Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Abu Obeida: Serangan Udara Israel Putuskan Kontak Kami dengan Penahan Sandera Edan Alexander – Halaman all

    Abu Obeida: Serangan Udara Israel Putuskan Kontak Kami dengan Penahan Sandera Edan Alexander – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, Abu Obeida mengatakan bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan kelompok yang menahan tentara Israel-AS Edan Alexander.

    Melalui Telegram, Abu Obeida mengatakan bahwa kontak yang telah terputus ini terjadi tepat setelah Israel melancarkan serangan udara di Gaza.

    Meski begitu, saat ini pihaknya tengah berusaha mengubungi kelompok tersebut untuk memastikan keadaan Edan Alexander.

    “Kami umumkan bahwa kami kehilangan kontak dengan kelompok yang menahan prajurit Edan Alexander setelah serangan langsung ke lokasi mereka. Kami masih berusaha menghubungi mereka saat ini,” kata Abu Obeida, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Menurut Abu Obeida, Israel sengaja mengebom lokasi tersebut.

    “Tentara pendudukan sengaja mencoba menghilangkan tekanan terhadap berkas tahanan berkewarganegaraan ganda untuk melanjutkan perang genosida terhadap rakyat kami,” katanya.

    Sebelumnya, Hamas telah merilis video yang memperlihatkan Alexander dalam keadaan hidup.

    Dalam video yang dirilis pada hari Sabtu (12/4/2025), Alexander tampak memohon kepada presiden AS, Donald Trump untuk turun tangan dalam membebaskan para sandera Israel.

    Tentara berusia 21 tahun ini menganggap bahwa PM Israel Benjamin Netanyahu berbohong.

    Menurutnya, Netanyahu hanya mengumbar janji untuk membebaskan sandera tapi hingga saat ini, janji tersebut tidak ditepati.

    Oleh karena itu, Alexander meminta Trump untuk tidak mempercayai kebohongan Netanyahu.

    Ini bukan pertama kalinya Alexander muncul dalam sebuah video Hamas.

    Alexander sebelumnya pernah muncul pada 30 November 2025.

    Saat itu, ia mengungkapkan tidak ingin bernasib sama dengan rekannya, Hersh Goldberg-Polin.

    Polin dinyatakan tewas setelah terkena tembakan oleh tentara Israel.

    Sementara itu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada bulan Maret bahwa ia telah memiliki rencana untuk membebaskan Alexander.

    Alexander merupakan sandera AS terakhir yang masih berada di Gaza.

    Witkoff mengatakan bahwa Alexander adalah sandera yang diprioritaskan untuk dibebaskan.

    “Alexander merupakan prioritas utama bagi kami,” kata Witkoff, dikutip dari Al Jazeera.

    Potensi pembebasan Alexander menjadi pusat pembicaraan sebelumnya yang diadakan antara pemimpin Hamas dan negosiator AS Adam Boehler bulan lalu.

    Militer Israel mengatakan total 147 tawanan telah dibebaskan.

    Terkahir, Hamas membaskan 38 tawanan berdasarkan perjanjian gencatan senjata terakhir yang dimulai pada 19 Januari.

    Namun dilaporkan bahwa 58 tawanan masih berada di Gaza.

    Adapun 34 di antaranya telah meninggal dunia.

    Sementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk.

    Tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari.

    Akibat serangan Israel, sebanyak 51.000 warga Palestina tewas.

    Sebagian besar korban serangan brutal Israel adalah wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Abu Obeida, Sandera Israel dan Konflik Palestina vs Israel

  • Trump Kini Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard Usai Setop Dana USD 2,2 M

    Trump Kini Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard Usai Setop Dana USD 2,2 M

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengancam Universitas Harvard. Tidak puas dengan membekukan dana kampus sebesar USD 2,2 miliar, Trump kini mengancam akan mencabut status bebas pajak jika kampus tidak meminta maaf.

    Pemerintah AS diketahui pada Senin (14/4) mengumumkan akan membekukan dana hibah lebih dari USD 2,2 miliar dan USD 60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard usai universitas itu dinilai melanggar hukum karena menoleransi anti-Semitisme terkait aktivisme kampus terhadap isu Palestina.

    Dilansir Reuters, Rabu (16/4/2025), pemerintahan Trump telah menegur sejumlah universitas di seluruh negeri atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina. Teguran itu dimulai dari Universitas Columbia, kini Harvard pun kena tegur.

    Trump menuding protes tersebut anti-Amerika dan antisemit, menuduh universitas-universitas menyebarkan Marxisme dan ideologi “kiri radikal”, dan menyebut akan mengakhiri hibah dan kontrak federal kepada universitas-universitas yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

    Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus mendorong apa yang disebutnya “bersifat politis, ideologis, dan terinspirasi/mendukung teroris”

    Trump tidak merincikan teknis kebijakan itu. Berdasarkan Undang-Undang Pajak di AS, sebagian besar universitas dibebaskan dari pajak penghasilan federal karena dianggap “dioperasikan secara eksklusif” untuk tujuan pendidikan publik.

    Trump Ingin Harvard Minta Maaf

    Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump ingin Harvard meminta maaf atas apa yang disebutnya “antisemitisme yang terjadi di kampus mereka terhadap mahasiswa Yahudi Amerika.”

    Berdasarkan Judul VI, dana federal dapat dihentikan hanya setelah proses investigasi dan dengar pendapat yang panjang serta pemberitahuan 30 hari kepada Kongres, yang belum terjadi di Columbia atau Harvard. Beberapa profesor dan mahasiswa mengatakan protes tersebut secara tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.

    Columbia, sebuah sekolah swasta di New York, setuju untuk bernegosiasi atas tuntutan untuk memperketat aturan protesnya setelah pemerintahan Trump mengatakan bulan lalu telah menghentikan hibah dan kontrak senilai USD 400 juta, sebagian besar untuk penelitian medis dan ilmiah lainnya.

    Presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat pada hari Senin waktu setempat mengatakan tuntutan yang diajukan pemerintahan Trump terhadap universitas termasuk audit untuk memastikan “keberagaman sudut pandang” mahasiswa dan fakultasnya dan mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, merupakan “penegasan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak terikat oleh hukum” yang melanggar kebebasan berbicara konstitusional dan Undang-Undang Hak Sipil.

    Seperti Columbia, ia mengatakan Harvard telah berupaya untuk melawan antisemitisme dan prasangka lainnya di kampusnya sambil menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.

    (taa/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Batalkan Kontrak dengan Boeing di Tengah Perang Dagang, Trump Tanggapi Sikap Beijing – Halaman all

    China Batalkan Kontrak dengan Boeing di Tengah Perang Dagang, Trump Tanggapi Sikap Beijing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketegangan antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan perundingan dagang berada sepenuhnya di tangan Beijing.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt pada Selasa (15/4/2025) di tengah meningkatnya friksi antara dua ekonomi terbesar dunia.

    “Bola ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” ujar Leavitt saat membacakan pernyataan Trump, dikutip dari CNA.

    Meskipun Trump disebut terbuka untuk kembali bernegosiasi, Leavitt menegaskan bahwa inisiatif harus datang dari pihak China. 

    Pernyataan Trump ini menyusul keputusan China untuk membatalkan kesepakatan besar dengan Boeing. 

    Trump mengungkapkan di media sosial bahwa Beijing telah memerintahkan maskapai penerbangannya untuk tidak menerima pengiriman pesawat dari produsen jet asal AS tersebut.

    “Menariknya, mereka baru saja mengingkari kesepakatan besar dengan Boeing, dengan mengatakan bahwa mereka ‘tidak akan mengambil alih’ pesawat yang telah sepenuhnya dikomitmenkan,” tulis Trump dalam platform Truth Social.

    Laporan dari Bloomberg News menguatkan pernyataan Trump, menyebut bahwa China tidak hanya menolak pengiriman jet Boeing, tetapi juga menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang pesawat dari perusahaan-perusahaan Amerika.

    Langkah ini diambil sebagai balasan atas keputusan Trump memberlakukan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang asal China, dikutip dari Al Jazeera.

    Kebijakan tarif tersebut telah memicu eskalasi perang dagang, yang kini menjalar ke sektor industri kedirgantaraan global. 

    Produsen pesawat, maskapai, serta pemasok saat ini tengah meninjau ulang kontrak senilai miliaran dolar, menyusul ketidakpastian mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan akibat tarif.

    Bloomberg mencatat bahwa tiga maskapai terbesar di China, Air China, China Eastern Airlines, dan China Southern Airlines, sebelumnya dijadwalkan menerima total hampir 180 unit pesawat Boeing antara 2025 hingga 2027.

    Namun, dengan arahan baru dari pemerintah China, pengiriman tersebut kini dibatalkan.

    Selain pembatalan pengiriman pesawat, Beijing juga dikabarkan meminta maskapai domestiknya untuk menghentikan pembelian komponen dan suku cadang dari perusahaan-perusahaan AS, termasuk Boeing.

    Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan biaya operasional dan pemeliharaan pesawat-pesawat yang sudah beroperasi di wilayah China.

    Trump juga menuduh bahwa China belum sepenuhnya memenuhi kesepakatan perdagangan yang sebelumnya disepakati sebagai bentuk gencatan senjata dalam perang tarif yang terjadi di masa jabatan pertamanya.

    Ini bukan pertama kalinya China membatalkan kontrak sementara dengan Boeing.

    Sebelumnya, China telah menghentikan sementara produksi jet Boeing 737 MAX setelah dua kecelakaan fatal pada tahun 2018 dan 2019.

    Saat itu, kecelakaan telah menewaskan hampir 350 orang.

    Kemudian di tahun 2019, China juga juga telah menangguhkan sebagian besar pesanan dan pengiriman jet tersebut

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait China dan Trump Terapkan Tarif Timbal Balik

  • Perang Dagang Makin Panas, Trump Kaji Tarif Baru untuk Mineral Kritis

    Perang Dagang Makin Panas, Trump Kaji Tarif Baru untuk Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai mengkaji keperluan pengenaan tarif pada mineral kritis yang merupakan tindakan terbaru dalam perang dagang yang menargetkan sektor-sektor utama ekonomi global. 

    Melansir Bloomberg pada Rabu (16/4/2025), perintah tersebut ditandatangani Trump pada Selasa (15/4/2025) waktu setempat. Mengutip lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstuksikan menteri perdagangan untuk memulai penyelidikan Bagian 232 berdasarkan Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962 untuk mengevaluasi dampak impor bahan-bahan ini terhadap keamanan dan ketahanan Amerika.

    Jika menteri tersebut menemukan bahwa impor mineral penting mengancam untuk “merusak keamanan nasional dan presiden memutuskan untuk mengenakan tarif,” pungutan tersebut akan menggantikan apa yang disebut bea timbal balik saat ini yang diumumkan Trump awal bulan ini terhadap mitra dagang AS. 

    Perintah tersebut mencakup mineral penting, termasuk unsur tanah jarang, menjadikannya sebagai bahan dasar penting dari basis industri pertahanan AS dan penting untuk membangun mesin jet, sistem kendali rudal, komputer canggih, serta peralatan radar, optik, dan komunikasi. Perintah tersebut juga mencakup uranium serta mineral penting olahan dan produk turunannya.

    Berdasarkan undang-undang tersebut, menteri perdagangan diharapkan menyampaikan hasil penyelidikannya dalam waktu 270 hari.

    Trump telah mengisyaratkan langkah tersebut dalam beberapa hari terakhir, dengan mengisyaratkan bahwa pemerintahannya dapat mempertimbangkan pungutan atas mineral penting, menyusul tarif khusus sektor lain yang telah dikenakannya atas baja dan aluminium, mobil, dan suku cadang mobil. 

    Pada Senin kemarin, pemerintahan juga mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan atas impor semikonduktor dan farmasi — yang juga dipimpin oleh Departemen Perdagangan.

    Trump bulan lalu juga menerapkan kewenangan darurat untuk meningkatkan kemampuan AS dalam memproduksi mineral penting — sebagai bagian dari upaya luas untuk meningkatkan pengembangan sumber daya alam dalam negeri dan membuat negara tersebut tidak terlalu bergantung pada impor asing.

    Perintah tersebut berupaya menyediakan pembiayaan, pinjaman, dan dukungan investasi lainnya untuk memproses mineral penting di dalam negeri.

    Meskipun memiliki beberapa mineral penting, AS saat ini mengimpor dalam jumlah yang signifikan, yang menciptakan risiko ekonomi dan keamanan. Pemerintah menyatakan, AS bergantung pada impor setidaknya 15 mineral kritis dan 70% impor tanah jarang berasal dari China. 

    Mineral kritis digunakan dalam berbagai pertahanan, otomotif, perjalanan luar angkasa, baterai, dan peralatan lainnya, tetapi AS bergantung pada China dan negara-negara lain untuk sebagian besar pasokannya.

    Perintah Trump muncul saat China membalas tarif AS dalam bentuk pembatasan ekspor baru pada mineral tersebut, yang diperkirakan akan berdampak luas di seluruh AS, Eropa, dan Jepang. Daftar terbaru tanah jarang yang dibatasi meliputi samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan itrium, yang digunakan dalam pajangan dan magnet yang kuat, serta teknologi medis yang penting.

    Trump telah menerapkan tarif yang luas dalam upaya untuk meningkatkan produksi manufaktur dan energi AS serta mendatangkan pendapatan baru bagi pemerintah federal. 

    Namun, langkah-langkah tersebut telah mengguncang pasar yang khawatir bahwa pungutan presiden akan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi, memutus rantai pasokan internasional, dan mengurangi perdagangan — yang berpotensi mendorong ekonomi global ke dalam kemerosotan.

    Trump awal bulan ini menaikkan — dan kemudian dengan cepat menghentikan — tarif yang lebih tinggi pada sekitar 60 mitra dagang AS, dalam upaya untuk memberi negara-negara tersebut waktu untuk menegosiasikan kesepakatan guna menghindari peningkatan bea masuk. Penghentian sementara itu, tidak menghalangi presiden untuk melanjutkan tarif khusus sektoral.

  • Trump 2.0: Sikap Kita?

    Trump 2.0: Sikap Kita?

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/SINDOnews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menteri Keuangan RI

    KEMENANGAN Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat dan dilantik pada Januari tahun 2025 menghadirkan babak baru kerja sama ekonomi dan politik antarnegara serta ekonomi global. Keberhasilannya mengalahkan Kamala Harris mengukuhkan kembalinya tokoh Partai Republik yang dikenal penuh kontroversi ke kursi kepemimpinan tertinggi di Gedung Putih.

    Artinya, Trump tercatat sebagai presiden pertama sejak Grover Cleveland yang menjabat dua kali dalam periode yang tidak berurutan. Masa kepemimpinannya kali ini pun dibuka dengan serangkaian kebijakan yang sarat ketegasan dan keberanian, meskipun tak lepas dari sorotan dan perdebatan di berbagai penjuru dunia.

    Salah satu gebrakan awal Trump adalah pengakuan sepihak terhadap beberapa wilayah sebagai bagian dari kedaulatan Amerika Serikat. Kebijakan ini pun langsung memicu ketegangan diplomatik, terutama dengan negara-negara yang mengklaim wilayah yang sama. Banyak pihak internasional mengkritik langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Meski demikian, Trump berdalih bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari strategi penguatan posisi geopolitik dan simbol patriotisme nasional.

    Di bidang perdagangan, Presiden Donald Trump kembali mengusung semangat proteksionisme yang tegas sebagai pijakan utama kebijakan ekonominya pada masa jabatan keduanya. Presiden Amerika Serikat tersebut memberlakukan tarif impor yang sangat tinggi terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan signifikan dengan Amerika Serikat, dengan alasan untuk melindungi industri domestik dan menyeimbangkan neraca perdagangan.

    Artinya, langkah Presiden Trump tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negerinya serta menekan defisit neraca perdagangan yang selama ini dianggap merugikan ekonomi Amerika Serikat. Paling mencolok, tarif impor terhadap produk-produk tertentu asal Tiongkok bahkan melonjak drastis hingga mencapai 145%, mencerminkan eskalasi ketegangan dagang yang berpotensi memicu respons balasan serta menimbulkan ketidakpastian dalam sistem perdagangan global.

    Dalam teori dasar perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan antar 2 negara akan meningkatkan kesejahteraan warga dua negara tersebut. Salah satunya adalah peningkatan pilihan-pilihan konsumsi, produk yang tidak mampu diproduksi sendiri dipenuhi oleh negara lain. Sehingga jika volume perdagangan meningkat, maka kesejahteraan meningkat.

    Pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan baru ketika sejumlah produk ekspor pun terkena kenaikan tarif hingga 32%. Maka sejalan dengan pemikiran dasar teori tersebut, para eksportir nasional dan otoritas perdagangan perlu merumuskan strategi baru dan mencari patner perdagangan baru agar ekonomi dalam negeri tidak terdampak secara masif.

    Zero Tarif dalam Konsep EkonomiPada teori perdagangan internasional klasik maupun modern, konsep zero tarif atau tarif nol merupakan bagian dari pendekatan perdagangan bebas (free trade). Dalam kerangka ini, negara-negara disarankan untuk menghapus hambatan perdagangan seperti bea masuk demi menciptakan efisiensi ekonomi, spesialisasi produksi, dan keunggulan komparatif. Teori Ricardo dan Heckscher – Ohlin menekankan bahwa dengan penghapusan tarif, negara akan memperoleh manfaat berupa peningkatan kesejahteraan secara agregat karena sumber daya dapat dialokasikan secara optimal berdasarkan efisiensi relatif.

    Kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, baik dalam masa jabatan pertamanya maupun dalam rencana masa jabatan keduanya, merupakan penolakan eksplisit terhadap prinsip zero tarif. Trump berargumen bahwa sistem perdagangan bebas yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap industri domestik justru merugikan Amerika Serikat, terutama karena adanya surplus perdagangan negara mitra seperti Tiongkok dan Meksiko.

  • Xi Jinping Mesra di Vietnam Picu Amarah Trump

    Xi Jinping Mesra di Vietnam Picu Amarah Trump

    Jakarta –

    China ‘mesra’ dengan Vietnam memicu amarah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kemesraan itu ditunjukkan melalui kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Vietnam dalam rangka tur Asia Tenggara.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/4/2025), Xi Jinping dalam kunjungan ke Vietnam ini secara terang-terangan menentang intimidasi sepihak tanpa menyebut Amerika Serikat. Kunjungan Xi itu menuai komentar Donald Trump yang menyebut kunjungan tersebut bertujuan untuk ‘mengacaukan’ AS.

    Xi berkunjung ke Vietnam sebagai bagian dari tur Asia Tenggara, yang mencakup Malaysia dan Kamboja, dengan Beijing berupaya memposisikan diri sebagai alternatif yang stabil dibandingkan Trump saat para pemimpin negara-negara dunia menghadapi tarif AS.

    Dalam kunjungannya, Xi menyerukan negaranya dan Vietnam untuk “menentang intimidasi sepihak dan menegakkan stabilitas sistem perdagangan bebas global”.

    Beberapa jam kemudian, Trump menyampaikan komentarnya saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, dengan menyebut pertemuan antara Xi dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, bertujuan untuk melukai AS.

    “Saya tidak menyalahkan China. Saya tidak menyalahkan Vietnam. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya melihat mereka bertemu hari ini, dan itu luar biasa,” ucap Trump dalam komentarnya.

    “Itu pertemuan yang baik… seperti berupaya mencari tahu, bagaimana mengacaukan Amerika Serikat,” cetusnya.

    China dan Vietnam menandatangani 45 perjanjian kerja sama sepanjang Senin (14/4) waktu setempat, termasuk kerja sama bidang rantai pasokan, kecerdasan buatan (AI), patroli maritim bersama dan pengembangan jalur kereta api.

    Pertemuan Xi Jinping dan Tom Lam

    Foto: Momen Trump dan Xi Jinping bertemu di Jepang tahun 2019 lalu (dok. Reuters)

    Dalam pertemuan dengan To Lam pada Senin (14/4), Xi mengatakan bahwa kedua negara “berada di titik balik sejarah … dan harus bergerak maju dengan tangan terbuka”.

    Lam, menurut kantor berita Vietnam News Agency, mengatakan setelah pembicaraan dengan Xi bahwa kedua pemimpin “mencapai banyak persepsi umum yang penting dan komprehensif”.

    Kunjungan Xi ini dilakukan hampir dua pekan setelah AS — pasar ekspor terbesar bagi Vietnam yang merupakan pusat manufaktur — memberlakukan tarif sebesar 46 persen untuk barang-barang Vietnam sebagai bagian dari rentetan tarif global.

    Meskipun penerapan tarif AS terhadap Vietnam dan sebagian besar negara lainnya ditangguhkan, China masih menghadapi tarif sangat besar dan berupaya mempererat hubungan perdagangan regional dan mengimbangi dampaknya dalam kunjungan luar negeri pertama Xi untuk tahun ini.

    Dari Vietnam, Xi akan melanjutkan kunjungan ke Malaysia dan Kamboja, dalam kunjungan yang disebut Beijing “sangat penting” bagi kawasan yang lebih luas.

    Xi sebelumnya mendesak Vietnam dan China untuk “dengan tegas menjaga sistem perdagangan multilateral, rantai pasokan, dan industri global yang stabil, serta lingkungan internasional yang terbuka dan kooperatif. Xi juga menegaskan bahwa “perang dagang dan perang tarif tidak akan menghasilkan pemenang, dan proteksionisme tidak akan menghasilkan apa-apa”.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Bekukan Dana Hibah Harvard Rp 38 T

    Trump Bekukan Dana Hibah Harvard Rp 38 T

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi telah membekukan dana hibah federal sebesar US$ 2,3 miliar atau Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803) untuk Universitas Harvard. Pembekuan ini dilakukan setelah perguruan tinggi tertua di AS itu menolak sejumlah permintaan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Sebelumnya, Universitas Harvard secara terbuka menolak sejumlah permintaan Kementerian Pendidikan AS untuk segera merombak sistem penerimaan mahasiswa dan melaporkan mahasiswa internasional yang ‘melanggar aturan’ dengan melakukan demonstrasi pro-Palestina ke pemerintah federal.

    Untuk diketahui, isu antisemitisme di perguruan tinggi AS sempat mencuat sebelum Trump menjabat untuk kedua kalinya, menyusul banyaknya protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu di beberapa universitas imbas serangan Hamas 2023 di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

    Juru bicara Gedung Putih Harrison Fields dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa saat ini Trump sedang berusaha membuat perguruan tinggi di Amerika kembali menjadi yang terbaik di dunia dengan mengakhiri isu antisemitisme.

    “Trump berusaha untuk membuat perguruan tinggi hebat lagi dengan mengakhiri antisemitisme yang tak terkendali dan memastikan uang pembayar pajak federal tidak mendanai dukungan Harvard terhadap diskriminasi rasial yang berbahaya atau kekerasan bermotif rasial,” tulisnya dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Selasa (15/4/2025).

    Lebih lanjut sebuah surat pernyataan pada Jumat (11/4) lalu, Kementerian Pendidikan AS menyatakan bahwa Harvard telah gagal memenuhi persyaratan hak intelektual dan hak sipil sehingga tidak berhak mendapat investasi federal berupa dana hibah.

    Selain itu, Kementerian juga menuntut Harvard untuk mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang lebih berkomitmen pada kegiatan aktivisme daripada beasiswa dan meminta panelis eksternal untuk mengaudit fakultas dan mahasiswa di setiap departemen untuk memastikan ‘keberagaman sudut pandang’.

    Surat resmi itu juga menyatakan bahwa Harvard, pada bulan Agustus ini, hanya boleh mengoperasikan fakultas dan menerima mahasiswa berdasarkan prestasi dan menghentikan semua preferensi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan.

    “Universitas juga harus menyaring mahasiswa internasional untuk mencegah penerimaan mahasiswa yang menentang nilai-nilai Amerika dan melaporkan kepada otoritas imigrasi federal mahasiswa asing yang melanggar aturan perilaku,” tulis Kementerian Pendidikan AS.

    Menanggapi hal ini, Presiden Harvard Alan Garber menulis dalam sebuah surat terbuka bahwa permintaan Kementerian Pendidikan tersebut memungkinkan pemerintah federal untuk mengendalikan komunitas Harvard dan mengancam nilai-nilai perguruan tinggi sebagai lembaga swasta yang mengabdikan diri untuk mengejar, memproduksi, dan menyebarluaskan pengetahuan.

    “Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” tulis Garber.

    Kemudian untuk meredakan masalah pendanaan imbas pembekuan dana federal, Harvard berupaya meminjam US$ 750 juta atau Rp 12,6 triliun dari Wall Street.

    Selain Harvard, pemerintahan Trump disebut-sebut telah membekukan dana hibah federal senilai ratusan juta dolar dalam untuk banyak universitas di AS. Mendesak lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk membuat perubahan kebijakan.

    (igo/fdl)

  • Obama Puji Harvard Tolak Tunduk ke Trump Meski Diancam Dana Kampus Disetop

    Obama Puji Harvard Tolak Tunduk ke Trump Meski Diancam Dana Kampus Disetop

    Jakarta –

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memuji keputusan Universitas Harvard menolak tuntutan Gedung Putih agar universitas tersebut mengubah kebijakannya usai terancam kehilangan dana federal. Obama, yang juga seorang alumni Harvard, menilai pembekuan tersebut melanggar hukum dan tidak adil.

    “Harvard telah memberi contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya – menolak upaya yang melanggar hukum dan tidak adil untuk mengekang kebebasan akademis, sambil mengambil langkah konkret untuk memastikan semua mahasiswa di Harvard dapat memperoleh manfaat dari lingkungan analitis intelektual, perdebatan yang ketat, dan rasa saling menghormati,” tulis Obama di media sosialnya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (16/4/2025).

    Obama meminta lembaga lain untuk mengikuti langkah Harvard dengan tidak mengalah pada tuntutan Trump. Mantan presiden yang lulus dari Sekolah Hukum Harvard pada tahun 1991 itu diketahui jarang mengkritik atau menegur pejabat pemerintah atau kebijakan pemerintah di media sosial sejak meninggalkan Gedung Putih hampir satu dekade lalu.

    Obama menjadi salah satu dari segelintir tokoh politik AS dan pejabat universitas yang sekarang menentang upaya pemerintahan Trump untuk membentuk kembali universitas-universitas top negara itu melalui tekanan, salah satunya dengan ancaman memotong dana penelitian.

    Sebelumnya Trump mendorong Universitas Harvard meminta maaf buntut kegiatan aktivisme yang membuat dana kampus itu terancam disetop. Trump menganggap kampus itu menoleransi anti-Semitisme terkait aktivisme kampus terhadap isu Palestina.

    “(Trump) ingin melihat Harvard meminta maaf. Dan Harvard harus meminta maaf,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dilansir kantor berita AFP, Rabu.

    Adapun Trump membekukan lebih dari $2 miliar (£1,5 miliar) dana federal untuk Harvard karena universitas tersebut tidak akan membuat perubahan pada perekrutan, penerimaan, dan praktik pengajaran yang menurut pemerintahannya merupakan kunci untuk memerangi antisemitisme di kampus.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Salahkan Zelensky Lagi Usai Ukraina Diserang Rusia Besar-besaran

    Trump Salahkan Zelensky Lagi Usai Ukraina Diserang Rusia Besar-besaran

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkaitan dengan serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina. Trump mengatakan pemimpin Ukraina berbagi kesalahan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin atas jatuhnya jutaan korban jiwa dalam konflik tersebut.

    “Anda tidak memulai perang melawan seseorang yang 20 kali lebih besar dari Anda dan kemudian berharap orang-orang memberi Anda beberapa rudal,” katanya di Gedung Putih pada hari Senin (14/4/2025) lalu, dilansir BBC.

    Komentar Trump itu menyusul serangan Rusia di Sumy pada hari Minggu lalu, yang dianggap menjadi serangan paling mematikan terhadap warga sipil tahun ini. Moskow juga menyerang pinggiran kota pada Senin malam.

    Sekjen NATO Mark Rutte diketahui pergi ke Ukraina pada hari Selasa untuk menunjukkan solidaritas dengan Kyiv setelah serangan rudal tersebut. Bergabung dengan Zelensky di Odesa, Rutte mengutuk pola mengerikan serangan terhadap warga sipil dan menganggap Rusia adalah agresor yang memulai perang.

    Trump pada hari Senin pertama kali menggambarkan serangan Sumy sebagai “mengerikan” tetapi mengatakan dia telah memberi tahu Rusia bahwa “melakukan kesalahan”. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

    Sementara itu, media Ukraina melaporkan bahwa telah ada upacara pemberian medali untuk veteran militer di kota itu pada hari serangan. Zelensky memecat kepala daerah Sumy pada hari Selasa, karena diduga menjadi tuan rumah acara tersebut, media lokal melaporkan.

    Trump pada hari Senin juga menyalahkan pendahulunya Joe Biden atas korban perang, yang diperkirakan mencapai ratusan ribu, bukan jutaan seperti yang dirinya klaim.

    “Sebut saja Putin nomor satu, sebut saja Biden yang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, nomor dua, dan Zelensky.”

    Diketahui Pemerintahan Trump telah berupaya menjadi penengah gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dan telah mengadakan negosiasi dengan Moskow, yang telah menyingkirkan Kyiv.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Ahli Strategi Partai Republik Samakan Pendekatan Presiden AS dengan Matador – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli strategi veteran Partai Republik, Douglas Heye, menggambarkan Amerika Serikat (AS) diliputi kecemasan dan ketidakpastian di tengah gelombang tindakan eksekutif terbaru Presiden AS Donald Trump.

    Pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan tarif besar-besaran pada impor dari berbagai negara, mencap hari itu sebagai salah satu “kelahiran kembali industri Amerika.”

    Langkah-langkah ini termasuk tarif universal 10 persen pada impor dari hampir semua negara, dengan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti tarif kumulatif 145 persen pada barang-barang China.

    Segera setelah itu, perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Porsche berebut untuk mengimpor barang sebelum penerapan tarif untuk menghindari peningkatan biaya.

    Apple menyewa pesawat kargo untuk menerbangkan sekitar 1,5 juta iPhone dari India, sementara Porsche mengungkapkan bahwa hasil Q1-nya terpengaruh secara negatif oleh pengiriman front-loading untuk mengalahkan tarif 25 persen pada mobil dan suku cadang impor.

    Mengenai kebijakan ini, Douglas Heye menyamakan pendekatan Donald Trump dengan matador, yang dengan cekatan mengalihkan perhatian dan mengendalikan narasi.

    “Donald Trump sebenarnya adalah pembawa pesan yang sangat disiplin ketika dia memilih untuk bersikap demikian,” kata Heye dalam wawancara dengan Al Arabiya News, Selasa (15/4/2025).

    “Dan salah satu hal yang kita ketahui tentang Trump adalah jika keadaan melenceng, jika pembicaraan tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia adalah matador, dan dia melambaikan jubah merahnya, dan dia tahu media dan Demokrat akan mengikutinya,” jelasnya.

    Di kalangan Republik, Heye mencatat kontras yang mencolok antara dukungan publik dan perhatian pribadi terkait tindakan Pemerintah AS.

    “Publik sangat terbuka terhadap komentar dari anggota Kongres, Senator yang bersatu di belakang presiden, benar-benar enggan mengatakan sesuatu yang negatif tentang apa yang mereka lakukan,” katanya.

    “Secara pribadi, ada banyak kekhawatiran tentang apa itu Doge, apa dampaknya, dan apa dampaknya di distrik dan negara bagian tertentu,” papar Heye.

    Heye juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota parlemen yang mewakili distrik dengan universitas riset atau industri yang secara langsung terkena dampak tarif.

    “Anda berbicara tentang penelitian medis yang jelas penting, Anda juga berbicara tentang pekerjaan di distrik Anda dan distrik tetangga,” ungkapnya.

    Hubungan pemerintah dengan media juga telah berkembang, dengan Heye mengungkapkan perasaan campur aduk tentang perubahan di ruang pers Gedung Putih.

    “Pada beberapa tingkatan, ya, pada beberapa tingkatan, tidak,” katanya.

    “Orang-orang mengonsumsi berita dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan lima tahun lalu, tentu saja 10, 15 tahun lalu. Banyak di antaranya adalah teknologi, sebagian lagi bersifat politis,” imbuh Heye.

    Para Pemimpin Dunia Kritik Tarif Trump

    Keputusan Donald Trump untuk mengenakan tarif baru pada semua barang yang masuk ke AS merupakan “pukulan besar bagi ekonomi dunia,” kata kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Komentarnya senada dengan komentar sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok, yang telah menyatakan penentangannya terhadap langkah tersebut dan telah memperingatkan akan mengambil “tindakan balasan yang tegas” terhadap AS.

    Peringatan mereka muncul setelah Trump mengumumkan tarif universal sebesar 10 persen untuk semua impor ke AS mulai 5 April.

    Sekitar 60 negara juga akan dikenakan tarif yang lebih tinggi mulai 9 April.

    Diberitakan BBC, Trump mengatakan tindakan tersebut merupakan balasan atas kebijakan perdagangan yang tidak adil, seraya menambahkan bahwa ia telah “sangat baik” dalam mengambil keputusan.

    Trump mengatakan tarif akan digunakan untuk meningkatkan manufaktur AS, dan mengatakan pada hari Rabu bahwa langkah tersebut akan “membuat Amerika kaya kembali”.

    Giorgia Meloni dari Italia, sekutu Trump, mengatakan keputusan itu “salah” tetapi dia akan berupaya mencapai kesepakatan dengan AS untuk “mencegah perang dagang”.

    Rekannya dari Spanyol Pedro Sánchez mengatakan Spanyol akan “terus berkomitmen pada dunia yang terbuka”.

    DONALD TRUMP – Foto ini diambil pada Selasa (15/4/2025) dari Facebook The White House memperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, duduk ketika menyambut kunjungan Presiden El Salvador Nayib Bukele (tidak terlihat di foto) di Ruang Oval pada Senin (14/4/2025). (Facebook The White House)

    Sementara di Irlandia, Taoiseach Micheál Martin mengatakan keputusan Trump “sangat disesalkan” dan tidak menguntungkan siapa pun.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tarif tersebut sebagai “keputusan yang brutal dan tidak berdasar” yang akan berdampak besar pada ekonomi Eropa, seraya menambahkan bahwa ekonomi dan konsumen AS akan muncul “lebih miskin dan lebih lemah”.

    Kemudian, Hongaria menyalahkan Uni Eropa, yang merupakan negara anggotanya, atas tarif yang dikenakan.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko mengatakan negaranya “berusaha untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik”, dan menambahkan bahwa negaranya “memiliki banyak hal untuk ditawarkan”.

    Di luar Eropa, Tiongkok – salah satu negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk” oleh Presiden AS – dikenakan tarif sebesar 34 persen atas barang, di samping pungutan sebesar 20 persen yang sudah ada, sehingga total bea masuk menjadi sedikitnya 54 persen.

    Kementerian Perdagangan Tiongkok mendesak AS untuk “segera membatalkan” tarif tersebut, seraya menambahkan bahwa Tiongkok akan “dengan tegas mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya sendiri.”

    Taiwan, yang akan menghadapi tarif sebesar 32 persen untuk ekspor ke AS, menyebut langkah tersebut “sangat tidak masuk akal”.

    Pejabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan perang dagang global “telah menjadi kenyataan” dan pemerintahnya akan mencari cara untuk “mengatasi krisis perdagangan” setelah negara Asia Timur itu dikenakan tarif sebesar 25 persen.

    Jepang mengatakan tarif sebesar 24 persen tersebut “sangat disesalkan” dan dapat melanggar Organisasi Perdagangan Dunia serta perjanjian AS-Jepang, sementara Thailand mengatakan akan menegosiasikan tarif sebesar 36 persen.

    Perdana Menteri Vietnam Ông Phạm Minh Chính mengatakan dia sedang membentuk satuan tugas untuk menangani tarif AS.

    Pejabat ekonomi di Israel, yang telah membatalkan semua tarif impor Amerika sebelum pengumuman tersebut, dikatakan berada dalam “kejutan total” atas tarif sebesar 17 persen tersebut, media lokal melaporkan.

    Pejabat Gedung Putih mengatakan pungutan tersebut merupakan tindakan balasan terhadap negara-negara seperti Tiongkok, yang menurutnya mengenakan tarif lebih tinggi pada barang-barang AS, memberlakukan hambatan “non-tarif” pada perdagangan AS, atau bertindak dengan cara lain yang menurut pemerintah dapat merusak tujuan ekonomi Amerika.

    Para pemimpin negara yang dikenai tarif dasar 10 persen juga bereaksi terhadap tindakan Trump, dengan Anthony Albanese dari Australia mengatakan warga Amerika akan membayar harga terbesar untuk apa yang disebutnya “tarif yang tidak dapat dibenarkan”.

    Pemerintahnya tidak akan memaksakan tindakan balasan, katanya, seraya menambahkan:

    “Kami tidak akan bergabung dalam perlombaan menuju ke titik terendah yang berujung pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat”.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Trump Terapkan Tarif Timbal Balik