TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Rusia, Vladimir Putin, akan merekrut 160.000 warga Rusia untuk program wajib militer yang dilaksanakan dua kali setahun.
Pasukan baru ini, akan menggantikan sebagian dari mereka yang telah menyelesaikan masa wajib militer di Rusia, yang berlangsung selama 12 bulan bagi pria berusia antara 18 hingga 30 tahun.
Dekrit terbaru yang dikeluarkan pada Senin, 31 Maret, menyebutkan bahwa 160.000 pria berusia 18 hingga 30 tahun yang bukan anggota cadangan akan dipanggil untuk bertugas dalam program mobilisasi musim semi tahun ini, yang dimulai pada 1 April hingga 15 Juli.
“Untuk pelaksanaan, mulai 1 April hingga 15 Juli 2025, warga negara Rusia berusia 18 hingga 30 tahun yang tidak termasuk dalam cadangan dan wajib menjalankan dinas militer, akan dipanggil dalam jumlah 160.000 orang,” demikian bunyi dekrit tersebut, menurut Interfax Rusia.
Mereka yang telah menyelesaikan masa tugas wajib militer juga akan dibebastugaskan, sesuai keputusan tersebut.
“Pemecatan dari dinas militer bagi prajurit, pelaut, sersan, dan perwira rendahan yang masa tugas wajib militernya telah berakhir akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Federal 28 Maret 1998, 53-FZ ‘Tentang Tugas Militer dan Dinas Militer,’” demikian bunyi keputusan tersebut.
Interfax melaporkan pada mobilisasi musim gugur tahun 2024, Rusia berhasil merekrut 133.000 personel baru.
Warga yang dipanggil untuk bertugas dilarang meninggalkan negara dan akan dikenakan denda sebesar 30.000 rubel jika menghindari wajib militer, menurut laporan BBC pada Agustus 2023.
Kyiv Post melaporkan bahwa dalam mobilisasi Putin pada tahun 2024, yang melibatkan hampir 150.000 wajib militer, aturan hukum menyatakan bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di luar Rusia selama dua tahun.
Namun, beberapa dilaporkan telah dikirim ke garis depan di Ukraina secara tidak sengaja.
Wajib militer juga dapat ditekan atau dipaksa menandatangani kontrak dengan militer Rusia dan kemudian dikirim ke garis depan, menurut Andrii Kharuk, seorang profesor di Akademi Angkatan Darat Nasional Hetman Petro Sahaidachnyi, kepada Kyiv Post.
Pada musim panas tahun 2024, media Rusia melaporkan bahwa setelah serangan di Kursk oleh Ukraina, rekrutan baru segera dikirim ke garis depan dalam upaya menahan serangan tersebut.
Menurut Ukraina, jumlah korban personel militer Rusia sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022 telah mencapai 915.230 hingga 31 Maret 2025.
Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina
Amerika Serikat tengah mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang secara permanen.
Namun, banyak kendala yang masih ditemui.
Pada 31 Maret, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder pada ekspor minyak Rusia jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti dilansir Kyiv Independent.
“Saya ingin melihat (Putin) membuat kesepakatan sehingga kita bisa menghentikan tentara Rusia dan Ukraina, serta orang-orang lainnya, dari terbunuh,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.
“Saya ingin memastikan dia menindaklanjuti hal itu, dan saya pikir dia akan melakukannya. Saya tidak ingin menerapkan tarif sekunder pada minyaknya. Namun, saya pikir itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan jika dia tidak melaksanakan tugasnya.”
Komentar Trump mengenai Rusia muncul hanya sehari setelah ia mengatakan kepada NBC News bahwa dirinya “kesal” dan “sangat marah” terhadap obsesi Putin yang terus menuntut pemerintahan transisi untuk menggantikan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap Rusia, termasuk tarif 25 persen untuk semua minyak.
Perdagangan antara AS dan Rusia berada pada titik terendah sepanjang masa akibat sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan sekutu Barat lainnya sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.
Namun, pemerintahan Trump telah memperluas diplomasi dengan Moskow dan menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menjajaki kemitraan perdagangan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada 31 Maret bahwa Trump menyampaikan ketidaksenangannya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina di tengah upaya untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang skala penuh tersebut.
Selama konferensi pers di Ruang Oval, Trump juga menyinggung upaya yang sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mineral dengan para pejabat Ukraina.
Seorang sumber di Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa keanggotaan Ukraina di NATO bukan bagian dari pembahasan seputar kesepakatan mineral.
“Kami tidak mengaitkan (kesepakatan mineral dengan NATO), itu adalah kesalahpahaman,” kata sumber tersebut.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
