Tempat Fasum: Gedung Putih

Bill Gates Tiba-Tiba Kasih Peringatan ke Donald Trump

Jakarta, CNBC Indonesia – Pendiri Microsoft sekaligus filantropis kesehatan global, Bill Gates, memberi peringatan kepada Presiden Donald Trump. Hal ini terkait dengan dana kesehatan global yang saat ini dihentikan oleh Gedung Putih dalam program efisiensinya.

Dua orang sumber mengatakan kepada Reuters, Selasa, Gates secara pribadi melobi pejabat pemerintahan Trump untuk terus mendanai program kesehatan di seluruh dunia, mulai dari vaksinasi anak hingga pengobatan HIV. Ia turut mewanti-wanti bahwa yayasannya tidak dapat turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

“Gates, miliarder pendiri Microsoft yang menjadi filantropis kesehatan global, bertemu dengan Dewan Keamanan Nasional serta anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat dalam beberapa minggu terakhir untuk mendesak kasus tersebut,” kata sumber tersebut dikutip dari Reuters, Kamis (27/3/2025).

Hal yang sama juga diutarakan Yayasan Gates. Mereka mengatakan Gates sedang membahas bagaimana Washington dan yayasan itu terus dapat memenuhi bantuan kesehatan dunia.

“Bill baru-baru ini berada di Washington D.C. untuk bertemu dengan para pengambil keputusan guna membahas dampak penyelamatan nyawa dari bantuan internasional AS dan perlunya rencana strategis untuk melindungi orang-orang paling rentan di dunia sekaligus menjaga kesehatan dan keamanan Amerika,” kata juru bicara Yayasan Gates, organisasi amal miliknya.

Segera setelah pelantikannya pada 20 Januari, Presiden Donald Trump bergerak untuk membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Ia memotong lebih dari 80% kontrak dan membekukan miliaran dolar untuk segala hal mulai dari bantuan pangan darurat hingga pencegahan malaria.

Meski begitu, Pemerintahan Trump melalui Departemen Luar Negeri, sedang meninjau jenis bantuan asing apa yang akan tetap berada di bawah kebijakan ‘America First’, dengan daftar sekitar 30 proyek kesehatan global untuk dipertimbangkan.

Didirikan pada tahun 2000, Gates Foundation memiliki anggaran tahunan lebih dari US$8 miliar (Rp 132 triliun). Gates telah bertemu secara teratur dengan pejabat keamanan di pemerintahan sebelumnya mengenai bidang-bidang utama seperti malaria atau Covid-19.

Yayasan Gates mengaku diskusi di Washington difokuskan pada organisasi-organisasi seperti Gavi, Vaccine Alliance, serta Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, dan lain-lain.

Isu-isu ini masuk dalam daftar pendek untuk ditinjau oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Trump. AS memberikan sekitar US$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) setiap tahunnya kepada Gavi, aliansi vaksin dunia dan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 16,4 triliun) kepada Global Fund, lembaga pembiayaan proyek penetasan AIDS, Tuberculosis and Malaria.

“Pada saat yang sama, banyak prioritas utama Yayasan Gates seperti pemberantasan polio dan pemberantasan malaria akan terdampak oleh penarikan bantuan AS. Dalam kasus seperti itu, Yayasan perlu memutuskan apakah dan bagaimana ia dapat menjaga program-program tersebut tetap pada jalurnya,” kata seorang sumber yang dekat dengan organisasi tersebut.

(dem/dem)

27/03/2025 07:50
Elon Musk Tawarkan AS Ahli Selidiki Wartawan Masuk Grup Chat Serangan ke Yaman

Jakarta –

Kepala DOGE Elon Musk menawarkan ahli teknisnya kepada Amerika Serikat (AS) untuk menyelidiki seorang jurnalis masuk ke dalam grup chat membahas serangan udara terhadap kelompok Houthi di Yaman. Tawaran itu dungkap oleh Gedung Putih.

“Elon Musk telah menawarkan untuk menempatkan para ahli teknisnya dalam hal ini untuk mencari tahu bagaimana nomor ini secara tidak sengaja ditambahkan ke obrolan,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam sebuah pengarahan dilansir AFP, Kamis (27/3/2025).

Dilansir Al Arabiya, Selasa (25/3/2025), wartawan itu secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat berisi para pejabat tinggi dan paling senior AS yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

Wartawan yang dimaksud merupakan editor-in-chief atau pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, yang kemudian mempublikasikan sebuah artikel, pada Senin (24/3), yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup chat tersebut, yang berlangsung selama beberapa minggu.

Goldberg menyebut dirinya dimasukkan ke dalam grup chat Signal pada 13 Maret lalu oleh Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz. Grup chat, yang disebut Goldberg diberi nama “Houthi PC small group”, fokus membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

Pesan pertama dari Waltz dalam grup chat itu, menurut Goldberg, berbunyi: “Tim — membentuk kelompok prinsip untuk koordinasi soal Houthi, khususnya selama 72 jam ke depan. Wakil saya, Alex Wong, sedang menyusun tim harimau di tingkat deputi/kepala staf lembaga setelah pertemuan di Sit Room pagi ini untuk item tindakan dan akan mengirimkannya nanti malam.”

Secara keseluruhan, menurut Goldberg, ada 18 pejabat senior AS dalam grup chat tersebut, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) John Ratcliffe.

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

27/03/2025 05:53
5 Fakta Bocornya Rencana Amerika Serang Houthi Yaman, Grup Chat Berisi 18 Pejabat Senior AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang wartawan tanpa sengaja mengetahui rencana serangan Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman.

Ini terjadi setelah wartawan tersebut dimasukkan ke dalam grup chat yang berisi pejabat tinggi AS.

Gedung Putih telah mengakui kesalahan tersebut dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Simak rangkuman fakta-fakta mengenai insiden ini:

1. Wartawan Masuk Grup Chat Pejabat Tinggi AS

Wartawan yang dimaksud adalah Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi The Atlantic.

Dilansir dari Al Arabiya, insiden ini bermula ketika Goldberg secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam grup chat Signal.

Grup chat tersebut berisi para pejabat tinggi AS, yang tergabung dalam tim keamanan nasional Presiden Donald Trump.

Grup chat bernama “Houthi PC small group” ini digunakan untuk membahas koordinasi tindakan terkait Houthi.

Goldberg menyebut bahwa ia dimasukkan ke grup pada 13 Maret oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz.

Pada Senin (24/3/2025), Goldberg mempublikasikan sebuah artikel yang menampilkan screenshot percakapan para pejabat AS dalam grup tersebut.

Percakapan itu berlangsung selama beberapa minggu dan membahas berbagai strategi militer.

2. Isi Percakapan Grup Chat: Rencana Serangan Terungkap

Dalam grup tersebut, terdapat 18 pejabat senior AS.

Di antaranya termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Utusan Khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan Direktur CIA John Ratcliffe.

Salah satu diskusi utama adalah operasi militer terhadap Houthi.

Hegseth dikabarkan mendesak agar tindakan dilakukan segera.

Pada 15 Maret, hari serangan udara dimulai, Goldberg menyebut bahwa Hegseth membagikan rincian operasional serangan, termasuk target, senjata yang digunakan, serta urutan serangan.

Gedung Putih mengonfirmasi keaslian screenshot yang dipublikasikan Goldberg dan menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait kebocoran ini.

3. Respons Gedung Putih dan Trump

Presiden AS Donald Trump menanggapi kejadian ini dengan tetap mendukung tim keamanan nasionalnya.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump memiliki kepercayaan penuh pada Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan timnya.

Gedung Putih juga menyatakan sedang menyelidiki bagaimana Goldberg bisa dimasukkan ke dalam grup chat tersebut.

Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan bahwa pesan-pesan dalam grup chat menunjukkan koordinasi kebijakan yang matang dan operasi terhadap Houthi telah berhasil tanpa mengancam keamanan nasional AS.

4. Menteri Pertahanan AS Membantah Kebocoran Strategi

Menteri Pertahanan Pete Hegseth menolak tuduhan bahwa strategi perang telah bocor.

Ia mengklaim bahwa tidak ada rencana perang yang dibagikan dalam grup chat tersebut, meskipun Gedung Putih sudah mengonfirmasi kebocoran informasi.

Namun, Goldberg tetap berpegang pada laporannya.

Ia menyebut bahwa informasi yang ia peroleh dari grup tersebut terbukti akurat berdasarkan kejadian di lapangan di Yaman.

5. Kekhawatiran Keamanan dan Dampak Internasional

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan komunikasi di pemerintahan AS.

Banyak pihak mempertanyakan bagaimana seorang wartawan bisa dimasukkan ke dalam grup chat yang membahas strategi militer rahasia.

Selain itu, diskusi dalam grup chat juga menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan pejabat AS.

Wakil Presiden JD Vance, misalnya, sempat menyatakan ketidaksukaannya terhadap keputusan AS yang dianggap “menyelamatkan Eropa lagi,” mengingat negara-negara Eropa lebih terdampak oleh serangan Houthi terhadap jalur perdagangan.

Gedung Putih berjanji akan meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.

Insiden ini juga bisa berdampak pada hubungan antara AS dan sekutunya, terutama dalam hal koordinasi militer dan keamanan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

27/03/2025 02:08
5 Update Perang Dagang Trump, Resesi Mengintai-Cari Kerja Makin Susah

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump semakin gencar menjelang diberlakukannya sejumlah tarif pungutan terhadap berbagai negara pada 2 April mendatang. Situasi ini memancing perang dagang dagang dan tarif timbal balik.

Berikut update lain terkait perang dagang Trump, seperti dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Rabu (26/3/2025).

Ancaman Tarif Trump Merusak Prospek Pencarian Kerja

Menurut survei terhadap kepala keuangan yang dirilis pada Rabu, satu dari empat bisnis AS telah mengurangi rencana perekrutan mereka karena kekacauan yang dipicu oleh perang dagang Trump.

Survei triwulanan yang dilakukan oleh Duke University dan Federal Reserve Banks of Richmond dan Atlanta menemukan penurunan signifikan dalam optimisme ekonomi CFO saat mereka bergulat dengan kabut perang dagang. Hampir semua peningkatan optimisme pasca-pemilu mereka memudar.

Kekacauan tarif telah menyebabkan banyak perusahaan panik. Para eksekutif tidak tahu seberapa tinggi tarif yang akan dikenakan, produk apa yang akan terpengaruh, atau berapa lama tarif akan diberlakukan. Menghadapi ketidakpastian yang mendalam, beberapa bisnis menarik diri.

Sekitar 25% CFO mengatakan mereka telah memangkas rencana perekrutan tahun 2025 karena tarif, menurut survei yang dilakukan pada 18 Februari hingga 7 Maret. Sekitar 70% mengatakan kebijakan perdagangan tidak akan mengubah rencana perekrutan mereka, sementara hanya 6% yang melaporkan peningkatan.

Demikian pula, 25% CFO mengatakan mereka telah memangkas rencana belanja modal tahun ini karena kebijakan perdagangan.

“Tarif adalah perhatian utama. Setidaknya dalam jangka pendek, tarif merupakan risiko besar,” kata John Graham, profesor keuangan di Sekolah Bisnis Fuqua Duke, kepada CNN International.

Hanya “sedikit” perusahaan yang melaporkan perubahan rencana perekrutan dan pengeluaran karena kebijakan imigrasi atau pajak perusahaan, menurut survei tersebut.

Tetangga RI Rela Potong Tarif Barang AS demi Hindari Perang Dagang Trump

Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memangkas tarifnya atas beberapa produk asal AS. Hal ini dilakukan saat negara tersebut mencoba menghindari tarif AS karena surplus perdagangan bilateralnya yang besar.

Berdasarkan rencana baru yang diungkapkan, tarif gas alam cair Amerika akan dipotong menjadi 2% dari 5%, tarif mobil menjadi 32% dari kisaran 45% hingga 64%, dan tarif etanol menjadi 5% dari 10%. Mereka juga sedang bergerak untuk segera menyetujui teknologi layanan internet yang dicanangkan sekutu Trump Elon Musk, Starlink.

“Pemotongan tarif tersebut ditujukan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan mitra dagang (Vietnam). Meskipun AS dan Vietnam memiliki Kemitraan Strategis Komprehensif, kedua negara tersebut belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas,” kata Kepala Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Vietnam, Nguyen Quoc Hung, dikutip Reuters.

Vietnam belum mengimpor LNG dari AS, tetapi negara tersebut telah berunding dengan pemasok AS untuk armada pembangkit listrik LNG masa depannya. Dua di antaranya dijadwalkan untuk mulai memproduksi listrik secara komersial pada bulan Juni tahun ini.

Hung mengatakan keputusan tentang pemotongan tarif akan siap dalam bulan ini dan akan berlaku segera setelah itu. Ia menambahkan tarif untuk etanol akan dihapus dan bea masuk akan dipotong untuk impor lainnya termasuk paha ayam, almond, apel, ceri, dan produk kayu.

Sejauh ini, Vietnam telah mengumumkan serangkaian langkah, termasuk meningkatkan impor, untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan Washington. Pasalnya, surplus perdagangannya dengan AS melampaui US$123 miliar (Rp2.039 triliun) tahun lalu.

Pemerintah AS memutuskan untuk menyuntikkan dana darurat kepada media penyiaran Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) pada Selasa (25/3/2025). Hal ini karena kondisi media itu yang kekurangan uang pascaefisiensi yang telah dicanangkan Trump sebelumnya.

Mengutip RT, dana yang akan diberikan sebesar US$7,46 juta atau setara Rp123 miliar, dan akan dicairkan oleh Badan Media Global AS (USAGM). Uang yang akan dicairkan ini untuk menutupi operasional periode antara 1 dan 14 Maret, sehari sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara efektif membubarkan operasi USAGM.

“Kami berharap pencairan dana dua minggu yang segera diberikan Kongres kepada RFE/RL akan membuat kami tetap bertahan sampai pengadilan memutuskan kasus yang lebih luas,” kata Presiden dan CEO RFE/RL Stephen Capus dalam sebuah pernyataan.

“Merupakan pelanggaran hukum untuk menolak dana yang telah dialokasikan Kongres untuk RFE/RL untuk sisa tahun fiskal ini.”

Trump sendiri telah memiliki niat untuk mengecilkan USAGM dan juga lembaga di bawahnya seperti RFE/RL. Penasehat Khusus Trump untuk USAGM, Kari Lake, berjanji untuk mengecilkan lembaga tersebut ke ukuran seminimal mungkin yang diizinkan secara hukum, dengan menggambarkan lembaga tersebut sebagai “kebusukan besar dan beban bagi pembayar pajak Amerika” dan berpendapat bahwa lembaga tersebut “tidak dapat diselamatkan.”

Di sisi lain, sejumlah pekerja telah membawa tindakan efisiensi Trump ke pengadilan karena hal ini dapat mengancam sejumlah besar posisi karyawan di dua media itu. Seorang pengacara Departemen Kehakiman AS yang mewakili USAGM, Abigail Stout, berpendapat bahwa lembaga tersebut berhak untuk menghentikan hibah tersebut jika RFE/RL melanggar ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Penyiaran Internasional.

“Undang-undang tersebut sebenarnya masih mempertimbangkan bahwa lembaga tersebut dapat menghentikan hibah,” katanya.

AS Segera Kena Bencana Resesi di Pertengahan 2025

Bayangan resesi di Amerika Serikat (AS) semakin nyata. Hal ini setidaknya terlihat dari sejumlah survei selama Maret 2025.

Terbaru, survei triwulanan CNBC CFO Council, mengatakan sekitar 60% eksekutif memperkirakan resesi AS akan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Sementara sisanya, 15%, mengatakan resesi akan terjadi di 2026.

“Banyak eksekutif … merasa khawatir tentang prospek perang dagang dan Gedung Putih yang memberikan indikasi bahwa secara ideologis ada perubahan besar dalam kebijakan ekonomi global,” tulis laman CNBC International pada Rabu.

“Pesan yang berubah-ubah dari Presiden (Donald) Trump yang terus menambah kebingungan pada proses perencanaan tarif tidak membantu.”

Para CFO mengatakan mereka sulit melakukan navigasi perusahaan secara efektif. Rata-rata mengatakan “ekstrem”, “mengganggu”, dan “agresif”.

“Perjalanan liar,” tegas beberapa CFO. Perlu diketahui, survei Dewan CFO merupakan contoh pandangan dari kepala keuangan di berbagai organisasi besar di berbagai sektor ekonomi AS. Setidaknya ada 20 responden yang disertakan dalam survei Q1 yang dilakukan antara 10 Maret dan 21 Maret.

Amerika Tabuh Genderang Perang Baru dengan China

Amerika Serikat melarang perusahaan Amerika menjual produk dan layanan mereka ke puluhan perusahaan teknologi China. Langkah ini diambil untuk menghambat perkembangan industri teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), di China.

CNBC International melaporkan bahwa Departemen Perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menambahkan 80 perusahaan baru ke “daftar entitas” milik mereka. Sebelum berbisnis dengan perusahaan yang ada di dalam daftar tersebut, perusahaan AS harus meminta izin pemerintah.

Alasan pembatasan adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan AS. Khusus di sektor teknologi, AS ingin membatasi akses pemerintah China atas teknologi komputer kuantum dan exascale (komputer dengan kemampuan pengolahan data sangat cepat).

Sebanyak 50 dari 80 perusahaan yang baru masuk daftar berasal dari China. Mereka “diblokir” karena terlibat dalam pengembangan AI canggih, chip, dan komputer super untuk kepentingan militer. Dua perusahaan disebut sebagai pemasok teknologi untuk Huawei dan HiSilicon, yang sudah lebih dulu masuk di dalam daftar.

Sebanyak 27 perusahaan China disebut menggunakan produk AS untuk mendukung modernisasi militer China, sedangkan 7 perusahaan terlibat dalam pengembangan kapabilitas teknologi kuantum China.

“Penambahan ini adalah upaya memperbesar jaring dengan sasaran negara pihak ketiga, titik transit, dan perantara,” kata Alex Capri dari National University of Singapore.

Selama ini, perusahaan China berhasil menembus blokade teknologi AS lewat pihak ketiga.

“Pemerintah AS akan terus melacak potensi penyelundupan semikonduktor canggih buatan Nvidia,” kata Capri.

Industri AI China dalam beberapa bulan terakhir berkembang sangat cepat menyusul saingan mereka di AS. Pemicunya adalah adopsi model AI open-source, seperti DeepSeek yang lebih mudah dan murah untuk diakses dibanding model AI buatan AS.

(fab/fab)

26/03/2025 22:00
8 Update Rusia: Trump Juru Kunci, Perang Ukraina Bakal Berakhir?

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki babak baru. Kedua negara tetangga dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk “menghilangkan penggunaan kekuatan” di Laut Hitam setelah melakukan pembicaraan paralel dengan negosiator Amerika Serikat di Arab Saudi.

Berikut update terbaru terkait perang Rusia-Ukraina, sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Rabu (26/3/2025).

Gedung Putih: AS-Rusia Sepakat Melakukan Pelayaran Aman di Laut Hitam

Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Rusia dan AS telah sepakat selama pembicaraan “tingkat teknis” di ibu kota Saudi, Riyadh “untuk memastikan pelayaran yang aman” di Laut Hitam.

“Amerika Serikat akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar dunia untuk ekspor pertanian dan pupuk, menurunkan biaya asuransi maritim, dan meningkatkan akses ke pelabuhan dan sistem pembayaran untuk transaksi tersebut,” kata pernyataan itu, seperti dikutip Al Jazeera.

Dikatakan juga bahwa AS dan Rusia sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah untuk melaksanakan perjanjian Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin “untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi Rusia dan Ukraina”.

“Amerika Serikat dan Rusia akan terus berupaya untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan abadi. Amerika Serikat menegaskan kembali perintah Presiden Donald J. Trump bahwa pembunuhan di kedua belah pihak dalam konflik Rusia-Ukraina harus dihentikan, sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian perdamaian yang langgeng,” dokumen itu menambahkan.

Laporan Intelijen: Kelanjutan Perang Rusia di Ukraina Berisiko Bagi AS

Rusia tidak akan mampu meraih “kemenangan total” di Ukraina, tetapi tetap mempertahankan momentum di negara yang dilanda perang itu, menurut laporan badan intelijen AS.

Kelanjutan perang melanggengkan risiko strategis bagi AS berupa eskalasi yang tidak diinginkan, potensi penggunaan senjata nuklir, Penilaian Ancaman Tahunan oleh komunitas intelijen AS.

Laporan itu juga mengatakan bahwa perang Rusia di Ukraina telah memberi Moskow “banyak pelajaran mengenai pertempuran melawan senjata dan intelijen Barat dalam perang berskala besar”.

Rusia Klaim Tembak Jatuh Bom Berpemandu Buatan AS dan 92 Pesawat Nirawak

Sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh bom udara berpemandu JDAM buatan AS dan 92 pesawat nirawak jenis pesawat Ukraina selama 24 jam terakhir, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

Kami telah melaporkan sebelumnya bahwa Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 139 pesawat nirawak dan rudal balistik Iskander-M yang ditembakkan oleh Rusia selama serangan semalam yang melukai dua orang dan merusak fasilitas penyimpanan.

Uni Eropa Akan Meningkatkan Pertahanan Gegara Rusia

Eropa harus memperoleh segala cara untuk mempertahankan diri dari agresi militer, kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Ia menambahkan bahwa perdamaian tanpa pertahanan adalah ilusi.

“Jika Rusia menganggap bahwa perbatasan Ukraina hanyalah garis pada peta, mengapa harus menghormati perbatasan negara lain?” katanya.

Menurutnya, Rusia saat ini melihat perbatasan sebagai ‘garis pada peta’, sehingga negara Eropa lain harus bersiap mempertahankan wilayahnya.

Putin Berharap ‘Banyak Konsesi’ Atas Keinginan Trump Akhiri Perang Ukraina

Lawrence Korb, mantan asisten menteri pertahanan AS, mengatakan Presiden AS Donald Trump merasa bahwa ia dapat mengakhiri perang di Ukraina dan memperbaiki hubungan dengan Rusia.

“Namun pertanyaannya adalah kesepakatan apa pun yang ia setujui, apakah Ukraina akan menerimanya, karena Trump cenderung menyerah pada banyak tuntutan Rusia,” katanya kepada Al Jazeera dari Delaware.

“Putin merasa bahwa Trump sangat menginginkan kesepakatan itu sehingga ia akan membuat banyak konsesi yang mungkin tidak ingin disetujui Ukraina.”

Ia mengatakan bahwa penting bagi Trump “untuk menjelaskan kepada Rusia bahwa jika mereka tidak terus bergerak di jalur untuk menghentikan operasi militer di Ukraina, AS akan meningkatkan bantuan ke Ukraina”.

Ukraina Tangkap Prajurit yang Dituduh Mengirim Lokasi Pasukan ke Rusia

Dinas keamanan SBU Ukraina menuduh prajurit yang ditahan itu mengirim posisi militer Ukraina di wilayah perbatasan Rusia, Kursk, ke Moskow, yang memungkinkan serangan lebih lanjut.

“Saat berada di garis depan, ‘mata-mata’ itu sedang mempersiapkan koordinat untuk serangan rudal dan bom penyerang ke lokasi pasukan Ukraina,” kata SBU.

Prajurit itu, yang ditangkap di wilayah Sumy, Ukraina, telah direkrut secara daring oleh intelijen militer Rusia, kata SBU.

Rusia Tuduh Ukraina Melakukan Serangan Terhadap Infrastruktur Energi

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan militer Ukraina melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi energi sipil kemarin, meskipun ada moratorium penargetan infrastruktur energi.

Menurut kementerian, targetnya meliputi: stasiun distribusi gas di kota Svatovo yang diduduki Rusia; fasilitas penyimpanan gas bawah tanah di Krimea yang diduduki Rusia; dan cabang perusahaan listrik Rusia Rosseti di kota Krasnodar, Rusia, yang memutus saluran listrik tegangan tinggi.

Pernyataan kementerian yang dikutip oleh kantor berita Rusia TASS mengatakan bahwa dengan “melanjutkan serangan harian terhadap infrastruktur energi Rusia”, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy “menegaskan ketidakmampuannya untuk bernegosiasi”.

Rusia telah berulang kali menyerang infrastruktur energi Ukraina dengan rudal dan pesawat nirawak selama perang, terkadang menyebabkan pemadaman listrik yang meluas. Hingga Mei 2024, serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan lebih dari US$1 miliar, menurut Menteri Energi Herman Halushchenko.

Rusia Klaim Kembali Merebut Dua Desa Ukraina

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai Myrne di wilayah Donetsk di Ukraina timur dan Mali Scherbaky di wilayah Zaporizhia di Ukraina tenggara.

Al Jazeera melaporkan pasukan Rusia juga telah maju lebih jauh menuju kota Kostyantynivka di Donetsk. Rusia saat ini menduduki sekitar 20 persen wilayah Ukraina.

(fab/fab)

26/03/2025 21:50
Taktik Trump Selamatkan Elon Musk Usai Boikot Tesla-Starlink

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Tanda-tanda kehancuran Elon Musk kian nyata. Boikot Tesla meluas, ditandai dengan penyerangan terhadap showroom Tesla di beberapa negara, hingga pemilik Tesla yang ramai-ramai ‘membuang’ mobil mereka.

Penjualan Tesla juga anjlok dan sahamnya kian merosot hingga 31% pada tahun ini. Sentimen buruk terhadap sikap politik Musk menjadi pendorong anjloknya kerajaan bisnis orang terkaya di dunia tersebut.

Bukan cuma Tesla, layanan internet berbasis satelit Starlink di bawah SpaceX milik Musk juga mulai ditinggal. Fenomena ini terjadi di Inggris. Banyak pelanggan Starlink berencana atau sudah beralih dari layanan tersebut.

Trump Turun Tangan

Melihat nasib Musk yang kian merana, Presiden AS Donald Trump tak tinggal diam. Beberapa saat lalu, Trump blak-blakan menyebut aksi penyerangan showroom Tesla sebagai tindakan terorisme.

Trump juga menyebut aksi boikot Tesla sebagai tindakan ilegal. Ia bahkan menunjukkan aksi solidaritas terhadap Musk dengan membeli unit mobil Tesla baru.

Tak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Menteri Perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump, Howard Lutnick, meminta pejabat pemerintah untuk inisiatif broadband di daerah terpencil untuk memprioritaskan penggunaan Starlink milik Musk.

Menurut laporan Financial Times, Lutnick bahkan menyebut nama Musk dalam perintah ke para petugas pemerintahan. Perintah Lutnick ini dibocorkan oleh Evan Feinman yang menjalankan program broadband di daerah terpencil AS.

“Tujuan yang jelas dari arahannya adalah untuk meningkatkan jumlah satelit yang digunakan tanpa mempertimbangkan pertimbangan lain,” kata Feinman kepada Financial Times, dikutip dari Gizmodo, Rabu (26/3/2025).

Starlink menggunakan satelit di orbit rendah Bumi (LEO) yang menawarkan kecepatan internet yang lebih mumpuni ketimbang layanan internet berbasis ruang angkasa yang lebih lama seperti HughesNet.

Kritik Starlink

Kendati demikian, Feinman menjadi kritikus yang blak-blakan terhadap penggunaan Starlink sebagai pengganti serat optik. Pasalnya, ia menilai internet berbasis satelit tidak dapat mencapai jenis kecepatan yang diharapkan dari infrastruktur berbasis darat.

Ia menilai transmisi bolak-balik ke luar angkasa mengakibatkan terjadi delay yang signifikan untuk beberapa skenario penggunaan. Hal ini mengakibatkan gangguan sinkronisasi ketika melakukan panggilan video atau game multipemain.

Feinman menjelaskan Starlink mudah disediakan pada awalnya, karena pelanggan hanya memerlukan parabola. Namun, Feinman berpendapat warga pedesaan AS akan mendapatkan layanan yang kurang berkualitas untuk jangka panjang.

Feinman dapat digambarkan sebagai mantan karyawan yang tidak puas dengan perintah pemerintah. Namun, protes yang ia kemukakan dan ditolak mentah-mentah merupakan contoh nyata dari pengaruh Musk di Gedung Putih yang menguntungkan kerajaan bisnisnya dengan mengorbankan orang lain.

Presiden Trump telah menggunakan platformnya untuk mempromosikan kendaraan Tesla di tengah anjloknya penjualan, dan lembaga lain telah mempertimbangkan untuk memberikan kontrak kepada perusahaan Musk.

Semuanya digadang-gadang sebagai imbalan pemerintah Trump terhadap sumbangan Musk senilai hampir US$300 juta (Rp4,9 triliun) untuk mendukung kampanye pemenangan Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada 2024 lalu.

Starlink Pernah Ditolak Biden

Upaya terbaru Musk untuk menjadi jantung internet pedesaan AS bukanlah kejutan besar. Selama pemerintahan Joe Biden, Komisi Komunikasi Federal (FCC) menolak subsidi hampir US$900 juta (Rp14,9 triliun) untuk SpaceX melalui program Bead, dengan mengatakan layanannya tidak memenuhi harapan terkait kecepatan.

Bead, sebutan untuk program internet pedesaan, adalah inisiatif senilai US$42,45 miliar (Rp703 triliun) yang diluncurkan di bawah pemerintahan Biden untuk memperluas pita lebar berkecepatan tinggi di komunitas pedesaan.

Selain menolak subsidi untuk Musk, Bead juga menerima kritik dari Partai Republik karena belum ada layanan yang diluncurkan melalui program yang berusia 3 tahun itu. Setidaknya 3 negara bagian bersiap untuk memulai uji coba yang tepat saat Trump mulai memimpin untuk masa jabatan keduanya.

(fab/fab)

26/03/2025 21:20
Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia! – Halaman all

Media Israel: 100 Warga Palestina Pindah dari Gaza ke Indonesia!

TRIBUNNEWS.COM – Media Channel 12 Israel, Rabu (26/3/2025) mengungkapkan kalau “sebuah proyek percontohan, sedang dilaksanakan untuk secara sukarela mengirim warga Palestina untuk bekerja di Indonesia di sektor konstruksi.”

Media tersebut menjelaskan, proyek percontohan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, sejak Israel secara resmi membentuk sebuah direktorat yang mengurus kepindahan ‘sukarela’ warga Gaza dari Palestina ke negara ketiga.

Direktorat Israel itu merupakan tindaklanjut atas usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga.

Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

Laporan itu mencatat kalau “Koordinator Operasi di Wilayah tersebut bertanggung jawab atas proyek percontohan ini”.

“Dan jika berhasil, proyek ini akan diambil alih oleh Departemen Imigrasi Israel, yang dibentuk oleh Menteri Yisrael Katz di Kementerian Pertahanan, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa imigrasi sukarela ini berhasil dan mendorong ribuan warga Gaza untuk pindah bekerja di sektor konstruksi di Indonesia,” tulis laporan tersebut dilansir Khaberni, Rabu.

Berdasarkan hukum internasional, siapa pun yang meninggalkan Jalur Gaza untuk bekerja akan diizinkan kembali.

“Tetapi gagasan umumnya adalah untuk mendorong imigrasi dan tempat tinggal jangka panjang di sana. Ini (tinggal dan menetap) bergantung pada pemerintah di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” tulis ulasan Khaberni.

Laporan menambahkan, proyek percontohan tersebut didahului dengan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel.

“Perlu dibangun saluran komunikasi antara kedua negara,” kata laporan itu.

Belum ada tanggapan resmi baik dari Pemerintah Israel maupun Pemerintah Indonesia atas kabar pelaksanaan proyek percontohan pemindahan sukarela warga Gaza ke Indonesia ini.

Sebagai informasi, Israel membentuk Direktorat Pengurusan Pemindahan Sukarela Warga Gaza untuk menangani upaya evakuasi sukarela penduduk Gaza ke luar negeri dan membantu menciptakan peluang kerja guna mendorong emigrasi dari Jalur Gaza.

“Dengan berjalannya proyek percontohan, Menteri Pertahanan Israel harus memutuskan dalam beberapa hari mendatang siapa yang akan mengepalai direktorat tersebut,” tambah laporan tersebut.

Sejumlah laporan media Israel menyebut, tampaknya kandidat yang baru-baru ini diajukan untuk posisi tersebut adalah Brigadir Jenderal (Purn.) Ofer Winter.

PENGUNGSI GAZA – Tangkap layar Khaberni, Rabu (26/3/2025) menunjukkan pengungsi warga Gaza yang berpindah mencari lokasi aman dari serangan Israel. Pemerintah Israel menindaklanjuti usulan Amerika Serikat yang mengusulkan pemindahan warga Gaza ke negara ketiga dengan membentuk Direktorat Urusan Pemindahan Sukarela warga Palestina yang ingin ke luar dari Gaza. Media Israel melaporkan, sebagai proyek percontohan, sebanyak 100 warga Gaza akan dikirim ke Indonesia.

Proyek Menjijikkan

Sebelum laporan proyek uji coba pemindahan warga Gaza ke Indonesia ini, telah juga muncul sejumlah laporan kalau negara-negara di Afrika juga menjadi opsi lokasi tujuan pemindahan.

Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

“Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

“Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

“Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

Rencana Kontroversial AS

Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

(oln/khbrn/tribunnews/*)

26/03/2025 20:48
3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis secara tidak sengaja ditambahkan ke dalam grup obrolan aplikasi perpesanan Signal yang berisi pejabat tinggi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Dalam grup tersebut, mereka membahas rencana serangan militer rahasia terhadap target Houthi di Yaman.

Trump sebelumnya telah meluncurkan kampanye serangan militer skala besar terhadap Houthi awal bulan ini dan memperingatkan Iran, pendukung utama kelompok tersebut, untuk segera menghentikan dukungannya.

Serangan udara dilaksanakan hanya dua jam setelah jurnalis tersebut menerima informasi rahasia ini.

Mengutip SBS News, berikut tiga hal yang perlu diketahui mengenai skandal ini:

1. Kronologi

Pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja ditambahkan ke grup obrolan Signal bernama “Houthi PC Small Group” pada 13 Maret 2025.

Goldberg mengklaim grup tersebut berisi pejabat tinggi pemerintahan Trump yang tengah mendiskusikan serangan militer yang akan segera terjadi.

Obrolan tersebut tampaknya melibatkan 18 tokoh senior, termasuk:

Wakil Presiden AS JD Vance,
Menteri Pertahanan Pete Hegseth,
Menteri Luar Negeri Marco Rubio,
Direktur CIA John Ratcliffe,
Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard,
Menteri Keuangan Scott Bessent,
Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles,
Seorang perwira intelijen aktif yang tidak disebutkan namanya,
Serta pejabat senior Dewan Keamanan Nasional lainnya.

Dalam artikelnya di The Atlantic berjudul “The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans”, Goldberg membagikan pengalamannya dalam grup tersebut, lengkap dengan tangkapan layar percakapan.

Menurutnya, pesan-pesan dalam grup berisi rincian rahasia mengenai target serangan, senjata yang akan dikerahkan AS, serta strategi operasi.

Ia juga mengungkap bahwa penasihat keamanan nasional Michael Waltz menugaskan wakilnya, Alex Wong, untuk membentuk “tim macan” guna mengoordinasikan serangan ini.

Awalnya, Goldberg meragukan keaslian grup tersebut.

Namun, setelah membaca isi obrolan, ia menyadari bahwa serangan udara benar-benar diluncurkan hanya dua jam setelah informasi tersebut dibagikan.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengonfirmasi bahwa grup tersebut tampaknya asli.

Di bawah hukum AS, menyalahgunakan atau salah menangani informasi rahasia dapat dianggap sebagai kejahatan.

Selain itu, penggunaan Signal—yang memungkinkan pesan terhapus otomatis—memunculkan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pencatatan federal.

2. Isi Obrolan

Percakapan dalam grup tidak hanya membahas strategi militer, tetapi juga berisi perdebatan internal mengenai serangan tersebut.

Dalam sebuah pesan, akun yang diklaim sebagai Vance mengekspresikan kekhawatiran terkait alasan dan waktu serangan:

“Hanya 3 persen perdagangan AS melewati Terusan Suez, sementara 40 persen perdagangan Eropa bergantung padanya. Ada risiko besar bahwa publik tidak memahami ini atau mengapa kita perlu bertindak. Alasan utama untuk melakukan ini, seperti yang dikatakan POTUS, adalah untuk mengirim pesan.”

Di pesan lain, akun Vance mempertanyakan konsistensi strategi Trump:

“Saya tidak yakin presiden menyadari betapa kontradiktifnya hal ini dengan pesan kebijakannya terhadap Eropa. Ada argumen kuat untuk menunda serangan selama sebulan, memberi waktu untuk menyampaikan alasan di balik tindakan ini, dan melihat bagaimana dampaknya terhadap ekonomi.”

Obrolan juga mengungkap sikap skeptis terhadap peran AS dalam membantu sekutu Eropa.

Akun yang diidentifikasi sebagai Vance menulis:

“@PeteHegseth, kalau menurutmu kita harus melakukannya, ayo.”

“Saya benci menyelamatkan Eropa lagi.”

“Mari kita pastikan pesan kita di sini tepat.”

Hegseth membalas:

“VP: Saya sepenuhnya setuju dengan kebencianmu terhadap Eropa yang tidak bertanggung jawab. Itu MENYEDIHKAN.”

Goldberg menilai penggunaan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional sebagai tindakan yang “sangat sembrono.”

3. Reaksi

Skandal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai bagaimana pemerintahan Trump menangani informasi rahasia serta potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase AS.

Politisi dari Partai Demokrat langsung bereaksi keras dan menyerukan investigasi.

Mantan kandidat presiden Hillary Clinton menulis di X (Twitter):

“Anda pasti bercanda,” tulisnya disertai emoji mata serta tangkapan layar artikel The Atlantic.

Sebagai catatan, penggunaan server pribadi Clinton untuk email rahasia saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pernah menjadi isu besar dalam Pilpres 2016.

Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menyebut insiden ini sebagai salah satu kebocoran intelijen militer paling mencengangkan dalam waktu yang sangat lama.

Ia berjanji akan meminta pemimpin mayoritas Senat, John Thune, untuk melakukan penyelidikan.

Senator Elizabeth Warren menulis di X:

“Menggunakan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional yang sangat sensitif jelas ilegal dan berbahaya di luar dugaan.”

Senator Chris Coons juga menambahkan:

“Setiap pejabat dalam rantai pesan ini kini telah melakukan kejahatan—meskipun tidak disengaja—yang biasanya berujung hukuman penjara.”

Saat ditanya oleh wartawan mengenai insiden ini, Trump menanggapi singkat:

“Saya tidak tahu apa pun tentang itu. Saya bukan penggemar berat The Atlantic.”

Namun, seorang pejabat Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa Trump telah diberi pengarahan, dan penyelidikan internal sedang berlangsung.

Meski mendapat kritik keras, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes membela percakapan dalam grup tersebut.

“Diskusi itu adalah contoh koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara pejabat senior.”

“Keberhasilan operasi terhadap Houthi menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap anggota militer atau keamanan nasional kita.”

Hughes juga membantah bahwa rencana perang dibagikan melalui pesan teks.

Namun, dalam wawancara dengan CNN, Goldberg menanggapi pernyataan itu dengan tegas:

“Tidak, itu bohong. Dia mengirim rencana perang lewat pesan teks.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

26/03/2025 20:12
China Gerilya Rekrut PNS Korban PHK Trump, Gedung Putih Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa perusahaan yang dioperasikan secara diam-diam oleh firma teknologi China berupaya merekrut para pegawai pemerintah AS yang terkena PHK. Modus ini diidentifikasi oleh iklan perekrutan kerja dan peneliti.

Max Lesser, seorang analis senior di lembaga think tank Foundation for Defense Democracies, mengatakan beberapa perusahaan China memasang iklan perekrutan yang spesifik menyasar para pegawai pemerintah AS korban PHK.

“Ini adalah bagian yang lebih luas dari firma perekrutan dan konsultan palsu yang menargetkan mantan pegawai pemerintah AS dan para peneliti AI,” kata dia, dikutip dari Reuters, Rabu (26/3/2025).

Hanya sedikit informasi yang tersedia untuk publik mengenai 4 perusahaan konsultan dan perekrutan yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Dalam beberapa kasus, 4 firma berbagi situs web yang tumpang tindih, di-hosting di server yang sama, atau memiliki tautan digital lainnya, menurut laporan Reuters dan penelitian Lesser.

Situs web 4 perusahaan tersebut di-hosting di alamat IP yang sama dengan Smiao Intelligence, sebuah perusahaan layanan internet yang situs webnya tidak tersedia selama pelaporan Reuters. Reuters tidak dapat memastikan keterkaitan antara Smiao Intelligence dan 4 perusahaan tersebut.

Upaya Reuters untuk melacak 4 perusahaan dan Smiao Intelligence menemui banyak jalan buntu. Antara lain panggilan telepon yang tidak terjawab, nomor telepon yang tidak lagi berfungsi, alamat palsu, alamat yang mengarah ke kolom kosong, email yang tidak terjawab, dan daftar pekerjaan yang terhapus dari LinkedIn.

Lesser yang mengungkap jaringan tersebut dan membagikan penelitiannya dengan Reuters sebelum dipublikasikan, mengatakan kampanye tersebut mengikuti teknik canggih yang digunakan oleh operasi intelijen China sebelumnya.

“Yang menjadikan kegiatan ini penting adalah upaya jaringan tersebut mengeksploitasi kerentanan finansial mantan pegawai federal yang terkena dampak PHK massal baru-baru ini,” ia menuturkan.

Reuters tak bisa mengklarifikasi apakah perusahaan-perusahaan palsu asal China ini terkait dengan pemerintah China. Tak diketahui pula apakah ada mantan PNS korban PHK Trump yang akhirnya benar-benar direkrut.

Tiga analis intelijen mengatakan kepada Reuters bahwa taktik entitas China ini merupakan modus klasik untuk mengumpulkan informasi intelijen dari mantan pegawai pemerintah yang dipecat oleh Trump dan Elon Musk melalui Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Setelah mantan PNS direkrut, mereka akan ditanya-tanya terkait informasi sensitif terkait operasi pemerintah AS, menurut analis. Mereka juga akan dimintai nama-nama orang yang penting untuk direkrut dalam mengumpulkan informasi lebih dalam.

Juru bicara Kedutaan China di Washington mengatakan kepada Reuters melalui email bahwa pemerintah China tidak mengetahui terkait entitas-entitas yang dicurigai terlibat dalam kampanye perekrutan tersebut.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan China secara terus-terusan mengeksploitasi AS melalui upaya mata-mata.

“Pegawai pemerintah yang aktif atau sudah tidak bertugas harus mengetahui dampak bahaya dari upaya [China] ini dan tetap menjaga rapat-rapat informasi pemerintah AS,” kata dia.

(fab/fab)

26/03/2025 19:00
TikTok Rilis Fitur Peringatan Darurat hingga Family Pairing, Apa Fungsinya? – Page 3

Di sisi lain, Nasib TikTok di Amerika Serikat kembali di ujung tanduk. Induk perusahannya, ByteDance, diberikan tenggat waktu hingga 5 April untuk menjual TikTok ke perusahaan non-Tiongkok.

Kalau tidak, aplikasi ini berisiko diblokir di AS. Situasi ini bukan pertama kalinya terjadi, mengingat TikTok pernah menghadapi ancaman serupa pada 2020.

Beberapa perusahaan AS dikabarkan berminat untuk mengakuisisi TikTok. Pada 2020, Microsoft, Oracle, dan Walmart sempat masuk pada jajaran calon pembeli, tapi rencana itu batal.

Kini, di bawah tekanan pemerintahan Joe Biden, ByteDance harus kembali mencari pembeli yang memenuhi persyaratan pemerintah AS.

Mengutip Phone Arena, Senin (17/3/2025), pada april 2024 lalu, Biden menandatangani undang-undang yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok sebelum 19 Januari 2025. Namun, setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih, ia menandatangani perintah eksekutif yang mempercepat tenggat waktu menjadi 5 April 2025.

Wakil Presiden AS, J.D. Vance, optimistis kesepakatan bisa tercapai. “Kami hampir pasti akan menemukan solusi yang melindungi keamanan nasional sekaligus memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS,” katanya pada NBC News.

Vance, yang berlatar belakang di dunia modal ventura, kini ikut memantau negosiasi bersama Penasihat Keamanan Nasional, Michael Waltz. Mereka sedang mencari calon pembeli berbasis di AS yang bisa mengambil alih TikTok.

26/03/2025 13:00

Tempat Fasum: Gedung Putih

Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat