Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Bicara dengan Trump, Putin hanya Setuju Hentikan Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina Selama 30 Hari – Halaman all

    Bicara dengan Trump, Putin hanya Setuju Hentikan Serangan ke Fasilitas Energi Ukraina Selama 30 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin setuju gencatan senjata dengan menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari.

    Putin menyetujui gencatan senjata 30 hari setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (18/3/2025).

    Kendati demikian, Putin menolak gencatan senjata penuh.

    Ia justru menetapkan syarat tambahan bagi Ukraina serta sekutu-sekutunya.

    Menurut laporan, Putin enggan menandatangani gencatan senjata komprehensif selama sebulan yang sebelumnya dirancang oleh tim Trump dan Ukraina dalam perundingan di Arab Saudi.

    Putin menegaskan gencatan senjata menyeluruh hanya dapat dicapai jika bantuan militer asing serta pembagian informasi intelijen dengan Ukraina dihentikan.

    Persyaratan ini sebelumnya telah ditolak oleh sekutu-sekutu Ukraina di Eropa.

    Pembicaraan lebih lanjut mengenai konflik ini akan kembali dilaksanakan di Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (23/3/2025) mendatang, sebagaimana diumumkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Meskipun ada kesepakatan untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi, serangan udara Rusia masih terjadi di berbagai wilayah Ukraina.

    Di Sumy, sebuah rumah sakit menjadi target pesawat tak berawak Rusia, menyebabkan kerusakan pada bangunan dan kendaraan di sekitarnya.

    Laporan juga menyebutkan serangan terhadap infrastruktur listrik di Slovyansk, yang menyebabkan pemadaman sebagian di kota tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan ini dan menuduh Putin menolak proposal gencatan senjata penuh.

    “Sayangnya, ada serangan yang menargetkan infrastruktur sipil. Hari ini, Putin secara efektif menolak usulan gencatan senjata total,” tulis Zelensky di media sosial X.

    Trump Klaim Pembicaraan dengan Putin Berjalan Baik

    Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menggambarkan panggilan telepon dengan Putin sebagai “sangat bagus dan produktif.”

    Ia menyatakan bahwa beberapa elemen “Kontrak Perdamaian” telah dibahas dan bahwa mereka sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dengan harapan mencapai gencatan senjata penuh dan mengakhiri perang.

    Pernyataan Gedung Putih setelah panggilan telepon tersebut tidak merinci apakah ada kesepakatan konkret yang dibuat dengan Ukraina.

    Hanya disebutkan bahwa proses perdamaian akan dimulai dengan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi dan dilanjutkan dengan negosiasi mengenai gencatan senjata di Laut Hitam, gencatan senjata penuh, dan perdamaian permanen.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, sebelumnya menyatakan bahwa “bola” kini ada di tangan Rusia setelah Ukraina menyetujui proposal Washington untuk gencatan senjata penuh.

    Pernyataan Kremlin setelah panggilan telepon Trump-Putin menegaskan bahwa Rusia memiliki “serangkaian masalah penting” terkait implementasi kesepakatan dengan Ukraina.

    Zelensky menyatakan bahwa Ukraina terbuka terhadap ide penghentian serangan terhadap fasilitas energi, tetapi menunggu rincian lebih lanjut dari Washington sebelum memberikan tanggapan akhir.

    Kyiv tampaknya melihat kesepakatan ini sebagai taktik Putin untuk menunda gencatan senjata penuh sambil menetapkan persyaratan tambahan.

    Reaksi Eropa

    Di Berlin, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut gencatan senjata terbatas sebagai langkah awal yang penting, tetapi menekankan perlunya penghentian perang secara menyeluruh.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mendukung seruan untuk gencatan senjata penuh.

    Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, juga berbicara dengan Zelensky setelah panggilan Trump-Putin dan “menegaskan kembali dukungan Inggris yang tak tergoyahkan” untuk Ukraina, menurut pernyataan juru bicara Downing Street.

    Putin Usulkan Pertandingan Hoki dengan AS

    Di luar isu perang, Kremlin menyebut bahwa dalam pembicaraan dengan Trump, Putin mengusulkan diadakannya pertandingan hoki es antara pemain profesional AS dan Rusia.

    Hal ini dianggap sebagai upaya diplomasi simbolik, mengingat Rusia telah dilarang mengikuti berbagai kompetisi internasional sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Akankah Amerika Serikat Membiarkan Ukraina Jatuh?

    Akankah Amerika Serikat Membiarkan Ukraina Jatuh?

    Jakarta

    Perang dagang dengan Cina dan Eropa, perselisihan tarif dengan negara tetangga Kanada dan Meksiko, perang di Gaza, anjloknya pasar saham, dan protes terhadap PHK massal: Presiden AS Donald Trump saat ini sedang berjuang di banyak bidang.

    Di tengah krisis ini, ada pertanyaan lain: Akankah AS membiarkan Ukraina jatuh? Tampaknya hanya masalah waktu, sebelum pertanyaan ini dijawab dengan “ya”. Setelah sejumlah upaya yang gagal untuk memaksakan gencatan senjata sementara antara Kyiv dan Moskow, ada banyak faktor yang tampaknya mengarah pada skenario ini.

    Trump baru-baru ini membahas masalah tersebut sendiri. Dalam wawancara dengan stasiun siaran AS Fox News setelah pertengkarannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih 28 Februari lalu, Trump ditanya oleh pembawa acara Maria Bartiromo apakah dia “merasa nyaman” dengan gagasan bahwa Ukraina “mungkin tidak akan selamat” dari perang dengan Rusia. “Yah, toh mungkin tidak akan bertahan,” kata Trump kepada Fox News.

    Ukraina bukan prioritas utama

    Marco Rubio, menteri luar negeri AS yang baru juga menegaskan, Ukraina bukanlah prioritas utama pemerintahan Trump, dalam sidang dengar pendapat di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada 15 Januari lalu.

    Rubio mengatakan, AS akan terus mendukung sekutu terdekatnya, dengan secara eksplisit menyebut Taiwan dan Israel. Mengenai Ukraina, ia mengatakan sudah saatnya bersikap “realistis” dan menyarankan bahwa kedua pihak harus membuat “konsesi.”

    “Tetapi pada akhirnya, di bawah Presiden Trump, prioritas utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat adalah Amerika Serikat,” katanya. “Uang pembayar pajak Amerika seharusnya hanya digunakan untuk memajukan kepentingan AS, dan setiap sen pengeluaran seharusnya diteliti untuk memastikan efektivitasnya.”

    Dalam opini yang dimuat di The Guardian baru-baru ini, Stephen Wertheim, pakar kebijakan luar negeri AS di Carnegie Endowment for International Peace, mengemukakan bahwa tidak ada sekutu NATO yang datang untuk membela Ukraina secara langsung. “Alasannya jelas: itu berarti perang dengan Rusia, sebuah prospek yang masih dapat dicegah oleh NATO, terlepas dari apa yang terjadi di Ukraina”, katanya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Apakah Ukraina hanya pion dalam hubungan Rusia-AS?

    Stefan Meister, pakar Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah di German Council on Foreign Relations, sangat kritis terhadap penolakan Trump untuk menawarkan jaminan keamanan kepada Ukraina.

    Presiden AS “telah secara besar-besaran memperburuk posisi negosiasinya sendiri dan posisi negosiasi Ukraina,” katanya kepada stasiun siaran Jerman SWR. “Mengapa Moskow harus membuat kompromi ketika presiden AS sudah menawarkan setengah dari apa yang diminta Rusia?”

    Stefan Meister lebih jauh mengatakan, ia khawatir Ukraina akan terlupakan begitu saja saat hubungan Rusia-AS sudah akur lagi. “Kesan saya adalah Trump pada dasarnya tidak peduli dengan Ukraina,” katanya, sambil menjelaskan bahwa Ukraina mungkin hanya “pion” yang diberikan kepada Rusia sebagai imbalan atas “hal-hal lain.”

    “Hal-hal lain” ini dapat terkait dengan topik-topik yang disebutkan oleh Rubio: Israel dan perdamaian di Timur Tengah, hubungan dengan Cina, urusan dengan Iran dan pemulihan hubungan antara Washington dan Moskow.

    Kolumnis AS Robert Kagan tidak memiliki ilusi. Dia mengatakan gagasan memperjuangkan demokrasi di wilayah lain di dunia merupakan hal yang asing bagi Trump. “Dia tampaknya tidak memiliki keraguan untuk membuat ‘kesepakatan’ dengan rezim kriminal Putin tanpa melibatkan orang-orang Eropa.”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Infografis Anggota Parlemen Prancis Tuntut AS Kembalikan Patung Liberty – Page 3

    Infografis Anggota Parlemen Prancis Tuntut AS Kembalikan Patung Liberty – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam sebuah konvensi partai politiknya, Place Publique yang berlangsung pada Minggu 16 Maret 2025, seorang anggota parlemen Prancis, Raphael Glucksmann mengatakan, Amerika Serikat (AS) harus mengembalikan kembali Patung Liberty.

    Hal itu dikarenakan menurut Glucksmann, AS tidak lagi mewakili nilai-nilai kebebasan di masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    “Kembalikan Patung Liberty kepada kami,” ujar Glucksmann pada sebuah konvensi, dikutip dari laman France24, Senin 17 Maret 2025.

    “Kami memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, tetapi tampaknya Anda membencinya. Jadi, patung itu akan baik-baik saja di sini, di rumah,” sambung dia.

    Apa alasannya? Untuk diketahui, Patung Liberty diresmikan di pelabuhan Kota New York pada 28 Oktober 1886 untuk memperingati 100 tahun atau 1 abad Deklarasi Kemerdekaan AS sebagai hadiah dari orang Prancis kepada AS. Patung itu dirancang oleh Auguste Bartholdi, seorang warga Prancis.

    Kritik Glucksmann terhadap pemerintahan Trump mencakup berbagai hal, salah satunya pemotongan dana Trump untuk lembaga penelitian AS, yang telah mendorong inisiatif pemerintah Prancis untuk menarik beberapa dari mereka untuk bekerja di Prancis.

    Pihak AS pun angkat bicara. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan, tidak akan mempertimbangkan permintaan seorang politisi Perancis untuk mengembalikan Patung Liberty ke negara asalnya.

    “Tentu saja tidak (dikembalikan),” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari Politico, Senin 17 Maret 2025.

    Lantas, apa saja alasan anggota parlemen Prancis, Raphael Glucksmann hingga meminta AS kembalikan Patung Liberty? Bagaimana respons AS? Apakah Patung Liberty bisa dikembalikan ke Prancis? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Update Ukraina: Rusia Serang Negara NATO-Putin Teken Dekrit Presiden

    Update Ukraina: Rusia Serang Negara NATO-Putin Teken Dekrit Presiden

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski begitu, mulai ada tanda-tanda kelemahan dari Kyiv, khususnya setelah penyokong nomor satunya, Amerika Serikat (AS), mengambil langkah untuk menghentikan intervensinya dalam perang itu.

    Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Selasa (18/3/2025):

    1. Trump-Putin Dialog soal Ukraina-Nuklir, Perang End?

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk mengadakan panggilan telepon, Selasa (18/3/2025). Hal ini dilakukan saat keduanya berupaya untuk membahas cara mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Mengutip Reuters, konsesi teritorial oleh Kyiv dan kendali atas pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia kemungkinan akan menjadi pokok bahasan utama dalam pembicaraan tersebut. Diketahui, pembangkit nuklir terbesar di Eropa itu berada dalam zona peperangan antara Moskow dan Kyiv.

    “Apa yang terjadi di Ukraina tidaklah baik, tetapi kita akan melihat apakah kita dapat mencapai kesepakatan damai, gencatan senjata dan perdamaian, dan saya pikir kita akan dapat melakukannya,” kata Trump kepada wartawan di Washington.

    “Kita akan berbicara tentang lahan. Kita akan berbicara tentang pembangkit listrik. Kita sudah membicarakannya, membagi aset tertentu.”

    Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan dalam jumpa pers rutin pada hari Senin bahwa Trump dan Putin akan membahas pembangkit listrik “di perbatasan” Rusia dan Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak mengomentari pernyataan Trump tentang lahan dan pembangkit listrik.

    Trump berusaha mendapatkan dukungan Putin untuk proposal gencatan senjata selama 30 hari yang diterima Ukraina minggu lalu, karena kedua belah pihak terus saling melancarkan serangan udara besar-besaran sepanjang akhir pekan.

    Sejauh ini, Rusia semakin dekat untuk mengusir pasukan Ukraina dari wilayah kekuasaan mereka yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di wilayah milik Moskow, Kursk.

    Presiden AS mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Jumat bahwa ia ‘sangat meminta’ agar Putin tidak membunuh ribuan tentara Ukraina yang didorong Rusia keluar dari Kursk. Di sisi lain, Putin mengatakan ia akan menghormati permintaan Trump untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina jika mereka menyerah.

    2. AS Mau Akui Krimea Milik Rusia

    AS tengah mempertimbangkan untuk mengakui bahwa Krimea adalah bagian dari Rusia dan mungkin mendesak PBB untuk melakukan hal yang sama. Hal ini disampaikan situs berita AS, Semafor, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

    Menurut Semafor, Presiden Donald Trump belum membuat keputusan apa pun. Walau begitu, diskusi tentang status Krimea sejalan dengan “banyak pilihan yang diajukan saat Trump mendorong diakhirinya perang.”

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengatakan kepada Semafor bahwa Gedung Putih “tidak membuat komitmen seperti itu, dan kami tidak akan menegosiasikan kesepakatan (perdamaian) melalui media.”

    “Tujuannya tetap sama: menghentikan pembunuhan dan menemukan resolusi damai untuk konflik ini,” kata Hughes.

    3. Rusia Serang Negara NATO

    Jaksa Lithuania menyalahkan dinas intelijen militer Rusia sebagai dalang serangan pembakaran toko IKEA di Vilnius tahun lalu. Mereka menggolongkan tindakan itu sebagai tindakan terorisme.

    Lithuania, anggota NATO, telah menjadi sekutu setia Ukraina sejak Moskow menginvasi pada Februari 2022, dan telah sering memperingatkan adanya upaya sabotase Rusia. Kantor Kejaksaan Agung Lithuania mengaitkan serangan pembakaran di Vilnius pada bulan Mei 2024 dengan badan intelijen militer Rusia, GRU.

    “Tidak ada korban jiwa. Kami menganggap tindakan ini sebagai tindakan terorisme dengan konsekuensi serius,” tegas jaksa Lithuania, Arturas Urbelis.

    “Dua warga negara Ukraina menjadi tersangka dalam kasus pembakaran Ikea, dengan satu orang ditahan di Lithuania dan yang lainnya di Polandia,” tambahnya.

    “Telah ditetapkan bahwa melalui serangkaian perantara … para penyelenggara kejahatan ini berada di Rusia dan ini terhubung dengan intelijen militer dan pasukan keamanan,” kata Urbelis.

    4. Putin Teken Dekrit Presiden

    Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan izin kepada hedge fund AS, 683 Capital Partners, LP, untuk membeli sekuritas dari perusahaan-perusahaan Rusia yang sebelumnya dimiliki oleh sejumlah pemegang saham asing.

    Dilansir Reuters, keputusan ini diumumkan dalam sebuah dekrit presiden pada Senin (18/3/2025), menandai langkah baru dalam kebijakan ekonomi Rusia di tengah sanksi internasional yang masih berlangsung akibat konflik di Ukraina.

    Langkah ini mencerminkan makin ketatnya kontrol Rusia terhadap transaksi aset asing, terutama di sektor energi dan keuangan, yang kini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan langsung dari Putin. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Moskow telah memperketat regulasi terkait kepemilikan asing di sektor strategis untuk mempertahankan stabilitas ekonomi domestik.

    Mellaui dekrit tersebut, 683 Capital Partners bisa membeli sekuritas milik perusahaan Rusia yang sebelumnya dimiliki oleh sekitar selusin entitas keuangan Barat. Beberapa entitas yang disebutkan dalam dekrit tersebut termasuk Jane Street, Templeton Asset Management, Franklin Advisers, dan Carrhae Capital.

    Keputusan ini menarik perhatian investor global yang tengah mencari petunjuk apakah hubungan antara AS dan Rusia akan mencair setelah kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Namun, detail dalam dekrit ini masih sangat terbatas dan tidak memberikan indikasi jelas mengenai perubahan besar dalam kebijakan ekonomi Rusia terhadap investor asing.

    Selain memberikan izin kepada 683 Capital Partners, dekrit tersebut juga mengatur bahwa dua perusahaan Rusia, yakni Cepheus-2 dan Modern Real Estate Funds, diperbolehkan untuk membeli sekuritas yang telah diakuisisi oleh hedge fund AS tersebut. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari Putin.

    Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Rusia untuk mengendalikan aset keuangan yang sebelumnya dikuasai investor asing. Dengan memberikan izin khusus kepada hedge fund AS tersebut, pemerintah Rusia dapat memastikan bahwa kepemilikan saham perusahaan domestik tetap berada dalam kendali entitas yang disetujui oleh Moskow.

    5. Jerman Waspada Perang

    Pemerintah Jerman harus menyiapkan rumah sakit di seluruh negeri agar dapat beroperasi secara efisien jika terjadi konflik militer. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Bavaria Judith Gerlach, mengutip ancaman yang dirasakan dari Rusia.

    Dalam wawancara dengan Augsburger Allgemeine Zeitung, Gerlach menyebut ancaman militer yang ditimbulkan Rusia terhadap Eropa dan kemungkinan penarikan diri Presiden AS yang baru (Donald) Trump dari kemitraan keamanan sebelumnya juga berarti perlunya tindakan besar dari pihak sistem perawatan kesehatan Jerman dan seluruh masyarakat sipil.

    Ia berpendapat bahwa sekadar meningkatkan angkatan bersenjata tidak akan cukup untuk mengatasi tantangan yang seharusnya dihadapi negara tersebut.

    “Oleh karena itu, kita memerlukan ‘rencana operasional sipil Jerman’ yang komprehensif” yang diarahkan untuk mengatasi berbagai keadaan darurat, termasuk agresi militer, tegas Gerlach.

    Menurut Gerlach, dalam skenario seperti itu, sistem perawatan kesehatan Jerman harus siap memberikan layanan kepada lebih dari 80 juta penduduk sipil, serta personel militer yang terluka.

    “Negara harus menetapkan standar yang jelas. Ini berlaku untuk tingkat UE, federal, dan regional,” timpal pejabat itu kepada surat kabar tersebut. Ia juga menekankan perlunya memastikan kemampuan Jerman dan UE untuk memproduksi semua obat-obatan dan sediaan farmasi yang mungkin mereka butuhkan.

    6. India-China 

    Kekuatan-kekuatan besar non-Barat dapat memainkan peran penting dalam keamanan Eropa setelah konflik Ukraina. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Slowakia Juraj Blanar dalam sebuah wawancara dengan RT.

    “Negara-negara di belahan bumi selatan harus menjadi salah satu bagian dari jaminan keamanan (Ukraina) ini,” menteri tersebut menyatakan pada hari Selasa, berbicara di sela-sela Dialog Raisina, sebuah konferensi tentang geopolitik dan geoekonomi di New Delhi.

    “Negara-negara seperti China, Brasil, juga India, mengajukan beberapa usulan perdamaian, dan mereka ingin terlibat dalam hal ini.”

    Berbeda dengan beberapa anggota UE lainnya, Slovakia tidak percaya bahwa konflik Ukraina dapat diselesaikan demi kepentingan Kyiv melalui dukungan militer yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Bratislava mendukung pendekatan baru yang diadopsi oleh Presiden AS Donald Trump, yang sedang mengupayakan pemulihan dialog dengan Rusia dan mengakhiri permusuhan melalui kompromi.

    “Slovakia memandang perdamaian di Ukraina sebagai hasil yang akan menguntungkan seluruh dunia, artinya semua pemangku kepentingan, seperti India, China, Brasil, negara-negara berkembang, dan juga negara-negara Uni Eropa, harus duduk bersama dan mengamankan perdamaian ini untuk masa depan,” tandasnya

    (sef/sef)

  • Dapat Restu Trump, Israel Gempur Jalur Gaza hingga Tewaskan 200 Jiwa Termasuk Anak-anak – Halaman all

    Dapat Restu Trump, Israel Gempur Jalur Gaza hingga Tewaskan 200 Jiwa Termasuk Anak-anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Militer Israel kembali melakukan serangan udara ke wilayah Jalur Gaza pada Selasa dini hari (18/3/2025).

    Ini menjadi serangan brutal pertama yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata dimulai pada Januari lalu.

    Mengutip dari Al Jazeera, serangan itu dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu usai mendapatkan restu dari Presiden AS Donald Trump untuk menggempur jalur Gaza.

    “Seperti yang telah ditegaskan Presiden Trump, Hamas, Houthi, Iran-dan semua pihak yang berupaya meneror tidak hanya Israel, tetapi juga AS-akan menghadapi konsekuensi, dan kekacauan besar akan terjadi,” kata Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.

    Netanyahu menegaskan serangan udara yang dilakukan pasukannya, sengaja ditujukan untuk menekan milisi Hamas yang selama ini menolak membebaskan sandera Israel.

    “Ini menyusul penolakan berulang kali Hamas untuk membebaskan sandera kami, serta penolakannya terhadap semua proposal yang telah diterimanya dari Utusan Presiden AS Steve Witkoff,” kata Netanyahu

    “Israel akan, mulai sekarang, bertindak melawan Hamas dengan kekuatan militer yang meningkat,” imbuhnya.

    Hamas berdalih keputusannya untuk menunda pembebasan sandera Israel karena Netanyahu telah gagal mematuhi perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

    Hamas saat ini diyakini masih menyandera sekitar 24 warga Israel dan menahan setidaknya 35 mayat.

    Korban Tewas Gaza Tembus 200 Jiwa

    Imbas serangan brutal Israel, Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan, lebih dari 200 orang telah tewas dalam pengeboman Israel di beberapa daerah di Jalur Gaza.

    Adapun hampir separuh korban tewas termasuk di antaranya anak-anak, wanita dan orang tua yang tinggal di Gaza selatan.

    Tak hanya melakukan serangan, Israel juga memerintahkan semua sekolah yang dekat dengan wilayah Gaza ditutup, seiring “kekuatan militer yang meningkat” terhadap Hamas.

    Israel turut menyebarkan ketakutan di kalangan masyarakat Gaza, lewat serangan udara yang tak kunjung berhenti hingga membuat langit di Gaza dipenuhi dengan pesawat tak berawak dan jet tempur yang terbang rendah.

    Hamas Kecam Serangan Israel

    Merespons tindakan yang dilakukan Israel, Hamas menegaskan, mereka mengutuk keras serangan ini.

    Hamas menyebutnya sebagai “serangan berbahaya” terhadap warga sipil yang tidak berdaya, dan mengklaim bahwa tujuan Israel adalah untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati.

    Mencegah terjadinya eskalasi yang lebih luas, Hamas menyerukan kepada negara-negara Arab dan Muslim untuk mendukung “perlawanan Palestina” dalam upaya mematahkan blokade terhadap Gaza.

    Hamas juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengeluarkan resolusi yang memerintahkan Israel menghentikan “agresinya.”

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Ada Peran Donald Trump di Balik Serangan Israel Penjajah di Gaza

    Ada Peran Donald Trump di Balik Serangan Israel Penjajah di Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Baru-baru ini Israel kembali melancarkan serangan mematikan terhadap Gaza, penyerangan tersebut tampaknya telah mengakhiri gencatan senjata yang baru 2 bulan berjalan.

    Dilaporkan bahwa sedikitnya belasan orang meninggal dunia dan lebih banyak lagi korban yang terluka, seorang dokter asal Palestina mengungkapkan adanya kemungkinan korban tewas dari penyerangan tersebut lebih dari 100 orang.

    Menteri Pertahanan Israel, Katz, beralasan penyerangan yang dilakukan imbas penolakan Hamas untuk membebaskan lebih banyak sandera, setelah sebelumnya 33 orang telah dilepaskan.

    “Tadi malam, kami melanjutkan pertempuran di Gaza karena penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera dan ancamannya untuk melukai tentara dan masyarakat Israel. Jika Hamas tidak membebaskan semua sandera, gerbang neraka akan terbuka di Gaza, dan para pembunuh dan pemerkosa Hamas akan menghadapi IDF dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ucapnya tegas.

    “Kami tidak akan berhenti bertempur sampai semua sandera kembali ke rumah dan semua tujuan perang tercapai,” kata Katz lagi dalam sebuah pernyataan.

    Peran Donald Trump dalam Penyerangan Gaza

    Di sisi lain, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan kepada Fox News bahwa Pemerintahan Donald Trump diajak berkonsultasi pada, Senin 17 Maret 2025 oleh Israel mengenai serangan mematikannya di Gaza.

    “Pemerintahan Trump dan Gedung Putih diajak berkonsultasi oleh Israel mengenai serangan mereka di Gaza malam ini,” kata sekretaris pers Gedung Putih itu.

    Leavitt juga kembali menyinggu pernyataan Trump terkait kedudukan AS dalam memerangi ‘teroris’.

    “Seperti yang telah dijelaskan oleh Trump sebelumnya, baik Hamas, Houthi, Iran semua pihak yang berusaha meneror, tidak hanya menghadapi Israel saja, tetapi juga Amerika Serikat, (mereka) ada harga yang harus dibayar,” tuturnya.

    Donald Trump juga mengecam tindakan Hamas yang belum membebaskan para sanderan, ia bahkan mengancam akan ada kekacauan yang terjadi.

    Menurut laporan, tiga kapal induk AS sedang menuju Iran menyusul serangan Israel terhadap Gaza.

    Pertumpahan darah terbaru dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun terjadi pada 7 Oktober 2023, ketika militan Hamas Palestina menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut sekutu Israel.

    Serangan militer Israel berikutnya di Gaza telah menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan setempat, sekaligus memicu tuduhan genosida dan kejahatan perang yang dibantah Israel. Serangan tersebut telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi dan menyebabkan krisis kelaparan.

    Trump juga dikecam atas rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan rencana AS untuk mengambil alih wilayah itu. Kelompok hak asasi manusia, PBB, Palestina, dan negara-negara Arab mengatakan usulan dari Trump yang menggambarkan rencana pembangunan kembali, akan menjadi pembersihan etnis atau genosida untuk masyarakat Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Berkonsultasi dengan AS Sebelum Bombardir Gaza

    Israel Berkonsultasi dengan AS Sebelum Bombardir Gaza

    Jakarta

    Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza di tengah gencatan senjata dan menewaskan ratusan orang. Gedung Putih mengungkapkan, pemerintah Israel telah berkonsultasi dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (17/3) waktu setempat, sebelum melancarkan serangan mendadak di Gaza tersebut.

    “Pemerintahan Trump dan Gedung Putih diajak berkonsultasi oleh Israel mengenai serangan mereka di Gaza malam ini,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt dalam program “Hannity” di Fox News, dilansir kantor berita AFP dan Reuters, Selasa (18/3/2025).

    “Seperti yang telah dijelaskan Presiden Trump, Hamas, Houthi, Iran, semua pihak yang berusaha meneror bukan hanya Israel, tetapi juga Amerika Serikat, akan menghadapi harga yang harus dibayar — semua kekacauan akan terjadi,” katanya dalam wawancara yang disiarkan di televisi.

    Trump sebelumnya telah mengeluarkan peringatan secara terbuka dengan menggunakan kata-kata serupa, dengan mengatakan kelompok Hamas harus membebaskan semua sandera di Gaza atau “kekacauan akan terjadi.”

    Tim penyelamat melaporkan lebih dari 200 orang tewas dalam serangan Israel pada Selasa (18/3) waktu setempat itu. Atas serangan udara terbaru Israel ini, kelompok Hamas menuduh pemerintah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menggagalkan gencatan senjata.

    Serangan itu diperintahkan setelah “Hamas berulang kali menolak untuk membebaskan sandera kami, serta penolakannya terhadap semua usulan yang telah diterimanya dari Utusan Presiden AS Steve Witkoff dan dari para mediator,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya dan AFP, Rabu (18/3/2025).

    Seorang pejabat Israel mengatakan kepada AFP bahwa operasi itu “akan terus berlanjut selama diperlukan, dan akan diperluas melampaui serangan udara”.

    Lihat juga Video: Serangan Israel ke Gaza Tewaskan 200 Orang, Termasuk Petinggi Hamas

    Dalam sebuah posting di Telegram pada Selasa dini hari waktu setempat, militer Israel mengatakan pihaknya saat ini melakukan serangan besar-besaran terhadap target-target milik Hamas di Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan “Netanyahu dan pemerintah ekstremisnya telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata, yang akan membuat para tahanan di Gaza menghadapi nasib yang tidak diketahui”.

    Dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, fase awal gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari, yang sebagian besar menghentikan pertempuran selama lebih dari 15 bulan di Gaza.

    Fase pertama gencatan senjata itu berakhir pada awal Maret. Meskipun kedua belah pihak sejak itu menahan diri dari perang habis-habisan, mereka belum dapat menyetujui langkah selanjutnya untuk perundingan gencatan senjata.

    Lihat juga Video: Serangan Israel ke Gaza Tewaskan 200 Orang, Termasuk Petinggi Hamas

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Ingatkan Iran Bertanggung Jawab Atas Serangan Houthi!

    Trump Ingatkan Iran Bertanggung Jawab Atas Serangan Houthi!

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan terbaru Iran. Ditegaskan Trump bahwa Teheran akan bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi “mengerikan” untuk setiap serangan yang dilancarkan kelompok Houthi di Yaman.

    Peringatan ini disampaikan Trump setelah militer AS melancarkan serangan udara selama akhir pekan dalam upaya mencegah serangan-serangan Houthi.

    “Setiap tembakan yang dilepaskan oleh Houthi akan dipandang, mulai saat ini, sebagai tembakan yang dilepaskan dari senjata dan kepemimpinan IRAN, dan IRAN akan bertanggung jawab, dan akan menanggung konsekuensinya, dan konsekuensi itu akan mengerikan!” tegas Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (18/3/2025).

    “Jangan biarkan siapa pun tertipu! Ratusan serangan yang dilancarkan oleh Houthi, para mafia dan penjahat yang berbasis di Yaman, yang dibenci oleh rakyat Yaman, semuanya berasal dari, dan diciptakan oleh, IRAN,” sebut Trump dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Trump menuduh Iran telah mendikte “setiap gerakan, memberikan mereka senjata, memasok mereka dengan uang dan peralatan militer yang sangat canggih, dan bahkan, memasok apa yang disebut sebagai ‘intelijen’”.

    Militer AS, pada Sabtu (15/3), melancarkan serangan udara skala besar yang menargetkan Houthi di wilayah Yaman. Menurut otoritas kesehatan Yaman, yang dikuasai Houthi, serangan udara itu menewaskan sedikitnya 53 orang, termasuk lima anak.

    Ini menjadi operasi militer terbesar AS di kawasan Timur Tengah sejak Trump menjabat pada Januari lalu.

    Trump, pada Sabtu (15/3), mengatakan AS telah melancarkan “tindakan militer yang tegas dan kuat” untuk mengakhiri ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah oleh Houthi. Trump juga menuntut agar dukungan Iran terhadap Houthi “harus segera diakhiri”.

    Lihat juga Video: AS Klaim Bunuh Banyak Pimpinan Houthi dalam Serangan Besar-besaran!

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bersumpah akan terus menyerang Houthi hingga kelompok itu menghentikan serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya.

    Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Mike Waltz, menyebut serangan udara AS itu menargetkan dan menewaskan banyak tokoh pemimpin Houthi. Dia menambahkan bahwa kapal-kapal dan aset Iran yang membantu Houthi bisa menjadi target serangan di masa mendatang.

    Biro politik Houthi, dalam tanggapannya, menggambarkan serangan AS sebagai “kejahatan perang” dan mengatakan pasukan Houthi siap untuk “menghadapi eskalasi dengan eskalasi”.

    Houthi juga mengklaim, pada Senin (17/3) dini hari, bahwa kelompoknya menyerang kapal induk AS, USS Harry S Truman, di Laut Merah dengan drone dan rudal. Namun serangan itu tampaknya ditangkis oleh militer AS, yang mengklaim tidak ada kerusakan pada kapal induk tersebut.

    Lihat juga Video: AS Klaim Bunuh Banyak Pimpinan Houthi dalam Serangan Besar-besaran!

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ramai ‘Boycott USA!’ Gegara Tarif Impor Trump

    Ramai ‘Boycott USA!’ Gegara Tarif Impor Trump

    Jakarta

    Negara-negara Skandinavia dan Kanada berada di garis depan tren internasional yang berkembang, di mana para konsumen meninggalkan produk-produk AS akibat keputusan Presiden Donald Trump mengenakan tarif impor tinggi pada berbagai produk dari negara-negara tertentu.

    Beberapa grup Facebook telah dibentuk dalam beberapa minggu terakhir untuk mengorganisir boikot dan kampanye. Salah satu grup asal Swedia bernama “Bojkotta varor fran USA” yang artinya “Boikot produk dari AS,” sudah memiliki hampir 80.000 anggota pada saat artikel ini ditulis.

    Grup ini menyatakan, tujuannya adalah untuk “melindungi demokrasi, kedaulatan, dan keamanan,” dan berharap boikot ini dapat memberikan tekanan pada pemerintahan Trump. Penggunaan platform Facebook dianggap sebagai “senjata terbaik.”

    Beberapa grup serupa di Kanada juga mulai bermunculan di Facebook, sementara grup Prancis bernama “BOYCOTT USA: Achetez Francais et Europeen!” — BOYCOTT USA: Beli produk Prancis dan Eropa! — telah memiliki lebih dari 20.000 anggota.

    Ada juga dukungan untuk sikap serupa di Jerman. Sebuah survei oleh kelompok riset Civey untuk surat kabar bisnis Handelsblatt menemukan bahwa 64% warga Jerman lebih memilih untuk menghindari produk AS, jika memungkinkan. Sebagian besar mengaku bahwa kebijakan Trump sudah mempengaruhi pilihan mereka saat berbelanja.

    Garritt van Dyk, seorang pengajar sejarah di Universitas Waikato di Selandia Baru, mengatakan bahwa aksi boikot yang dilakukan konsumen jadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena orang-orang melihatnya sebagai pilihan tambahan selain memilih dalam pemilu untuk menyatakan pendapat politik.

    “Mungkin mereka memilih dengan harapan tertentu, tetapi kenyataannya berbeda, atau mereka tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan,” katanya kepada DW. “Mereka mencari cara lain untuk melaksanakan kewenangan mereka.”

    Penjualan mobil Tesla turun di tengah kemarahan terhadap Elon Musk

    Penjualan Tesla di Eropa anjlok pada bulan Januari, demikian menurut data dari Asosiasi Pabrikan Mobil Eropa, turun 45% dibandingkan periode yang sama pada 2024. Penjualan Tesla di Eropa turun sepanjang tahun 2024, dengan penurunan 13% di seluruh Uni Eropa.

    Van Dyk mengatakan boikot ini mulai populer di berbagai kalangan politik, dengan contoh boikot bir Bud Light di AS yang dimulai pada April 2023. Boikot ini terjadi sebagai respons terhadap kampanye iklan Bud Light yang dibintangi oleh seorang transgender, yang menyebabkan reaksi balik dari konservatif Amerika Serikat dan penurunan signifikan dalam penjualan bir tersebut. “Hal itu bisa datang dari arah mana saja,” kata van Dyk. “Ini bukan hanya alat progresif.”

    Kampanye ‘Beli (Produk) Kanada’ di tengah sentimen anti-Trump

    Sentimen menentang produk AS tampaknya sangat kuat di Kanada. Trump terus melanjutkan tarif 25% terhadap Kanada meskipun kedua negara adalah sekutu lama dan berbagi perbatasan sepanjang hampir 9.000 kilometer.

    Trump juga sering berbicara tentang menjadikan Kanada negara bagian ke-51 AS . Ia melakukannya dengan cara mengolok-olok perdana menteri Kanada yang habis masa jabatannya tahun ini, Justin Trudeau, sebagai “Gubernur Trudeau”, yang tampaknya dimaksudkan untuk merendahkan orang nomor satu di negara itu.

    Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat Kanada. Sentimen anti-Trump yang meningkat membuat Partai Liberal, yang sebelumnya dipimpin oleh Trudeau dan kini dipimpin oleh perdana menteri baru Mark Carney, meraih pemulihan dukungan dramatis dalam jajak pendapat. Pada awal 2025, mereka tertinggal 25% dari Partai Konservatif, tetapi sekarang mereka memimpin suara di banyak jajak pendapat.

    Sentimen ini semakin tercermin di kalangan konsumen. Dylan Lobo menjalankan situs web bernama “Made in CA,” yang bertujuan menyediakan direktori online produk-produk buatan Kanada. Dia mengatakan kepada majalah Business Insider bahwa situs webnya baru-baru ini mengalami lonjakan pengunjung.

    “Banyak patriotisme di negara ini,” katanya kepada majalah tersebut. “Ada perasaan membuncah bahwa orang Kanada ingin mendukung sesama orang Kanada.”

    Beberapa aplikasi bahkan muncul, seperti Buy Beaver dan Maple Scan, yang membantu pembeli mengidentifikasi produk AS saat berbelanja.

    Banyak bisnis Kanada juga mengambil tindakan dengan kampanye “Beli (produk) Kanada.” Di Ontario, Dewan Pengendalian Minuman Beralkohol provinsi itu mengumumkan akan berhenti memasok produk buatan AS seperti bourbon dan anggur di toko-tokonya. Provinsi lain, seperti British Columbia dan New Brunswick, juga melakukan tindakan serupa.

    Perdana Menteri Ontario Doug Ford juga membatalkan kontrak senilai CA$100 juta (sekitar US$69 juta) dengan Starlink, perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk. “Ontario tidak akan melakukan bisnis dengan orang-orang yang bertekad menghancurkan ekonomi kami,” kata Ford di platform media sosial X.

    Proteksionisme AS memicu reaksi balik di Eropa

    Beberapa perusahaan Eropa juga mengambil tindakan terhadap perusahaan AS. Pengecer terbesar di Denmark, Salling Group, mengatakan akan memberi label bintang hitam pada produk-produk Eropa di toko-tokonya untuk membantu pelanggan mengenalinya. Perusahaan ini tetap akan menjual produk AS, tetapi CEO-nya, Anders Hagh, menulis di LinkedIn bahwa label baru ini merupakan “layanan tambahan bagi pelanggan yang ingin membeli barang dengan merek Eropa.”

    Sementara itu, beberapa perusahaan mengambil tindakan yang lebih tegas. Haltbakk Bunkers dari Norwegia, yang menyediakan minyak dan bahan bakar untuk kapal, baru-baru ini mengumumkan akan berhenti memasok bahan bakar untuk kapal-kapal Angkatan Laut AS.

    Di luar Eropa dan Kanada, banyak pemimpin bisnis menyadari potensi reaksi terhadap produk AS dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi bisnis mereka. Takeshi Niinami, CEO dari raksasa minuman Jepang Suntory Holdings — yang memiliki merek seperti Jim Beam — memperingatkan beberapa minggu setelah Trump kembali ke Gedung Putih bahwa merek AS akan menjadi sasaran konsumen internasional.

    “Kami sudah merencanakan strategi dan anggaran untuk 2025, dengan harapan produk-produk Amerika, termasuk wiski Amerika, akan lebih sulit diterima oleh negara-negara di luar AS karena pertama, tarif, dan kedua, emosi,” katanya kepada Financial Times.

    Hal ini menunjukkan bahwa boikot dan perilaku konsumen bisa mempengaruhi penjualan perusahaan AS di Kanada, Eropa, dan tempat lainnya, dengan data yang akan dirilis dalam beberapa bulan mendatang, di mana kemungkinannya akan diperhatikan secara seksama.

    Van Dyk mengatakan bahwa reaksi balik terhadap produk AS memiliki kemiripan dengan kampanye “freedom fries” yang terkenal pada tahun 2003, ketika oposisi Prancis terhadap invasi Irak menyebabkan penggantian nama kentang goreng menjadi “freedom fries” di beberapa bagian AS.

    “Ada kalanya di masa lalu di mana kita mendapatkan reaksi aneh seperti ini: ‘Kami tidak ingin itu menjadi bagian dari budaya kami lagi,’” katanya.

    Dia percaya bahwa kerusakan reputasi yang dialami oleh perusahaan dan produsen AS bisa sangat signifikan pada akhirnya. “Dari segi kerusakan pada merek dan reputasi, situasi ini bisa mempengaruhi karena di pasar yang penuh sesak, orang bisa membuat pilihan,” kata van Dyk.

    Seorang juru bicara untuk The European Consumer Organisation, yang mewakili kepentingan konsumen di seluruh Eropa, mengatakan bahwa mereka belum memiliki posisi terkait masalah boikot ini, dan mereka fokus pada “mempelajari bagaimana tarif akan mempengaruhi konsumen.”

    Dalam sebuah pernyataan kepada DW, organisasi ini juga mengatakan mereka bekerja sama dengan kelompok konsumen AS mengenai “bagaimana menjaga kerja sama transatlantik tetap berfungsi demi kepentingan konsumen.”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Kebijakan Tarif Impor Trump Bikin Kanada Meradang

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.119: Drone Ukraina Bakar Kilang Minyak Rusia, Api Baru Padam 3 Hari – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.119: Drone Ukraina Bakar Kilang Minyak Rusia, Api Baru Padam 3 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Selasa (18/3/2025), perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.119.

    Kebakaran besar melanda kilang minyak Tuapse di Krasnodar, Rusia selatan.

    Tiga hari setelah serangan pesawat nirawak Ukraina, api akhirnya berhasil dipadamkan pada Senin (18/3/2025).

    Dalam perkembangan lain terkait perang Rusia-Ukraina, militer Rusia mengeklaim, bergerak maju di Ukraina selatan dan menembus sebagian garis pertahanan Kyiv, kurang dari 50 kilometer di tenggara kota Zaporizhzhia.

    Simak rangkuman peristiwa lainnya berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.119: 

    Drone Ukraina Serang Kilang Minyak Rusia, Api Baru Padam Setelah Tiga Hari

    Dikutip dari The Moscow Times, kebakaran besar yang melanda kilang minyak Tuapse di Krasnodar, Rusia selatan, akhirnya berhasil dipadamkan pada Senin (18/3/2025), tiga hari setelah serangan pesawat nirawak Ukraina.

    “Kebakaran telah berhasil dipadamkan di kompleks minyak Tuapse,” kata kepala distrik kotamadya Tuapse, Sergei Boyko, melalui Telegram.

    Ia menambahkan, petugas pemadam kebakaran masih bekerja untuk memastikan situasi benar-benar terkendali.

    Gubernur wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, mengungkapkan bahwa kebakaran tersebut, melalap lebih dari 1.000 meter persegi.

    Tidak ada korban luka dalam serangan yang terjadi pada Jumat (15/3/2025).

    Kilang Tuapse merupakan salah satu fasilitas penyulingan minyak terbesar di Rusia, dengan kapasitas pemrosesan tahunan mencapai 12 juta metrik ton.

    Juru bicara Pusat Penanggulangan Disinformasi Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina, Andriy Kovalenko, mengatakan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia adalah bentuk pembalasan atas serangan rudal Moskow yang telah menghancurkan jaringan listrik Ukraina dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pasokan listrik.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat atau menghancurkan 72 pesawat nirawak Ukraina di sembilan wilayah Rusia antara Minggu (16/3/2025) malam dan Senin (16/3/2025) pagi.

    Dalam serangan lainnya, 13 drone Ukraina menargetkan fasilitas energi di wilayah Astrakhan, Rusia selatan.

    Serpihan pesawat nirawak yang jatuh menyebabkan kebakaran dan melukai satu orang.

    “Serangan drone massal ini menyasar kompleks bahan bakar dan energi,” kata Gubernur wilayah Astrakhan, Igor Babushkin, melalui Telegram.

    Rusia dan Ukraina terus melancarkan serangan udara dalam konflik yang semakin memanas.

    Moskow menuduh Kyiv berusaha merusak infrastruktur vitalnya, sementara Ukraina menegaskan bahwa serangan tersebut adalah respons terhadap agresi Rusia.

    Rusia Gempur Ukraina Selatan, Klaim Kuasai Wilayah Zaporizhzhia

    Militer Rusia mengeklaim, telah bergerak maju di Ukraina selatan dan menembus sebagian garis pertahanan Kyiv, kurang dari 50 km di tenggara kota Zaporizhzhia, The Guardian melaporkan.

    Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin (18/3/2025) menyatakan, pasukannya telah merebut desa Stepove di wilayah Zaporizhzhia. Namun, klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.

    Sementara itu, militer Ukraina membantah pernyataan tersebut.

    Kyiv menyebut, pasukannya berhasil menangkis serangan Rusia di sekitar Stepove dan desa terdekat, Lobkove.

    “Pertempuran masih berlangsung,” kata pihak militer Ukraina dalam pernyataan resminya.

    Wilayah Zaporizhzhia menjadi salah satu medan pertempuran utama dalam invasi Rusia ke Ukraina.

    Sejak awal konflik, Moskow terus berupaya memperluas kendali di wilayah tersebut, sementara Kyiv berusaha mempertahankan posisinya.

    Trump Akan Bahas Gencatan Senjata dan Aset dengan Putin, Ukraina Tetap Waspada

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (19/3/2025), setelah proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Ukraina dan AS ditolak oleh Moskow.

    Dalam pernyataannya, Trump mengatakan, perbincangan itu akan mencakup “pembagian aset tertentu” serta pembahasan mengenai “tanah dan pembangkit listrik.”

    Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai maksud dari pernyataan tersebut.

    Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut, pembahasan akan mencakup “pembangkit listrik di perbatasan Rusia dan Ukraina.”

    Jika yang dimaksud adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, lokasi ini sebenarnya tidak berada di perbatasan Rusia-Ukraina, melainkan di wilayah Ukraina yang secara internasional diakui sebagai bagian dari negara tersebut.

    Saat ini, fasilitas tersebut masih berada di bawah kendali pasukan Rusia sejak invasi berlangsung.

    Belum jelas apakah pembicaraan ini akan membawa dampak terhadap situasi di medan perang. Ukraina tetap waspada terhadap segala kemungkinan di tengah negosiasi yang masih berlangsung.

    Ukraina dan Korea Selatan Bahas Pemulangan Tawanan Perang Korea Utara

    Dikutip dari Suspilne, diplomat dari Ukraina dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan telepon mengenai pemulangan tawanan perang Korea Utara, sebagaimana dilaporkan oleh media Korea Selatan Yonhap.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga terkait nasib dua tentara Korea Utara yang ditangkap oleh Ukraina pada 17 Maret.

    Seoul telah menyatakan kesiapannya untuk menerima kembali tawanan tersebut, karena menurut hukum Korea Selatan, warga Korea Utara tetap diakui sebagai warga negaranya.

    Pemulangan hanya bisa dilakukan jika para tawanan secara sukarela menyatakan keinginan untuk kembali ke Korea Selatan.

    Keterlibatan Korea Utara dalam Perang Rusia-Ukraina

    Isu pengiriman personel militer Korea Utara ke Rusia untuk berperang melawan Ukraina telah mencuat sejak Oktober 2024.

    Pada 14 Oktober, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, Korea Utara “secara de facto telah bergabung” dalam perang di pihak Rusia.

    Kemudian, pada 5 November, Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengonfirmasi bahwa pasukan Ukraina telah menghadapi tentara Korea Utara dalam pertempuran di wilayah Kursk, Rusia.

    Pada 11 Januari, dua tentara Korea Utara ditangkap oleh pasukan Ukraina di wilayah yang sama.

    Presiden Zelensky telah menginstruksikan Dinas Keamanan Ukraina untuk memberikan akses terhadap para tahanan tersebut.

    Sedangkan Korea Selatan menegaskan kembali kesiapannya untuk menerima mereka jika mereka memilih untuk kembali.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)