Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    BI Buka Suara soal RI Kena Tarif Trump 32%

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) buka suara terkait kebijakan tarif baru yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump menaikkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan tiga poin pemantauan yang dilakukan bank sentral RI itu. Pertama, BI terus memonitor perkembangan pasar keuangan global dan juga domestik pasca pengumuman kebijakan tarif Trump yang baru pada 2 April 2025.

    Pasca pengumuman tersebut dan kemudian disusul oleh pengumuman retaliasi tarif oleh Tiongkok pada 4 April 2025, Denny mengatakan, pasar bergerak dinamis, di mana pasar saham global mengalami pelemahan dan yield US Treasury mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI tetap berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention (intervensi di pasar valas pada transaksi spot dan DNDF, serta SBN di pasar sekunder),” ujar Denny, dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    Denny menjelaskan, langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha. Hal ini juga sekaligus untuk menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Sebagai informasi, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS. Ada 100 mitra dagang yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Dalam laporan dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, terdapat dua alasan utama RI kena penyesuaian tarif 32%. Pertama, Trump mengenakan tarif balasan ke Indonesia karena ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan terhadap produk etanol asal AS sebesar 30%.

    Menurut Trump, tarif itu lebih besar dari yang diterapkan AS untuk produk serupa ke Indonesia yakni 2,5%.

    Kedua, Trump mengatakan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Indonesia di berbagai sektor, seperti perizinan impor hingga kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor dalam bentuk dolar AS di rekening dalam negeri.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini, akan mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” ujar Trump, dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025).

    (shc/fdl)

  • Pengusaha Elektronik Minta Pemerintah Perluas TKDN Meski Digebuk Tarif Trump

    Pengusaha Elektronik Minta Pemerintah Perluas TKDN Meski Digebuk Tarif Trump

    Jakarta –

    Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) meminta pemerintah untuk memperluas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) meski Indonesia diterpa tarif balasan dari Amerika Serikat (AS). Untuk diketahui, Indonesia dikenakan tarif balasan oleh AS sebesar 32%.

    Salah satu alasan Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif terkait kebijakan TKDN. Kebijakan tarif juga dikenakan banyak negara yang membuat AS defisit.

    Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman khawatir Indonesia menjadi sasaran ekspor bagi negara terdampak dari tarif impor baru AS. Oleh karena itu, Gabel meminta pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor.

    “⁠Gabel meminta agar kebijakan TKDN tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan bea masuk impor AS. Kebijakan TKDN ini telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Pihaknya juga meminta agar Pemerintah RI mempercepat untuk mengeluarkan berbagai kebijakan Non-Tariff Measure (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB). Kebijakan itu antara lain revisi Permendag No 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    “Kebijakan-kebijakan itu sebagai bentuk risk management yang sangat urgent untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri. Kebijakan-kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta, dan untuk segera dilaksanakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia. Menurutnya, banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena dari kebijakan TKDN ini.

    “Pelonggaran kebijakan TKDN akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Di samping itu, ⁠Gabel mendorong agar Pemerintah Indonesia merespons perang tarif dengan tarif juga.

    “Bea masuk impor AS ini tidak ada kaitannya dengan NTM atau NTB, karena NTM atau NTB adalah instrumen penting pemerintah yang sudah umum dilakukan oleh negara manapun guna mengamankan pasar dalam negerinya,” tegas Daniel.

    Gabel menekankan, penerapan NTM atau NTB itu tidak perlu di-trigger oleh kebijakan negara lain. Dia mengatakan, kalau perlu, Pemerintah RI beri tarif masuk 0% pada produk manufaktur AS.

    “Karena pada dasarnya daya saing produk AS tidak terlalu kompetitif dengan produk manufaktur dalam negeri atau produk manufaktur negara saingan AS,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dikutip dari laman Gedung Putih, ada dua alasan mengapa Donald Trump mengenakan tarif balasan kepada Indonesia sebesar 32%. Pertama, Indonesia disebut telah mengenakan tarif kepada produk etanol AS sebesar 30% dibanding tarif AS 2,5%. Kedua, Trump menyinggung kebijakan TKDN yang diberlakukan Indonesia.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan, mulai tahun ini, akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih,” tulis keterangan di laman Gedung Putih.

    (ada/ara)

  • Tarif 32% dari AS Dinilai Tak Adil, Indef Sebut Tak Jelas Hitungannya

    Tarif 32% dari AS Dinilai Tak Adil, Indef Sebut Tak Jelas Hitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan tarif resiprokal atau timbal balik dari AS terhadap Indonesia sebesar 32% tidak adil dan tidak jelas hitungannya. 

    Pasalnya, Indonesia hanya menerapkan rata-rata tarif Most Favored Nation (MFN)—tarif bea masuk yang berlaku umum bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO)—sekitar 8% kepada AS. Artinya angka tersebut empat kali lipat dari tarif rata-rata. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa pada dasarnya Indonesia memang memberikan tarif impor yang lebih rendah ketimbang Indonesia ekspor ke Amerika, begitu negara lain.

    “Tadi MFN-nya sekitar 8%—9% secara agregat. Artinya bahwa memang kalau kita lihat ketidakatilan tarif, itu memang terjadi di banyak komoditi. Tetapi tidak mungkin sampai tarif itu diberlakukan 32%,” ujarnya secara daring, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Untuk diketahui pula, angka 32% muncul dari hitungan Presiden AS Donald Trump bahwa total tarif yang diberlakukan Indonesia terhadap AS sebesar 64%. 

    Angka tersebut semakin jauh dari rata-rata tarif MFN yang diberlakukan Indonesia untuk barang-barang yang dikirim ke AS. 

    Mengutip dari laman International Trade Administration (ITA), rata-rata tarif MFN yang diterapkan Indonesia adalah 8,1% pada tahun 2021. 

    Rata-rata tarif MFN yang diterapkan Indonesia adalah 8,7% untuk produk pertanian dan 8% untuk produk nonpertanian pada tahun 2021. Adapun rata-rata tarif ambang batas tertinggi yang ditetapkan WTO sebesar 37,3%. 

    Meski demikian, dalam laman ITA menyebutkan bahwa sebagian besar tarif Indonesia untuk barang-barang nonpertanian maksimal pada angka 35,5%, meskipun tarif melebihi 35,5% atau tetap tidak terikat untuk mobil, besi, baja, dan beberapa produk kimia. Di sektor pertanian, tarif lebih dari 1.300 produk memiliki batasan pada atau di atas 35,5%. 

    Tauhid melihat lebih lanjut bahwa Trump memperhitungkan sejumlah perjanjian dagang, kebijakan impor, hingga perlindungan intelektual yang diakumulasikan mencapai 64%. 

    “Mereka melihat bahwa kita melakukan subsidi tersembunyi yang kemudian dihitung dan dikalkulasikan posnya hampir 64%.  Ini kemudian review mana yang sebenarnya bisa diklarifikasi,” lanjutnya. 

    Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih. 

    Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%. 

  • Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan untuk memisahkan atau spin off aset TikTok di AS ditunda, setelah China mengindikasikan tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut menyusul pengumuman tarif dagang Presiden Donald Trump minggu ini. Hal itu diungkapkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

    Pada hari Jumat, Trump telah memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek populer tersebut di AS kepada pembeli non-China, atau menghadapi penutupan yang seharusnya mulai berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024. Kesepakatan tersebut, yang sebagian besar strukturnya diselesaikan pada hari Rabu menurut salah satu sumber, akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. ByteDance akan memegang posisi kurang dari 20%.

    Sumber Reuters mengungkapkan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh investor yang ada, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS. Namun ByteDance mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai kesepakatan tersebut.

    “[Kami] masih dalam pembicaraan dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pendapat mengenai banyak isu utama,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di akun resminya di platform media sosial China, WeChat, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    “Sesuai dengan hukum China, setiap kesepakatan tunduk pada prosedur peninjauan yang relevan,” katanya.

    Ketika ditanya tentang status kesepakatan TikTok, Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa China telah menyatakan posisinya terhadap TikTok dalam beberapa kesempatan.

    “China selalu menghormati dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan menentang praktik yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar,” katanya.

    Sebelum Reuters, Associated Press telah lebih dulu melaporkan ketidaksetujuan China terhadap kesepakatan TikTok dengan AS.

    “Kesepakatan itu membutuhkan lebih banyak proses kerja lagi untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani,” kata Trump di media sosial, menjelaskan mengapa ia memperpanjang batas waktu yang ditetapkannya pada bulan Januari yang seharusnya berakhir pada hari Sabtu lalu.

    Foto: Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
    Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

    “Kami berharap untuk terus bekerja dengan itikad baik dengan China, yang saya pahami tidak terlalu senang dengan tarif timbal balik kami,” imbuhnya.

    Adapun China sekarang menghadapi tarif 54% atas barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat setelah Trump mengumumkan bahwa ia akan menaikkannya sebesar 34% minggu ini, yang mendorong China untuk membalas pada hari Jumat. Trump mengatakan ia akan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika.

    Trump mengatakan pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait kesepakatan TikTok yang prospektif. Ia belum mengidentifikasi mereka siapa saja. Kendala utama dalam kesepakatan apa pun untuk bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China. China belum membuat komitmen publik untuk mengizinkan penjualan dan komentar Trump menunjukkan adanya penentangan baru dari China.

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan TikTok dan China untuk mencapai kesepakatan,” tulis Trump pada hari Jumat.

    “Kami tidak ingin TikTok ‘menjadi gelap,’” imbuh Trump.

    DPR AS telah meloloskan langkah tersebut tahun lalu dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, karena para anggota parlemen berdalih risiko pemerintah China mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh rahasia. Presiden AS asal partai Demokrat saat itu Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang.

    Beberapa anggota parlemen mengatakan Trump harus menegakkan hukum, yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari kecuali ByteDance telah menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS. Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 20 Januari dan memilih untuk tidak menegakkannya.

    Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari memberi tahu Apple dan Google bahwa mereka tidak melawan hukum terkait larangan TikTok, yang menyebabkan keduanya menangguhkan TikTok dari pengunduhan baru.

    Perintah Trump yang baru akan menetapkan batas waktu hingga pertengahan Juni untuk mencapai kesepakatan. Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih tentang masa depan TikTok berpusat pada rencana bagi investor non-Tiongkok terbesar di perusahaan induk ByteDance untuk meningkatkan saham mereka dan mengakuisisi operasi aplikasi tersebut di AS.

    Rencana tersebut memerlukan pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis baru tersebut hingga di bawah ambang batas 20% yang diwajibkan oleh hukum AS, menyelamatkan aplikasi tersebut dari larangan AS.

    Reuters telah melaporkan bahwa Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford, yang keduanya terwakili di dewan direksi ByteDance, memimpin diskusi dengan Gedung Putih. Raksasa peritel Walmart membantah laporan ABC News yang menyebutkan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekelompok investor dalam kesepakatan untuk TikTok.

    (wur)

  • Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Duh! Trump Diduga Gunakan AI Lancarkan Perang Tarif Dagang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut buatan Artificial Intelligence (AI). Hal tersebut terungkap dengan perhitungan sederhana yang dilakukan oleh ekonom James Surowiecki dan laman The Verge.

    The Verge melaporkan angka tarif baru itu berasal dari perhitungan yang disederhanakan dari chatbot AI. Menurut laporan itu, tim Trump perlu menggunakannya karena formulasi harus dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu. Surowiecki mengatakan seseorang bisa membuat angka yang sama seperti perhitungan Gedung Putih. Caranya dengan mengambil defisit perdagangan suatu negara dengan AS. Berikutnya hasil angka itu membaginya dengan total ekspor ke AS.

    “Bagi dua angka tersebut, dan Anda akan mendapatkan tarif timbal balik diskon yang siap digunakan,” jelasnya.

    Foto: Donald Trump dengan Saham & Dolar/ Aristya Rahadian
    Donald Trump dengan Saham & Dolar

    Media AS, Politico juga mengindikasikan dugaan serupa. Sejumlah pengguna X mencoba melakukan hal serupa. Mereka melakukan percobaan dengan meminta pada sejumlah chatbot yakni ChatGPT, Gemini, Claude, dan Grok. Perhitungannya dengan memecahkan defisit perdagangan dan menempatkan AS pada level yang sama, dengan rumus yang dihasilkan chatbot sama, yakni defisit dibagi ekspor.

    Namun Gedung Putih membantah klaim tersebut. Pihak pemerintah menyebutkan akan mempublikasikan rumus yang digunakan. Kebijakan impor yang dikeluarkan Trump membebankan pada sejumlah negara. Pemerintah AS menerapkan basis tarif impor 10% ke semua negara dan ada juga tarif resiprokal.

    Tiap negara mendapatkan besaran yang berbeda, berdasarkan defisit perdagangan yang ditimbulkan. Misalnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%.

    (npb/wur)

  • China Balas Kenakan Tarif 34% ke AS, Trump: Mereka Panik!

    China Balas Kenakan Tarif 34% ke AS, Trump: Mereka Panik!

    Washington DC –

    China akan mengenakan tarif 34% untuk semua barang dari Amerika Serikat (AS) sebagai balasan usai Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tinggi ke barang asal negeri Tirai Bambu. Trump menganggap China bermain dengan cara yang salah.

    “China bermain salah, mereka panik, satu hal yang tidak mampu mereka lakukan!” tulis Trump dengan huruf kapital di akun media sosialnya seperti dilansir Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    Selain soal tarif, Trump juga membanggakan jumlah lapangan kerja di AS yang disebutnya melonjak. Dia mengatakan kebijakannya telah bekerja.

    “Angka pekerjaan yang luar biasa, jauh lebih baik dari yang diharapkan. Itu sudah berhasil. Tetaplah teguh, kita tak boleh kalah!” tulisnya.

    Sebagai informasi, perekrutan di AS melonjak melampaui ekspektasi pada Maret 2025. Departemen Tenaga Kerja AS menyebut ada 228.000 pekerjaan bulan lalu, jauh lebih banyak dari yang diprediksi, yakni 130.000.

    Namun, tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,2% dari 4,1% pada bulan Februari. Pendapatan per jam rata-rata tumbuh 0,3% pada Maret menjadi USD 36 atau sedikit meningkat dibanding Februari.

    Sektor yang mengalami penambahan pekerjaan antara lain transportasi, kesehatan, sosial dan perdagangan. Namun, situasi tersebut diperkirakan bisa saja berubah seiring penerapan tarif dan juga pemangkasan anggaran serta pegawai pemerintah.

    Tarif Balasan dari China

    China menganggap kebijakan Trump merusak hak dan kepentingan China. Hal itu yang menjadi pemicu China membalas tarif Trump.

    Sejak kembali berkuasa pada Januari 2025, Trump telah mengenakan dua tahap bea tambahan sebesar 10% pada semua impor dari China, yang menurut Gedung Putih diperlukan untuk membendung aliran fentanil ilegal dari negara itu ke AS. Artinya, barang-barang China yang masuk ke AS akan secara efektif dikenakan tarif sebesar 54%.

    China pun membalas Trump. China akan mengenakan tarif 34% untuk semua barang dari AS mulai 10 April.

    Lihat juga Video Trump Bakal Kurangi Tarif ke China Demi ByteDance Jual TikTok

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah resmi menerapkan tarif impor baru mulai dari tarif timbal balik dan tarif universal untuk barang masuk. Diketahui, untuk tarif universal akan mulai berlaku pada 5 April 2025 dan tarif timbal balik 9 April 2025.

    Berdasarkan tarif impor baru ini, Indonesia kena 32 persen, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya yakni Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 7 persen, Laos 48 persen, Brunei 24 persen, Timor Leste 10 persen, Thailand 36 persen, dan Myanmar 44 persen.

    Sebagai informasi, tarif universal 10 persen untuk semua negara dan tarif timbal balik dihitung dari separuh persentase surplus dagang terhadap AS.

    Dampak dari pengenaan tarif impor pada Indonesia adalah daya saing produk ekspor menurun di pasar karena harganya naik.

    Lalu, perlambatan atau penurunan hasil produksi komoditas ekspor akibat penurunan permintaan. Selanjutnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal mendatang.

    Menurut data Badan Pusat Statistik perdagangan Indonesia-AS pada 2020-2024, angka ekspor terjadi kenaikan dan kestabilan pada 2020 angka menunjukkan 8,25, 2021 11,25, 2022 11,61, 2023 11,28, dan 11,97 pada 2024.

    Sedangkan, untuk angka impor pada 2020 mencapai 18,62, 2021 25,79, 2022 28,18, 2023 23,25, dan 2024 26,31.

    Komoditas ekspor terbesar di Indonesia ke AS menurut data Kementerian Perdagangan per 4 April 2025 adalah 62 kakao dan olahannya, 67 mesin dan perlengkapan, 60 alas kaki pelindung sejenisnya, 58 perangkat semikonduktor, dan 52 telepon dan perangkat telekomunikasi.

    Sebagai informasi, angka ekspor Januari 2025 merupakan hasil pembulatan dalam juta dolar AS.

    Selain itu, sebelumnya telah dikabarkan ada empat negara yang dikecualikan oleh Donald Trump termasuk Rusia dan Korea Utara.

    Atas keputusannya itu, Gedung Putih pun membela keputusan Presiden AS tersebut dari kebijakan tarif impor baru.

    “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Pemerintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” ucap pejabat Gedung Putih.

    Ia juga mengatakan bahwa Trump baru-baru ini telah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia.

    Pengecualian terhadap Rusia ini pun menyulut kecaman di media sosial setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru dan banyak pihak menuduh bahwa ia telah tunduk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita populer yang menarik disimak pada Sabtu pagi, ada usulan terkait Hari NKRI oleh Pimpinan MPR hingga Indonesia kalahkan Korsel pada laga perdana Piala Asia U-17. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Pimpinan MPR usul Presiden Prabowo tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar menerbitkan keputusan Presiden (keppres) yang menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Apa alasannya? Baca di sini.

    2. Indonesia kalahkan Korsel 1-0 pada laga perdana Piala Asia U-17

    Timnas U-17 Indonesia mengawali laga perdana Piala Asia U-17 2025 dengan meraih tiga poin setelah menang 1-0 atas Korea Selatan (Korsel) U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4). Baca di sini.

    3. Rusia dan Korut tak kena tarif Trump, Gedung Putih membela diri

    Gedung Putih membela keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengecualikan empat negara, termasuk Rusia dan Korea Utara, dari kebijakan tarif impor yang baru. Selengkapnya di sini.

    4. KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025. Penjelasannya di sini.

    5. Trump tunda pemblokiran TikTok, beri perpanjangan waktu 75 hari

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu pemblokiran TikTok selama 75 hari. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 3: Tanda-Tanda Krisis Ekonomi Mulai Terlihat – Page 3

    Top 3: Tanda-Tanda Krisis Ekonomi Mulai Terlihat – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan tarif impor ini diumumkan langsung oleh Trump dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu, 2 April 2025, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

    Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini merupakan bentuk “deklarasi kemerdekaan ekonomi” Amerika Serikat. Ia menilai, selama ini banyak negara, termasuk Indonesia, memperoleh keuntungan besar dari hubungan perdagangan yang tidak seimbang dengan AS. Langkah ini, kata Trump, bertujuan untuk melindungi industri domestik dan menegakkan prinsip perdagangan yang adil.

    Dikutip Liputan6.com dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/4/2025), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$3,14 miliar hingga akhir Februari 2025.

    Selengkapnya

  • Dampak Tarif Resiprokal Trump ke RI Dinilai Moderat dari Sisi Perdagangan

    Dampak Tarif Resiprokal Trump ke RI Dinilai Moderat dari Sisi Perdagangan

    JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai dampak tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat terhadap Indonesia cenderung moderat. 

    “Menurut pendapat saya, kalau dari sisi perdagangan, impact yang akan ditimbulkan oleh kebijakan Trump ini, resiprocal tariff, itu mungkin bagi perdagangan Indonesia itu bisa dikatakan mungkin moderat,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Waspada Genderang Perang Dagang” yang diadakan oleh Indef di Jakarta, Jumat, 4 April dilansir ANTARA.

    Beberapa produk ekspor Indonesia akan terdampak akibat dari kebijakan ini adalah tekstil, garmen, alas kaki, kemudian palm oil.

    Secara total, dia menyatakan, ada 10 produk ekspor Indonesia yang akan terdampak tarif resiprokal AS.

    Kendati demikian, mengingat kebijakan tarif berlaku bagi semua negara, terutama negara-negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Fadhil menganggap dampak yang dialami Tanah Air lebih moderat.

    “Bahkan, mungkin bagi Vietnam ataupun Malaysia itu akan menghadapi level tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia,” kata dia.

    Saat ini, AS merupakan partner dagang terbesar kedua Indonesia setelah China dengan total share dari ekspor Tanah Air ke Amerika sekitar 10,5 persen.

    Indonesia juga memperoleh surplus perdagangan dengan Amerika sebesar 16,8 miliar dolar AS.

    Pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan, kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara “Make America Wealthy Again” di Rose Garden, Gedung Putih.