Tempat Fasum: Gedung Putih

Jenderal IRGC Lama Diam, Berkoar Hasil Perundingan AS-Iran Tak Bisa Nego Keamanan dan Militer Iran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Seorang juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) telah menekankan bahwa keamanan nasional dan kemampuan militer Iran tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun.

Demikian dikatakan oleh Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari ifpnews.

“Keamanan nasional, pertahanan, dan kekuatan militer merupakan salah satu garis merah Republik Islam Iran yang tidak dapat didiskusikan atau dinegosiasikan dalam kondisi apa pun,” kataya.

Ia berbicara saat konferensi pers yang menandai ulang tahun pertama operasi anti-Israel pertama Iran, pada April 2024, yang melibatkan penembakan lebih dari 300 pesawat tak berawak dan rudal ke pangkalan militer di wilayah pendudukan.

Dijuluki Janji Sejati I, operasi itu terjadi kurang dari dua minggu setelah serangan teroris Israel menewaskan tujuh anggota IRGC di konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus.

Naeini memuji serangan balasan itu sebagai operasi pesawat tak berawak terbesar di dunia, dengan radius terbang lebih dari 1.000 kilometer.

Operasi tersebut “menunjukkan inisiatif Iran dan kemampuan ofensif asimetris untuk menyerang musuh Zionis dan merupakan konfrontasi militer langsung dan publik pertama antara Republik Islam dan rezim Zionis,” tambahnya.

Juru bicara IRGC juga mencatat bahwa Janji Sejati I juga menunjukkan tekad kuat Iran untuk menanggapi Israel dengan tegas, serta kekuatan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rezim teroris.

Serangan anti-Israel, tegasnya, adalah operasi yang sepenuhnya sah dan dilakukan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.

Hal itu mengungkap lemahnya fondasi keamanan Israel, membuktikan kemampuan ofensif Iran sebagai kekuatan rudal dan pesawat tak berawak di kawasan dan dunia, dan menanamkan rasa harapan dalam diri bangsa Palestina yang tangguh dan rakyat Gaza yang tertindas, kata Naeini.

Pada bulan Oktober 2024, Iran melancarkan operasi anti-Israel kedua sebagai balasan atas pembunuhan komandan perlawanan oleh rezim tersebut.

Akhir bulan itu, pesawat tempur Israel menggunakan ruang yang tersedia bagi militer AS di Irak untuk menembakkan rudal ke instalasi militer di Iran yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

Tindakan agresi Israel berhasil dicegat dan dilawan oleh sistem pertahanan udara Iran. Iran telah bersumpah untuk melakukan operasi anti-Israel ketiga sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

Trump Siagakan Militer

Sementara dikutip dari defence-blog, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada Iran, menuduh Teheran mengulur-ulur perundingan nuklir dan mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil tindakan militer jika perundingan gagal.

Berbicara dari Ruang Oval pada tanggal 14 April bersama Presiden El Salvador Nayib Bukele, Trump mengungkapkan rasa frustrasinya atas lambatnya diskusi baru-baru ini yang diadakan di Oman antara pejabat AS dan Iran.

Pembicaraan tersebut merupakan kontak tingkat tinggi pertama sejak Trump kembali menjabat pada bulan Januari.

“Kami mengadakan pertemuan dengan mereka pada hari Sabtu. Kami memiliki jadwal pertemuan lain pada hari Sabtu mendatang. Saya berkata, ‘Itu waktu yang lama.’ Anda tahu, itu waktu yang lama. Jadi saya pikir mereka mungkin akan memanfaatkan kami,” kata Trump, menurut CNN.

Presiden menegaskan bahwa AS tidak bersedia menerima penundaan dalam negosiasi sementara Iran terus memajukan program nuklirnya.

“Mereka harus menyingkirkan konsep senjata nuklir. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa Iran “cukup dekat untuk memilikinya”, dan menekankan bahwa waktunya hampir habis.

“Jika kami harus melakukan sesuatu yang sangat keras, kami akan melakukannya.”

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang berbicara kepada media pemerintah setelah pertemuan hari Sabtu, mengatakan kedua pihak “hampir” mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja negosiasi.

Namun, Teheran telah memperingatkan bahwa tindakan militer apa pun berisiko memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Pemerintah belum mengungkapkan garis merah atau jadwal operasional yang spesifik, tetapi nada dari Gedung Putih menunjukkan ketidaksabaran yang meningkat. Trump mengatakan dia yakin Iran memanfaatkan pemerintahan sebelumnya, dengan mengatakan, “Mereka sudah terbiasa berurusan dengan orang-orang bodoh di negara ini.”

Negosiasi saat ini menyusul ketegangan yang meningkat selama berbulan-bulan, termasuk sanksi AS dan aktivitas proksi Iran di seluruh wilayah. Washington telah memperjelas bahwa kesepakatan baru harus berisi pengawasan yang lebih ketat, pembatasan pengembangan rudal, dan pembongkaran penuh pengayaan senjata.

(Tribunnews.com/Chrysnha)

16/04/2025 00:17
Trump Nyinyir Perjalanan Xi Jinping ke Vietnam, Sebut Mau Hancurkan AS

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merespon perjalanan Pemimpin China Xi Jinping ke beberapa negara ASEAN, yakni Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Menurut Trump, perjalanan Xi ke Vietnam bertujuan untuk ‘mengacaukan’ AS.

“Saya tidak menyalahkan China. Saya tidak menyalahkan Vietnam. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihat mereka bertemu hari ini, dan itu luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip AFP pada Selasa (15/4/2025).

“Itu pertemuan yang menyenangkan… seperti mencoba mencari tahu, bagaimana kita (China dan Vietnam berencana) mengacaukan Amerika Serikat,” tambah Trump, menyebut pembicaraan mereka ditujukan untuk merugikan AS.

Komentar Trump muncul beberapa jam setelah Xi mendorong Vietnam untuk melawan “intimidasi sepihak” AS, dan menjunjung tinggi perdagangan bebas dan terbuka. Xi juga mengajak Vietnam untuk memperkuat kerja sama perdagangan di tengah upaya Trump menaikkan tarif impor.

Xi mengunjungi Vietnam sebagai bagian dari tur Asia Tenggara yang akan mencakup Malaysia dan Kamboja. Dalam kunjungan itu. Beijing mencoba memposisikan dirinya sebagai alternatif yang stabil bagi Trump saat para pemimpin menghadapi tarif AS.

Pemimpin China itu meminta negaranya dan Vietnam pada hari Senin untuk “menentang intimidasi sepihak dan menegakkan stabilitas sistem perdagangan bebas global”, menurut media pemerintah Beijing.

China dan Vietnam telah menandatangani 45 perjanjian kerja sama pada Senin (14/4/2025), termasuk di bidang rantai pasokan, kecerdasan buatan, patroli maritim bersama, dan pengembangan jalur kereta api.

Xi mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan pemimpin tertinggi Vietnam To Lam bahwa negara mereka “berdiri di titik balik sejarah… dan harus melangkah maju dengan bergandengan tangan”.

Lam mengatakan setelah pembicaraan bahwa kedua pemimpin “mencapai banyak persepsi umum yang penting dan komprehensif”, menurut Kantor Berita Vietnam.

Sebelum berangkat ke Malaysia, Xi meletakkan karangan bunga merah yang dihiasi namanya dan kata-kata “Hidup pemimpin besar Vietnam, Presiden Ho Chi Minh” di makam mendiang pemimpin tersebut di pusat kota Hanoi.

Ia juga menghadiri peluncuran proyek Kerja Sama Kereta Api Vietnam-China, yang akan membantu mengelola proyek kereta api senilai US$8 miliar untuk menghubungkan kota pelabuhan utara terbesar di Vietnam dengan perbatasan dengan China.

Jalur kereta api baru itu akan melintasi beberapa pusat manufaktur utama Vietnam, yang menjadi tempat Samsung, Foxconn, Pegatron, dan raksasa global lainnya, yang banyak di antaranya bergantung pada aliran komponen rutin dari China.

Kunjungan Xi dilakukan hampir dua minggu setelah AS, pasar ekspor terbesar Vietnam dalam tiga bulan pertama tahun ini, mengenakan tarif sebesar 46% pada barang-barang Vietnam sebagai bagian dari serangan tarif global. China sendiri dikenakan tarif AS sebesar 145% oleh Trump.

(tfa/tfa)

15/04/2025 21:30
Ditekan Tarif Trump, Nvidia Akhirnya Tunduk Bayar Rp 8.000 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia – Nvidia akhirnya tunduk pada tekanan pemerintahan Trump. Perusahaan mengumumkan rencana pembangunan server berbasis kecerdasan buatan (AI) senilai hingga US$500 miliar atau sekitar Rp8.000 triliun di AS dalam empat tahun ke depan.

Langkah ini memperjelas Nvidia yang kini mengikuti jejak sejumlah perusahaan teknologi besar yang mendukung dorongan Trump untuk membawa kembali manufaktur ke dalam negeri.

Nvidia akan memproduksi chip AI generasi terbarunya, Blackwell, di pabrik TSMC yang berlokasi di Phoenix, Arizona. Sementara itu, pabrik superkomputer akan dibangun di Texas oleh Foxconn dan Wistron, dan dijadwalkan beroperasi dalam 12 hingga 15 bulan ke depan.

“Penambahan fasilitas manufaktur di AS membantu kami memenuhi lonjakan permintaan chip AI dan superkomputer, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan ketahanan produksi,” kata CEO Nvidia Jensen Huang, dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2025).

Namun, analis menilai langkah ini lebih sebagai respons terhadap tekanan politik ketimbang strategi bisnis murni.

“Tidak mungkin Nvidia akan memindahkan produksi ke AS jika bukan karena tekanan dari pemerintahan Trump,” ujar analis D.A. Davidson, Gil Luria.

Luria menyebut, angka setengah triliun itu kemungkinan besar hiperbola, seperti janji Apple sebelumnya.

Sebagai informasi, Apple juga sempat menjanjikan investasi senilai US$500 miliar di AS, termasuk pembangunan pabrik AI di Texas.

Langkah Nvidia ini diumumkan hanya beberapa jam setelah AS mengumumkan pengecualian tarif terhadap produk elektronik seperti smartphone dan chip, meski tarif baru untuk chip impor akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran pemerintahan Trump atas dampak negatif tarif terhadap konsumen dan industri AI yang tengah berkembang pesat.

Trump sendiri mengaitkan keputusan Nvidia dengan pemilu mendatang.

“Alasan mereka melakukannya adalah karena pemilu tanggal 5 November dan karena yang disebut tarif,” ujar Trump dalam briefing di Gedung Putih.

Meski sempat menyatakan bahwa tarif tinggi AS tidak akan berdampak signifikan dalam jangka pendek, Huang mengindikasikan pada Maret lalu bahwa produksi akan dipindahkan ke AS dalam jangka panjang.

Nvidia menyatakan bahwa pabrik TSMC di Arizona sudah mulai memproduksi chip generasi terbaru mereka. Dengan langkah ini, Nvidia juga menjanjikan ratusan ribu lapangan kerja baru dalam beberapa tahun mendatang.

(fab/fab)

15/04/2025 21:00
Dana Miliaran Dolar Disetop Buntut Harvard Melawan Perintah Trump

AS –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar dana miliaran dolar untuk Universitas Harvard disetop. Perintah ini buntut dari dugaan anti-semitisme atau anti-Yahudi di kampus.

Dilansir AFP, Selasa (1/4/2025), Trump telah secara agresif menargetkan universitas-universitas bergengsi di AS yang mahasiswanya banyak terlibat protes sengit terhadap perang Israel melawan Hamas di Gaza.

Trump mencabut dana federal mereka dan memerintahkan petugas imigrasi untuk mendeportasi demonstran mahasiswa asing, termasuk mereka yang memiliki kartu hijau.

Pemerintah AS sempat mengancam akan melihat kontrak senilai USD 255,6 juta antara Harvard dan pemerintah, serta komitmen hibah multi-tahun senilai USD 8,7 miliar untuk institusi Ivy League yang bergengsi itu.

Para kritikus Trump berpendapat upaya pemerintahan Trump bersifat pembalasan dan akan memiliki efek yang mengerikan pada kebebasan berbicara, sementara para pendukungnya bersikeras bahwa hal itu perlu untuk memulihkan ketertiban di kampus-kampus dan untuk melindungi mahasiswa Yahudi.

Menteri Pendidikan AS Linda McMahon mengatakan kegagalan Harvard untuk melindungi mahasiswa di kampus dari diskriminasi antisemit serta mempromosikan ideologi yang memecah belah ketimbang kebebasan bertanya telah membahayakan reputasinya.

“Harvard dapat memperbaiki kesalahan ini dan mengembalikan dirinya ke kampus yang didedikasikan untuk keunggulan akademis dan pencarian kebenaran, tempat semua mahasiswa merasa aman di kampusnya,” ujarnya.

Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya>>

Harvard Menolak Tunduk

Foto: Kampus Harvard. (Screenshoot doc. Harvard University)

Presiden atau Rektor Harvard, Alan Garner, mengatakan penghentian pendanaan dapat mengancam berbagai penelitian. Dia mengatakan pemerintahan Trump telah memberi tahu rencana penghentian anggaran itu.

“Jika pendanaan ini dihentikan, penelitian yang menyelamatkan nyawa akan terhenti dan membahayakan penelitian dan inovasi ilmiah yang penting. Pemerintah telah memberi tahu kami bahwa mereka mempertimbangkan tindakan ini karena mereka khawatir Universitas belum memenuhi kewajibannya untuk mengekang dan memerangi pelecehan anti-Semit,” ujarnya.

Garner menolak karakterisasi ini dan mengatakan universitas telah memperkuat aturan dan pendekatan untuk mendisiplinkan pihak yang melanggarnya selama 15 bulan terakhir sebagai cara mengatasi anti-Semitisme di kampus.

Trump sebelumnya menargetkan Universitas Columbia di New York dengan mengkaji ulang pendanaan sebesar USD 400 juta dan menahan mahasiswa pascasarjana yang terkait dengan protes untuk dideportasi serta berusaha menangkap yang lainnya.

Sementara itu, Universitas Columbia kemudian mengumumkan paket konsesi kepada pemerintah terkait definisi anti-Semitisme, pengawasan protes, dan pengawasan untuk departemen akademik tertentu. Namun, mereka tidak memenuhi beberapa tuntutan yang lebih keras dari pemerintahan Trump.

“Tindakan Gugus Tugas hari ini mengikuti tinjauan serupa yang sedang berlangsung terhadap Universitas Columbia. Tinjauan tersebut menyebabkan Universitas Columbia setuju untuk mematuhi sembilan prasyarat untuk negosiasi lebih lanjut terkait pengembalian dana federal yang dibatalkan,” kata pernyataan resmi Columbia.

Dana untuk Harvard Dibekukan

Foto: Kampus Harvard (DW News)

Universitas Harvard akhirnya terkena pembekuan dana federal sebesar USD 2,2 miliar. Dana Harvard itu dibekukan setelah Harvard menolak daftar tuntutan dari Gedung Putih.

Dilansir AFP, Selasa (15/4/2025), Universitas Harvard telah mengumumkan kepada mahasiswa dan staf yang menentang seruan untuk perubahan tata kelola, praktik prekrutan, dan kebijakan penerimaan dari pemerintahan Donald Trump.

“Pernyataan Harvard hari ini memperkuat pola pikir hak istimewa yang meresahkan yang endemik di universitas dan perguruan tinggi paling bergengsi di negara kita – bahwa investasi federal tidak disertai dengan tanggung jawab untuk menegakkan hukum hak-hak sipil,” kata Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme dalam sebuah pernyataan.

Dilansir BBC, Gedung Putih mengirim daftar tuntutan ke Harvard minggu lalu yang katanya dirancang untuk melawan antisemitisme di kampus, termasuk perubahan pada tata kelolanya, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.

Harvard dengan tegas menolak tuntutan tersebut pada Senin (14/4) dan mengatakan Gedung Putih berusaha untuk “mengendalikan” komunitasnya.

Adapun salah satu tuntutan Gedung Putih yakni: mengurangi kewenangan yang dimiliki mahasiswa dan staf pengajar tidak tetap; melaporkan mahasiswa yang ‘memusuhi’ nilai-nilai Amerika kepada pemerintah federal; dan mempekerjakan pihak eksternal yang disetujui pemerintah untuk mengaudit program dan departemen “yang paling memicu pelecehan anti-semit”.

Selain Harvard, Trump juga telah menarik dana federal sebesar USD 400 juta dari Universitas Columbia. Mereka menilai kampus itu gagal memerangi antisemitisme dengan melindungi mahasiswa Yahudi di kampusnya.

Ketika USD 400 juta ditarik, Universitas Columbia menyetujui beberapa tuntutan administrasi, yang menuai kritik dari beberapa mahasiswa dan fakultas.

Lihat juga video: Aksi Ratusan Wisudawan Harvard Walk Out Sambil Teriak Free Palestine

Halaman 2 dari 3

(rdp/rdp)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 20:37
Zelensky Tuduh Wapres AS Dukung Putin, JD Vance: Tak Masuk Akal, Saya Mengutuk Rusia sejak 2022 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), JD Vance, mengkritik pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengatakan ia membenarkan tindakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam invasinya ke Ukraina.

JD Vance membantah tuduhan Zelensky dengan mengatakan ia telah mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022.

Sejak itu, ia berusaha memahami tujuan dari kedua belah pihak dan berupaya menemukan solusi dalam menghentikan perang.

Hal itu, menurut JD Vance, tidak berarti ia mendukung Rusia.

“Itu tidak berarti Anda secara moral mendukung tujuan Rusia, atau bahwa Anda mendukung invasi skala penuh,” kata JD Vance dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, UnHerd, pada hari Selasa (15/4/2025).

Ia meminta Zelensky untuk memahami apa yang menjadi garis merah bagi Rusia.

“…tetapi Anda harus mencoba memahami apa saja garis merah strategis mereka, sama seperti Anda harus mencoba memahami apa yang Ukraina coba dapatkan dari konflik ini,” lanjutnya.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal Ukraina menuduhnya memihak kepada Rusia ketika pemerintah AS berupaya untuk menengahi kedua negara.

“Saya pikir agak tidak masuk akal bagi Zelensky untuk memberi tahu pemerintah (Amerika), yang saat ini menjaga seluruh pemerintahan dan upaya perangnya tetap bersatu, bahwa kita entah bagaimana berada di pihak Rusia,” ujarnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.

Zelensky Tuduh Wapres AS Berpihak kepada Rusia

Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada Minggu (13/4/2025), Zelensky mengatakan penyesalannya terkait narasi Rusia dominan di Amerika Serikat.

Ia menuduh beberapa pihak masih percaya, Rusia bukanlah agresor dan tidak memulai perang.

“Wakil presiden (AS) entah bagaimana membenarkan tindakan Putin,” kata Zelensky kepada CBS.

Menurutnya, AS tidak bisa mengambil posisi netral dalam pembicaraan negosiasi antara Rusia dan Ukraina.

“Saya mencoba menjelaskan, ‘Anda tidak dapat mencari sesuatu di tengah-tengah. Ada agresor dan ada korban. Rusia adalah agresor, dan kami adalah korban’,” kata Zelensky.

Dalam wawancara tersebut, Zelensky menyoroti perubahan sikap pemerintah AS terhadap Ukraina setelah Donald Trump kembali berkuasa pada Januari lalu.

Zelensky dan JD Vance sebelumnya terlibat perdebatan pada 28 Februari lalu, di Gedung Putih.

Perdebatan itu membuat hubungan Zelensky dengan Presiden AS Donald Trump sempat renggang.

Setelah pertengkaran itu, JD Vance mengatakan ia menolak untuk mengunjungi Ukraina karena dia yakin pemerintah Ukraina menyediakan “tur propaganda”.

Pada bulan Maret, Zelensky kembali mengundang JD Vance untuk mengunjungi Ukraina, namun tidak mendapatkan respons.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

15/04/2025 16:58
Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan

Jakarta –

Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (14/04) mengumumkan akan membekukan lebih dari $2,2 miliar dalam bentuk hibah dan $60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard, setelah universitas tersebut menyatakan mereka tidak akan membatasi aktivisme di kampus, sebuah tuntutan utama dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump.

Pada hari Senin (14/04), Harvard menolak berbagai tuntutan dari pemerintahan Trump dengan tegas, sebagai konsekuensinya pemerintahan Trump kemudian memutuskan untuk membekukan pendanaan tersebut.

Bagaimana Harvard merespons tuntutan dari pemerintahan Trump?

Tindakan tersebut diambil beberapa jam setelah Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam sebuah surat kepada komunitas Harvard menyatakan; “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.”

“Tak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan.”

Dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Jumat (11/04), Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Harvard “gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal.”

Departemen tersebut menyerukan agar Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.”

Protes alumni Harvard terhadap ancaman Trump

Tekanan dari pemerintahan Trump mendorong sekelompok alumni untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas, mendesak mereka untuk “secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang tidak sah, yang mengancam kebebasan akademik dan kemandirian mengelola universitas.”

Tindakan ini juga memicu protes di akhir pekan dari anggota komunitas Harvard dan Cambridge, serta gugatan dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat (11/04).

Dalam gugatan mereka, para penggugat berpendapat, pemerintahan Trump bertindak terburu-buru, gagal mengikuti prosedur yang dibutuhkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memangkas hibah, dan memberikan pemberitahuan pengurangan tersebut kepada universitas serta Kongres AS.

“Tuntutan-tuntutan yang luas namun tidak terukur ini bukanlah solusi yang menargetkan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum federal,” tulis para penggugat.

“Sebaliknya, mereka secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, dan menyeret universitas untuk menghukum pidato yang tidak disukai,” lanjut tulisan tersebut.

Gedung Putih Trump menargetkan universitas-universitas

Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menjadi sasaran dan ditahan oleh agen federal dalam beberapa pekan terakhir, di tengah penindakan pemerintahan Trump terhadap aktivisme di kampus-kampus yang menargetkan aktivis mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik rezim Israel.

Pemerintahan Trump menyatakan, aktivisme Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, dapat merusak kebijakan luar negeri AS meskipun itu “sah.”

Seorang hakim imigrasi AS memutuskan pada hari Jumat (11/04) bahwa Khalil dapat dideportasi karena keyakinannya dianggap mengancam keamanan nasional.

Khalil, seorang penduduk tetap AS dan aktivis pro-Palestina yang vokal, ditangkap pada 8 Maret, menjadi mahasiswa pertama yang ditahan di bawah penindakan Trump terhadap pengunjuk rasa perang Gaza.

“Tindakan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas, peneliti-penelitinya, dan mahasiswanya tidak memiliki preseden yang jelas dalam sejarah AS,” tandas David Pozen, seorang profesor hukum di Universitas Columbia.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump telah mencabut visa “mungkin lebih dari 300” orang yang diduga terlibat dalam protes universitas pro-Palestina.

Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh : Ayu Purwaningsih

Editor : Agus Setiawan

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

15/04/2025 16:53
Trump Murka, Dana Rp35 Triliun untuk Harvard University Dibekukan Usai Tolak Perintah Gedung Putih – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan dana hibah sebesar 2,2 miliar dolar atau sekitar Rp35 triliun untuk Harvard University, Selasa (5/4/2025).

Hal tersebut diungkap langsung oleh Satuan tugas Departemen Pendidikan Universitas Harvard.

Dalam keterangan resmi yang dilansir CNBC International, mereka menjelaskan bahwa pemerintahan Trump telah membekukan dana untuk Harvard.

Pembekuan tersebut termasuk 2,2 miliar dolar AS dalam bentuk hibah multi-tahun dan 60 juta dolar AS dalam bentuk nilai kontrak multi-tahun untuk Universitas Harvard.

Adapun pembekuan ini dilakukan Trump usai universitas kondang di AS tersebut menolak 10 tuntutan yang diajukan oleh Gedung Putih.

Di antaranya tuntutan berisi perintah agar Kampus Harvard merilis peraturan baru untuk melawan antisemitisme di kampus, termasuk perubahan pada tata kelolanya, praktik perekrutan, dan prosedur penerimaan mahasiswa.

Tak hanya itu pemerintah juga menuntut penutupan segera semua program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Pemerintah meminta Harvard untuk menukarnya dengan kebijakan “berbasis prestasi”.

Namun pasca tuntutan tersebut diajukan, Harvard dengan tegas menolak permintaan Gedung Putih lantaran kebijakan itu dinilai “mengendalikan” komunitasnya.

Tuntutan Trump juga dinilai “mengancam nilai-nilai Harvard sebagai institusi swasta yang menjunjung kebebasan akademik.”

“Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” kata akun universitas tersebut dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

“Baik Harvard maupun universitas swasta lainnya tidak dapat membiarkan dirinya diambil alih oleh pemerintah federal.” imbuh cuitan tersebut.

Atas tuntutan itu, Profesor Harvard mengajukan gugatan sebagai tanggapan dan menyebut pemerintah secara tidak sah menyerang kebebasan berbicara dan kebebasan akademis.

Sementara itu, menanggapi potensi krisis likuiditas akibat pemotongan dana, Harvard dilaporkan sedang mengupayakan pinjaman sebesar 750 juta dolar AS dari Wall Street.

Trump Kecam Kampus Elite AS yang Bela Palestina

Sejak kembali menduduki Gedung Putih, Presiden Trump aktif memberikan tekanan kepada universitas untuk mengatasi antisemitisme dan mengakhiri praktek keberagaman.

Terbaru, pada awal Maret lalu, Trump membatalkan hibah sebesar 400 miliar dolar AS ke University Columbia.

Tak sampai di situ, Sebulan lalu, administrasi Presiden AS Donald Trump turut mengirimkan surat peringatan kepada 6 universitas top di AS, termasuk Cornell, Northwestern, Pennsylvania, dan Princeton.

Dalam surat tersebut Trump mengancam akan menjatuhkan tindakan penegakan hukum jika kampus-kampus tersebut terbukti gagal menghentikan antisemitisme.

Hukuman tersebut diberikan Trump bukan tanpa alasan, Presiden Trump ini menilai kampus elit ini gagal mengatasi antisemitisme dan terlalu condong ke arah aktivisme kiri.

Bahkan beberapa kampus kerap menyelenggarakan dukungan dalam kampanye pro-Palestine

Alasan itu yang membuat Trump murka hingga terpaksa memberlakukan pembekuan dana bantuan, meski kebijakan tersebut dianggap melanggar kebebasan universitas yang telah lama diakui oleh Mahkamah Agung.

(Tribunnews.com / Namira)

15/04/2025 14:32
Harvard Tolak Perintah Trump, Berujung Kena Sanksi Ini

Jakarta –

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membekukan dana hibah federal sebesar US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803 per dolar AS) untuk Universitas Harvard. Alhasil perguruan tinggi tertua di Negeri Paman Sam itu harus mengajukan pinjaman dana hingga triliunan rupiah.

Melansir dari Reuters, Selasa (15/4/2025), pembekuan dana ini dilakukan gara-gara Harvard secara terbuka menolak sejumlah permintaan pemerintahan Trump untuk merombak sistem penerimaan mahasiswa dan melaporkan mahasiswa internasional yang ‘melanggar aturan’ dengan melakukan demonstrasi pro-Palestina ke pemerintah federal.

Untuk diketahui, isu antisemitisme di perguruan tinggi AS sempat mencuat sebelum Trump menjabat untuk kedua kalinya, menyusul banyaknya protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu di beberapa universitas imbas serangan Hamas 2023 di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa saat ini Trump sedang berusaha membuat perguruan tinggi di Amerika kembali menjadi yang terbaik di dunia dengan mengakhiri isu antisemitisme.

“Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam sebuah pernyataan.

Lebih lanjut sebuah surat pernyataan pada Jumat (11/4) lalu, Kementerian Pendidikan AS menyatakan bahwa Harvard telah gagal memenuhi persyaratan hak intelektual dan hak sipil sehingga tidak berhak mendapat investasi federal berupa dana hibah.

Selain itu, Kementerian juga menuntut Harvard untuk mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada kegiatan aktivisme daripada beasiswa dan meminta panelis eksternal untuk mengaudit fakultas dan mahasiswa di setiap departemen untuk memastikan ‘keberagaman sudut pandang’.

Surat resmi itu juga menyatakan bahwa Harvard, pada bulan Agustus ini, hanya boleh mengoperasikan fakultas dan menerima mahasiswa berdasarkan prestasi dan menghentikan semua preferensi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan.

“Universitas juga harus menyaring mahasiswa internasional untuk mencegah penerimaan mahasiswa yang menentang nilai-nilai Amerika dan melaporkan kepada otoritas imigrasi federal mahasiswa asing yang melanggar aturan perilaku,” tulis Kementerian Pendidikan AS.

Menanggapi hal ini, Presiden Harvard Alan Garber menulis dalam sebuah surat terbuka bahwa permintaan Kementerian Pendidikan tersebut memungkinkan pemerintah federal untuk mengendalikan komunitas Harvard dan mengancam nilai-nilai perguruan tinggi sebagai lembaga swasta yang mengabdikan diri untuk mengejar, memproduksi, dan menyebarluaskan pengetahuan.

“Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” tulis Garber.

Kemudian untuk meredakan masalah pendanaan imbas pembekuan dana federal, Harvard berupaya meminjam US$ 750 juta atau Rp 12,6 triliun dari Wall Street.

Selain Harvard, pemerintahan Trump disebut-sebut telah membekukan dana hibah federal senilai ratusan juta dolar dalam untuk banyak universitas di AS. Mendesak lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk membuat perubahan kebijakan.

(igo/fdl)

15/04/2025 13:31
Pengusaha Mulai Bergerak Gugat Tarif Trump di Pengadilan Perdagangan

Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah kelompok advokasi hukum pada Senin (14/4/2025) meminta Pengadilan Perdagangan Internasional AS untuk memblokir tarif besar-besaran Presiden Donald Trump terhadap mitra dagang asing. Mereka menyebut Trump telah melampaui kewenangannya.

Melansir Reuters pada Selasa (15/4/2025), gugatan tersebut diajukan oleh Liberty Justice Center yang nonpartisan atas nama lima bisnis kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara yang menjadi sasaran tarif.

Bisnis tersebut berkisar dari importir anggur dan minuman beralkohol di New York hingga pembuat perangkat pendidikan dan alat musik yang berbasis di Virginia.

Gugatan tersebut menantang tarif “Hari Pembebasan” Trump pada 2 April, serta bea yang dikenakannya secara terpisah terhadap China. Dalam gugatan itu, Liberty Justice Center mengatakan undang-undang tersebut tidak memberikan presiden wewenang untuk mengenakan tarif.

“Tidak ada preseden untuk menggunakan IEEPA untuk mengenakan tarif. Tidak ada Presiden lain yang pernah melakukannya atau pernah mengklaim memiliki kewenangan untuk melakukannya,” kata gugatan tersebut.

Gugatan tersebut meminta pengadilan untuk memblokir penegakan tarif dan menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan untuk mengenakannya.

Hal senada juga disampaikan oleh penasihat senior Liberty Justice Center Jeffrey Schwab dalam sebuah pernyataan.

“Tidak seorang pun boleh memiliki kekuasaan untuk mengenakan pajak yang memiliki konsekuensi ekonomi global yang begitu besar,” katanya. “Konstitusi memberikan kekuasaan untuk menetapkan tarif pajak – termasuk tarif – kepada Kongres, bukan Presiden,” tambahnya.

Sementara juru bicara Gedung Putih Harrison Fields membela tarif Trump dalam sebuah pernyataan.

“Never Trumpers akan selalu menentangnya, tetapi Presiden Trump membela Main Street dengan mengakhiri eksploitasi mitra dagang kita – terutama China – terhadap AS. Rencananya menyamakan kedudukan bagi bisnis dan pekerja untuk mengatasi keadaan darurat nasional defisit perdagangan kronis di negara kita,” kata Fields.

Pemerintahan Trump menghadapi gugatan serupa di pengadilan federal Florida, di mana seorang pemilik usaha kecil telah meminta hakim untuk memblokir tarif yang dikenakan pada China.

Trump mengenakan tarif 10% pada barang dari semua negara dan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara yang menurut pemerintah memiliki hambatan tinggi terhadap impor AS, yang kemudian ia hentikan sementara selama 90 hari.

Perintah eksekutif presiden tersebut memberlakukan undang-undang termasuk Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, yang memberikan presiden kekuasaan khusus untuk memerangi ancaman yang tidak biasa atau luar biasa terhadap AS.

(luc/luc)

15/04/2025 13:15
Apple Kerek Pengiriman IPhone dari China untuk Hindari Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi AS, Apple Inc diketahui telah meningkatkan pengiriman produk iPhone dari China pada kuartal 1/2025, yang disebut sebagai upaya untuk menghindari tarif Trump. Secara tahunan, pengiriman iPhone naik hingga 10%.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (15/4/2025), kabar tersebut datang dari firma pasar teknologi Amerika Serikat (AS), yakni International Data Corporation (IDC) yang melihat upaya Apple mempercepat pengiriman produknya belakangan ini.

Menurut IDC, Apple mengirimkan 57,9 juta unit sejak awal Januari–Maret 2025, naik dari 52,6 juta unit yang dikirimkan pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini diyakini bukan karena permintaan yang tiba-tiba melesat.

IDC menyebut, peningkatan ini disebabkan oleh upaya penimbunan yang dimaksudkan untuk mengimbangi tarif atas barang-barang yang diekspor dari China ke AS.

Laporan dari Bloomberg juga menunjukkan bahwa Apple dan perusahaan teknologi konsumen lainnya telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan untuk tarif terbaru dari pemerintahan Trump, dengan mengisi inventaris saluran AS-nya dengan unit.

“Lonjakan sisi pasokan ini, yang ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan biaya dan gangguan, secara efektif meningkatkan angka pengiriman Q1 melampaui level yang diantisipasi berdasarkan permintaan konsumen yang mendasar,” bunyi riset dari IDC.

Perusahaan tidak perlu membayar tarif untuk perangkat yang sudah ada di dalam negeri sebelum pungutan diberlakukan. Pengiriman juga meningkat di wilayah lain yang dikhawatirkan akan terjadi gangguan dan kenaikan harga.

Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif untuk barang yang diekspor dari China yang dapat naik hingga 145%, sebelum tarif tersebut diturunkan pada hari Jumat setelah pengecualian terkait elektronik.

Namun, hal itu juga bisa berlangsung singkat karena Trump mengatakan tarif baru yang secara khusus ditujukan pada produk dengan semikonduktor akan kembali diberlakukan. Pungutan tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dari 145% yang berlaku sebelumnya sehingga konsumen terhindar dari potensi kenaikan harga yang besar.

Meskipun terjadi peningkatan secara keseluruhan, pengiriman ke China menurun. IDC menyatakan, hal ini terjadi karena program subsidi pemerintah China pada perangkat tidak menyertakan model iPhone Pro Apple.

Apple dikabarkan bakal memberikan gambaran yang lebih baik tentang penjualan aktualnya selama periode ketika mengumumkan hasil kuartal kedua pada tanggal 1 Mei 2025

Lebih lanjut, IDC melaporkan industri telepon pintar lainnya mengalami pengiriman yang sebagian besar tetap stagnan, dengan pemenang terbesar kedua adalah Xiaomi Corp., yang unitnya meningkat 2,5%. Oppo mengalami penurunan terbesar, dengan penurunan unit sekitar 7%.

Secara keseluruhan, pasar meningkat sebesar 1,5% menjadi 305 juta. Samsung Electronics Co. menjadi pemimpin total dengan sekitar 61 juta pengiriman dan pangsa pasar 20%, dibandingkan dengan Apple sebesar 19%.

Konsumen bulan ini berbondong-bondong mendatangi toko Apple untuk mengamankan iPhone sebelum potensi kenaikan harga yang masih terus berubah, mengingat kebijakan Gedung Putih yang dinamis.

Selain menimbun barang sebelum tarif diberlakukan, strategi Apple untuk mengimbangi dampak tarif adalah dengan menggunakan kembali manufaktur di India untuk distribusi AS. India sekarang dapat memproduksi 20% dari semua iPhone, yang dapat memenuhi sebagian besar permintaan AS.

15/04/2025 11:14