tersebut dengan Palestina.

Uni Emirat Arab, negara lain yang menandatangani Perjanjian Abraham yang telah menjalin hubungan kuat dengan Israel, pernah memiliki pangkalan militer di Somaliland dan memiliki kepentingan komersial di sana, termasuk pelabuhan. Lokasi strategis wilayah tersebut, di perairan Teluk Aden dekat Yaman, tempat tinggal kelompok pemberontak Houthi, juga dapat menjadikannya sekutu yang berharga.

Selama bertahun-tahun, Somaliland dipuji karena lingkungan politiknya yang relatif stabil, sangat kontras dengan perjuangan Somalia yang terus berlanjut di tengah serangan mematikan oleh kelompok militan al-Shabab yang terkait dengan al-Qaeda. Sejak 1991, Somaliland telah mempertahankan pemerintahan, mata uang, dan struktur keamanannya sendiri. Namun, negara ini memiliki salah satu tingkat pendapatan terendah di dunia.

Seorang pejabat di Somaliland, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pemerintahnya belum didekati dan tidak sedang dalam pembicaraan tentang penerimaan warga Palestina.

Somalia

Somalia telah menjadi pendukung vokal warga Palestina, yang sering menyelenggarakan protes damai di jalan-jalannya untuk mendukung mereka. Negara tersebut bergabung dengan pertemuan puncak Arab baru-baru ini yang menolak rencana Trump dan tampaknya menjadi tujuan yang tidak mungkin bagi warga Palestina, bahkan jika mereka setuju untuk pindah.

Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi, Kenya, mengatakan sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat negara tersebut sangat mendukung pemerintahan sendiri Palestina.

“Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia,” kata Chepkorir.

Seorang pejabat Somalia, yang berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan negara tersebut belum didekati untuk menerima warga Palestina dari Gaza dan tidak ada diskusi tentang hal itu.

(luc/luc)

14/03/2025 21:10
Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Hamas menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari usulannya mengenai pemindahan permanen lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza, Pusat Informasi Palestina telah melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan setelah Trump mengatakan kemarin bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan: “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan perjanjian gencatan senjata.”

Juru bicara Hamas mendesak Trump untuk menahan diri dari “bersekutu dengan visi sayap kanan Zionis yang menentang hak-hak rakyat Palestina.”

Trump mengirimkan gelombang kejutan bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.

Mesir, yang bertetangga dengan Gaza, juga menyuarakan apresiasinya atas pernyataan terbaru Trump.

“Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir hari ini.

Menteri luar negeri Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania bertemu dengan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff di Doha, Qatar, kemarin untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza oleh Mesir dan upaya gencatan senjata.

Pembahasan tersebut juga meliputi pembentukan suatu komite administratif untuk mengelola urusan daerah kantong pantai yang dilanda perang.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

14/03/2025 19:08
AS-Israel Dikabarkan Berupaya Pindahkan Warga Gaza ke Afrika

Washington DC –

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel dikabarkan berupaya memindahkan warga Palestina yang ada di Jalur Gaza ke Afrika. Washington dan Tel Aviv disebut telah menghubungi para pejabat dari tiga negara Afrika Timur untuk membahas penggunaan wilayah mereka untuk permukiman kembali warga Gaza.

Informasi itu, seperti dilaporkan Associated Press dan dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), diungkapkan oleh para pejabat AS dan Israel, yang enggan disebut namanya, kepada Associated Press.

Disebutkan bahwa para pejabat dari Sudan, Somalia dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri telah dihubungi terkait proposal tersebut.

Namun, menurut laporan Associated Press, para pejabat Sudan mengatakan mereka menolak proposal dari AS tersebut. Sedangkan para pejabat Somalia dan Somaliland mengatakan mereka tidak mengetahui adanya kontak dengan AS dan Israel membahas hal tersebut.

Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi mereka atas laporan tersebut.

Awal bulan ini, para pemimpin negara-negara Arab mengadopsi rencana rekonstruksi Jalur Gaza senilai US$ 53 miliar, yang disusun Mesir, yang akan menghindari penggusuran massal warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Rencana yang disusun Mesir itu bertentangan dengan visi Presiden AS Donald Trump tentang Gaza akan menjadi “Riviera Timur Tengah”.

Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

Trump sebelumnya mengusulkan pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut. Usulan itu dilontarkan setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 17 bulan terakhir antara Israel dan Hamas memicu kehancuran dan menewaskan puluhan ribu orang.

Dalam usulan kontroversialnya, Trump juga mencetuskan agar warga Palestina mengungsi secara permanen dari Jalur Gaza.

Rencana Trump itu semakin menambah ketakutan warga Palestina sejak lama akan pengusiran permanen dari rumah mereka di Jalur Gaza, dan disambut penolakan internasional secara luas.

Lihat juga Video ‘Gaza Berisiko Alami Krisis Kelaparan Jika Blokade Israel Berlanjut’:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 16:56
Apakah Politik Elon Musk Mengancam Tesla dan Kerajaan Bisnisnya?

Jakarta –

Mungkin ini adalah tanda paling nyata bahwa manuver politik CEO Tesla, Elon Musk, telah menjadi bumerang bagi bisnisnya.

Pada Selasa (11/03) di luar Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berdiri di samping miliarder teknologi itu dan sebuah mobil Tesla Model S berwarna merah. Trump mengumumkan, ia akan membeli mobil listrik itu untuk digunakan para stafnya dengan pembayaran penuh.

Dukungan tak terduga Trump terhadap raksasa kendaraan listrik (EV) itu muncul setelah kritik berbulan-bulan atas keterlibatan Musk dalam politik AS dan luar negeri, termasuk dukungan untuk partai sayap kanan di Eropa, setelah miliaran dolar menguap dari saham Tesla.

Fakta bahwa Musk mencari dukungan publik melalui presiden AS mengundang aksi protes, boikot konsumen, dan bahkan serangan sabotase terhadap Tesla, stasiun pengisiannya, hingga pabrik produksinya. Perkembangan ini telah mengkhawatirkan para investornya.

Trump mengecam serangan-serangan terhadap Tesla dan mengatakan itu adalah bentuk “terorisme domestik.”

Anjloknya penjualan Tesla akibat keterlibatan politik Musk?

Anjloknya penjualan Tesla semakin menambah tekanan. Di Jerman, di mana Musk menggunakan platform media sosialnya, X untuk mendukung partai sayap kanan AfD pada pemilu parlemen bulan lalu, penjualan Tesla turun 76% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan EV secara keseluruhan di Jerman justru meningkat hampir sepertiga dalam periode yang sama.

Tren serupa juga muncul di Prancis, di mana penjualan Tesla turun 45% dalam dua bulan pertama tahun ini. Di Australia, penjualan Tesla bahkan turun lebih dari sepertiga dalam empat bulan sejak Trump terpilih kembali.

Konsumen tampaknya mulai menghindari mobil listrik milik Musk itu, di tengah tuduhan keterlibatan politik dan hubungan Musk yang terlalu dekat dengan Trump. Banyak pemilik Tesla menempelkan stiker di mobil mereka sebagai bentuk protes terhadap perubahan haluan Musk, dengan slogan seperti: “Vintage Tesla – Edisi pra-Kegilaan” atau “Saya membeli mobil ini sebelum Elon kehilangan akal sehatnya.”

“Musk berpikir ia bisa mengatakan apa pun yang ia inginkan tanpa konsekuensi bagi Tesla,” kata analis Morningstar, Seth Goldstein, kepada Associated Press pekan lalu. “Tesla dulu berada di posisi ideal. Kini, Tesla punya banyak pesaing.”

Survei terbaru oleh Strategic Vision, meminta warga AS untuk menyebutkan kendaraan favorit mereka. Meskipun banyak warga yang memilih EV dibandingkan model konvensional, tidak satu pun dari mereka memilih Tesla.

Daniel A. Crane, profesor hukum di Universitas Michigan dan penulis buku tentang Tesla, mencatat bahwa produsen mobil itu “sangat identik dengan kepeduliannya terhadap lingkungan,” dan bagaimana pengemudi Tesla “cenderung berpihak ke kiri secara politik.”

“Dalam dua tahun terakhir, Musk telah menghancurkan jembatannya dengan kelompok-kelompok itu. Selain itu, dengan hadirnya banyak EV lain di pasar (seperti Rivian dan Lucid, serta produsen otomotif besar lainnya), orang yang ingin punya EV demi alasan kepedulian terhadap lingkungan, kini tidak harus membeli Tesla,” kata Crane kepada DW.

Crane menambahkan, meskipun Musk mungkin berpikir Tesla bisa menargetkan pendukung Trump di sayap kanan, “Kelompok MAGA justru cenderung paling skeptis terhadap EV.”

Akhir dari julukan “Teflon Elon”?

Persaingan ketat antar produsen kendaraan listrik ini telah memicu penurunan besar pada saham Tesla. Dalam tiga bulan terakhir, saham Tesla milik Musk itu turun hampir setengahnya.

Jumlah kekayaan bersih Musk juga ikut turun sebesar $144 miliar (sekitar Rp2,36 triliun) dalam periode yang sama di tengah skeptisisme yang meningkat terhadap tekad Tesla untuk menghadirkan mobil otonom berbasis kecerdasan buatan.

Valuasi perusahaan sempat mencapai puncaknya di lebih dari $1,5 triliun (sekitar Rp24,5 kuadriliun) setelah pemilu presiden AS tahun lalu, tetapi pada Senin (10/3) awal pekan ini, saham Tesla anjlok 15% akibat aksi jual di pasar yang dipicu oleh kekhawatiran resesi di AS.

Musk memberikan dukungan dana sebesar $250 juta (sekitar Rp4,1 triliun) saat kampanye Trump dan sejak saat itu, Musk menjadi penasihat utama Trump dalam pemangkasan pengeluaran pemerintah melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan DOGE.

Keterlibatan Musk itu memicu laporan harian tentang pemotongan anggaran sektor publik, yang disambut baik oleh banyak pemilih AS, tetapi dikritik oleh aktivis, akademisi, dan legislator karena kurangnya pengawasan yang memadai.

Kontroversi atas peran Musk di DOGE

Baru-baru ini, protes bertajuk “Tesla Takedown” atau “Turunkan Tesla” itu bermunculan di berbagai dealer Tesla di seluruh AS. Protes itu untuk menentang peran Musk di DOGE, yang sejauh ini telah membatalkan kontrak senilai $60 miliar (sekitar 945 triliun) yang mendanai program kemanusiaan di seluruh dunia.

Warga AS sedang menyaksikan “pemusatan kekuasaan yang luar biasa pada seseorang yang tidak memiliki izin keamanan tingkat tinggi dan tidak menjalani proses konfirmasi Senat,” kata Don Moynihan, profesor di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, kepada Reuters bulan lalu.

Moynihan menilai, akses Musk terhadap data pemerintah yang sensitif tanpa pengawasan yang memadai itu sebagai sesuatu yang “mengkhawatirkan” dan “belum pernah terjadi sebelumnya.”

Sementara itu, bisnis Musk lainnya masih berkembang. Ada SpaceX, perusahaan luar angkasa swasta pertama milik Musk. Selain itu, ada Neuralink, yang mengembangkan antarmuka yang ditanamkan pada otak. Lalu, ada xAI yang menciptakan chatbot AI Grok, serta platform media sosial X. Perusahaan infrastruktur dan konstruksi terowongan The Boring Company juga dimiliki oleh Musk. Ia juga memiliki ambisi untuk menjajah Mars.

Tidak seperti Tesla, perusahaan-perusahaan itu tidak terdaftar di bursa saham tetapi masih bisa diperdagangkan oleh investor di pasar sekunder. Bloomberg melaporkan pada Rabu (12/03), meskipun valuasi Tesla merosot, nilai gabungan dari empat perusahaan swasta milik Musk itu justru naik 45% sejak pemilu, menurut analisis dari platform perdagangan Caplight. Harga saham xAI bahkan meningkat 110% sejak 5 November 2024.

Akankah Musk mundur dari Tesla?

Bulan lalu, Brad Lander, pengawas keuangan Kota New York, yang mengelola dana pensiun karyawan dengan kepemilikan saham Tesla senilai $1,25 miliar (sekitar Rp20,5 triliun), mengatakan Musk harus mundur sebagai CEO Tesla tetapi tetap berada di dewan direksi. Menurutnya, langkah ini akan mengembalikan Tesla ke “model dasar tata kelola pemegang saham di AS.”

Meskipun Musk secara terbuka mengatakan bahwa keterlibatannya dengan DOGE kemungkinan akan berlangsung selama satu tahun lagi, salah satu investor paling optimis, Dan Ives, kini berpikir Musk harus meninggalkan komitmennya dalam pemerintahan Trump.

“Waktu untuk Musk dan DOGE sudah berakhir … dia perlu kembali fokus sebagai CEO Tesla,” kata Ives kepada DW. “Keseimbangan adalah kunci, dan itu yang harus dilakukan Musk untuk menghentikan anjloknya saham Tesla.”

Sebuah jajak pendapat oleh bank investasi AS Morgan Stanley menunjukkan bahwa 85% investor meyakini langkah Musk ke dunia politik itu akan berdampak “negatif” atau “sangat negatif” terhadap bisnis Tesla.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 16:37
Bertemu Bos NATO, Trump Bilang AS Butuh Greenland

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Mark Rutte yang berkunjung ke Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Trump mengatakan kepada Rutte bahwa kendali AS atas Greenland diperlukan untuk meningkatkan keamanan internasional.

Pernyataan Trump kepada Sekjen NATO itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/3/2025), semakin mengobarkan ambisi sang Presiden AS untuk mencaplok pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.

“Anda tahu, Mark, kita membutuhkannya untuk keamanan internasional, bukan hanya keamanan — internasional — kita memiliki banyak pemain favorit yang berlayar di sekitar pantai itu, dan kita harus berhati-hati,” ucap Trump kepada Rutte di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (13/3) waktu setempat.

“Kita akan berbicara dengan Anda,” imbuh Trump.

Saat ditanya langsung mengenai prospek aneksasi Greenland, Trump menjawab: “Saya pikir hal itu akan terjadi.”

Trump menjadikan ambisi menguasai Greenland sebagai topik pembicaraan utama sejak dia kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari lalu. Pernyataan pada Kamis (13/3) menunjukkan Trump mungkin ingin NATO terlibat dalam upayanya mengambil alih Greenland, yang merupakan wilayah semi-otonomi Denmark.

Pernyataan terbaru Trump itu langsung menuai penolakan dari Premier Greenland, Mute Egede, yang akan mengakhiri masa jabatannya. “Presiden AS sekali lagi menyuarakan pemikiran untuk menganeksasi kita. Cukup sudah,” tegas Egede dalam pernyataan via Facebook.

Lihat juga Video Melihat Pemandangan Greenland, Wilayah yang Didambakan Trump

Jens-Frederik Nielsen, pemimpin Partai Demokraatit yang baru saja memenangkan pemilu parlemen Greenland pada Selasa (11/3), juga menyatakan penolakan terhadap ambisi Trump.

“Pernyataan Trump dari AS itu tidak pantas dan hanya menunjukkan sekali lagi bahwa kita harus bersatu dalam situasi seperti ini,” ucapnya.

Menanggapi Trump, Rutte mengatakan akan menyerahkan pertanyaan soal masa depan Greenland kepada pihak lainnya. Dia secara tegas menyatakan “tidak ingin menyeret NATO” ke dalam perdebatan.

Menurut Rutte, hal itu seharusnya menjadi pembicaraan negara-negara di area “utara” karena China dan Rusia menggunakan jalur perairan di area tersebut.

Namun Trump bersikeras mengatakan Denmark menolak untuk membahas topik tersebut dan mencetuskan NATO untuk terlibat.

“Kami telah berurusan dengan Denmark, kami telah berurusan dengan Greenland, dan kami harus melakukannya. Kami benar-benar membutuhkannya untuk keamanan nasional. Saya pikir itulah sebabnya NATO mungkin harus terlibat, karena kami benar-benar membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Itu sangat penting,” ucap Trump dalam argumennya kepada Rutte.

NATO dan Kedutaan Besar Denmark di Washington belum memberikan tanggapannya. Sementara jajak pendapat menunjukkan sebagian besar penduduk Greenland menolak bergabung dengan AS, meskipun mayoritas mendukung kemerdekaan pulau itu dari Denmark.

Lihat juga Video Melihat Pemandangan Greenland, Wilayah yang Didambakan Trump

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 14:09
Trump Ngotot Caplok Greenland, PM Mute Egede: Saya Tidak Bisa menerimanya

PIKIRAN RAKYAT – Perdana Menteri Greenland baru-baru ini menyerukan penolakan terhadap keinginan Donald Trump mencaplok daerah yang dipimpinnya tersebut. Mute Egede menilai aksi dari orang nomor satu di AS itu sudah melampaui batas dan harus dihentikan.

Melalui unggahan di media sosial milikinya, PM Greenland, Mute Egede menyatakan penolakan keras terhadap diskusi yang dilakukan oleh politisi NATO dan Trump beberapa waktu lalu terkait keinginan Amerika mengambil alih pulau yang berlokasi strategis itu.

“Kali ini kita perlu memperkeras penolakan kita terhadap Trump. Orang-orang tidak boleh terus menerus tidak menghormati kita,” ucap Egede di Facebook, pada Kamis, 13 Maret 2025 kemarin.

Dalam unggahannya itu Egede tidak menerima keinginan Donald Trump yang mengagaskan untuk mencaplok Greenland menjadi bagian dari Amerika.

“Presiden Amerika sekali lagi memunculkan gagasan untuk mencaplok kami. Saya sama sekali tidak bisa menerimanya,” katanya.

Mendekati hari lengsernya dari kursi kepemimpinan di Greenland, Mute Egede meminta pemerintah untuk mengumpulkan para ketua partai sesegera mungkin untuk membahas permasalahan tersebut.

Trump ingin caplok Greenland

Sebelumnya, Donald Trump berbincang dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte di Gedung Putih, pada pertemuan itu orang nomor satu di AS itu kembali menyatakan keinginannya untuk mencaplok Greenland, sebuah pulau yang berpenduduk 57.000 orang.

“Saya ras itu (pencaplokan) akan terjadi,” ucap Trump

“Anda tahu, Mark, kita membutuhkannya untuk keamanan internasional, bukan hanya keamanan internasional. Kita punya banyak pemain favorit yang berlayar di pesisir pantai, dan kita harus berhati-hati,” kata Trump lagi kepada Rutte saat mereka duduk berdampingan di Ruang Oval Gedung Putih untuk berunding.

Rutte menanggapi dengan mengatakan bahwa ia menyerahkan keputusan terkait masa depan Greenland kepada pihak lain, ia juga menambahkan tak ingin menyeret NATO dalam polemik tersebut.

“Kepala NATO mengatakan bahwa hal itu seharusnya menjadi topik bagi negara-negara di “utara” karena Tiongkok dan Rusia menggunakan jalur air di wilayah Arktik,” katanya merespons permintaan Trump.

Namun, Donald Trump bersikeras dan mengatakan Denmark menolak membahas topik Greenland dan bahwa ia mungkin akan mengirim lebih banyak pasukan AS untuk memperkiar pangkalan militer di pulau tersebut.

Dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS dari tahun 2017-2021, Trump mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland sebuah wilayah semi-otonom Denmark, tetapi gagasannya ditolak mentah-mentah oleh dua wilayah tersebut.

“Kita benar-benar membutuhkannya untuk keamanan nasional. Saya pikir itulah sebabnya NATO mungkin harus terlibat karena kita benar-benar membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional. Itu sangat penting,” kata Trump mencoba membujuk.

Sejak kembali menjabat, Trump telah menjadikan aneksasi Greenland sebagai topik pembicaraan utama, dan komentarnya pada hari Kamis menunjukkan bahwa ia mungkin ingin NATO terlibat dalam upayanya untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Lokasi Greenland yang strategis dan sumber daya mineralnya yang melimpah dapat menguntungkan AS. Greenland terletak di sepanjang rute terpendek dari Eropa ke Amerika Utara dan sangat penting bagi sistem peringatan rudal balistik AS.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

14/03/2025 11:57
Rusia tak Dapat Keuntungan Apa pun dari Usul AS Gencatan Senjata di Ukraina

JAKARTA – Asisten utama kebijakan luar negeri Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dirinya telah memberi tahu Washington gencatan senjata selama 30 hari yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Ukraina, hanya akan memberi pasukan Kyiv waktu istirahat yang sangat dibutuhkan di medan perang.

Kemajuan Rusia di sepanjang garis depan sejak pertengahan 2024 dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencapai kesepakatan damai guna mengakhiri konflik di Ukraina menimbulkan kekhawatiran bahwa Kyiv, yang didukung oleh Barat, dapat kalah dalam perang.

Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, tiba di Moskow pada Kamis, 13 Maret untuk melakukan pembicaraan.

Dilansir Reuters, pejabat Rusia mengatakan penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz memberikan perincian tentang gagasan gencatan senjata pada Rabu dan Rusia siap untuk membahasnya.

Trump mengatakan di Gedung Putih dirinya berharap Kremlin akan menyetujui usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari yang menurut Ukraina akan didukungnya.

Yuri Ushakov, mantan duta besar untuk Washington yang berbicara atas nama Putin mengenai isu-isu kebijakan luar negeri utama, mengatakan kepada media Rusia bahwa ia telah berbicara dengan Waltz pada hari Rabu untuk menguraikan posisi Rusia mengenai gencatan senjata.

“Saya nyatakan posisi kami bahwa ini tidak lain hanyalah penangguhan sementara bagi militer Ukraina, tidak lebih,” kata Ushakov.

“Itu tidak memberi kami apa pun. Itu hanya memberi Ukraina kesempatan untuk berkumpul kembali, mendapatkan kekuatan, dan melanjutkan hal yang sama,” imbuhnya.

Ushakov mengatakan tujuan Moskow adalah penyelesaian damai jangka panjang “yang mempertimbangkan kepentingan sah negara kami dan kekhawatiran kami yang sudah diketahui.”

“Menurut saya, tidak seorang pun membutuhkan langkah apa pun yang (hanya) meniru tindakan damai dalam situasi ini,” katanya.

Ketika ditanya apakah Rusia menolak usulan AS, Ushakov, yang telah bertugas bersama Putin di Kremlin sejak 2012, mengatakan presiden kemungkinan akan berbicara kepada media pada Kamis dan menguraikan posisi Rusia secara lebih rinci.

Pernyataan dari pejabat senior Kremlin tersebut menunjukkan Putin, pemimpin tertinggi Rusia sejak 1999, berpikir kemajuan Rusia di medan perang di Ukraina dan di Rusia bagian barat memberi Moskow andil besar dalam negosiasi perdamaian.

Tidak jelas bagaimana Trump akan bereaksi, setelah mengatakan harapan agar Moskow menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri “pertumpahan darah” dan bahwa dalam masa jabatan pertamanya ia bersikap lebih keras terhadap Rusia daripada presiden lainnya.

“Saya dapat melakukan hal-hal yang secara finansial akan sangat buruk bagi Rusia,” kata Trump.

“Saya tidak ingin melakukan itu karena saya ingin mendapatkan perdamaian. Saya ingin melihat perdamaian dan kita lihat saja nanti. Namun dalam hal finansial, ya, kita dapat melakukan hal-hal yang sangat buruk bagi Rusia. Itu akan sangat menghancurkan bagi Rusia,” ujar Trump.

14/03/2025 10:45
Utusan AS Temui Putin Rundingkan Gencatan Senjata dengan Ukraina

Jakarta –

Presiden Rusia Vladimir Putin tampil mengenakan seragam militer, memerintahkan agar pasukan Ukraina di barat Rusia dikalahkan sesegera mungkin. Perintah penguasa Rusia itu menjadi sebuah sinyal kepada Amerika Serikat bahwa Moskow memegang kendali militer saat mereka bersiap untuk membahas gencatan senjata pada hari Kamis (13/03) ini.

Kemajuan pasukan Rusia di sepanjang garis depan dalam beberapa bulan terakhir dan upaya Presiden AS Donald Trump untuk mencapai kesepakatan damai guna mengakhiri konflik tiga tahun di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Ukraina, yang didukung oleh Barat, dapat mengalami kekalahan dalam perang.

Utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff tiba di Moskow pada hari Kamis (13/03) ini untuk berjumpa dengan Putin. Pejabat Rusia mengatakan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz telah memberikan rincian tentang gagasan gencatan senjata kemarin dan Rusia kabarnya siap untuk membahas tema ini.

Kemarin, pada hari Rabu (13/03), Trump mengatakan di Gedung Putih bahwa ia berharap pemerintahan di Kremlin akan menyetujui usulan AS untuk gencatan senjata selama 30 hari.

Perintah Putin: Kalahkan pasukan Ukraina di Kursk

Hanya beberapa jam setelah Trump berbicara, Kremlin menerbitkan rekaman video yang menunjukkan Putin yang mengenakan seragam kamuflase hijau saat mengunjungi wilayah Kursk di Rusia barat, tempat Ukraina bisa jadi bakal kehilangan pijakannya setelah serangan kilat oleh pasukan Rusia.

“Tugas kita dalam waktu dekat, dalam jangka waktu sesingkat mungkin, adalah mengalahkan musuh yang bercokol di wilayah Kursk secara meyakinkan,” perintah Putin, mantan perwira KGB yang sebenarnya sangat jarang mengenakan seragam militer.

“Dan tentu saja, kita perlu memikirkan untuk menciptakan zona keamanan di sepanjang perbatasan negara,” imbuh Putin. Ia tidak menyinggung soal gagasan gencatan senjata.

Jadi gencatan senjata?

Putin juga dijadwalkan pada hari Kamis (13/03) bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di Moskow dan kemudian menyampaikan konferensi pers bersama, papar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Amerika Serikat sepakat pada hari Selasa (11/03) untuk melanjutkan pasokan senjata dan berbagi informasi intelijen dengan Ukraina setelah Kyiv mengatakan pada pembicaraan di Arab Saudi bahwa mereka siap untuk mendukung proposal gencatan senjata.

“Sekarang terserah Rusia,” kata Trump pada hari Rabu (12/03), seraya mengatakan bahwa ia berharap “pertumpahan darah” akan berakhir. “Dan jika kita dapat membuat Rusia berhenti, maka kita memiliki gencatan senjata penuh. Dan saya rasa tidak akan melanjutkan lagi peperangan.”

Dua sumber senior Rusia mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Putin akan berusaha untuk mengukir jaminan dan garansi sebelum menyetujui gencatan senjata apa pun.

Sumber senior Moskow lainnya mengatakan bahwa Putin akan menyetujui gencatan senjata tetapi berusaha menambahkan persyaratannya sendiri tentang apa yang harus terjadi setelah gencatan senjata.

Pada bulan Juni, Putin menetapkan persyaratannya untuk perdamaian: Ukraina harus secara resmi menghentikan ambisi NATO-nya dan menarik pasukannya dari keseluruhan empat wilayah Ukraina yang diklaim dan sebagian besar dikuasai oleh Rusia, yang menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina.

Kursk sebagai alat tawar-menawar

Pasukan Rusia maju dengan cepat di Kursk. Kementerian Pertahanan mengatakan pada hari Kamis (13/03) bahwa Kota Sudzha telah direbut oleh Rusia. Tidak ada komentar langsung dari Ukraina, yang pada hari Rabu (12/03) melaporkan bahwa pertempuran masih berlangsung.

Sementara itu Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, mengatakan rencana Ukraina untuk menggunakan Kursk sebagai alat tawar-menawar dalam kemungkinan negosiasi di masa mendatang dengan Rusia telah gagal dan taktiknya bahwa operasi Kursk akan memaksa Rusia untuk mengalihkan pasukan dari kemajuannya di Ukraina timur juga tidak berhasil. Ia mengatakan pasukan Rusia telah merebut kembali 24 permukiman dan 259 km persegi tanah dari pasukan Ukraina dalam lima hari terakhir bersama dengan lebih dari 400 tahanan.

Pasukan penjaga perdamaian asing di Ukraina tidak dapat diterima oleh Rusia

Dalam perkembangan teranyar, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada hari Kamis (13703) bahwa jika negara lain mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, mereka akan mengambil bagian dalam “konflik bersenjata langsung” dengan Moskow.

“Sangat tidak dapat diterima bagi kami bahwa unit militer negara lain ditempatkan di Ukraina di bawah bendera apa pun,” kata juru bicara Kremlin, Maria Zakharova. “Semua ini berarti keterlibatan negara-negara ini dalam konflik bersenjata secara langsung dengan negara kami.”

Dia mengatakan Rusia akan menanggapi tindakan tersebut dengan “semua upaya yang tersedia.” Zakharova juga mengkritik rencana negara-negara Eropa untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka.

Ia mengatakan usulan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen untuk menyusun paket senilai €800 miliar untuk pertahanan Eropa merupakan “hasutan perang di benua Eropa.”

Zakahrova juga menuduh Eropa menyebarkan narasi palsu bahwa Rusia merupakan bahaya bagi keamanan benua itu: “Ini adalah cerita yang sengaja dibuat berdasarkan Russophobia, yang dipromosikan oleh pejabat Brussels yang tidak kompeten,” pungkasnya.

ap/yf (reuters, dpa, ap, afp)

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 10:33
Bantuan Dipangkas, Rohingya di Bangladesh Ketar-ketir Lonjakan Kejahatan

Jakarta –

Shafika adalah salah satu dari lebih dari 700.000 orang Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar pada tahun 2017, ketika militer Myanmar melancarkan “operasi pembersihan” di Negara Bagian Rakhine di bagian barat negara itu.

Kelompok etnis tersebut menghadapi diskriminasi dan status tanpa kewarganegaraan karena tidak mendapat status sebagai warga negara dan hak-hak lainnya di Myanmar.

Nasib Shafika berakhir di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak di distrik Cox’s Bazar di selatan Bangladesh, tempat lebih dari satu juta orang Rohingya hidup di kamp tersebut..

Pengungsi berusia 38 tahun itu, bersama dengan enam anggota keluarganya, tinggal di sebuah gubuk di Kutupalong, salah satu kamp pengungsi tertua di negara itu.

Pasca kudeta militer pada tahun 2021, Myanmar dilanda konflik bersenjata yang dipandang sebagai perang saudara. Kondisi ini telah mendorong lebih banyak orang Rohingya untuk mencari perlindungan di Bangladesh.

Para pengungsi bergantung pada jatah bantuan makanan yang disuplai Program Pangan Dunia PBB (WFP) untuk bertahan hidup. Namun, WFP baru-baru ini mengumumkan, mulai 1 April mendatang akan ada pemotongan jatah bantuan makanan yang dipasok ke Cox’s Bazar.

Badan PBB itu menyebut kekurangan dana sebagai alasan di balik keputusan tersebut, tetapi tidak menjelaskan secara rinci kenapa bisa terjadi masalah kekurangan uang: “Tanpa pendanaan baru yang mendesak, jatah bulanan harus dikurangi setengahnya menjadi $6 (Rp98.000) per orang, turun dari $12,50 (Rp205.000) per orang,” tegas WFP dalam sebuah pernyataan minggu lalu.

Pengungsi: Bagaimana kami bisa makan?

Shafika mengatakan pengumuman WFP “rasanya seperti serangan jantung” bagi orang-orang yang tinggal di kamp.

“Bagaimana kami bisa bertahan hidup jika mereka mengurangi jatah, dan apa yang akan kami makan? Kami tidak diizinkan bekerja di luar,” keluhnya kepada DW. “Kami ditangkap, diculik, atau bahkan dibunuh jika kami pergi bekerja. Kami kelaparan,” tambahnya.

Shafika khawatir keamanan dan ketertiban di kamp-kamp pengungsian akan semakin memburuk, jika keputusan itu tidak dibatalkan. “Pencurian dan perampokan bisa meningkat jika jatah bantuan makanan dikurangi. Anak-anak kami akan diculik untuk minta tebusan. Dari mana kami akan mendapatkan uang untuk membebaskan mereka?” keluhnya lebih lanjut.

Mohammad Esha, pengungsi Rohingya lainnya, menyuarakan pandangan serupa. Ia juga khawatir akan meningkatnya kejahatan jika pemotongan jatah makanan diberlakukan. “Kami ingin bekerja untuk bertahan hidup. Namun, LSM di sini tidak memberi kami pekerjaan. Toko-toko kami dihancurkan jika kami mencoba berbisnis. Kami tidak memiliki sumber pendapatan lain, yang membuat kami hanya bergantung pada jatah bantuan makanan,” kata Esha kepada DW.

Apa penyebab kurangnya dana?

Meskipun WFP tidak menjelaskan alasan di balik kekurangan dana tersebut, Komisaris Bantuan dan Pemulangan Pengungsi Bangladesh (RRRC), Mohammed Mizanur Rahman meyakini, keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan segera sebagian besar bantuan luar negeri, dan membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS – USAID, bisa jadi memainkan peran utama.

Tak lama setelah kembali berkuasa di Gedung Putih, Trump menandatangani perintah eksekutif yang membekukan bantuan asing AS selama peninjauan 90 hari, sebuah langkah yang secara signifikan menghambat sektor bantuan kemanusiaan global.

“Sejauh yang saya ketahui, 80% dana WFP berasal dari Amerika Serikat. Jika AS menarik keputusan pembekuan dana 90 hari yang diberlakukan pada 20 Januari, maka saya rasa peringatan yang dikeluarkan oleh WFP tidak akan dilaksanakan,” papar Rahman, yang bertanggung jawab untuk mengelola pengungsi Rohingya.

Sementara itu,Uni Eropa telah mengumumkan akan meningkatkan bantuan keuangan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh. “Pengungsi Rohingya di Bangladesh merupakan populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Kami berterima kasih kepada Bangladesh atas solidaritasnya dalam menampung mereka. UE telah meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung pengungsi Rohingya di Bangladesh, di wilayah yang lebih luas dan untuk krisis Myanmar,” demikian bunyi cuitan komisaris UE untuk kesiapsiagaan dan manajemen krisis Hadja Lahbib, dalam kunjungannya ke Bangladesh awal bulan ini.

Risiko kelaparan dan kekurangan gizi meningkat

Namun, Rahman menunjukkan, Uni Eropa hanya menambah bantuannya beberapa juta dolar AS, yang menurutnya tidak cukup. Pejabat tersebut memperingatkan, pemotongan jatah bantuan makanan kemungkinan akan berdampak buruk pada populasi yang rentan:

“Makanan yang diperoleh para pengungsi saat ini tidak cukup. Mereka memperoleh sekitar $0,13 (Rp2.100) per porsi makanan. Jumlah itu akan berkurang setengahnya jika WFP menerapkan pemotongan jatah bantuan baru,” jelas Rahman, seraya menambahkan: “Tidak mungkin untuk makan apa pun dengan $0,07(Rp1.100). Itu akan berdampak besar pada kesehatan dan gizi mereka. Mereka sudah menjadi salah satu komunitas yang paling rentan dalam hal kekurangan gizi.”

Rahman mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung para pengungsi Rohingya. Direktur Fortify Rights, John Quinley, mendesak pemerintahan Trump untuk segera mengubah arah kebijakannya, dan mengizinkan USAID kembali beroperasi. “Pemotongan dana bantuan AS akan menciptakan ketidakamanan regional. Warga Rohingya mungkin akan terdorong untuk mencoba melarikan diri ke Thailand dan Malaysia, dan kita dapat melihat peningkatan penggunaan jaringan perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari para pengungsi yang rentan,” pungkasnya kepada DW.

Artikel diadaptasi dari DW Bahasa Inggris

Lihat juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

14/03/2025 10:21