Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Tarif Trump Ganas, Pulau Penguin di Kutub Ini Juga Ikut Kena!

    Tarif Trump Ganas, Pulau Penguin di Kutub Ini Juga Ikut Kena!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak hanya menyasar negara-negara besar dunia. Bahkan, pulau yang hanya berpenghuni penguin saja ikut kena.

    Kejadian ini dialami oleh Kepulauan Heard dan McDonald, wilayah sekelompok pulau vulkanik tandus dan tak berpenghuni di dekat Antartika. Kepulauan yang tertutup gletser dan menjadi rumah bagi penguin itu terseret dalam perang dagang Donald Trump, karena presiden AS memukul mereka dengan tarif 10% untuk barang-barang.

    Meski masuk menjadi wilayah Australia, Kepulauan Heard dan McDonald masuk dalam daftar yang dirilis oleh Gedung Putih berisi “negara-negara” yang akan dikenakan tarif perdagangan baru.

    “Tidak ada tempat di bumi ini yang aman,” kata Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menanggapi tarif ini, Kamis (3/4/2025) dikutip Guardian.

    Angka ekspor dari Kepulauan Heard dan McDonald bahkan lebih membingungkan. Wilayah tersebut memang memiliki perikanan, tetapi tidak ada bangunan atau tempat tinggal manusia sama sekali yang berada di atasnya.

    Namun, menurut data ekspor dari Bank Dunia, AS mengimpor produk senilai US$1,4 juta (Rp 23 miliar) dari Kepulauan Heard dan McDonald pada tahun 2022, yang hampir semuanya merupakan impor “mesin dan listrik”. Tidak jelas barang apa saja yang dimaksud. Dalam lima tahun sebelumnya, impor dari daerah itu berkisar antara US$15.000 (Rp 248 juta) hingga US$325.000 (Rp 5,3 miliar) per tahun.

    Selain Kepulauan Heard dan McDonald, wilayah Australia lainnya yang terkena tarif Trump adalah Kepulauan Cocos (Keeling), Pulau Christmas, dan Pulau Norfolk. Pada tahun 2023, Pulau Norfolk mengekspor barang senilai US$655.000 (Rp 10,8 miliar) ke AS, dengan ekspor utamanya adalah alas kaki kulit senilai US$413.000 (Rp 6,8 miliar).

    Namun, data ini dibantah keras oleh Administrator Pulau Norfolk, George Plant. Menurutnya, wilayah itu tidak mengekspor barang apapun ke AS.

    “Tidak ada ekspor yang diketahui dari Pulau Norfolk ke AS dan tidak ada tarif atau hambatan perdagangan non-tarif yang diketahui atas barang yang masuk ke Pulau Norfolk.”

    (tps/wia)

  • Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.

    Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

    Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.

    Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
    Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.

    Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.

    Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS

    Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:

    Kebijakan Keamanan Pangan
    Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
    Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
    Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
    Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
    Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.

    “Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.

    Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS

    Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:

    Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)

    Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.

    Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.

    Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus merespons kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang diterapkan Presiden Donald Trump secara hati-hati, matang, dan bijaksana. Pemerintah harus bisa menghitung untung rugi atas kebijakan tarif impor untuk negara mitra dagang AS itu, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

    Menurut dia, kebijakan tarif Trump berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Karena itu, kata Misbakhun, perlu kerja sama semua stakeholder untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke AS, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” tandas Misbakhun.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, menurut klaim Negeri Paman Sam tersebut, Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura.

  • Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Daftar Negara yang Kena Dampak Paling Besar Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan aturan tarif impor kepada negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan AS. 

    AS menuding negara-negara yang kena hukuman tarif telah menyebabkan negeri Paman Sam mengalami defisit perdagangan yang setiap tahun terus melebar.

    Dilansir dari data Bloomberg Economics, terdapat 15 negara penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar AS. Posisi pertama diduduki oleh China, dengan total nilai defisit pada 2024 saja mencapai US$295 miliar. 

    Kemudian, negara penyumpang defisit neraca perdagangan AS terbesar diikuti oleh Meksiko US$172 miliar, Vietnam US$123 miliar, Irlandia US$87 miliar, Jerman US$85 miliar dan Taiwan US$74 miliar. 

    Selanjutnya, Jepang menyumbang defisit terhadap neraca perdagangan AS sebesar US$68 miliar, Korea Selatan US$66 miliar, Kanada US$64 miliar dan India US$46 miliar. 

    Lalu, Thailand menyumbang defisit US$46 miliar, Italia US$44 miliar, Swiss US$38 miliar, Malaysia US$25 miliar dan Indonesia US$18 miliar. 

    Namun demikian, tidak berarti negara-negara penyumpang defisit terbesar itu menjadi negara-negara yang diganjar dengan tarif terbesar oleh Trump. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, setidaknya ada 10 negara yang dikenakan tarif impor jumbo pada kisaran 40% hingga 50%. 

    Sebagaimana diketahui, Trump menerapkan kebijakan tarif impor bea masuk perdagangan 10% ke depannya untuk seluruh negara. Kemudian, untuk negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar. 

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025). 

    Hanya Vietnam yang diketahui masuk dalam daftar negara penyumbang defisit neraca dagang AS terbesar, dan turut diganjar dengan tarif bea impor jumbo. Tarif yang dikenakan ke Vietnam adalah 46%. 

    Alasan Pembelakuan Tarif 

    Berdasarkan pernyataan resmi Trump di situs resmi Gedung Putih AS, alasan pemberlakuan tarif impor bea masuk perdagangan itu adalah kurangnya timbal balik dalam hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya. 

    Kemudian, faktor perbedaan tarif dan hambatan non-tarif, serta kebijakan ekonomi negara mitra dagang AS yang dinilai menekan dan upah konsumsi dalam negeri, dipandang sebagai ancaman yang tidak biasa terhadap ketahanan ekonomi negara adidaya itu. 

    Janji untuk mengenakan tarif impor bea masuk perdagangan itu sudah lama digembor-gemborkan Trump sejak memenangkan Pilpres AS 2024 lalu. Usai dilantik pada Januari 2025, bahkan Trump telah mengenakan tarif jumbo kepada negara tetangganya sendiri seperti Kanada dan Meksiko. 

    Presiden dari Partai Republik yang dikenal konservatif itu menerangkan, defisit perdagangan barang AS tahunan yang besar dan terus menerus telah menyebabkan pengosongan basis manufaktur negara tersebut. 

    “Menghambat kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri yang maju, melemahkan rantai pasokan penting dan membuat basis industri pertahanan kita bergantung pada musuh asing,” paparnya.

    Berikut daftar 10 Negara dengan tarif timbal balik terbesar:

    1. Lesotho: 50%; 

    2. Kamboja: 49%; 

    3. Laos: 48%;

    4. Madagaskar: 47%;

    5. Vietnam: 46%;

    6. Sri Lanka: 44%;

    7. Myanmar: 44%; 

    8. Suriah: 41%; 

    9. Mauritius: 40%; dan

    10. Irak: 39%.  

  • Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan setiap sudut terpencil di dunia dikenakan tarif global, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald di wilayah Australia.

    Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversial terhadap tarif dagangnya. Kali ini, ia menerapkan pajak timbal balik terhadap sejumlah mitra dagang AS, termasuk sebuah wilayah terpencil milik Australia yang sama sekali tidak berpenghuni, yaitu Kepulauan Heard dan McDonald.

    Keputusan ini memicu gelombang reaksi di media sosial, termasuk dari akun X @TheMaineWonk yang menyoroti kebijakan aneh tersebut.

    “Pemerintahan Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% pada Kepulauan Heard dan McDonald, yang berpenduduk 0 orang dan hanya dihuni oleh penguin,” tulis akun @TheMaineWonk, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Unggahan ini pun disambut komentar bernada sindiran, seperti dari akun @javasurfva yang bertanya, “Berapa tarif yang dikenakan penguin kepada kita?”.

    Kepulauan Heard dan McDonald terkena tarif impor AS. – (X/@TheMaineWonk)

    Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menampilkan grafik tarif yang mencantumkan nama Kepulauan Heard dan McDonald sebagai salah satu wilayah yang dikenakan pajak 10%.

    Pulau vulkanik kosong yang terletak sekitar 1.700 km dari Antartika dan 4.100 km dari Perth ini merupakan kawasan konservasi yang dihuni oleh anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung, tanpa ada aktivitas perdagangan dengan AS.

    Kebijakan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh banyak pihak, mengingat tidak ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari menerapkan tarif pada pulau tak berpenghuni.

    UNESCO sendiri mengakui kepulauan ini sebagai situs warisan dunia dengan ekosistem yang masih alami dan bebas dari campur tangan manusia.

    Di luar kebijakan terhadap pulau tak berpenghuni ini, Trump juga menerapkan tarif tinggi terhadap beberapa negara mitra dagang utama. Menurut laporan The Indian Express, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan India yang mendapat tarif 26%.

    Sementara itu, Vietnam dikenai tarif sebesar 46%, dan Thailand sebesar 36%. Kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi ekonomi Trump yang menetapkan pajak dasar 10% pada semua impor ke AS, dengan tarif tambahan untuk negara-negara tertentu.

    Penerapan kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak besar pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terkena tarif tinggi, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald.

  • Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

    Pendiri OnlyFans dan Yayasan Kripto Ajukan Tawaran Akuisisi TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA —Zoop, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Tim Stokely yang pendiri situs OnlyFans dan bekerja sama dengan Yayasan Hbar mengajukan tawaran tahap akhir guna mengakuisisi aplikasi video pendek populer, TikTok.

    Melansir dari Reuters, Kamis (3/4/2025) tawaran ini sudah dikirim minggu ini ke Gedung Putih, bertujuan untuk merebut kontrol TikTok dari pemilik asal China, ByteDance.

    Zoop, meskipun terkenal sebagai perusahaan yang lebih berfokus pada konten dewasa melalui OnlyFans, berusaha untuk menciptakan platform yang lebih ramah keluarga. 

    Zoop menegaskan bahwa konsep mereka berbeda dengan OnlyFans, karena sebagian besar pendapatan Zoop diberikan kembali kepada para kreator yang memposting di platform mereka, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keterlibatan pengguna.

    “Tawaran kami untuk TikTok bukan hanya tentang mengubah kepemilikan, tetapi tentang menciptakan paradigma baru di mana baik kreator maupun komunitas mereka mendapatkan keuntungan langsung dari nilai yang mereka hasilkan,” kata salah satu pendiri Zoop, RJ Phillips, kepada Reuters.

    Zoop dan Yayasan Hbar juga telah bekerja sama dengan konsorsium investor untuk mendukung tawaran mereka. Namun, Phillips menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang para investor atau angka pasti dari tawaran tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Amazon, perusahaan teknologi multinasional yang berfokus pada e-commerce, komputasi awan, dan streaming digital, dikabarkan mengajukan tawaran di menit-menit terakhir untuk mengakuisisi seluruh TikTok. 

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (3/4/2025) tawaran ini muncul menjelang tenggat waktu 5 April bagi TikTok untuk melepaskan kepemilikan China atau menghadapi larangan di Amerika Serikat. 

    Pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan kesepakatan tidak memberi tanggapan terkait rencana Jeff Bezos dalam mengakuisisi TikTok. 

    Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pejabat untuk membahas nasib aplikasi tersebut pada hari Rabu, 2 April 2025.

    Trump sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan dengan perusahaan induk TikTok, ByteDance,  akan diselesaikan sebelum tenggat waktu 5 April.

    Financial Times melaporkan bahwa Andreessen Horowitz dan investor AS lainnya dikabarkan tertarik untuk akuisisi TikTok dan dalam pembicaraan untuk berinvestasi dipimpin Oracle

    Persaingan untuk akusisi tidak hanya berkutat antara Amazon dan Andreessen saja, laporan Reuters menyebut perusahaan ekuitas swasta Blackstone sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pemegang saham non-Tiongkok ByteDance saat ini, yang dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic, dalam memberikan modal segar untuk menawar operasi TikTok di AS.

  • Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Apa itu Reciprocal Tariffs? Kebijakan Kontroversial dari Donald Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menarik perhatian dunia dengan mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariffs dalam konferensi pers yang digelar pada 2 April 2025.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara mitra dagang akan dikenakan tarif minimal sebesar 10%, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap produk AS akan menghadapi tarif yang lebih besar.

    Istilah reciprocal tariffs atau tarif timbal balik mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah proteksionis yang diusung oleh Donald Trump untuk melindungi industri dalam negeri AS, sejalan dengan prinsipnya yang dikenal dengan America First.

    Lantas, apa sebenarnya reciprocal tariffs ini? Dilansir dari laman USA Today, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Reciprocal Tariffs?

    Tarif timbal balik atau reciprocal tariffs adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan global dengan mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang impor dari negara mitra dagang.

    Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap kebijakan tarif negara lain yang dianggap merugikan AS. Dengan kata lain, tarif yang dikenakan pada barang impor akan sebanding dengan tarif yang diterapkan oleh negara mitra terhadap produk AS.

    Sebagai contoh, dalam presentasi yang dilakukan Trump, ia mengungkapkan bahwa barang-barang yang diimpor dari Tiongkok akan dikenakan tarif sebesar 34%, sedangkan impor dari Uni Eropa dikenakan tarif 20%.

    Namun, metode yang digunakan Gedung Putih untuk menentukan besaran tarif tersebut masih belum sepenuhnya jelas. Perhitungan ini didasarkan pada analisis ekonom dari Council of Economic Advisers Trump, yang memperhitungkan faktor manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan dalam penentuan tarif.

    Dampak Kebijakan Reciprocal Tariffs

    Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ekonom dan pelaku pasar. Kepala Ekonom AS di Oxford Economics, Ryan Sweet, menyatakan bahwa tarif timbal balik ini lebih agresif daripada yang diperkirakan sebelumnya.

    Meskipun tidak serta-merta menyebabkan resesi, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada perekonomian AS, khususnya bagi konsumen dan produsen yang harus menghadapi kenaikan harga barang.

    “Kebijakan ini memang tidak serta-merta menyebabkan resesi, tetapi dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian AS. Konsumen dan produsen akan terdampak akibat kenaikan harga barang,” ujar Sweet.

    Dengan berbagai kontroversi yang menyertai penerapan reciprocal tariffs, masih perlu dilihat bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi perdagangan global serta hubungan dagang antara AS dengan negara-negara mitranya di masa mendatang.

  • Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.

    “Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.

    “Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.

    Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.

    Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.

    Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.

    Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
    • Thailand: 36 persen 
    • China: 34 persen 
    • Taiwan dan Indonesia: 32 persen
    • Swiss: 31 persen 
    • Afrika Selatan: 30 persen 
    • Pakistan: 29 persen 
    • Tunisia: 28 persen 
    • Kazakhstan: 27 persen 
    • India: 26 persen 
    • Korea Selatan: 25 persen 
    • Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen 
    • Pantai Gading: 21 persen 
    • Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
    • Nikaragua: 18 persen Israel
    • Filipina: 17 persen 
    • Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.

    Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.

  • Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

    Dampak Tarif Impor Trump, Indonesia Harus Waspadai 2 Faktor Ini!

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia perlu mewaspadai dua faktor krusial setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru untuk negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif impor 32%. 

    Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan Indonesia memang memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan AS, yang bisa membuat produk dalam negeri tetap kompetitif meskipun ada tarif tambahan. 

    “Namun, ada dua faktor yang perlu diwaspadai. Pertama, potensi perang dagang yang lebih luas. Jika AS terus meningkatkan proteksionisme, maka negara-negara mitra dagang seperti China dan Uni Eropa bisa merespons dengan kebijakan balasan, yang akhirnya bisa mengganggu rantai pasok global di mana Indonesia juga terlibat,” ujar Anggawira kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Faktor kedua, kata Anggawira adalah perubahan pola konsumsi di Amerika Serikat. Menurut dia, terbuka kemungkinan perilaku konsumen AS akan beralih ke produk-produk domestik.

    “Kenaikan harga barang impor akibat tarif bisa menyebabkan perubahan perilaku konsumen AS, yang beralih ke produk domestik atau mencari alternatif dari negara yang terkena tarif lebih rendah,” tandas Anggawira.

    Anggawira mengatakan meskipun Indonesia bukan target utama tarif tinggi, Hipmi menilai implikasi kebijakan Donald Trump tetap perlu diwaspadai dan disikapi dengan strategi yang matang. 

    Menurut dia, jika merujuk sejumlah pemberitaan, kebijakan tarif impor Trump lebih ditargetkan ke negara, seperti China, Vietnam, Kanada, dan Meksiko. 

    “Namun, dengan tarif impor 32% yang dikenakan pada produk Indonesia, sektor ekspor nasional tetap akan terdampak, terutama industri tekstil, alas kaki, dan manufaktur lainnya yang bergantung pada pasar AS,” pungkas Anggawira.

    Diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah negara mitra dagangnya di dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan sebesar 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih, Washington DC, dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor Trump yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, AS mengeklaim Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura. 

  • Menkeu AS Minta Negara Terkena Tarif Baru Donald Trump ‘Legawa’: Diam Saja, Jangan Membalas

    Menkeu AS Minta Negara Terkena Tarif Baru Donald Trump ‘Legawa’: Diam Saja, Jangan Membalas

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah kontroversi pengumuman tarif baru perang dagang AS yang ditetapkan Donald Trump, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent justru meminta negara-negara yang terdampak tarif impor baru untuk ‘legawa’ alias terima saja.

    Dia menyarankan negara-negara yang terkena tarif baru itu untuk “diam saja” dan tidak membalas, guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

    “Saran saya kepada setiap negara saat ini adalah: jangan membalas. Diam saja. Terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya. Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi. Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya,” kata Scott Bessent dalam wawancara dengan Fox News, Kamis 3 April 2025.

    Gedung Putih mengumumkan bahwa AS akan menerapkan tarif 10 persen terhadap semua impor asing mulai 5 April 2025. Sementara itu, tarif yang lebih tinggi bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS akan diberlakukan mulai 9 April 2025.

    Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa AS tidak akan memberlakukan tarif pada barang-barang impor yang penting bagi sektor manufaktur dan keamanan nasional, seperti baja, aluminium, otomotif dan suku cadangnya, tembaga, farmasi, semikonduktor, serta kayu, emas batangan, energi, dan beberapa mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.

    Selain itu, Presiden AS Donald Trump memiliki kewenangan untuk menaikkan tarif timbal balik jika negara mitra dagang memutuskan untuk melakukan tindakan balasan.

    Kebijakan Tarif Trump: Latar Belakang dan Tujuan

    Dalam sebuah upacara di Rose Garden, Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif yang berlaku untuk puluhan negara asing. Menurutnya, langkah ini diambil untuk melindungi industri manufaktur domestik AS yang telah lama dirugikan oleh praktik perdagangan internasional yang tidak seimbang.

    “Selama bertahun-tahun, warga Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di sela-sela ketika negara-negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besar dengan mengorbankan kita,” tutur Donald Trump dalam pidatonya, Kamis 3 April 2025.

    Dia menambahkan bahwa meskipun tarif yang dikenakan tidak sepenuhnya timbal balik, AS tetap berusaha untuk menyeimbangkan perdagangan dengan mitra-mitranya.

    “Kami akan menagih mereka sekitar setengah dari apa yang mereka – dan telah – bebankan kepada kami,” ucap Donald Trump.

    Indonesia Jadi Korban Perang Dagang AS, Apa Dampaknya?

    Dampak terhadap Ekspor Indonesia

    Dengan tarif 32 persen, produk-produk Indonesia yang diekspor ke AS akan mengalami kenaikan harga di pasar AS. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia, mengingat negara lain yang memiliki tarif lebih rendah akan lebih menarik bagi konsumen Amerika. Beberapa sektor yang paling terdampak meliputi:

    Tekstil dan produk garmen Elektronik dan komponen listrik Produk kelapa sawit dan turunannya Karet dan hasil perkebunan

    Menurut para analis perdagangan, kebijakan ini bisa menghambat pertumbuhan industri ekspor Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS.

    Potensi Pengalihan Pasar

    Menghadapi kenaikan tarif ini, eksportir Indonesia kemungkinan besar akan mencari pasar alternatif untuk menggantikan AS. Negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah bisa menjadi tujuan ekspor baru.

    akan tetapi, proses diversifikasi pasar tidak selalu mudah dan memerlukan waktu serta strategi perdagangan yang matang.

    Pengaruh terhadap Investasi Asing

    Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik bagi perusahaan global. Namun, tarif tinggi dari AS bisa membuat investor mempertimbangkan ulang rencana ekspansi mereka di Indonesia, terutama perusahaan yang berorientasi ekspor. Hal ini bisa berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ketidakpastian dalam Hubungan Bilateral

    Peningkatan tarif ini juga bisa memperburuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS. Pemerintah Indonesia mungkin perlu melakukan negosiasi ulang atau mencari solusi melalui organisasi perdagangan internasional seperti WTO untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News