Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

  • Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    Tanggapi Kebijakan Trump, Sekjen HIPMI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Dagang Baru untuk Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Anggawira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyerukan kepada pemerintah untuk mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika, dalam rangka diversifikasi pasar ekspor dan pengurangan ketergantungan pada Amerika Serikat.

    Tindakan ini merupakan respons terhadap kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang memberlakukan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    “Percepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika agar ketergantungan kepada AS berkurang,” ujar Anggawira.

    Ia menyatakan bahwa diversifikasi pasar ekspor dengan mempercepat perjanjian dagang merupakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk jangka menengah.

    Ia berpendapat bahwa dalam jangka pendek, pemerintah perlu meyakinkan pelaku pasar dengan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar, termasuk melalui intervensi di pasar keuangan dan pemberian stimulus kepada dunia usaha yang terdampak.

    Menurutnya, target perdagangan dapat diperluas dengan mengoptimalkan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Blok perdagangan Asia Pasifik yang dikenal sebagai RCEP melibatkan 15 negara dan mewakili sepertiga dari total perekonomian dunia.

    “Mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian RCEP untuk meningkatkan ekspor ke Asia-Pasifik,” ucap Anggawira dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 3 April 2025.

    Menurutnya, kebijakan Trump yang disebut ‘Hari Pembebasan’ oleh pemimpin negara adidaya itu, perlu direspons dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan bahwa respons pemerintah yang cepat dan tepat akan berdampak positif bagi pengusaha.

    “Jika tidak ada langkah konkret, ketidakpastian ekonomi bisa semakin dalam dan berdampak negatif,” kata dia.

    Kebijakan tarif Trump dipandang sebagai faktor yang memperparah tekanan ekonomi global sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha. Pada Selasa 2 April 2025, Presiden Trump mengumumkan bahwa akan ada peningkatan tarif perdagangan bagi negara-negara yang selama ini memiliki surplus neraca perdagangan dengan AS.

    Menurut data yang dirilis Gedung Putih, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terkena dampak kenaikan tarif AS, menempati urutan ke-8 dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara akan dikenakan tarif balasan yang besarnya 50 persen dari tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terdampak kebijakan perdagangan AS tersebut. Negara-negara lain seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga mengalami kenaikan tarif masing-masing sebesar 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    Kenapa Indonesia Kena Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump, Investasi China Jadi ‘Biang Kerok’?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan kebijakan baru terkait tarif impor yang memengaruhi puluhan negara di dunia, termasuk Indonesia, pada Rabu 2 April 2025. Dalam kebijakan ini, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, menjadikannya salah satu negara dengan beban tarif tertinggi dari kebijakan perdagangan terbaru AS.

    Menurut Gedung Putih, kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi “Make America Wealthy Again” yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik AS dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja Amerika.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” ucap Donald Trump dalam pidatonya di Rose Garden Gedung Putih.

    Mengapa Indonesia Kena Tarif 32 Persen?

    Beberapa faktor utama yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tarif tinggi antara lain:

    Investasi China di Indonesia

    Menurut Donald Trump, Indonesia telah menerima investasi besar dari China, yang dianggap semakin mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasokan China. Ini membuat Indonesia dianggap sebagai bagian dari “ekspansi ekonomi China” yang oleh Trump dipandang merugikan AS.

    Defisit Perdagangan AS-Indonesia

    AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia, yang berarti AS mengimpor lebih banyak dari Indonesia dibandingkan yang diekspornya ke negara tersebut. Trump menggunakan data ini sebagai dasar untuk menerapkan tarif timbal balik.

    Kebijakan Proteksionisme Trump

    Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump telah menerapkan berbagai kebijakan proteksionisme, termasuk tarif impor pada berbagai sektor, seperti otomotif, baja, dan aluminium. Indonesia terkena dampaknya karena menjadi salah satu pemasok utama bahan-bahan tersebut ke AS.

    Daftar Negara yang Terkena Tarif AS

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami kenaikan tarif. Berikut adalah beberapa negara lain yang juga terdampak:

    Kamboja: 49% Vietnam: 46% Sri Lanka: 44% Bangladesh: 37% Thailand: 36% Tiongkok: 34% (ditambah 20% tarif sebelumnya, total 54%) Taiwan: 32% Indonesia: 32% Swiss: 31% Afrika Selatan: 30% Pakistan: 29% India: 26% Korea Selatan: 25% Jepang: 24% Malaysia: 24% UE: 20% Filipina: 17% Singapura: 10% Turki: 10% Brasil: 10% Australia: 10% Dampak Tarif bagi Indonesia

    Penerapan tarif sebesar 32 persen oleh AS akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor-sektor berikut:

    Industri Manufaktur dan Ekspor

    Kenaikan tarif membuat produk Indonesia lebih mahal di pasar AS, yang dapat mengurangi daya saingnya. Sektor manufaktur yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, akan terdampak langsung.

    Potensi PHK dan Penurunan Investasi

    Dengan menurunnya permintaan dari AS, banyak perusahaan bisa mengurangi produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di beberapa industri.

    Gangguan Rantai Pasok Global

    Indonesia yang semakin terintegrasi dalam rantai pasokan China dapat menghadapi tekanan lebih besar karena AS juga menargetkan China dengan tarif 34 persen. Hal ini bisa memengaruhi aliran bahan baku dan produk setengah jadi ke Indonesia.

    Kenaikan tarif impor AS terhadap Indonesia hingga 32 persen adalah bagian dari kebijakan proteksionisme Donald Trump untuk memperkuat ekonomi domestik AS. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia terkena tarif ini adalah investasi China di Indonesia serta defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

    Dampak dari kebijakan ini bisa sangat signifikan bagi industri manufaktur, tenaga kerja, dan rantai pasokan global Indonesia. Oleh karena itu, strategi diversifikasi pasar, negosiasi perdagangan, dan peningkatan industri dalam negeri menjadi langkah penting yang harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif AS ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang TikTok Di-banned di AS, Trump Buka Suara

    Jelang TikTok Di-banned di AS, Trump Buka Suara

    Jakarta –

    Donald Trump akan mempertimbangkan ‘proposal akhir’ atas penjualan operasional TikTok di Amerika Serikat (AS), karena tenggat waktu bagi aplikasi asal China tersebut untuk menemukan pembeli semakin dekat.

    Gedung Putih sedang menyelesaikan rencana untuk kesepakatan yang melibatkan investor AS, kemungkinan termasuk perusahaan teknologi Oracle dan perusahaan ekuitas swasta Blackstone. Bahkan menurut beberapa laporan, Amazon telah mengajukan tawaran pada menit terakhir untuk membeli aplikasi media sosial populer tersebut.

    ByteDance, induk perusahaan TikTok yang berkantor pusat di Beijing, memiliki waktu hingga Sabtu, 5 April 2025 untuk menjual unit aplikasinya di AS. Jika tidak, TikTok akan di-banned atau dilarang di negara tersebut, berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS.

    Dikutip dari Reuters, transaksi potensial tersebut, yang dilaporkan sebagai proposal final, akan melibatkan investor baru seperti Blackstone yang bergabung dengan pemegang saham non-China yang ada di ByteDance dalam menyediakan modal segar untuk mengajukan penawaran atas bisnis tersebut.

    Wakil presiden AS, JD Vance, menteri perdagangan, Howard Lutnick, penasihat keamanan nasional, Mike Waltz, dan direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, bertemu di Ruang Oval pada Rabu (2/4) untuk membahas masalah tersebut.

    Dalam penjualan TikTok yang diawasi ketat, Gedung Putih memainkan peran sebagai bank investasi, dengan Vance yang menjalankan lelang.

    Pemegang saham ByteDance yang bukan warga negara China saat ini dipimpin oleh firma perdagangan AS Susquehanna International Group dan firma ekuitas swasta General Atlantic.

    Pada hari Minggu (30/3), Trump mengatakan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi video pendek yang digunakan oleh 170 juta warga AS itu akan tercapai sebelum tenggat waktu hari Sabtu (5/4).

    “Kami memiliki banyak pembeli potensial. Ada minat yang sangat besar terhadap TikTok. Saya ingin TikTok tetap eksis,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Trump tengah bersiap mengumumkan tarif global pada hari yang disebutnya sebagai ‘hari pembebasan’. Minggu lalu, ia mengatakan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan TikTok.

    Trump menetapkan batas waktu pada Januari bagi TikTok untuk menemukan pembeli non-China atas dasar keamanan nasional, yang akan mulai berlaku bulan itu berdasarkan undang-undang tahun 2024.

    Perusahaan modal ventura AS Andreessen Horowitz juga tengah berdiskusi untuk berinvestasi di TikTok sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

    Sementara Amazon, dilaporkan telah menambahkan namanya ke dalam daftar calon pembeli, melalui surat penawaran yang dikirimkannya kepada Vance dan Lutnick. New York Times melaporkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut tampaknya tidak menganggap serius tawaran tersebut.

    Pembicaraan tentang masa depan TikTok berpusat di sekitar rencana investor non-China terbesar di ByteDance untuk meningkatkan kepemilikan mereka dan mengakuisisi operasional aplikasi video pendek itu di AS.

    Bulan lalu, Trump mengatakan pemerintahannya sedang berhubungan dengan empat kelompok berbeda mengenai kesepakatan TikTok yang prospektif, tanpa mengidentifikasi mereka.

    Sementara itu, Amazon menolak berkomentar. TikTok, Blackstone, Oracle, dan Andreessen Horowitz juga belum memberikan komentar terkait pemberitaan ini.

    (rns/rns)

  • Impor Migas Dikecualikan dari Tarif Perang Dagang Trump Terbaru

    Impor Migas Dikecualikan dari Tarif Perang Dagang Trump Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengumumkan tarif dagang terbaru pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat. Adapun Impor minyak, gas, dan produk olahan dibebaskan dari tarif baru, berdasarkan pernyataan Gedung Putih.

    Melansir Reuters, Kamis (3/4/2025), pengecualian ini akan melegakan industri minyak AS, yang telah menyatakan kekhawatiran bahwa pungutan baru dapat mengganggu arus dan menaikkan biaya untuk segala hal mulai dari minyak mentah Kanada yang melayani kilang Midwest hingga kargo bensin dan solar Eropa ke pesisir timur.

    Trump mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif dasar 10% pada semua impor ke Amerika Serikat dan bea yang lebih tinggi pada puluhan mitra dagang terbesar AS.

    Namun, proteksi perdagangan tersebut tidak berlaku untuk impor energi. Baik dari Kanada, Meksiko, dan impor energi dari negara lainnya.

    Kanada dan Meksiko adalah dua sumber minyak mentah impor terbesar ke Amerika Serikat, sementara Eropa merupakan sumber bahan bakar impor yang signifikan ke Pantai Timur AS, yang kekurangan kilang minyak.

    Perlu diketahui, dalam sebuah video, Trump menunjukkan sebuah papan berisi deretan negara-negara yang ia kenakan tarif baru. Awalnya ia menyebut China dan Uni Eropa di urutan awal dengan 34% dan 29%.

    Kemudian ia menyebut Vietnam, Taiwan dan Jepang serta India. Setelahnya ia baru menyebut Indonesia, Malaysia dan Kamboja secara bersamaan.

    “Indonesia, Malaysia, Kamboja… Oh coba lihat Kamboja 98%, kita akan membawanya ke 49%. Mereka mengambil keuntungan dari Amerika Serikat,” tambahnya.

    Indonesia sendiri dikenakan tarif dagang 32% oleh Presiden Trump.

    (wia)

  • Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS

    Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS

    Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco
    Ahmad mengatakan, Indonesia jangan sampai menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat (AS).
    Hal tersebut disampaikan Dasco terkait Presiden AS
    Donald Trump
    yang menetapkan
    tarif timbal balik
    yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    “Penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS,” ujar Dasco, kepada Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
    Menurut Dasco, jika itu terjadi, maka sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa mengagalkan proses hilirisasi.
    Maka dari itu, Dasco mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga
    kepentingan nasional
    .
    “Kita mesti jaga bersama kepentingan nasional ini antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” ucap dia.
    Sementara itu, Dasco menekankan bahwa AS tetap menjadi mitra dagang yang penting bagi Indonesia.
    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” imbuh Dasco.
    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Tarif timbal balik
    tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
    Trump mengangkat bagan tersebut saat ia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
    Dilansir dari CNBC, Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
    Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Jangan Sampai RI Jadi Tempat Pembuangan Produk yang Tak Bisa Dipasarkan di AS

    Trump Umumkan Tarif Impor Baru, Dasco: AS Mitra Dagang Penting, Kita Harus Lakukan Diplomasi

    Trump Umumkan Tarif Impor Baru, Dasco: AS Mitra Dagang Penting, Kita Harus Lakukan Diplomasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    angkat bicara terkait Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan
    tarif timbal balik
    yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Dasco mengatakan, AS adalah mitra dagang yang penting, sehingga Indonesia harus melakukan
    diplomasi perdagangan
    yang baik.
    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujar Dasco, kepada Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
    Hanya saja, kata Dasco, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan bahwa jangan sampai Indonesia menjadi sasaran ‘tempat pembuangan’ barang-barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS.
    Menurut Dasco, hal ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa mengagalkan proses hilirisasi.
    “Kita mesti jaga bersama
    kepentingan nasional
    ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif, dan penegak hukum,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang Amerika Serikat.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Tarif timbal balik
    tersebut belum tentu merupakan satu-satunya tarif AS yang akan dikenakan pada negara-negara tersebut.
    Trump mengangkat bagan tersebut saat ia mengungkap kebijakan tarifnya di White House Rose Garden.
    Dilansir dari CNBC, Kamis (3/4/2025), Indonesia juga tak luput dari penetapan tarif timbal balik yang disebut Trump sebagai pengumuman “Hari Pembebasan” ini.
    Dalam daftar tersebut juga terlihat, AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Sebagai gambaran, jumlah ini relatif besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
    Sebagai pembanding, Malaysia dikenakan tarif timbal balik senilai 24 persen, dan Filipina memiliki tarif timbal balik 17 persen.
    Adapun, Singapura juga dikenai tarif timbal balik yang lebih landai yakni 10 persen.
    Meskipun demikian, negara seperti Vietnam dan Thailand justru mendapat tekanan tarif lebih berat dengan dikenakan tarif timbal balik AS yang lebih tinggi.
    Vietnam misalnya dikenakan tarif timbal balik 46 persen dan Thailand 36 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amazon Disebut Ingin Beli TikTok, Apa Motif di Baliknya? – Page 3

    Amazon Disebut Ingin Beli TikTok, Apa Motif di Baliknya? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan Microsoft sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi TikTok.

    Namun, baik pihak Microsoft maupun TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana akuisisi tersebut.

    Mengutip South China Morning Post, Selasa (28/1/2025), Donald Trump sebelumnya mengatakan, ia sedang berdiskusi dengan beberapa pihak terkait pembelian TikTok.

    Ia memperkirakan keputusan tentang masa depan aplikasi media sosial tersebut akan rampung dalam 30 hari ke depan.

    “Saya telah berbicara dengan banyak orang tentang TikTok dan ada minat yang besar terhadap TikTok,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One selama penerbangan ke Florida.

    TikTok, yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS sempat menghadapi penutupan sesaat sebelum undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk menjualnya dengan alasan keamanan nasional atau menghadapi larangan mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Gedung Putih, pemilik TikTok yang berbasis di China, ByteDance, akan tetap memiliki saham di perusahaan tersebut, tetapi pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang telah menyediakan fondasi infrastruktur Web TikTok, menurut laporan seorang sumber terkait.

    Namun, Trump mengatakan bahwa ia belum berbicara dengan bos Oracle, Larry Ellison terkait pembelian TikTok.

    “Tidak, tidak dengan Oracle. Banyak orang berbicara kepada saya, orang-orang yang sangat penting, tentang pembeliannya dan saya akan membuat keputusan itu mungkin dalam 30 hari ke depan. Kongres telah memberikan waktu 90 hari. Jika kita dapat menyelamatkan TikTok, saya pikir itu akan menjadi hal yang baik,” terang Trump.

  • Terkuak Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

    Terkuak Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat geger seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia dikenakan tarif impor yang tinggi hingga 32%, bahkan termasuk yang paling tinggi di antara beberapa negara ASEAN. Apa pertimbangannya?

    Dikutip dari laman resmi Whitehouse.gov, Kamis (3/4/2025), alasan Trump mengenakan tarif impor yang tinggi pada Indonesia dan juga negara lainnya karena Trump sedang berupaya menciptakan persaingan yang adil bagi bisnis dan pekerja di negaranya.

    Salah satu langkah yang diambil Trump adalah dengan menghadapi ketidakadilan dalam perbedaan tarif dan hambatan nontarif yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Pasalnya selama beberapa generasi, banyak negara dinilai telah memanfaatkan AS dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Salah satu negara yang dimaksud adalah Indonesia.

    “Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi (sebesar 30%) terhadap etanol dibandingkan Amerika Serikat (sebesar 2,5%),” tulis pernyataan resmi di situs web Gedung Putih.

    Pertimbangan lainnya karena Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Contohnya kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk berbagai produk. Pemerintah AS juga menilai rezim perizinan impor di Indonesia kompleks.

    Selain itu, mulai tahun ini, Indonesia mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih.

    Pemerintah Indonesia sedianya akan memberikan respons terkait kebijakan tarif impor Donald Trump pada Kamis (3/4/2025) pukul 11.00 WIB. Namun, rencana tersebut terpaksa ditunda karena memerlukan pembahasan yang komprehensif di tataran masing-masing kementerian atau lembaga.

  • Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara soal pengenaan tarif dagang 32% untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS), sebagaimana disampaikan Presiden AS Donald Trump.

    Ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam merespons kebijakan baru Presiden Trump tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif  dagang Trump ini cukup kompleks dan melibatkan perhitungan yang matang.

    Dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), politisi Partai Golkar itu mengatakan dampak tarif 32% dari Trump sangat signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dampak-dampak yang dapat timbul ke depannya dari respon yang mungkin diambil oleh Indonesia.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stake holder untuk menghadapi nya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tariff baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

    Seperti diketahui, mulanya pemerintah hari ini akan merespons kebijakan baru dari tarif dagang Presiden Trump. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda konferensi pers terkait pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% tersebut. Pengumuman tersebut ditunda karena banyaknya hal teknis yang perlu dirampungkan dan belum ada kepastian kapan respon ini akan diumumkan.

    “Terkait kebijakan tarif AS sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif,” ujar perwakilan dari Kemenko Perekonomian RI.

    Sementara itu, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32% yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64% pada barang AS.

    Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.

    “Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut.

    (tps/wia)