Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Krimea Bakal Diberi ke Rusia, Trump Diam-Diam Incar Harta Karun Langka

    Krimea Bakal Diberi ke Rusia, Trump Diam-Diam Incar Harta Karun Langka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) saat ini dilaporkan mempertimbangkan untuk mengakui bahwa Krimea adalah bagian dari Rusia. Hal ini terjadi saat Presiden AS Donald Trump terus mendorong diskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah hubungan kedua negara yang sedang buruk akibat serangan Moskow ke Ukraina.

    Situs berita AS, Semafor, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa sejatinya Trump belum membuat keputusan apa pun. Walau begitu, diskusi tentang status Krimea sejalan dengan “banyak pilihan yang diajukan saat Trump mendorong diakhirinya perang.”

    Walau begitu, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengatakan kepada Semafor bahwa Gedung Putih “tidak membuat komitmen semacam itu, dan kami tidak akan menegosiasikan kesepakatan (perdamaian) melalui media.”

    “Tujuannya tetap sama: menghentikan pembunuhan dan menemukan penyelesaian damai untuk konflik ini,” kata Hughes.

    Krimea, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Rusia, memilih untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia pada tahun 2014, menyusul revolusi yang menggulingkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich. PBB terus memandang wilayah tersebut sebagai wilayah Ukraina.

    Trump Intai Harta Karun Krimea

    Jurnalis pemenang Penghargaan Pulitzer Seymour Hersh melaporkan, mengutip seorang pejabat Gedung Putih, bahwa Trump sedang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan AS-Rusia melalui kerja sama ekonomi.

    Presiden Trump berusaha untuk mencabut sanksi yang diberlakukan sejak tahun 2014 dan 2022 dan “membentuk kemitraan dengan Putin yang bertujuan untuk mengubah Krimea menjadi resor internasional utama,” kata seorang sumber pada Hersh.

    Sumber resmi yang dikutip dalam laporan Hersh menambahkan bahwa “mereka mungkin melakukan hal yang sama di Donbass.”

    Jurnalis tersebut mencatat bahwa pendekatan Trump sangat berbeda dari pendekatan pemerintahan Joe Biden, dengan sumber anonimnya menggambarkan presiden saat ini sebagai ‘pemenang ekonomi’. Ketertarikan Trump pada aset energi dan sumber daya alam Rusia dilaporkan meliputi minyak, gas, dan logam tanah jarang yang belum ditambang.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah mengubah beberapa posisi kebijakan luar negerinya terkait Moskow. Setelah melakukan panggilan telepon dengan Putin pada bulan Februari, delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi, dengan kedua belah pihak sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan menjajaki usaha patungan setelah konflik Ukraina terselesaikan.

    Trump dan Putin kembali melakukan panggilan telepon pada hari Selasa untuk membahas gencatan senjata yang diusulkan AS. Menurut pernyataan dari kedua belah pihak, pembicaraan tersebut produktif, dengan Rusia menyetujui penghentian serangan selama satu bulan terhadap infrastruktur energi Ukraina sementara pembicaraan terus berlanjut.

    (pgr/pgr)

  • McGregor Bakal Maju Capres Irlandia, ini Lawannya

    McGregor Bakal Maju Capres Irlandia, ini Lawannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan bintang UFC, Conor McGregor, kembali mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden Irlandia dalam pemilihan tahun ini. Hal ini terjadi saat dirinya terus mengkritisi kebijakan imigrasi di negara itu.

    Dalam pernyataannya di X, Jumat (21/3/2025), McGregor berjanji bahwa jika ia menang, ia akan menentang Pakta Migrasi Uni Eropa, yang diadopsi oleh Parlemen Eropa tahun lalu. Menurutnya, aturan ini sangat tidak mempertimbangkan suara rakyat Irlandia.

    “Pemilihan presiden berikutnya harus dilaksanakan paling lambat 11 November 2025. Siapa lagi yang akan melawan Pemerintah dan menentang RUU ini? Saya akan melakukannya!” tulis McGregor di X pada hari Kamis.

    “Sebagai Presiden, saya akan mengajukan RUU ini untuk referendum,” tulisnya, seraya menambahkan bahwa “itu bukan pilihan saya atau pemerintah untuk melakukannya. Itu adalah pilihan rakyat Irlandia!”

    Postingan itu muncul beberapa hari setelah McGregor bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Berbicara kepada pers setelahnya, McGregor menuduh pemerintah Irlandia secara politis mencabut hak pilih rakyat Irlandia.

    Perdana Menteri Irlandia (Taoisaech) Micheal Martin kemudian mengkritik McGregor di. Ia menyebut petarung itu salah dan menentang pandangan rakyat Irlandia.

    Pada tahun 2023, McGregor muncul sebagai pemimpin sayap kanan Irlandia yang mengkritik sistem imigrasi Irlandia setelah seorang pria kelahiran Aljazair menikam tiga anak dan seorang pekerja perawatan di luar sebuah sekolah di Dublin. Pemerintah Irlandia kemudian menuduh McGregor memicu kerusuhan yang pecah setelah serangan itu.

    Meskipun memiliki pengikut fanatik, petarung itu tetap menjadi tokoh yang memecah belah dan kontroversial. Tahun lalu, pengadilan perdata di pengadilan Irlandia memutuskan McGregor bersalah atas pemerkosaan seorang wanita pada tahun 2018.

    Mantan bintang UFC itu telah mengajukan banding atas putusan tersebut, meminta untuk mengajukan bukti, dan mengklaim bahwa ia hanya melakukan hubungan seks suka sama suka.

    (pgr/pgr)

  • 340 Orang Ditangkap Usai Aksi Protes Penahanan Wali Kota Istanbul

    340 Orang Ditangkap Usai Aksi Protes Penahanan Wali Kota Istanbul

    Jakarta –

    Lebih dari 340 orang ditangkap setelah aksi protes jalanan terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade. Aksi demo besar-besaran ini dipicu oleh penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu.

    Ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri pada Jumat (21/3) malam waktu setempat. Aksi ini memicu bentrokan dengan polisi antihuru-hara di tiga kota terbesar di Turki: Istanbul, ibu kota Ankara, dan kota pesisir barat, Izmir.

    Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengatakan “343 tersangka ditangkap dalam protes yang terjadi di Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, Antalya, Canakkale, Eskisehir, Konya, dan Edirne.” Dia memperingatkan bahwa mereka yang berusaha menebar “kekacauan dan provokasi.. pasti tidak akan ditolerir”.

    Itu adalah malam ketiga berturut-turut para demonstran berunjuk rasa untuk mendukung Imamoglu, rival politik terbesar Presiden Recep Tayyip Erdogan. Penangkapannya pada hari Rabu lalu memicu unjuk rasa besar-besaran yang menyebar dari Istanbul ke lebih dari 50 dari 81 provinsi di Turki.

    Pada Jumat (21/3) malam waktu setempat, bentrokan sengit terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi antihuru-hara, yang menembakkan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan demonstran di Istanbul, Ankara, dan Izmir.

    Imamoglu — yang terpilih kembali sebagai wali kota Istanbul pada tahun lalu — telah dituduh bersama enam orang lainnya “membantu dan bersekongkol dengan organisasi teroris” — yaitu kelompok militan Kurdi yang dilarang, PKK.

    Ia juga sedang diselidiki atas “penyuapan, pemerasan, korupsi, penipuan, dan memperoleh data pribadi secara ilegal untuk keuntungan sebagai bagian dari organisasi kriminal” bersama dengan 99 tersangka lainnya.

    Lihat juga video: ‘Tumpahan Darah’ di Gedung Putih Warnai Aksi Protes Pertemuan Biden-Netanyahu

    Ia diinterogasi oleh polisi selama enam jam pada hari Jumat tentang tuduhan korupsi, kata partainya, partai oposisi utama CHP.

    “Imamoglu menyangkal semua tuduhan terhadapnya,” kata salah satu pengacaranya, Mehmet Pehlivan.

    “Penahanan tersebut ditujukan untuk merusak reputasi Imamoglu di mata masyarakat,” tulisnya di media sosial X pada Sabtu pagi. Dia mengatakan bahwa kedua penyelidikan tersebut “didasarkan pada tuduhan yang tidak benar” dan “merupakan pelanggaran hak atas pengadilan yang adil”.

    Para demonstran di seluruh negeri menurut rencana akan kembali berunjuk rasa pada Sabtu malam waktu setempat.

    Lihat juga video: ‘Tumpahan Darah’ di Gedung Putih Warnai Aksi Protes Pertemuan Biden-Netanyahu

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Usulkan AS Kelola PLTN Ukraina untuk Gencatan Senjata – Halaman all

    Trump Usulkan AS Kelola PLTN Ukraina untuk Gencatan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengusulkan agar AS mengambil alih dan mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Ukraina, yang saat ini berada di bawah kendali Rusia.

    Gagasan ini muncul dalam percakapan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu, 19 Maret 2025.

    Usulan ini dilontarkan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong gencatan senjata antara Kyiv dan Moskow.

    Apa yang Dibahas dalam Percakapan Antara Trump dan Zelensky?

    Dalam diskusi tersebut, Zelensky mengonfirmasi bahwa perhatian utama tertuju pada PLTN Zaporizhzhia, yang sejak invasi Rusia pada Februari 2022 dikuasai oleh pasukan Moskow.

    PLTN ini merupakan yang terbesar di Eropa dan menjadi perhatian utama karena potensi ancaman nuklirnya.

    Zelensky menekankan bahwa diperlukan lebih dari dua tahun agar PLTN tersebut dapat beroperasi kembali. “Kapasitasnya sangat dibutuhkan oleh Ukraina dan Eropa,” ujar Zelensky, menambahkan pentingnya integrasi Zaporizhzhia ke dalam jaringan listrik Eropa untuk stabilitas energi kawasan.

    Apa Tantangan Gencatan Senjata di Tengah Konflik Ini?

    Meskipun Trump berusaha mencari solusi gencatan senjata, tantangan masih sangat besar.

    Dalam percakapan terpisah dengan Trump pada Selasa, 18 Maret 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa negara-negara Barat harus menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina sebelum gencatan senjata bisa terwujud.

    Namun, percakapan antara Trump dan Zelensky dilaporkan berjalan dengan lebih positif, dan Gedung Putih bahkan menyebutnya sebagai “fantastis”, meskipun hubungan keduanya pernah tegang di masa lalu.

    Apa Pendapat Pejabat AS Mengenai Usulan Ini?

    Dukungan untuk usulan Trump datang dari sejumlah pejabat AS.

    Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam pernyataan bersama, menyatakan bahwa pembahasan antara Trump dan Zelensky mencakup masalah pasokan listrik serta pengelolaan PLTN Ukraina.

    Meski demikian, masih terdapat ketidakjelasan tentang bagaimana rencana ini dapat direalisasikan secara hukum dan teknis, terutama dengan keberadaan pasukan Rusia di Zaporizhzhia.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Dengan situasi yang terus berkembang dan tantangan yang signifikan, penting untuk melihat bagaimana proposal ini akan berlanjut.

    Akankah AS mampu meraih kesepakatan yang membawa kedamaian?

    Dan bagaimana pengelolaan PLTN ini akan diatur dalam kerangka hukum internasional?

    Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung dan akan mempengaruhi langkah ke depan dalam konflik yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Reaksi dan Kontroversi Pencalonan Conor McGregor – Halaman all

    Reaksi dan Kontroversi Pencalonan Conor McGregor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan petarung MMA Conor McGregor baru saja mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia.

    Keputusan ini mengemuka setelah kunjungannya yang kontroversial ke Gedung Putih.

    Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang dan reaksi yang muncul seputar pencalonan McGregor.

    Apa yang Mendorong McGregor untuk Maju di Pilpres Irlandia?

    Pengumuman McGregor datang hanya beberapa hari setelah ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dalam unggahannya di Instagram, McGregor menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Pakta Migrasi Uni Eropa.

    Dia berpendapat bahwa Irlandia harus menerapkan pakta ini sebelum 12 Juni 2026 dan menegaskan bahwa rakyat Irlandia lah yang seharusnya menentukan keputusan tersebut.

    “Meski saya sangat menentang pakta ini, itu bukan pilihan saya atau pemerintah untuk membuat perjanjian. Itu adalah pilihan rakyat Irlandia. Selalu, itulah demokrasi sejati,” tulis McGregor seperti dikutip dari TRT Global.

    Siapa yang Mendukung McGregor?

    Meskipun McGregor menerima dukungan dari beberapa kelompok sayap kanan, termasuk tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Andrew Tate, banyak pihak meragukan peluangnya untuk menang dalam pemilihan.

    Untuk mencalonkan diri, McGregor harus memperoleh dukungan dari 20 anggota Oireachtas atau empat dari 31 otoritas lokal di Irlandia.

    Di sisi lain, beberapa politisi senior seperti mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, dan mantan Komisaris Eropa, Mairead McGuinness, disebut sebagai kandidat potensial dalam pemilihan yang akan dilaksanakan pada 11 November 2025.

    Apa yang Terjadi di Kunjungan McGregor ke Gedung Putih?

    Pada Hari St.

    Patrick, McGregor memberikan pidato di Gedung Putih sebelum bertemu dengan Trump dan Musk.

    Ia mengenakan setelan hijau dan mengkritik pemerintah Irlandia yang dianggap tidak mampu menangani isu domestik.

    Trump pun memberikan dukungan kepada McGregor, menyebutnya salah satu orang Irlandia favoritnya.

    Namun, kunjungan ini tidak lepas dari kritik.

    Taoiseach Irlandia, Michel Martin, menilai komentar McGregor tidak mencerminkan semangat Hari St.

    Patrick dan pandangan masyarakat Irlandia.

    Wakil Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, bahkan menegaskan bahwa McGregor tidak memiliki mandat untuk mewakili rakyat Irlandia.

    Apakah Kasus Hukum McGregor Mempengaruhi Cita-Citanya?

    Selain ambisi politiknya, McGregor juga menghadapi sejumlah masalah hukum.

    Dua tahun lalu, ia dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus perdata atas dugaan pemerkosaan seorang wanita di Dublin pada 2018 dan dijatuhi ganti rugi hampir 250.000 euro.

    Dia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut.

    Kasus hukum lainnya mencakup tuduhan kekerasan seksual di Miami dan insiden di mana ia menyerang maskot tim NBA Miami Heat.

    Pusat Krisis Pemerkosaan Dublin mengeluarkan surat protes ke Kedutaan Besar AS di Irlandia, menyatakan bahwa kunjungan McGregor ke Gedung Putih menormalkan kekerasan seksual dan meremehkan dampaknya terhadap korban.

     

    Pencalonan Conor McGregor sebagai Presiden Irlandia menyajikan berbagai pertanyaan dan tantangan, baik dari segi dukungan politik maupun isu hukum yang mengelilinginya.

    Meskipun dia mendapatkan perhatian media dan dukungan dari beberapa tokoh terkemuka, peluangnya untuk menjadi presiden tampak minim.

    Sementara itu, reaksi dari pejabat pemerintah Irlandia menunjukkan bahwa tidak semua orang mendukung langkah McGregor dalam ambisi politiknya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemerintah Mesir Bantah Akan Terima Relokasi 500.000 Warga Gaza di Sinai Utara

    Pemerintah Mesir Bantah Akan Terima Relokasi 500.000 Warga Gaza di Sinai Utara

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Mesir membantah dengan tegas atas laporan Israel yang menyebutkan kesiapan Kairo akan menerima hingga 500.000 warga Palestina, yang direlokasi ke Sinai Utara dalam rekonstruksi Jalur Gaza.

    “Mesir membantah sepenuhnya klaim yang beredar di sejumlah media terkait rencana untuk merelokasi 500.000 warga Gaza ke sebuah kota yang ditentukan di SInai Utara dalam rangka rekonstruksi Gaza,” ucap pihak Dinas Penerangan Negara (SIS) Mesir.

    Badan menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah salah dan “tidak konsisten dengan posisi tegas an berdasar Mesir” sejak agresi Israel ke Jalur Gaza pada Oktober 2023.

    Tidak hanya itu, Kairo menegaskan kembali “penolakan absolut ada upaya apapun untuk merelokasi saudara Palestina, baik secara sukarela ataupun paksa, ke lokasi lain di luar Gaza, terutama ke Mesir.”

    Relokasi semacam itu akan berarti “pupusnya perjuangan Palestina dan ancaman besar bagi keamanan nasional Mesir.”

    SIS juga telah menyoroti upaya diplomatik Mesir yang dilakukan, melalui rencana rekonstruksi yang diusulkan Kairo dalam KTT Arab pada 4 Maret lalu, demi memastikan bahwa tak akan ada satupun warga Palestina yang harus keluar dari Gaza. Terlebih rencana rekonstruksi ini mendapat dukungan bulat dari semua negara peserta KTT.

    Diketahui, lebih dari 700 warga Palestina di Gaza tewas dan 900 lainnya terluka akibat serangan udara Israel terhadap Jalur Gaza sejak 18 Maret 2025. Sehingga menyebabkan pupusnya kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlangsung sejak 19 Januari 2025.

    Secara keseluruhan, lebih dari 50.00 warga Palestina dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak tewas akibat agresi brutal Israel ke Gaza pada Oktober 2023. Lalu, lebih dari 112.000 warga lainnya terluka.

    Pada November 2024. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan bekas kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan pada kemanusiaan di Gaza.

    Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait dugaan tindak genosida yang mereka lakukan di Jalur Gaza.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty dan Utusan Timur Tengah Gedung Putih, Steve Witkoff telah sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi atas rencana rekonstruksi Jalur Gaza dengan tujuan membangun kembali wilayah tersebut.

    Abdelatty telah bertemu dengan Witkoff dan Direktur Senior untuk Timur Tengah dan AFrika Utara di Dewan Keamanan Nasional AS, Eric Trager di sela-sela pertempuran antara para menteri luar negeri Arab dan utusan AS di Qatar.

    Kedua belah pihak pun sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana sebagai dasar upaya rekonstruksi dan menjaga komunikasi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan stabilitas Timur Tengah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mantan Petarung MMA, Conor McGregor Maju Pilpres Irlandia usai Kunjungan ke Gedung Putih – Halaman all

    Mantan Petarung MMA, Conor McGregor Maju Pilpres Irlandia usai Kunjungan ke Gedung Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan petarung MMA, Conor McGregor mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia.

    Pengumuman ini datang hanya beberapa hari setelah kunjungan kontroversialnya ke Gedung Putih. Di sana ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Dalam unggahan di Instagram, McGregor menyatakan penentangannya terhadap Pakta Migrasi Uni Eropa, yang menurutnya harus diterapkan sepenuhnya oleh Irlandia paling lambat 12 Juni 2026.

    Ia menegaskan bahwa jika terpilih akan mengajukan rancangan undang-undang ini untuk referendum agar rakyat Irlandia yang menentukan.

    “Meskipun saya sangat menentang pakta ini, itu bukan pilihan saya atau pemerintah untuk membuat perjanjian. Itu adalah pilihan rakyat Irlandia! Selalu! Itulah demokrasi sejati!” tulis McGregor dalam unggahannya, seperti dikutip dari TRT Global.

    McGregor juga mempertanyakan mengapa pejabat pemerintah “sangat setuju” dengan pakta migrasi ini dan menyerukan debat publik sebelum diambil keputusan.

    Meski mendapat dukungan dari kelompok sayap kanan dan tokoh seperti Elon Musk serta Andrew Tate, peluang McGregor untuk menjadi Presiden Irlandia diperkirakan sangat kecil.

    Profesor ilmu politik dari Trinity College Dublin, Gail McElroy menyatakan, kemungkinan McGregor mendapatkan dukungan politik yang cukup “hampir nol.”

    Untuk bisa mencalonkan diri, seorang kandidat harus mendapat dukungan dari 20 anggota Oireachtas atau empat dari 31 otoritas lokal di Irlandia.

    Sementara itu, beberapa tokoh politik senior seperti mantan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern, dan mantan Komisaris Eropa, Mairead McGuinness, disebut-sebut sebagai kandidat potensial dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2025.

    Kunjungan ke Gedung Putih dan Pertemuan dengan Trump

    Pada Hari St Patrick, McGregor berbicara di ruang pengarahan resmi Gedung Putih sebelum bertemu dengan Donald Trump dan Elon Musk di Ruang Oval.

    Dalam kesempatan itu, ia mengenakan setelan hijau dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah Irlandia yang dianggapnya gagal menangani isu-isu domestik.

    Trump telah menyatakan dukungannya terhadap McGregor dengan menyebut sebagai salah satu orang Irlandia favoritnya.

    McGregor pun membalas pujian itu dengan menyebut etos kerja Trump sebagai “inspiratif.”

    Kritik dari Pejabat Irlandia

    Kunjungan McGregor ke Gedung Putih mendapat kecaman dari para pemimpin Irlandia.

    Taoiseach Micheál Martin menyatakan, komentar McGregor “tidak mencerminkan semangat Hari St Patrick atau pandangan masyarakat Irlandia.”

    Simon Harris, Wakil Perdana Menteri Irlandia menegaskan, McGregor tidak memiliki mandat untuk mewakili rakyat Irlandia dan menekankan, kehadirannya di AS bersifat pribadi.

    “Terserah Presiden Trump untuk memutuskan siapa yang diundang ke rumahnya. Tetapi saya ingin memperjelas: Conor McGregor tidak berada di Amerika Serikat untuk mewakili Irlandia atau rakyat Irlandia,” kata Harris, dikutip dari Daily Mail.

    Dugaan Kasus Hukum yang Membayangi

    Selain kariernya di dunia olahraga dan ambisi politiknya, McGregor juga menghadapi berbagai kasus hukum.

    Dua tahun lalu, ia dinyatakan bertanggung jawab dalam kasus perdata atas dugaan pemerkosaan seorang wanita di sebuah hotel di Dublin pada 2018.

    Juri Pengadilan Tinggi Dublin memberikan ganti rugi kepada korban sebesar hampir 250.000 euro (sekitar Rp 4,4 miliar).

    McGregor telah mengajukan banding atas keputusan ini.

    Kasus lain yang melibatkan McGregor termasuk tuduhan kekerasan seksual di Miami dan insiden di mana ia memukul maskot tim NBA Miami Heat, yang membuat korban harus dibawa ke rumah sakit.

    Pusat Krisis Pemerkosaan Dublin bahkan mengirim surat protes ke Kedutaan Besar AS di Irlandia, menyatakan bahwa kunjungan McGregor ke Gedung Putih “secara efektif menormalkan kekerasan seksual dan meremehkan dampaknya terhadap korban.”

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mencabut izin akses informasi rahasia negara milik mantan presiden Joe Biden dan beberapa mantan pejabat senior Gedung Putih dan keamanan nasional.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), daftar nama yang dicabut izinnya untuk melihat rahasia negara tersebut termasuk Biden, anggota keluarganya, dan mantan wakil presiden sekaligus pesaing Trump dalam pemilihan presiden lalu, Kamala Harris.

    Mantan menteri luar negeri Hillary Clinton juga ada dalam daftar tersebut, bersama dengan menteri luar negeri era pemerintahan Biden, Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jacob Sullivan.

    Dalam memorandum kepada para kepala lembaga dan didistribusikan oleh kantor komunikasi Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa para pejabat yang disebutkan namanya, seharusnya tidak lagi diizinkan mengakses materi rahasia. “Dengan ini saya memerintahkan setiap kepala departemen dan lembaga eksekutif … untuk mencabut izin keamanan aktif yang dimiliki oleh orang-orang tersebut,” kata Trump.

    Diketahui bahwa para mantan presiden dan pejabat tinggi yang pernah menjabat di bidang keamanan nasional umumnya tetap diberikan akses terhadap informasi intelijen rahasia, agar bisa memberikan masukan kepada presiden yang menjabat.

    Namun, Trump memutus tradisi ini, terutama terhadap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan politiknya. Langkah Trump ini juga mengulang tindakan Biden pada 2021, ketika dia mencabut akses informasi rahasia milik Trump setelah meninggalkan Gedung Putih.

    Trump sendiri pernah diselidiki karena melanggar aturan keamanan selama periode antara masa jabatan pertama dan kedua, dengan menyimpan dokumen rahasia Gedung Putih di resor Mar-a-Lago miliknya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • UEA Bakal Gelontorkan Investasi ke AS Rp23,1 Kuadriliun Usai Bertemu Trump

    UEA Bakal Gelontorkan Investasi ke AS Rp23,1 Kuadriliun Usai Bertemu Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab akan menginvestasikan US$1,4 triliun atau sekitar Rp23,1 kuadriliun (dalam kurs Rp16.500) di Amerika Serikat selama 10 tahun.

    Untuk diketahui, menurut Gedung Putih pada awal pekan, Presiden Donald Trump bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan.

    Adapun Penasihat Keamanan Nasional UEA tersebut mengunjungi Washington atas arahan Presiden UEA HH Sheikh Mohamed bin Zayed. Dalam pertemuan tersebut juga para kepala Dana Kekayaan Negara dan perusahaan-perusahaan besar UEA. Setelah pertemuan tersebut, UEA dengan bangga berkomitmen pada kerangka investasi 10 tahun senilai $1,4 triliun dolar di Amerika Serikat.

    “Kerangka baru ini akan secara substansial meningkatkan investasi UEA yang ada dalam ekonomi AS dalam infrastruktur AI, semikonduktor, energi, dan manufaktur Amerika,” tulis Pemerintah AS dalam laman resminya dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Selain itu, MGX, BlackRock, Microsoft, dan Global Infrastructure Partners (GIP) yang berkantor pusat di Abu Dhabi menyambut baik NVIDIA dan xAI dalam kemitraan infrastruktur AI (AIP) yang akan berupaya memobilisasi total investasi hingga US$100 miliar untuk memungkinkan pembangunan pusat data dan infrastruktur energi generasi berikutnya guna mendukung kepemimpinan AI di AS.

    MGX merupakan bagian dari kerajaan Sheikh Tahnoon dengan valuasi US$1,5 triliun yang membentang dari dana kekayaan hingga perusahaan AI G42 bagian dari ambisi teknologi UEA. Dia menjabat sebagai chairman dari usaha-usaha tersebut, serta perusahaan investasi swasta Royal Group dan First Abu Dhabi Bank.

    Kemudian, dana investasi UEA ADQ bersama dengan mitra AS Energy Capital Partners mengumumkan inisiatif yang berfokus pada AS senilai US$25 miliar untuk berinvestasi dalam infrastruktur energi dan pusat data.

    Selain itu, XRG, yang dimiliki oleh ADNOC mengumumkan komitmennya untuk mendukung produksi dan ekspor gas alam AS dengan investasi di fasilitas ekspor LNG Next Decade di Texas.

    “Mereka juga memiliki rencana tambahan untuk melakukan investasi substansial dalam aset AS di seluruh gas, bahan kimia, infrastruktur energi, dan solusi rendah karbon,” tulis Pemerintah AS.

    ADQ dan Orion Resource Partners telah menyetujui kemitraan pertambangan senilai US$1,2 miliar untuk mengamankan pasokan mineral penting.

    “Emirates Global Aluminium berencana untuk berinvestasi di pabrik peleburan aluminium baru pertama di Amerika Serikat dalam 35 tahun, yang akan hampir menggandakan produksi aluminium domestik AS,” tulis Pemerintah AS. 

    Investasi signifikan tersebut menunjukkan hubungan erat antara Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab, serta hubungan yang kuat antara Presiden Trump dan Presiden Sheikh Mohamed.

  • Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis (20/03) waktu setempat. Namun, apakah benar dia dapat melakukannya?

    Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.

    Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan’”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.

    “Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).

    Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.

    Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.

    Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.

    “Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”

    Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.

    Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres, sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.

    Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Apa saja tugas Departemen Pendidikan AS?

    Bendera AS dan bendera Departemen Pendidikan AS (Getty Images)

    Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program-program yang membantu siswa yang kurang mampu.

    Sudah menjadi salah kaprah bahwa Departemen Pendidikan AS mengendalikan sekolah-sekolah dan menetapkan kurikulum.

    Sebenarnya, kedua tugas itu merupakan tanggung jawab aparatur negara bagian dan distrik lokal.

    Badan ini memang mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell yang membantu siswa berpenghasilan rendah supaya bisa kuliah.

    Lembaga ini juga membantu mendanai program untuk mendukung siswa penyandang disabilitas dan siswa yang hidup dalam kemiskinan.

    Selain itu, departemen ini menegakkan hukum yang mengatur hak-hak sipil yang dirancang untuk mencegah diskriminasi berbasis ras atau jenis kelamin di sekolah-sekolah yang didanai pemerintahan federal.

    Namun, Trump dan sekutunya menuduh departemen tersebut mengindoktrinasi kaum muda dengan materi bermuatan ras, seks, dan politik.

    Federasi Guru Amerika , serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump, dan menyebutnya “tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak”.

    “Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya,” ujar Serikat dalam pernyataannya.

    “Tapi jangan gunakan ‘perang melawan woke’ untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas.”

    Berapa anggaran Departemen Pendidikan dan ada berapa pekerjanya?

    Pendidik Vermont berunjuk rasa atas pembubaran Departemen Pendidikan oleh Trump di depan gedung Departemen Pendidikan di Washington DC pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Pada Kamis (20/3), Trump yang dikelilingi anak-anak yang duduk di bangku sekolah di Gedung Putih mengatakan “Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan daripada negara lain mana pun”.

    Data statistik Unesco menyatakan bahwa AS menghabiskan sekitar 5,4% dari PDB-nya untuk pendidikan, yang lebih tinggi daripada banyak negara tetapi tidak semua.

    Pada tahun fiskal 2024, alokasi anggaran Departemen Pendidikan AS adalah US$238 miliar (sekitar Rp 3,9 kuadriliun). Jumlah itu tidak sampai 2% dari total anggaran federal.

    Badan ini memiliki sekitar 4.400 karyawan alias terkecil dari departemen tingkat kabinet mana pun.

    Pemerintahan Trump telah berusaha untuk memangkasnya dan departemen tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Sebagian besar pendanaan publik untuk sekolah-sekolah AS berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah.

    Pada tahun 2024, Education Data Initiative memperkirakan bahwa AS menghabiskan total lebih dari US$857 miliar (sekitar Rp14 kuadriliun) untuk pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan US$17.280 (sekitar Rp285 juta) per siswa.

    Bisakah Trump menutup Departemen Pendidikan AS?

    Seorang karyawan Departemen Pendidikan Amerika Serikat terlihat meninggalkan gedung dengan membawa barang-barang miliknya di Washington, DC, pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Tidak bisa kalau seorang diri.

    Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menyingkirkan departemen tersebut.

    Selain itu, dia kemungkinan juga membutuhkan mayoritas sangat besar di Senat AS60 dari 100 senator.

    Partai Republik memiliki mayoritas 53-47 di Senat. Jadi, pihak Trump membutuhkan setidaknya tujuh suara orang Demokrat yang memilih menghapus badan tersebut.

    Ini merupakan sebuah kemungkinan politik yang sangat kecil.

    Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pun, Trump boleh jadi kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukannya.

    Baca juga:

    Pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus Departemen Pendidikanyang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU laingagal disahkan.

    Saat itu, 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat di Dewan untuk menolaknya.

    Akan tetapi, Trump tetap bersikukuh dengan rencananya untuk menutup departemen tersebut.

    Perintah eksekutifnya mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan” Departemen Pendidikan.

    McMahon juga mendapat amanat untuk mengalihkan wewenang ke pemerintah negara bagian dan daerah.

    Selain itu, dia juga mendapat instruksi untuk memastikan “penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh orang Amerika”.

    Di sisi lain, kalaupun Departemen Pendidikan AS tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump tetap bisa memangkas anggaran dan jumlah pegawainya secara drastis.

    Trump sudah melakukan ini kepada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    USAID pada akhirnya terpaksa menghentikan banyak program dan kegiatan kemanusiaannya.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Warga Los Angeles Timur terlihat kecewa atas imbas pemangkasan pegawai federal dan potensi pemotongan Jaminan Sosial oleh pemerintahan Trump. Foto ini diambil saat rapat umum warga bersama Anggota DPR Gil Cisneros pada 18 Maret 2025 (Getty Images)

    Perintah eksekutif itu tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.

    Beberapa program ini antara lain hibah federal dan pinjaman mahasiswa yang digunakan oleh mahasiswa universitas.

    Perintah eksekutif juga tidak mencakup garis waktu atau tenggat waktu untuk kebijakan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum itu.

    Trump sudah bekerja untuk mengecilkan departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun legalitas langkah-langkahnya dipertanyakan.

    Pegawai Departemen Pendidikan adalah salah satu yang menjadi fokus dari upaya pemerintahan untuk mengecilkan tenaga kerja federal.

    Hampir 2.100 orang di badan tersebut akan diberhentikan sementara mulai hari Jumat (21/03).

    Bagaimana nasib pinjaman mahasiswa?

    Departemen Pendidikan mengawasi portofolio pinjaman yang sangat besar untuk mahasiswa universitas.

    Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan ini ke badan pemerintah lain.

    “Saya rasa Departemen Pendidikan tidak seharusnya menangani pinjaman,” kata Trump.

    “Itu bukan urusan mereka.”

    Portofolio pinjaman mahasiswa mencapai lebih dari US$1,5 triliun (hampir Rp25 kuadriliun) dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, menurut para ahli.

    Para ahli berpendapat kemungkinan portofolio pinjaman akan dialihkan ke Departemen Keuangan AS.

    Baca juga:

    Dalam perintah eksekutif, tidak disebutkan secara pasti nasib pinjaman yang ada atau masa depan program tersebut.

    Namun, perintah tersebut membandingkan portofolio utang yang dikelola Departemen Pendidikan AS dengan Bank Wells Fargo.

    Disebutkan juga bahwa, “Departemen Pendidikan bukanlah lembaga keuangan, sehingga fungsi keuangan harus diserahkan kepada lembaga yang lebih sesuai untuk melayani mahasiswa Amerika”.

    Bagian inilah yang mengindikasikan pemindahan program pinjaman.

    Apa pun yang terjadi nantinya, peminjam tetap harus melunasi pinjaman mereka

    Keputusan pengadilan dan kebijakan Trump telah membatalkan beberapa perubahan yang diupayakan oleh mantan Presiden Joe Biden untuk menurunkan biaya pinjaman dan menghapus sebagian utang.

    Mengapa Partai Republik ingin menghapus Departemen Pendidikan?

    Getty ImagesSeorang pejalan kaki mendorong kereta bayi melewati gedung Departemen Pendidikan AS, Washington DC, pada 20 Maret 2025

    Pembubaran Departemen Pendidikan memang sudah lama menjadi tujuan kelompok konservatif.

    Bahkan tidak lama setelah Departemen Pendidikan didirikan pada 1979, Partai Republik sudah berupaya untuk menghapusnya.

    Hanya dua tahun setelah didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penggantinya dari Partai Republik, Ronald Reagan, memimpin seruan untuk membubarkan departemen.

    Partai Republik secara historis menentang pemusatan kebijakan pendidikan. Mereka meyakini bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada negara bagian dan daerah masing-masing.

    Baru-baru ini, Partai Republik menuduh Departemen Pendidikan AS mendorong apa yang mereka sebut sebagai ideologi politik “woke” pada anak-anak, termasuk tentang gender dan ras.

    Para pendukung Trump juga ingin memperluas pilihan sekolah. Mereka ingin siswa dan keluarga bisa menggunakan dana pemerintah untuk memilih sekolah swasta atau sekolah agama, bukan hanya sekolah negeri.

    Menurut kelompok konservatif, fungsi-fungsi Departemen Pendidikan seharusnya diurus oleh badan-badan lain. Contohnya, urusan pelanggaran hak-hak sipil lebih tepat ditangani oleh Departemen Kehakiman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini