Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Senat AS Loloskan UU untuk Akhiri Shutdown, Trump Siap Intervensi

    Senat AS Loloskan UU untuk Akhiri Shutdown, Trump Siap Intervensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

    Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

    RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

    Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

    Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

    Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

    RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

    “Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

    RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

    Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

    Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

    Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

    Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

    “Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

    Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

    “Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut,” kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

    Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

    Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

    “Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

    Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

    Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

    Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

    “Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

    Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

    Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

    Trump menulis di platform Truth Social:

    “Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

    Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

    Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

  • Trump-Pangeran MBS Bakal 4 Mata, Saudi Buka Hubungan dengan Israel?

    Trump-Pangeran MBS Bakal 4 Mata, Saudi Buka Hubungan dengan Israel?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal melakukan pertemuan “4 mata” dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Pemimpin de facto negara Raja Salman bin Abdulaziz itu dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada 18 November.

    Namun, sumber mengatakan MBS tak akan mengambil langkah besar soal Israel. Sebelumnya AS getol membujuk Arab Saudi membuka hubungan dengan Tel Aviv, meminta kerajaan bergabung dengan Abraham Accords.

    Menurut dua sumber Teluk yang dikutip Reuters, Arab Saudi telah menyampaikan posisinya kepada Washington bahwa normalisasi tidak akan dilakukan tanpa kemajuan konkret pada isu Palestina. Riyadh menegaskan, kesepakatan baru hanya akan terjadi jika ada peta jalan yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina.

    “Tujuannya adalah menghindari kesalahan langkah diplomatik dan memastikan keselarasan posisi Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat,” ujar salah satu sumber, seperti dikutip Reuters, Senin (10/11/2025).

    Trump sebelumnya menyatakan optimisme bahwa Arab Saudi akan segera menyusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani Perjanjian Abraham pada 2020. Ia sesumbar, banyak negara bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menyebut Arab Saudi segera menyusul.

    Namun, Riyadh tampaknya ingin membentuk kerangka baru yang tak hanya memperluas kesepakatan lama. Menurut sumber, setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka kerja baru bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan apa pun.

    Bagi kerajaan yang menjadi penjaga dua situs suci Islam itu, pengakuan terhadap Israel bukan hanya isu diplomatik, tetapi juga menyangkut keamanan nasional dan legitimasi domestik. Sentimen publik Arab yang masih tinggi terhadap agresi Israel di Gaza membuat keputusan itu semakin sensitif.

    Sebelumnya, Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, menegaskan perlunya penarikan pasukan Israel yang jelas dan tepat waktu dari Jalur Gaza, serta pemberdayaan Otoritas Palestina. “Langkah-langkah ini, menjadi prasyarat bagi solusi dua negara dan integrasi regional,” katanya.

    “Ia tidak akan mempertimbangkan formalisasi hubungan tanpa setidaknya jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata mantan pejabat intelijen AS yang kini di lembaga Atlantic Council, Jonathan Panikoff.

    “Posisi Saudi jelas: memenuhi tuntutan keamanan nasional kerajaan akan membantu membentuk sikapnya terhadap isu-isu regional, termasuk konflik Palestina-Israel,” tegas 
    Kepala Gulf Research Institute, Abdulaziz Sager.

    Di sisi lain, Riyadh dan Washington disebut tengah mematangkan pakta pertahanan baru yang akan memperluas kerja sama militer dan teknologi antara kedua negara. Meski belum mencapai perjanjian penuh seperti yang diinginkan Saudi, analis mengatakan pakta ini disebut sebagai batu loncatan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Suriah Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Presiden Suriah Akan Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Apa?

    Washington DC –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat. Pertemuan ini dilakukan setelah Washington menghapus nama Al-Sharaa dari daftar sanksi AS.

    Al-Sharaa, yang memimpin pasukan oposisi Suriah dalam menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (10/11/2025), akan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak negara itu merdeka tahun 1946 silam.

    Direktur program AS pada International Crisis Group, Michael Hanna, menyebut kunjungan Al-Sharaa ke Gedung Putih sebagai “momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut”.

    Al-Sharaa telah bertemu Trump untuk pertama kalinya di Arab Saudi ketika sang Presiden AS itu melakukan kunjungan regional pada Mei lalu.

    Setelah tiba di Washington DC pada Sabtu (8/11) waktu setempat, Al-Sharaa selama akhir pekan melakukan pertemuan dengan Kepala IMF Kristalina Georgieva membahas kemungkinan bantuan untuk Suriah yang belasan tahun dilanda perang. Dia juga bertemu dengan perwakilan berbagai organisasi Suriah di AS.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan pada awal bulan ini bahwa Al-Sharaa mungkin akan menandatangani perjanjian pada Senin (10/11) untuk bergabung dengan aliansi internasional yang dipimpin AS dalam melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS).

    AS berencana mendirikan pangkalan militer di dekat ibu kota Damaskus, yang menurut seorang sumber diplomatik di Suriah, bertujuan “untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel”.

    Sementara itu, keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus nama Al-Sharaa dari daftar hitam sanksi AS sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyebut pemerintah Al-Sharaa telah memenuhi tuntutan AS untuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    Kunjungan Al-Sharaa ke Washington DC ini dilakukan setelah pada September lalu, dia mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Itu menjadi kunjungan pertamanya ke AS, di mana dia juga menjadi Presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade terakhir yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB.

    Pekan lalu, Washington memimpin digelarnya voting oleh Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi-sanksi PBB terhadapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Profesi Lama Ramai Diserbu, Gaji Rp 1,6 Miliar Tak Butuh Ijazah Kuliah

    Profesi Lama Ramai Diserbu, Gaji Rp 1,6 Miliar Tak Butuh Ijazah Kuliah

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan ada banyak pekerjaan bergaji tinggi yang tersedia bagi generasi muda alias Gen Z. Namun, pekerjaan yang dibutuhkan bukan lagi di depan laptop.

    Selama ini, banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi untuk mendapat ijazah dan bekerja di kantor. Namun, belakangan ramai diberitakan fenomena PHK yang terus berlanjut, profesi yang berpotensi digantikan AI, serta lulusan kuliah yang jadi pengangguran. 

    “Jika Anda adalah tukang listrik, tukang ledeng, atau tukang kayu, akan dibutuhkan ratusan ribu tenaga untuk membangun pabrik,” kata Huang kepada Channel 4 News, beberapa saat lalu. 

    Huang tercatat memiliki kekayaan US$163,4 miliar (Rp2.721 triliun) menurut laporan Forbes. Kekayaannya melesat pasca popularitas AI membuat kebutuhan chip AI kian tinggi. Ia menjadi orang terkaya ke-8 di dunia saat ini.

    Menurut Huang, pengembangan AI membutuhkan fasilitas data center raksasa di mana-mana. Untuk itu, dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dalam membangun data center tersebut.

    “Segmen kerajinan terampil di setiap perekonomian akan mengalami lonjakan. Pertumbuhannya harus berlipat ganda, berlipat ganda, dan berlipat ganda setiap tahunnya,” ia menuturkan, dikutip dari Yahoo Finance.

    Baru-baru ini, Nvidia mengumumkan investasi senilai US$100 miliar ke OpenAI untuk membiayai pengembangan data center berbasis prosesor AI Nvidia. Secara industri, pengeluaran belanja modal untuk data center diproyeksikan mencapai US$7 triliun pada 2030 mendatang, menurut McKinsey.

    Gaji Tinggi Tak Perlu Gelar Sarjana

    Satu fasilitas data center seluas 250.000 kaki persegi digadang-gadang bisa memperkerjakan 1.500 tenaga konstruksi selama pembangunannya. Mayoritas bisa mendapatkan gaji US$100.000 (Rp1,6 miliar), belum termasuk uang lembur.

    Pekerjaan konstruksi ini tidak membutuhkan gelar sarjana. Setelah pembangunan selesai, ada 50 pekerja penuh yang dibutuhkan untuk merawat fasilitas tersebut. Masing-masing pekerjaan tersebut memacu 3,5 lapangan pekerjaan lain di perekonomian sekitarnya.

    Seruan Huang untuk lebih banyak teknisi listrik dan tukang ledeng sejalan dengan pandangannya yang lebih luas bahwa gelombang peluang berikutnya terletak pada sisi fisik teknologi, alih-alih software.

    Ketika ditanya awal tahun ini apa yang akan ia pelajari jika berusia 20 tahun lagi, Huang mengakui bahwa ia akan condong ke disiplin ilmu yang berakar pada ilmu fisika.

    “Untuk Jensen muda berusia 20 tahun yang sudah lulus sekarang, ia mungkin akan memilih… lebih banyak ilmu fisika daripada ilmu software,” ujarnya.

    Huang bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Pada awal 2025, CEO BlackRock Larry Fink mengungkapkan kekhawatirannya kepada Gedung Putih soal deportasi pekerja imigran, ditambah kurangnya ketertarikan kaum muda AS di sektor konstruksi data center.

    “Saya bahkan mengatakan kepada tim Presiden Donald Trump bahwa kita akan kehabisan teknisi listrik yang dibutuhkan untuk membangun data center AI,” kata Fink.

    Pada pekan ini, CEO Ford Jim Farley juga mengemukakan kecemasan serupa. Ia menyorot ketimpangan antara ambisi manufaktur Washington dan tenaga kerja di lapangan.

    “Saya rasa niatnya ada, tapi tidak ada yang bisa menggantikan ambisi itu. Bagaimana kita bisa memindahkan semua ini ke tempat lain jika kita tidak punya orang untuk bekerja di sana?” ujar Farley.

    Menurut unggahan Farley di LinkedIn pada Juni 2025, AS sudah kehilangan 600.000 pekerja pabrik dan 500.000 pekerja konstruksi.

    [Gambas:Video CNBC]

  • Shut Down Pemerintah AS Berlanjut, 10.000 Penerbangan Ditunda dan Dibatalkan

    Shut Down Pemerintah AS Berlanjut, 10.000 Penerbangan Ditunda dan Dibatalkan

    GELORA.CO  – Penutupan atau shut down pemerintah Amerika Serikat (AS) masih berlangsung, mencatat rekor terpanjang dalam sejarah negara itu, yakni telah menembus 40 hari. 

    Kongres AS belum bisa mengesahkan rancangan anggaran meski telah menggelar belasan kali sidang, dipicu kebuntuan antara Partai Republik dan Demorkat soal subsudi perawatan medis atau tunjangan kesehatan.

    Dampak dari berlanjutnya shut down, lebih dari 10.000 penerbangan dibatalkan dan ditunda, demikian data dari situs web pelacakan penerbangan FlightAware.

    Total penundaan penerbangan domestik dan internasional di AS mencapai 7.954. Selain itu, 2.298 penerbangan lainnya dibatalkan. Dengan demikian total 10.252 penerbangan dibatalkan atau mengalami penundaan.

    Kondisi ini terjadi karena banyak petugas air traffic control (ATC), bagian dari pegawai federal, yang dirumahkan karena tidak mendapat gaji.

    Otoritas AS sebelumnya mengumumkan akan memangkas jumlah penerbangan sebesar 10 persen jika penutupan pemerintah terus berlangsung.

    Presiden Donald Trump memperingatkan dampak dari shut down terhadap sektor penerbangan sangat riskan terhadap keamanan nasional.

    Tahun fiskal sedianya dimulai di AS pada 1 Oktober, namun Kongres gagal menyepakati rancangan anggaran yang menyebabkan pemerintah tidak dapat menjalankan operasionalnya. Rekor shut down terpanjang sebelumnya juga terjadi pada masa pemerintahan Trump periode pertama yakni 35 hari.

    Trump sebelumnya mengatakan akan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan PHK massal terhadap pegawai pemerintah serta memangkas anggaran gaji. Gedung Putih juga memanfaatkannya untuk menghapus program-program pemerintah yang tak disukai Partai Repubik

  • Meta Investasi Rp10 Kuadriliun di AS untuk Pusat Data AI

    Meta Investasi Rp10 Kuadriliun di AS untuk Pusat Data AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Meta mengumumkan rencana investasi sebesar US$600 miliar atau setara Rp10 kuadriliun di Amerika Serikat hingga 2028, yang sebagian besar akan difokuskan pada pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI).

    “Di Meta, kami berfokus pada pengembangan generasi berikutnya dari produk AI dan membangun personal superintelligence untuk semua orang. Pusat data menjadi komponen penting untuk mencapai tujuan tersebut dan membantu Amerika mempertahankan keunggulan teknologinya,” kata Meta dikutip dari Engadget pada Minggu.

    Istilah “superintelligence” yang digunakan Meta merujuk pada potensi perkembangan AI yang dapat melampaui kemampuan kognitif manusia.

    Nilai investasi yang sama sebelumnya disebutkan oleh CEO Meta Mark Zuckerberg dalam jamuan makan malam di Gedung Putih bersama para pimpinan perusahaan teknologi besar pada September lalu.

    Namun, momen tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah sebuah rekaman hot mic memperdengarkan percakapan antara Zuckerberg dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Maaf, saya belum siap. Saya tidak yakin berapa angka yang anda inginkan,” ujar Zuckerberg kepada Trump, menyinggung angka investasi itu.

    Meta menyebut investasi ini akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di AS.

    Sejak 2010, pembangunan dan operasional pusat data Meta diklaim telah menciptakan lebih dari 30.000 pekerjaan di sektor konstruksi dan 5.000 pekerjaan operasional. Saat ini, Meta juga menggelontorkan lebih dari 20 miliar dolar AS kepada para subkontraktor di AS.

    Meta sendiri menempatkan perangkat kacamata pintar berbasis AI sebagai bagian penting dari visi masa depannya. Dalam pernyataannya pada Juli lalu, Zuckerberg mengatakan bahwa di masa mendatang, individu yang tidak menggunakan kacamata pintar berbasis AI berisiko mengalami “kerugian kognitif yang signifikan.”

  • Kunjungan Bersejarah Presiden Suriah Usai Dihapus dari Daftar Hitam AS

    Kunjungan Bersejarah Presiden Suriah Usai Dihapus dari Daftar Hitam AS

    Washington DC –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa akan melakukan kunjungan bersejarah dengan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Kunjungan dilakukan Sharaa sehari setelah AS menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriah itu sebenarnya telah bertemu Trump di Riyadh, Arab Saudi, pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga AS yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah berupaya melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan. Mereka berupaya menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diprediksi akan mencari dana untuk pembangunan ulang Suriah setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada Oktober lalu, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Ancaman Trump ke Nigeria: Setop Bantuan hingga Operasi Militer’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/rfs)

  • Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Presiden Suriah Bakal Lakukan Pertemuan Bersejarah dengan Trump di AS

    Washington DC –

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa tiba di Amerika Serikat (AS) untuk kunjungan resmi bersejarah. Hal itu dilakukan Sharaa sehari setelah Washington menghapusnya dari daftar hitam terorisme.

    Dilansir AFP, Minggu (9/11/2025), Sharaa, yang pasukan pemberontaknya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad akhir tahun lalu, dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada Senin (10/11) waktu setempat.

    Ini adalah kunjungan pertama presiden Suriah ke AS sejak negara itu merdeka pada tahun 1946. Pemimpin sementara Suriha tersebut telah bertemu Trump pertama kalinya di Riyadh, Arab Saudi, selama kunjungan regional Presiden AS pada Mei lalu.

    Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa Sharaa ‘diharapkan’ akan menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan aliansi internasional pimpinan AS melawan ISIS. AS juga berencana membangun pangkalan militer di dekat Damaskus ‘untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan memantau perkembangan antara Suriah dan Israel’.

    Keputusan Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (7/11) untuk menghapus Sharaa dari daftar hitam sudah diperkirakan secara luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, mengatakan pemerintahan Sharaa telah memenuhi tuntutan AS, termasuk berupaya menemukan warga Amerika yang hilang dan memusnahkan senjata kimia yang tersisa.

    “Tindakan ini diambil sebagai pengakuan atas kemajuan yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Suriah setelah kepergian Bashar al-Assad dan lebih dari 50 tahun penindasan di bawah rezim Assad,” kata Pigott.

    Juru bicara tersebut menambahkan penghapusan daftar hitam oleh AS akan mendorong ‘keamanan dan stabilitas regional serta proses politik yang inklusif, dipimpin dan dimiliki oleh Suriah’. Kunjungan Sharaa ke Washington dilakukan setelah kunjungan bersejarahnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan pertamanya ke tanah AS. Sharaa juga presiden Suriah pertama dalam beberapa dekade yang berpidato di hadapan Majelis Umum PBB di New York.

    Pada Kamis (6/11), Washington memimpin pemungutan suara oleh Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi PBB terhadapnya. Kelompok Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda juga telah dihapus dari daftar kelompok teroris oleh Washington pada bulan Juli.

    Sejak berkuasa, para pemimpin baru Suriah telah berusaha melepaskan diri dari masa lalu mereka yang penuh kekerasan dan menampilkan citra moderat yang lebih dapat ditoleransi oleh rakyat Suriah dan kekuatan asing.

    “Kunjungan ke Gedung Putih merupakan bukti lebih lanjut atas komitmen AS terhadap Suriah yang baru dan momen yang sangat simbolis bagi pemimpin baru negara tersebut, yang dengan demikian menandai langkah selanjutnya dalam transformasinya yang menakjubkan dari pemimpin militan menjadi negarawan global,” ujar Direktur Program AS International Crisis Group, Michael Hanna.

    Sharaa diperkirakan akan mencari dana untuk Suriah, yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan kembali setelah 13 tahun perang saudara yang brutal. Pada bulan Oktober, Bank Dunia menetapkan ‘perkiraan terbaik konservatif’ untuk biaya pembangunan kembali Suriah sebesar USD 216 miliar.

    Lihat juga Video ‘Presiden Suriah soal Trump Akan Cabut Sanksi: Keputusan Bersejarah!’:

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • AS Shutdown, Trump Usul Ada Bantuan Mirip BLT

    AS Shutdown, Trump Usul Ada Bantuan Mirip BLT

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak para senator dari Partai Republik agar mengalihkan dana federal yang digunakan untuk subsidi biaya asuransi kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) menjadi pembayaran langsung kepada masyarakat. Usulan ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia.

    “Saya merekomendasikan kepada Senat Republik agar Ratusan Miliar Dolar yang saat ini dikirim ke Perusahaan Asuransi yang menyedot uang untuk menyelamatkan layanan kesehatan buruk yang disediakan oleh ObamaCare, DIKIRIM LANGSUNG KE RAKYAT AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI LAYANAN KESEHATAN MEREKA SENDIRI YANG JAUH LEBIH BAIK dan memiliki sisa uang,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, dikutip dari CNBC, Minggu (9/11/2025).

    Perwakilan dari Gedung Putih belum memberikan komentar, termasuk bagaimana rencana BLT yang diusulkan Trump akan berjalan.

    Unggahan tersebut muncul satu hari setelah Senator Republik menolak kesepakatan pemimpin minoritas Demokrat Chuck Schumer untuk membuka kembali pemerintahan AS setelah tutup sejak 1 Oktober 2025. Penutupan ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.

    Para legislator masih berselisih mengenai cara untuk mengakhiri penutupan pemerintah. Partai Demokrat menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan mencakup subsidi perawatan kesehatan bagi 24 juta warga AS yang akan berakhir pada akhir tahun.

    Sementara itu, Partai Republik yang mendukung pemerintahan Trump bersikeras bahwa Kongres harus terlebih dahulu mengesahkan RUU pendanaan tanpa syarat dan mengizinkan pemerintahan dibuka kembali sebelum membahas isu-isu lain.

    Dua anggota parlemen dari Partai Republik, Senator AS James Lankford dari Oklahoma dan Lindsey Graham dari Carolina Selatan secara terbuka mendukung ide Trump. Menurutnya, subsidi ACA selama ini memompa uang ke perusahaan asuransi, bukan kepada rakyat untuk membantu.

    (acd/acd)

  • Di Depan Trump, Menkes AS Puji Inovasi Sistem Kesehatan RI

    Di Depan Trump, Menkes AS Puji Inovasi Sistem Kesehatan RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di depan Presiden Donald Trump dalam sebuah konferensi pers, Menteri Kesehatan Amerika Serikat Robert F. Kennedy Jr. memuji kemajuan sistem kesehatan yang ada di Indonesia.

    Pria yang akrab di sapa RFK itu mengatakan bahwa ada dua inovasi besar yang dilakukan Indonesia hingga sukses meningkatkan kualitas kesehatan warganya.

    RFK mengatakan hal ini dalam acara “Making Health Technology Great” di Gedung Putih pada 30 Juli lalu. Ia mengatakannya usai bertemu dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada April lalu.

    “Sekitar tiga minggu yang lalu, saya bertemu dengan menteri kesehatan Indonesia. Indonesia hari ini dianggap sebagai bangsa dengan perkembangan tertinggi di muka bumi,” kata RFK di hadapan Trump, dikutip dari video di YouTube Forbes, Sabtu (8/11/2025).

    “Sejak tahun 1990, mereka telah meningkatkan usia (harapan hidup) perempuan sebesar delapan tahun dan laki-laki sebesar sembilan tahun. Tidak ada negara lain yang memiliki catatan seperti itu,” lanjutnya.

    RFK menjelaskan inovasi pertama yang memungkinkan Indonesia mencapai hasil luar biasa tersebut yaitu kebijakan yang mendorong masyarakat untuk tidak mengonsumsi makanan olahan.

    Di Indonesia, kata dia, masyarakat tak dibolehkan makan makanan olahan dan akan ‘dihukum’ bila mengonsumsinya.

    “Anda dibayar untuk tidak mengonsumsi makanan olahan dan ‘dihukum’ karena makan makanan olahan,” ujarnya.

    Selanjutnya, ada sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat memantau catatan kesehatan masing-masing.

    Ia menilai, sistem ini benar-benar mengubah Indonesia karena selain memudahkan warga, juga memudahkan tenaga kesehatan (nakes) memberikan layanan kesehatan terbaik dan tepat.

    “Dia (Menkes Budi) menunjukkan aplikasi yang digunakan di Indonesia, di mana setiap orang punya catatan kesehatan seperti tinggi badan, berat badan, golongan darah, BMI, rekam jantung, diabetes, kolesterol, serta catatan kesehatan lain,” kata RFK.

    “Jika seseorang pergi ke dokter di kota lain, mereka tidak perlu melakukan seperti yang kita lakukan di sini, yakni duduk dengan clipboard dan mesin faks untuk memperoleh catatan kesehatan pasien. Semua itu sudah tersedia dan itu memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pengobatan yang lebih baik,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, RFK juga mengatakan ada aplikasi di Indonesia yang mirip dengan Yuka milik Prancis, yang memberikan individu sejumlah pilihan makanan sehat saat mendatangi toko.

    “Jika Anda memiliki catatan medis, Anda bisa mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan aplikasi itu juga akan memberi Anda saran mengenai alternatif yang lebih baik,” ucapnya.

    Diketahui pada April lalu, Menkes Budi bertemu RFK di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri Kesehatan berbagi pandangan mengenai kebijakan dan sistem kesehatan yang tengah dijalankan, serta strategi untuk meningkatkan layanan kesehatan di masing-masing negara.

    Budi saat itu menjelaskan soal program Cek Kesehatan Gratis yang sedang dilakukan di Indonesia.

    Program ini bertujuan mengendalikan faktor risiko, mendeteksi penyakit sejak dini, beserta memberikan pengobatan yang lebih cepat. Pada kesempatan tersebut, Budi turut memperkenalkan sistem informasi digital RI yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]