Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Tarif Impor Trump, Begini Respons Indonesia dan Negara Asia – Halaman all

    Tarif Impor Trump, Begini Respons Indonesia dan Negara Asia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah di Asia, termasuk Indonesia, India, dan Vietnam, kini tengah melakukan lobi secara intensif kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk meminta pengurangan tarif impor yang baru diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.

    Dalam konteks ini, bagaimana respons Indonesia dan negara-negara lain terhadap kebijakan tarif baru ini?

    Apa Dampak Tarif Impor Terhadap Ekspor Indonesia?

    Setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen untuk barang-barang asal Indonesia, pemerintah Indonesia merespons dengan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Gedung Putih.

    Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menyatakan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menyikapi kebijakan tarif baru ini.

    Pemerintah Indonesia juga sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh AS, dan tengah mengkaji berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

    Hasan menekankan, “Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia.” Total nilai ekspor Indonesia ke AS pada Februari 2025 mencapai 235 miliar dollar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Bagaimana dengan Negara-Negara Lain di Asia?

    Negara-negara lain di Asia juga tidak tinggal diam.

    India, misalnya, tengah melakukan lobi untuk menuntut pengurangan tarif yang dikenakan sebesar 26 persen.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India sedang mengupayakan penyelesaian cepat melalui Perjanjian Perdagangan Bilateral yang saling menguntungkan dengan AS.

    Di sisi lain, Vietnam menghadapi situasi yang lebih serius dengan tarif impor yang mencapai 46 persen.

    Presiden Vietnam, To Lam, melakukan komunikasi langsung dengan Trump, berharap agar tarif tersebut dapat dikurangi.

    Trump mengkonfirmasi bahwa percakapan dengan To Lam sangat produktif dan menyebutkan bahwa Vietnam bersedia memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan.

    Apa Harapan dari Lobi-lobi Ini?

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan, baik oleh Indonesia, India, maupun Vietnam, semua negara berharap agar kebijakan tarif baru dari AS tidak menghancurkan potensi ekspor mereka.

    Keberhasilan lobi ini diharapkan dapat memberikan kelonggaran dalam perdagangan dan mendorong hubungan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

    Sebagai kesimpulan, persaingan untuk melobi pemerintah AS ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan perdagangan bagi perekonomian negara-negara Asia.

    Dengan total nilai ekspor yang signifikan, negara-negara ini berharap dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan untuk memastikan keberlanjutan perdagangan di kawasan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tarif Impor Trump Dituduh Merugikan Bisnis AS – Halaman all

    Tarif Impor Trump Dituduh Merugikan Bisnis AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan asal Florida, Simplified yang bergerak dalam produksi alat bisnis eceran, telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Gugatan ini mencuat sebagai reaksi terhadap kebijakan tarif impor yang dianggap merugikan bisnis mereka.

    Simplified, yang berkantor pusat di Pensacola, Florida, mengalami kerugian parah akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Trump.

    Mengutip dari Politico, gugatan ini merupakan yang pertama diterima oleh Trump setelah pengumuman kebijakan tarif tertinggi.

    Dalam pengaduan yang diajukan ke pengadilan federal pada 4 April 2025, Simplified mengungkapkan bahwa mereka menghadapi pembengkakan kerugian, karena harus membayar lebih untuk produk-produk mentah yang diimpor dari Tiongkok.

    Kenapa Simplified Menggugat?

    Dalam gugatan tersebut, Simplified menuduh bahwa Trump secara tidak sah mengabaikan kewenangan Kongres dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.

    Mereka meminta agar hakim memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan yang dilakukan Trump pada jadwal tarif AS.

    Salah satu poin penting dalam gugatan ini adalah bahwa tarif harus dikenakan dengan izin dari Kongres, dan harus berdasarkan undang-undang perdagangan yang memerlukan investigasi serta penemuan fakta yang mendetail. “Ia akan diberitahu untuk menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan beberapa masalah nasional yang sudah berlangsung lama,” demikian isi gugatan.

    Siapa Lagi yang Menggugat Trump?

    Tidak hanya Simplified, lembaga hukum terkemuka di AS, The New Civil Liberties Alliance (NCLA), juga melayangkan gugatan terhadap Trump.

    Gugatan ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang baru diumumkan.

    Menurut Andrew Morris, Penasihat Litigasi Senior NCLA, tindakan Trump untuk memberlakukan tarif pada barang-barang dari China melanggar konstitusi, merampas hak Kongres, dan mengganggu pemisahan kekuasaan yang dijamin oleh Konstitusi AS.

    Apa Tanggapan Dari Gedung Putih?

    Meskipun belum ada tanggapan resmi dari perwakilan Gedung Putih mengenai gugatan ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, yang juga menjadi tergugat, membela kebijakan tarif tersebut.

    Dia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu diterapkan agar AS tidak bergantung pada rantai pasokan dari negara asing dan untuk menjauhkan industri AS dari praktik perdagangan ilegal.

    Apa Dampak Kebijakan Tarif Ini?

    Sebelum gugatan ini, Trump memperluas tarif impor terhadap produk Tiongkok hingga 34 persen pada semua barang yang diimpor.

    Dengan tambahan tarif baru ini, barang-barang asal Tiongkok di AS kini dikenakan bea masuk lebih dari 54 persen.

    Langkah ini dianggap sebagai eskalasi paling tajam dalam perang dagang antara AS dan China, yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Tiongkok hingga 25 poin persentase dan memicu penurunan permintaan serta ekspor global.

    Sebagai bentuk balasan, Tiongkok telah mengeluarkan 11 perusahaan AS dari daftar entitas yang dapat dipercayai dan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan AS.

    Mereka juga memberlakukan larangan ekspor terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang seperti samarium dan gadolinium.

    Secara keseluruhan, gugatan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pengusaha AS, kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Trump, dan dampak ekonomi yang lebih luas dari perang dagang antara AS dan China.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Netanyahu Kelimpungan Israel Kena Tarif Impor Trump,  Ajak AS Berunding Minta Kortingan – Halaman all

    Netanyahu Kelimpungan Israel Kena Tarif Impor Trump,  Ajak AS Berunding Minta Kortingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Israel Benyamin Netanyahu diketahui tengah berunding dengan juru bicara Gedung Putih di untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen.

    Meski Israel merupakan sekutu terdekat AS, hal ini tak lantas membuat Trump melunak.

    Trump justru semakin agresif memberlakukan kebijakan tarif impor baru terhadap negara-negara yang dianggap sebagai kawan dan lawan, termasuk di antaranya ke Israel.

    Mengutip dari The Guardian, adapun kebijakan tarif impor diumumkan Trump hanya sehari setelah Israel menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Israel Lobi Trump 

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel”.

    Pejabat Israel juga mengatakan, bahwa mereka telah berkomunikasi dengan otoritas AS dan Israel untuk memastikan pengecualian Israel.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Netanyahu Akan Temui Trump

    Untuk mempercepat proses negosiasi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan akan bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih pada Senin (6/4/2025) waktu Amerika Serikat.

     Hal ini diungkap empat sumber yang mengetahui rencana itu mengkonfirmasi kabar tersebut.

    Tak dirinci dengan siapa Netanyahu akan bertandang ke AS untuk menemui Presiden Donald Trump.

    Namun sumber itu mengatakan kunjungan Netanyahu menjadikan dirinya sebagai pemimpin asing pertama yang bertemu langsung dengan Trump untuk mencoba merundingkan kesepakatan terkait tarif.

    Lebih lanjut selain membahas tarif impor, kunjungan Netanyahu ke AS dimaksudkan untuk membahas Gaza dan sejumlah isu lainnya di kawasan tersebut.

    Alasan Trump Memberlakukan Tarif Impor

    Trump berdalih upayanya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS, melindungi industri dalam negeri serta memperbaiki keseimbangan perdagangan dengan negara-negara lain.

    Trump beranggapan kebijakan menaikkan tarif sebagai jalan keluar menyembuhkan ekonomi AS dari defisit perdagangan 

    ”Kita akhirnya mengutamakan Amerika,” kata Trump.

    Ini lantaran data perdagangan AS di tahun 2024 menunjukkan bahwa negara Hollywood ini mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun dollar AS dengan 92 negara.

    Trump menganggap defisit perdagangan yang dialami AS saat ini adalah kondisi darurat nasional, sehingga pemerintah perlu memberlakukan kebijakan agresif.

    Lewat cara ini penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, mengatakan, kebijakan tarif baru akan mendongkrak pendapatan AS hingga 600 miliar dollar AS per tahun.

    Jika target tersebut terwujud, pendapatan itu akan menjadi lonjakan penerimaan pajak terbesar negeri itu sejak Perang Dunia II.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia tengah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat (4/4/2025).

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia.

    Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India Hingga Vietnam Rayu Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS.

    Pembicaraan digelar pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. 

    Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Tarif Impor Trump, Begini Respons Indonesia dan Negara Asia – Halaman all

    Pengusaha AS Ngamuk, Layangkan Gugatan ke Trump Buntut Kebijakan Tarif Impor yang Bikin Rugi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Produsen alat bisnis eceran ang menjual agenda kalender premium dan peralatan  kantoran asal Florida, Simplified melayangkan gugatan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Mengutip dari Politico, gugatan hukum ini jadi kali pertama yang diterima Trump setelah ia memberlakukan kebijakan tarif tertinggi.

    Adapun gugatan tersebut dilayangkan usai Simplified yang berkantor pusat di Pensacola mengalami kerugian parah akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Trump.

    Dalam pengaduan pengadilan federal yang diajukan pada Kamis (3/4/2025), Simplified mengatakan bahwa perusahaan mengalami pembengkakan kerugian.

    Ini lantaran perusahaan harus membayar ekstra produk-produk mentah yang mereka impor dari Tiongkok.

    Simplified menuduh bahwa presiden secara tidak benar mengabaikan Kongres dengan mengenakan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.

    Alasan ini yang membuat Simplified melayangkan gugatan, meminta hakim untuk memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan Trump pada jadwal tarif AS.

    Gugatan tersebut juga mendesak hakim agar presiden hanya dapat mengenakan tarif dengan izin Kongres dan berdasarkan undang-undang perdagangan yang rumit.

    “Undang-undang semacam itu memerlukan investigasi awal, temuan fakta terperinci, dan kesesuaian yang erat antara kewenangan undang-undang dan cakupan tarif,” demikian isi gugatan .

    “Ia akan diberitahu untuk menyatakan keadaan darurat nasional berdasarkan beberapa masalah nasional yang sudah berlangsung lama, kemudian mengenakan tarif yang konon atas nama keadaan darurat tersebut dengan demikian mengabaikan batasan rinci yang telah ditetapkan Kongres pada izin tarif yang telah diberikannya,” imbuh pengaduan tersebut.

    Lembaga Hukum AS Tuntut Trump

    Tak hanya pengusaha AS,  satu lembaga hukum paling berpengaruh di Amerika Serikat (AS), The New Civil Leberties Alliance (NCLA) juga turut menggugat Trump.

    Gugatan tersebut ditujukan sebagai protes atas kebijakan tarif resiprokal yang baru saja diumumkan Presiden Donald Trump.

    Menurut The New Civil Leberties Alliance, Trump secara ilegal memberlakukan tarif pada barang-barang China.

    Akibatnya beberapa perusahaan AS yang mengandalkan impor barang dari China harus mengalami kerugian parah imbas tarif yang dinilai sebagai tindakan inkonstitusional itu.

    “Dengan meminta kekuatan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh pada impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang, Presiden Trump telah menyalahgunakan kekuasaan itu.” kata Penasihat Litigasi Senior NCLA Andrew Morris dalam sebuah pernyataan soal gugatan tersebut.

    “ia merebut hak kongres untuk mengendalikan tarif, dan mengganggu pemisahan kekuasaan Konstitusi,” imbuhnya.

    Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi email yang meminta komentar.

    Namun Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem yang juga turut sebagai tergugat bersama dengan lembaganya, membela kebijakan tarif Trump.

    Menurutnya kebijakan itu perlu diberlakukan agar AS tidak bergantung pada rantai pasokan.

    Selain itu langkah ini dinilai dapat menjauhkan industri AS dari sasaran praktik perdagangan ilegal.

    “Sudah terlalu lama, Amerika menjadi sasaran praktik perdagangan tidak adil yang membuat rantai pasokan kita bergantung pada musuh asing, menggerogoti basis industri kita, dan merugikan pekerja Amerika,” katanya.

    Perang Dagang China VS AS

    Sebelum gugatan dilayangkan, pada 4 April kemarin Presiden AS Donald Trump memperluas tarif impor terhadap produk Tiongkok dengan besaran 34 persen pada semua barang China yang diimpor ke AS.

    Sejak menjabat kembali sebagai presiden, Trump telah mengenakan dua tahap bea masuk tambahan sebesar 10 persen pada semua impor China.

    Jika ditambahkan dengan tarif yang sudah ada sebelumnya, hal ini berarti barang-barang China yang tiba di AS akan secara efektif dikenakan bea masuk lebih dari 54 persen.

    Langkah ini disebut sebagai eskalasi paling tajam dari Tiongkok sepanjang perang dagang kedua negara.

    Lantaran tarif baru ini dapat memangkas hingga 2,5 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini, memicu penurunan permintaan, perlambatan global, dan penurunan ekspor ulang.

    Sebagai bagian dari kebijakan balasan ini, Tiongkok secara mengejutkan memasukkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas tidak dapat dipercaya.

    Termasuk diantaranya produsen drone dan perusahaan teknologi strategis.

    Tak sampai disitu Beijing turut memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan asal AS dan larangan ekspor tujuh jenis mineral tanah jarang seperti samarium dan gadolinium.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Ramalan Terbaru Soal Resesi Dunia dari JP Morgan

    Ramalan Terbaru Soal Resesi Dunia dari JP Morgan

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) membuat banyak pihak pun khawatir akan terjadinya krisis ekonomi global.

    Hal ini juga diungkap oleh perusahaan keuangan terbesar asal AS yakni JPMorgan. Bahkan, JPMorgan meningkatkan peluangnya terhadap resesi AS dan global hingga 60%.

    Naiknya proyeksi resesi global oleh JPMorgan terjadi karena tekanan tarif Trump yang dapat mengancam kepercayaan bisnis dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

    Pemerintahan Trump memberlakukan tarif pada puluhan negara awal pekan ini. Kemudian selang beberapa hari, China membalasnya dengan mengenakan tarif pada barang-barang AS, menambah kekhawatiran tentang meningkatnya perang dagang dan mendatangkan malapetaka pada pasar keuangan global.

    JPMorgan mengatakan pihaknya kini melihat peluang sebesar 60% ekonomi global memasuki resesi pada akhir tahun ini, naik dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 40%.

    “Kebijakan AS yang disruptif telah diakui sebagai risiko terbesar bagi prospek global sepanjang tahun ini. Kebijakan perdagangan negara tersebut telah berubah menjadi kurang bersahabat bagi bisnis daripada yang diantisipasi,” kata JPMorgan dalam analisisnya, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    “Dampaknya … kemungkinan akan diperbesar melalui pembalasan (tarif), penurunan sentimen bisnis AS, dan gangguan rantai pasokan,” tambah JPMorgan.

    Para ekonom raksasa perbankan itu menggambarkan tarif “pada tingkat dasar” sebagai peningkatan pajak fungsional atas pembelian barang impor oleh rumah tangga dan bisnis AS.

    Mereka juga mengatakan bahwa peningkatan biaya impor yang disebabkan oleh rencana tarif Trump diperkirakan akan mengakibatkan harga yang lebih tinggi untuk segala hal mulai dari bahan pokok hingga pakaian dan pembelian yang lebih besar seperti mobil serta peralatan.

    Analis JPMorgan mendapati bahwa pengumuman minggu ini, menyusul kenaikan tarif sebelumnya, menaikkan tarif pajak rata-rata AS “sekitar 22% poin menjadi sekitar 24%,” setara dengan sekitar 2,4% dari total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tersebut.

    “Kenaikan sebesar ini akan setara dengan kenaikan pajak terbesar sejak Perang Dunia II. Dampaknya dapat diperbesar melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis AS, dan gangguan rantai pasokan,” ungkap riset JPMorgan.

    Pasar ekuitas AS menguat dan perkasa pada November 2024, setelah Trump memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih berkat ekspektasi kebijakan yang ramah bisnis.

    Namun setelah pengumuman tarif Trump pada Januari lalu, tiga bulan ini merupakan tiga bulan yang tidak berkesan bagi indeks-indeks utama Wall Street, dengan indeks acuan S&P 500 turun lebih dari 8% sepanjang tahun ini.

    Harapan Pemangkasan Suku Bunga

    Sementara tarif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan AS, beberapa analis memperkirakan hal ini dapat memberi lebih banyak ruang bagi bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) untuk memangkas suku bunga lebih lanjut guna meningkatkan aktivitas ekonomi.

    JPMorgan mengatakan pihaknya memperkirakan guncangan tarif akan “sedikit diredam” oleh prospek pemotongan suku bunga lebih lanjut.

    (mkh/mkh)

  • Donald Trump Kembali Perpanjang Batas Waktu Larangan TikTok, Sampai Kapan? – Page 3

    Donald Trump Kembali Perpanjang Batas Waktu Larangan TikTok, Sampai Kapan? – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan Microsoft sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi TikTok.

    Namun, baik pihak Microsoft maupun TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana akuisisi tersebut.

    Mengutip South China Morning Post, Selasa (28/1/2025), Donald Trump sebelumnya mengatakan, ia sedang berdiskusi dengan beberapa pihak terkait pembelian TikTok.

    Ia memperkirakan keputusan tentang masa depan aplikasi media sosial tersebut akan rampung dalam 30 hari ke depan.

    “Saya telah berbicara dengan banyak orang tentang TikTok dan ada minat yang besar terhadap TikTok,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One selama penerbangan ke Florida.

    TikTok, yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS sempat menghadapi penutupan sesaat sebelum undang-undang yang mengharuskan ByteDance untuk menjualnya dengan alasan keamanan nasional atau menghadapi larangan mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Gedung Putih, pemilik TikTok yang berbasis di China, ByteDance, akan tetap memiliki saham di perusahaan tersebut, tetapi pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang telah menyediakan fondasi infrastruktur Web TikTok, menurut laporan seorang sumber terkait.

    Namun, Trump mengatakan bahwa ia belum berbicara dengan bos Oracle, Larry Ellison terkait pembelian TikTok.

    “Tidak, tidak dengan Oracle. Banyak orang berbicara kepada saya, orang-orang yang sangat penting, tentang pembeliannya dan saya akan membuat keputusan itu mungkin dalam 30 hari ke depan. Kongres telah memberikan waktu 90 hari. Jika kita dapat menyelamatkan TikTok, saya pikir itu akan menjadi hal yang baik,” terang Trump.

  • Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, menyebut banyak ekonom di Amerika Serikat yang menilai kebijakan Tarif Trump sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah seorang profesor dari University of Michigan.

    Profesor tersebut bahkan menyarankan agar para ekonom yang bekerja untuk Presiden AS segera pensiun. Alasannya, tarif yang diberlakukan tidak memiliki dasar yang jelas dan logis.

    Fadhil pun sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan tarif itu membingungkan karena tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat. “Cara mereka (Amerika Serikat) menentukan reciprocal tariff yang dikenakan kepada negara-negara, perhitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas,” katanya.

    Indonesia Masuk Daftar Negara Terdampak

    Indonesia termasuk dalam daftar delapan negara yang terkena tarif resiprokal. Barang-barang asal Indonesia dikenai pajak sebesar 32 persen. Padahal, menurut Fadhil, Indonesia hanya mengenakan pajak 8 hingga 9 persen untuk barang dari Amerika.

    Meski tanpa dasar yang jelas, Fadhil menjelaskan bahwa tarif 32 persen tersebut muncul dari perhitungan defisit perdagangan antara kedua negara sebesar 16,8 miliar dolar AS, dibagi total impor Amerika dari Indonesia sebesar 28 miliar dolar AS.

    Dari pembagian itu muncul angka 64, yang dianggap sebagai hambatan terhadap barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Angka tersebut kemudian dibagi dua sehingga muncul angka 32 persen sebagai tarif balasan.

    Fadhil menambahkan, angka 64 persen juga mencakup hambatan non-tarif yang sebenarnya sulit diukur secara nominal. Hambatan ini meliputi regulasi atau kebijakan lain yang menghambat perdagangan.

    Langkah Pemerintah Indonesia

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pemerintah tengah menghitung dampak dari kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Kamis, 4 April 2025. Pertemuan tersebut membahas dampak kebijakan tarif, dan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan.

    Untuk merespons kebijakan Tarif Trump, Fadhil menyebut pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi. Langkah ini bertujuan agar produk-produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Momen Prabowo Berbincang via Telepon dengan Pemimpin Negara Asean Soal Tarif Trump

    Momen Prabowo Berbincang via Telepon dengan Pemimpin Negara Asean Soal Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan sejumlah pemimpin negara di Asean untuk menyiapkan respons terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Sebagaimana diketahui, negara-negara Asean termasuk Indonesia diganjar dengan tarif impor dasar 10% dan sebagian besar terkena tarif timbal balik atau resiprokal yang lebih tinggi. Beberapa negara Asean, termasuk Indonesia juga, masuk dalam daftar sejumlah negara yang dinilai memiliki hambatan tinggi atas perdagangan AS karena mencetak surplus. 

    Adapun perbincangan Prabowo dan empat pemimpin negara Asean itu terekam dalam dua penggalan video masing-masing berdurasi sekitar 20 detik dan 30 detik. 

    Indonesia, yang diganjar tarif impor resiprokal 32%, lalu berbincang dengan empat negara Asean lainnya. Pemimpin-pemimpin negara Asean yang berbincang dengan Prabowo yakni Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong Barcos, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Secara terpisah, melalui akun Instagram resmi miliknya, PM Malaysia Anwar Ibrahim turut mengunggah momen bersama dengan empat pemimpin negara Asean lainnya.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar melalui akun Instagram _@anwaribrahim_my_, dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. 

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Adapun, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara Asean yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24%, Filipina 17%, Singapura 10%, Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44% dan Thailand 36%.

    Penerapan tarif impor timbal balik dilakukan pemerintahan Donald Trump menyusul defisit neraca perdagangan yang melebar. Kenaikan tarif ini turut menyasar mitra dagang AS di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Kamboja.

    “Sebagaimana terindikasi pada defisit tahunan perdagangan barang AS yang besar dan terus menerus, hal ini merupakan ancaman yang luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025). 

    Trump pun mengakui bahwa defisit neraca perdagangan yang terus menerus dialami AS berdampak pada pelemahan sektor manufaktur di negaranya.

    Trump juga menyoroti perbedaan jomplang antara besaran tarif rata-rata yang diterapkan oleh AS dan negara mitranya atas barang-barang yang diperdagangkan. Dia memberi contoh besaran tarif untuk impor kendaraan yang masuk AS di level 2,5%, sementara Uni Eropa, India dan China masing-masing menerapkan tarif rata-rata sebesar 10%, 70% dan 15% untuk produk serupa.

    Untuk saklar jaringan, AS menerapkan tarif impor 0%, sementara itu India menerapkan 10%. 

    “Brasil dan Indonesia menerapkan tarif lebih tinggi untuk etanol yakni 18% dan 30%, jauh dari AS yakni 2,5%,” paparnya.

  • Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap 185 negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap sektor industri nasional, khususnya otomotif di ranah kendaraan listrik.

    Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menjelaskan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengekspor sepeda motor listrik maupun komponennya ke AS, efek tidak langsung dari kebijakan tersebut tetap harus diwaspadai.

    “Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan terhadap inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat. Negara-negara lain yang juga terdampak, seperti Tiongkok, kemungkinan besar akan mengalihkan target pasar mereka ke negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan dagang global tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah aktif guna melindungi pelaku industri lokal agar tidak terlalu terdampak oleh lonjakan produk impor.

    Menurut Aismoli, upaya konkret dari pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi tarit Trump tersebut, seperti penguatan pasar dalam negeri serta kebijakan yang mendukung industri lokal.

    Salah satunya adalah menjaga penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produk lokal tetap memiliki daya saing dan tidak tergeser oleh produk luar.

    Berdasarkan daftar negara yang terdampak tarif baru dari AS, Indonesia menempati peringkat kedelapan dengan tarif sebesar 32%. Selain itu, sekitar 60 negara lain akan dikenai tarif timbal balik yang setara dengan separuh tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terdampak. Negara, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga masuk dalam daftar, masing-masing dikenai tarif sebesar 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, Amerika Serikat telah mengalami kerugian akibat praktik perdagangan internasional yang dinilai tidak adil. Kebijakan tarif Trump ini diumumkan dalam acara bertajuk “Make America Wealthy Again” yang digelar di Rose Garden, Gedung Putih.