Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Bendera Palestina Berkibar saat Wisuda Universitas Harvard, Begini Aksi Lulusan Harvard Saat Wisuda – Halaman all

    Bendera Palestina Berkibar saat Wisuda Universitas Harvard, Begini Aksi Lulusan Harvard Saat Wisuda – Halaman all

    Bendera Palestina Berkibar saat Wisuda Universitas Harvard, Begini Aksi Lulusan Harvard Saat Wisuda

    TRIBUNNEWS.COM-  Bendera Palestina dikibarkan oleh para wisudawan selama upacara wisuda di Universitas Harvard. 

    Mereka tidak tinggal diam menanggapi kondisi ketidakadilan di dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

    Perayaan wisuda pun diwarnai dengan aksi bela Palestina. Banyak wisudawan yang memakai Keffieh Palestina, syal persegi yang menjadi simbol penting dalam budaya Palestina. 

    Hal ini terjadi setelah universitas tertua di Amerika itu menjadi yang pertama menolak usulan kebijakan dari Pemerintahan Donald Trump.

    Donald Trump menindak keras terhadap kegiatan solidaritas Palestina di antara staf dan mahasiswa. 

    Hal ini berisiko terhadap pendanaan federal universitas senilai $2 miliar.

    Sebuah video yang beredar daring menunjukkan para mahasiswa Harvard merayakan kelulusan mereka dengan bersorak untuk mendukug Palestina.

    Mereka mengibarkan bendera Palestina saat pidato yang tampaknya pro-Palestina disampaikan. 

    Pada tanggal 31 Maret, pemerintahan Trump mengatakan sedang meninjau sekitar $9 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak dengan Universitas Harvard untuk memastikan universitas tersebut tunduk mematuhi peraturan federal, termasuk tanggung jawab hak-hak sipilnya. 

     

     

     

    Harvard Melawan Donald Trump

    Universitas Harvard Membalas ketika Donald Trump Menargetkan Universitas Terkait Aksi Pro-Palestina

    Universitan Harvard, salah satu universitas elit di AS telah memberi tahu pemerintahan Donald Trump bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan politik, meskipun pendanaan federalnya terancam.

    Bentrokan tersebut meletus setelah pihak administrasi menuntut perubahan besar-besaran pada kebijakan internal Harvard—mulai dari peraturan seputar protes kampus pro-Palestina hingga program keberagaman dan inklusi—atau menghadapi risiko kehilangan pendanaan.

    “Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” kata Presiden Alan Garber dalam sebuah pesan kepada para mahasiswa dan staf.

    Pengacara universitas tersebut kembali menegaskan dalam surat resminya kepada Washington, menuduh pemerintah federal menginjak-injak kebebasan akademis yang telah lama berlaku dan berupaya mengabaikan perlindungan yang tercantum dalam Amandemen Pertama.

    Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah Universitas Columbia, yang berada di bawah tekanan serupa, setuju untuk melakukan perubahan yang diminta oleh pemerintahan Trump dalam upaya untuk memulihkan dana yang dibekukan sebesar $400 juta.  Perjudian itu menjadi bumerang. Bukan hanya uang yang ditahan, tetapi pemerintahan tersebut juga memangkas lebih banyak dana.

    Universitas Harvard, seperti beberapa lembaga pendidikan lainnya di AS, telah menjadi lokasi utama bagi pengunjuk rasa pro-Palestina sejak perang Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023.

     

    Barack Obama Dukung Harvard karena Berani Melawan Donald Trump

    Barack Obama telah menyatakan dukungannya terhadap Harvard setelah pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk memangkas $2 miliar dana hibah federal setelah sekolah Ivy League di Massachusetts itu menolak apa yang disebutnya sebagai upaya “regulasi pemerintah” terhadap universitas tersebut.

    Harvard menghadapi pembekuan dana karena fakultas Yale meminta pimpinan ‘untuk menolak dan menantang secara hukum setiap tuntutan yang melanggar hukum’.

    Sementara itu, staf pengajar di Universitas Yale – institusi Ivy League terkemuka lainnya – telah meminta pimpinannya “untuk menolak dan menantang secara hukum setiap tuntutan yang melanggar hukum yang mengancam kebebasan akademik dan … pemerintahan sendiri”.

    Pernyataan dari Obama , presiden AS dari tahun 2009 hingga 2017, berbunyi: 

    “Harvard telah memberikan contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya – dengan menolak upaya yang tidak sah dan tidak adil untuk mengekang kebebasan akademis, sembari mengambil langkah konkret untuk memastikan semua mahasiswa di Harvard dapat memperoleh manfaat dari lingkungan yang penuh dengan penyelidikan intelektual, perdebatan yang ketat, dan rasa saling menghormati.

    “Mari berharap lembaga lain mengikuti langkah ini.”

    Kebuntuan antara beberapa universitas paling bergengsi di AS dan pemerintah federal semakin dalam pada hari Senin setelah Harvard menolak tuntutan tinggi dari pemerintahan Donald Trump , yang oleh presiden disebut sebagai upaya untuk mengekang antisemitisme di kampus. 

    Namun, banyak pendidik melihat tuntutan tersebut sebagai upaya terselubung untuk mengekang kebebasan akademis secara lebih luas.

    “Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi dan penyelidikan apa yang dapat mereka tekuni,” kata presiden Harvard, Alan Garber.

    Mahasiswa berjalan menaiki tangga perpustakaan

    Pejabat Trump memangkas miliaran dana Harvard setelah universitas menentang tuntutan

    Pemerintahan Trump , melalui gugus tugas gabungan multi-lembaga federal untuk memerangi anti-semitisme, menanggapi dengan membekukan hibah multi-tahun senilai $2,2 miliar dan nilai kontrak multi-tahun senilai $60 juta untuk Harvard.

    Pada hari Selasa, Trump sendiri menerbitkan sebuah postingan di platform Truth Social miliknya yang mengatakan “mungkin Harvard harus kehilangan Status Bebas Pajaknya dan Dikenakan Pajak sebagai Entitas Politik”.

    Intervensi oleh Obama terjadi setelah 876 anggota fakultas di Yale menerbitkan surat kepada pimpinan mereka yang menyatakan dukungan untuk menentang pemerintahan Trump.

    “Kita berdiri bersama di persimpangan jalan,” demikian bunyi surat itu . 

    “Universitas-universitas Amerika menghadapi serangan-serangan luar biasa yang mengancam prinsip-prinsip dasar masyarakat demokratis, termasuk hak-hak kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan kebebasan akademis. Kami menulis sebagai satu fakultas, untuk meminta Anda untuk berdiri bersama kami sekarang.”

    Meskipun surat itu tidak menyebutkan Harvard secara spesifik, surat itu juga meminta pimpinan Yale untuk “bekerja dengan penuh tujuan dan proaktif dengan perguruan tinggi dan universitas lain dalam pertahanan kolektif”.

    Universitas Columbia di New York, lokasi protes pro-Palestina pada tahun 2024, telah setuju untuk mematuhi sebagian serangkaian tuntutan dari pemerintahan Trump tentang bagaimana ia akan menangani demonstrasi, departemen akademik, dan antisemitisme tersebut setelah menerima peringatan bahwa ia akan kehilangan dana federal, tetapi juga membela kebebasan akademik.

    Princeton di New Jersey mengatakan belum menerima daftar tuntutan khusus dari pemerintah. Presiden universitas, Christopher Eisgruber, mengatakan dalam email kepada masyarakat pada awal April bahwa meskipun alasan di balik ancaman pemerintah untuk menahan dana belum jelas, universitas “akan mematuhi hukum”.

    “Kami berkomitmen untuk memerangi antisemitisme dan segala bentuk diskriminasi, dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi antisemitisme,” imbuh Eisgruber. “Princeton juga akan dengan gigih membela kebebasan akademis dan hak proses hukum universitas ini.”

    “Pemerintahan Trump menggunakan ancaman pemotongan dana sebagai taktik untuk memaksa universitas tunduk pada kendali pemerintah atas penelitian, pengajaran, dan pidato di kampus swasta. Hal itu jelas melanggar hukum,” kata pernyataan dari Rachel Goodman, penasihat hukum Protect Democracy yang mewakili American Association of University Professors dalam tantangannya terhadap penghentian pendanaan federal di Columbia.

    Universitas Columbia menyetujui pelarangan penggunaan masker untuk tujuan menyembunyikan identitas seseorang, melarang protes di dalam gedung akademik, dan meninjau ulang bagaimana program studi Timur Tengah dikelola. Universitas ini juga menyetujui perluasan “keragaman intelektual”, termasuk dengan mengangkat anggota fakultas baru ke departemen Institut Israel dan Studi Yahudi.

    Sasaran yang dinyatakan dari gugus tugas antisemitisme pemerintahan Trump adalah untuk “membasmi pelecehan antisemit di sekolah dan kampus”. 

    Namun banyak yang percaya bahwa itu adalah kedok untuk berbagai sasaran konservatif, termasuk menghilangkan kuota ras dalam penerimaan mahasiswa – dan mengatur ulang apa yang dilihat pemerintahan sebagai bias paling kiri dalam dunia akademis.

    “Kami akan menghentikan dana untuk sekolah-sekolah yang membantu serangan Marxis terhadap warisan Amerika dan peradaban Barat itu sendiri,” kata Trump pada tahun 2023. “Hari-hari mensubsidi indoktrinasi komunis di perguruan tinggi kita akan segera berakhir.”

    Pada hari Selasa, sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Trump “ingin melihat Harvard meminta maaf” atas apa yang disebutnya “antisemitisme mengerikan yang terjadi di kampus mereka”.

    “Mengenai Harvard … presiden sudah cukup jelas: mereka harus mematuhi hukum federal,” kata Leavitt.

    Pada bulan Maret, pemimpin gugus tugas, Leo Terrell, mantan komentator Fox News, mengatakan: “Kami akan membuat universitas-universitas ini bangkrut” jika mereka tidak “bermain sesuai aturan”.

    Pemerintah, secara keseluruhan, telah membekukan atau membatalkan lebih dari $11 miliar dana dari sedikitnya tujuh universitas sebagai bagian dari upayanya untuk mengakhiri apa yang disebutnya “pengambilalihan ideologis”. Sedikitnya 300 mahasiswa, lulusan baru, dan mahasiswa pascadoktoral telah dicabut visa dan status imigrasi resminya sebagai bagian dari tindakan keras tersebut.

    Presiden Massachusetts Institute of Technology , Sally Kornbluth, mengatakan pada hari Senin bahwa sembilan mahasiswa MIT telah kehilangan visa mereka selama seminggu terakhir – pencabutan yang menurutnya akan berdampak buruk pada “bakat terbaik” di seluruh dunia dan akan “merusak daya saing Amerika dan kepemimpinan ilmiah selama bertahun-tahun mendatang”.

    Namun, menteri pendidikan Trump , Linda McMahon, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa pemerintah federal berwenang meminta universitas membuat perubahan pada kebijakan kampus.

    “Jika Anda menerima dana federal, maka kami ingin memastikan bahwa Anda mematuhi hukum federal,” kata McMahon, meskipun ia menolak bahwa pemerintah berupaya untuk mengekang kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes atau ketidaksetujuan secara damai.

    Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, mengatakan kepada media tersebut bahwa gugus tugas tersebut “dimotivasi oleh satu hal dan hanya satu hal: mengatasi antisemitisme”.

    Desai berkata: “Para pengunjuk rasa antisemit yang melakukan kekerasan dan mengambil alih seluruh gedung kampus bukan hanya merupakan bentuk kefanatikan yang kasar terhadap orang Amerika keturunan Yahudi, tetapi juga sepenuhnya mengganggu penyelidikan dan penelitian intelektual yang seharusnya didukung oleh pendanaan federal untuk perguruan tinggi.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR, MIDDLE EAST EYE, THE GUARDIAN

  • AS Naikkan Tarif Impor Tiongkok Jadi 245 Persen! Cuma Salah Hitung atau Sinyal Perang Dagang Jilid Dua?

    AS Naikkan Tarif Impor Tiongkok Jadi 245 Persen! Cuma Salah Hitung atau Sinyal Perang Dagang Jilid Dua?

    Jakarta: Kabar mengejutkan datang dari Washington! Dalam dokumen resmi yang dirilis Gedung Putih pada 15 April lalu, tercantum angka tarif impor produk Tiongkok ke AS bisa mencapai 245 persen. 
     
    Pernyataan ini langsung bikin bingung banyak pihak, termasuk Beijing.
     
    Apakah ini sinyal bahwa perang dagang kembali memanas? Atau hanya salah hitung?
    Tarif 245%
    Merangkum USA Today, Kamis, 17 April 2025, ternyata, menurut klarifikasi Gedung Putih, angka 245 persen itu bukan tarif baru, melainkan gabungan dari tarif yang sudah ada sebelumnya ditambah kebijakan terbaru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump tahun ini.

    Beberapa produk Tiongkok seperti kendaraan listrik dan jarum suntik sebelumnya sudah dikenai tarif tinggi, hingga 100 persen. 
     
    Ditambah tarif baru dari Trump yang mencapai 145 persen maka totalnya memang bisa menyentuh angka 245 persen.
     
    Merespons pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, enggan banyak bicara. 
     
    “Silakan bawa angka itu ke pihak AS untuk mendapatkan jawabannya,” ucapnya.
     
    Tiongkok menyebut bahwa tindakan AS ini makin menunjukkan penggunaan tarif sebagai senjata dagang yang sudah melampaui batas kewajaran.
     

    Trump: bola ada di tangan Tiongkok
    Donald Trump juga ikut buka suara. Ia menyebut bahwa sekarang semua tergantung pada Tiongkok untuk menyelesaikan persoalan ini.
     
    “Bola ada di tangan China. Mereka yang harus membuat kesepakatan dengan kami. Bukan sebaliknya,” kata Trump seperti dikutip oleh Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt.
    China siap balas 
    Tak tinggal diam, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengingatkan bahwa jika AS terus menaikkan tarif dan memperkeruh suasana, mereka siap melakukan tindakan balasan.
     
    Tiongkok bahkan telah menerapkan tarif balasan hingga 125 persen pada beberapa produk AS, dan menyatakan siap menempuh langkah lebih jauh jika tekanan dari Washington terus berlanjut.
     
    “Kalau AS tetap ngotot ambil tindakan yang merugikan kami, kami akan balas dengan tegas,” bunyi pernyataan resmi dari Kementerian Perdagangan China.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Trump Menentang, Israel Batalkan Rencana Serang Fasilitas Nuklir Iran

    Trump Menentang, Israel Batalkan Rencana Serang Fasilitas Nuklir Iran

    Washington DC –

    Israel sedang bersiap untuk melancarkan serangan militer terhadap sejumlah target nuklir di wilayah Iran, namun kemudian dibatalkan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan intervensi. Trump dilaporkan menentang keras rencana serangan Tel Aviv terhadap fasilitas nuklir Teheran tersebut.

    Laporan New York Times (NYT), yang mengutip sejumlah pejabat pemerintahan AS yang memahami persoalan itu, seperti dilansir Reuters dan Newsweek, Kamis (17/4/2025), menyebut Trump memblokir rencana serangan Israel demi menegosiasikan kesepakatan dengan Iran untuk membatasi program nuklir mereka.

    NYT dalam laporannya menyebut Israel telah menyusun rencana untuk menyerang situs nuklir Iran pada Mei tahun lalu, dengan tujuan menghambat kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir selama satu tahun atau lebih.

    Namun, menurut laporan NYT, Trump melakukan intervensi karena AS cenderung mengambil pendekatan diplomatik terhadap Iran daripada pendekatan militer.

    Disebutkan oleh NYT bahwa Trump memutuskan berunding dengan Iran setelah berbulan-bulan terjadi perdebatan internal di kalangan pejabat pemerintahan AS yang mendukung sikap militer yang lebih kuat terhadap Teheran dan kalangan yang mewaspadai perang lebih luas di Timur Tengah ketika ketegangan di kawasan itu sudah mencapai titik kritis.

    Trump, sebut laporan NYT, telah mengatakan kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bahwa AS tidak akan mendukung serangan militer terhadap Iran. Penegasan Trump itu menggagalkan optimisme Israel untuk mendapatkan dukungan Washington bagi rencananya.

    Bantuan AS, menurut laporan NYT, diperlukan tidak hanya untuk membela Israel dari pembalasan Iran, tetapi juga memastikan serangan itu berhasil.

    Pekan lalu, Trump mengumumkan AS sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Iran membahas isu nuklir. Pengumuman itu disampaikan Trump di Ruang Oval setelah pertemuannya dengan Netanyahu yang berkunjung ke Gedung Putih.

    Pada Sabtu (12/5) lalu, AS dan Iran akhirnya menggelar pembicaraan di Oman, yang merupakan pembicaraan pertama kali selama pemerintahan Trump, termasuk pada masa jabatan pertamanya pada tahun 2017-2021 lalu. Kedua negara menggambarkan pembicaraan itu berlangsung “positif” dan “konstruktif”.

    Putaran kedua untuk pembicaraan itu dijadwalkan akan digelar pada Sabtu (19/4) mendatang, dengan seorang sumber yang memahami rencana pertemuan kedua itu menyebut pembicaraan kemungkinan akan dilakukan di Roma, Italia.

    Keputusan Trump untuk mengupayakan diplomasi dengan Iran sangat kontras dengan masa jabatan pertamanya, ketika dia menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran dan memberikan izin untuk serangan militer yang menewaskan jenderal terkemuka Iran, Qassem Soleimani.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif Impor ke AS yang Naik Lagi! Tiongkok Geram, Tapi Bilang Nggak Takut Perang Dagang

    Tarif Impor ke AS yang Naik Lagi! Tiongkok Geram, Tapi Bilang Nggak Takut Perang Dagang

    Jakarta: Amerika Serikat kembali bikin geger dunia dagang dengan menaikkan tarif impor barang dari Tiongkok hingga 245 persen. 
     
    Kabar ini muncul langsung dari situs resmi Gedung Putih AS, yang menyebut bahwa kenaikan tarif ini adalah dampak dari “tindakan pembalasan” yang dilakukan oleh Negeri Tirai Bambu.
     
    Langkah ini sontak memicu reaksi keras dari Tiongkok. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok bahkan meminta para jurnalis untuk langsung mempertanyakan kebijakan itu ke pihak AS.
     

    Tiongkok: AS penyulut perang tarif
    Merangkum China Daily, Kamis, 17 April 2025, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa perang tarif ini awalnya justru dipicu oleh Amerika Serikat.

    “China hanya mengambil langkah balasan yang perlu untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami. Langkah kami sepenuhnya masuk akal dan sah,” ujar Lin.
     
    Menurutnya, tarif yang dikenakan Tiongkok terhadap AS adalah respon logis dan proporsional atas tekanan dagang yang dilancarkan lebih dulu oleh Amerika.

    Tiongkok tak ingin perang, tapi nggak takut juga!
    Lin Jian menegaskan bahwa posisi Tiongkok dalam konflik dagang ini sangat jelas. Mereka tidak mencari perang dagang, tapi juga tidak gentar jika harus menghadapinya.
     
    “China tidak ingin berperang. Tapi kalau dipaksa, kami juga tidak takut,” katanya.
     
    Pernyataan ini jadi sinyal keras bahwa Beijing siap melawan balik jika Washington tetap memilih jalur tekanan ekonomi ketimbang dialog terbuka.
    Seruan Tiongkok ke AS
    Di akhir pernyataannya, Lin menyampaikan bahwa jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, maka caranya bukan dengan mengancam atau memeras.
     
    “Kalau mau berdialog, lakukanlah di atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan,” ucapnya.
     
    Tiongkok membuka pintu untuk negosiasi, tapi menolak tunduk pada tekanan ekstrem yang belakangan sering jadi gaya diplomasi dagang AS.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Trump Resmi Cabut Status Bebas Pajak Universitas Harvard

    Trump Resmi Cabut Status Bebas Pajak Universitas Harvard

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. Trump secara resmi meminta Internal Revenue Service (IRS) untuk mencabut status bebas pajak kampus terkemuka di dunia itu.

    Dilansir AFP, Kamis (17/4/2025), media AS melaporkan pencabutan itu dilakukan hanya sehari setelah presiden pertama kali melontarkan ancaman tersebut.

    CNN dan Washington Post juga melaporkan bahwa Rabu (16/4) biro pajak IRS sedang membuat rencana untuk melakukan hal itu menyusul permintaan Trump.

    Trump: Harvard ‘Candaan’, Tak Bisa Lagi Dianggap Universitas Terbaik Dunia

    Lebih lanjut, Trump menyebut Universitas Harvard tidak lagi dapat dianggap sebagai bagian dari daftar universitas terbaik di dunia. Trump bahkan menyebut Universitas Harvard sebagai ‘candaan’, karena mengajarkan kebencian dan kebodohan sehingga tak boleh lagi menerima bantuan dana.

    “Harvard tidak dapat lagi dianggap sebagai tempat belajar yang layak, dan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari daftar Universitas atau Kolese Terbaik Dunia,” kata Trump di platform Truth Social miliknya sebagaimana dilansir AFP

    “Harvard is a JOKE (Harvard adalah lelucon), mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana federal,” sambungnya.

    Trump diketahui sangat marah pada universitas tersohor itu — yang telah menghasilkan 162 pemenang hadiah Nobel — karena menolak tuntutannya untuk tunduk pada pengawasan pemerintah dalam hal penerimaan mahasiswa, perekrutan, dan kecenderungan politik.

    Tuntutan Trump

    Perseteruan Trump dan Harvard ini terjadi setelah Harvard menolak tuntutan Gedung Putih. Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:

    1.⁠ ⁠Mengakhiri penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan RAS atau asal negara mahasiswa

    2.⁠ ⁠Mencegah penerimaan mahasiswa asing yang memusuhi nilai-nilai dan lembaga Amerika

    3.⁠ ⁠Mengakhiri perekrutan staf berdasarkan RAS, Agama, jenis kelamin, atau asal negara

    4.⁠ ⁠Mengurangi kekuatan mahasiswa dalam tata kelola kampus

    5.⁠ ⁠Mengaudit mahasiswa dan staf untuk keberagaman sudut pandang

    6.⁠ ⁠Mereformasi seluruh program untuk catatan anti-semitisme atau bias lainnya yang mengerikan

    7.⁠ ⁠Menindak protes kampus

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Fakta Balasan Tarif Impor AS ke China Jadi 245% – Page 3

    5 Fakta Balasan Tarif Impor AS ke China Jadi 245% – Page 3

    Sekelompok pebisnis Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan pada Senin, 14 April 2025 kepada Presiden AS Donald Trump.

    Gugatan itu karena tarif yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump adalah ilegal berdasarkan Undang-Undang (UU) the International Emergency Economic Powers (IEEPA).

    Mengutip CNN, ditulis Rabu (16/4/2025), gugatan itu diajukan Pengadilan Perdagangan Internasional AS oleh Liberty Justice Center, kelompok advokasi hukum yang membela lima pebinis yang telah “dirugikan secara serius” oleh tarif itu.

    IEEPA memberi presiden kewenangan untuk memberlakukan kewenangan ekonomi darurat sebagai respons terhadap “ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” terhadap keamanan nasional atau ekonomi, kriteria yang menurut kelompok itu telah “dirugikan secara serius” oleh tarif itu.

    IEEPA memberi presiden kewenangan untuk memberlakukan kewenangan ekonomi darurat sebagai respons terhadap “ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional atau ekonomi, kriateria yang menurut penggugat dalam kasus ini belum terpenuhi. Gugatan tersebut juga menuduh kalau undang-undang tidak mengizinkan presiden untuk mengenakan tarif secara sepihak.

    “Tidak seorang pun boleh memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak uang memiliki konsekuensi ekonomi global yang begitu besar,” ujar Senior Counsel di the Liberty Justice Center, Jeffrey Schwab dalam sebuah pernyataan.

    “Konstitusi memberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak, termasuk tarif kepada kongres, bukan presiden,” ia menambahkan.

    Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, Juru Bicara Gedung Putih Harrison Fields mengatakan, defisit perdagangan dengan negara lain merupakan “darurat nasional”.

    Fields menuturkan, pendukung Trump tidak akan selalu menentangnya. “Namun, Presiden Trump membela Main Street dengan mengakhiri eksploitasi mitra dagang kita terutama China atas China,” ujar Fields.

    “Rencananya menyamakan kedudukan bagi pebisnis dan pekerja untuk mengatasi keadaan darurat nasional negara kita berupa defisit perdagangan yang kronis,” ia menambahkan.

  • AS Vs China Makin Panas, Harga Emas Dunia Tembus USD 3.300 – Page 3

    AS Vs China Makin Panas, Harga Emas Dunia Tembus USD 3.300 – Page 3

    Gedung Putih mengatakan, China kini hadapi tarif impor hingga 245%. Hal ini sebagai akibat dari tindakan balasannya. Langkah AS itu membawa ketegangan perang dagang yang meningkat antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    Mengutip Newsweek, Rabu (16/4/2025), tarif potensial tertinggi dari yang dirilis sebelumnya 145% dan dirujuk dalam lembar fakta yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Selasa malam.

    Tarif itu menyertai perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump yang merilis penyelidikan terhadap “risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh ketergantungan AS pada mineral penting olahan impor dan produk turunannya.

    Advertisement Prostat yang meradang akan hilang dalam 3 hari! Ikuti anjuran…Selengkapnya Mengutip Anadolu Ajansi, perintah itu juga mencakup penjelasan untuk tarif timbal balik atau resiprokal yang diumumkan pada 2 April.

    “China kini menghadapi tarif hingga 245% atas impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan pembalasannya,” kata Gedung Putih.

    “Pada hari pertama, Presiden Trump memulai kebijakan perdagangan America First untuk membuat ekonomi Amerika Serikat hebat lagi,” demikian seperti dikutip.

    “Lebih dari 75 negara telah menghubungi untuk membahas kesepakatan perdagangan baru. Akibatnya, tarif yang lebih tinggi secara individual saat ini dihentikan sementara di tengah diskusi ini kecuali untuk China yang membalas,”.

    “Beberapa bulan lalu, China melarang ekspor gallium, germanium, antimon, dan material berteknologi tinggi utama lainnya dengan potensi aplikasi militer ke Amerika Serikat,” demikian seperti dikutip.

    “Baru pekan ini, China hentikan ekspor enam logam tanah jarang berat, serta magnet tanah jarang untuk memutus pasokan komponen yang penting bagi produsen mobil, produsen kedirgantaraan, perusahaan semikonduktor, dan kontraktor militer di seluruh dunia,” demikian seperti dikutip.

    Pernyataan tersebut tidak menjelaskan tarif pasti yang akan dikenakan China, tetapi menyiratkan tarif itu dapat naik hingga 245%.

    China telah menaikkan tarif impor barang AS menjadi 125% Jumat pekan lalu sebagai balasan terhadap Trump yang efektif menaikkan tarif AS atas barang-barang China menjadi 145% sambil hentikan sementara pungutan yang direncanakan untuk barang-barang negara lain selama 90 hari.

  • Populer Internasional: China Batalkan Kontrak dengan Boeing – Kembalinya Kendaraan Lapis Baja Rusia – Halaman all

    Populer Internasional: China Batalkan Kontrak dengan Boeing – Kembalinya Kendaraan Lapis Baja Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer internasional dapat disimak di sini.

    China membatalkan kontrak dengan Boeing, membuat perang dagang dengan AS semakin memanas.

    Sementara itu, AS mengeluarkan ultimatum kepada Iran untuk pengayaan uranium.

    Soal perang Rusia-Ukraina, kendaraan lapis baja Rusia kini mulai terlihat.

    Berikut berita selengkapnya.

    1. China Batalkan Kontrak dengan Boeing di Tengah Perang Dagang, Trump Tanggapi Sikap Beijing

    Ketegangan antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan perundingan dagang berada sepenuhnya di tangan Beijing.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt pada Selasa (15/4/2025) di tengah meningkatnya friksi antara dua ekonomi terbesar dunia.

    “Bola ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” ujar Leavitt saat membacakan pernyataan Trump, dikutip dari CNA.

    Meskipun Trump disebut terbuka untuk kembali bernegosiasi, Leavitt menegaskan bahwa inisiatif harus datang dari pihak China. 

    Pernyataan Trump ini menyusul keputusan China untuk membatalkan kesepakatan besar dengan Boeing. 

    Trump mengungkapkan di media sosial bahwa Beijing telah memerintahkan maskapai penerbangannya untuk tidak menerima pengiriman pesawat dari produsen jet asal AS tersebut.

    “Menariknya, mereka baru saja mengingkari kesepakatan besar dengan Boeing, dengan mengatakan bahwa mereka ‘tidak akan mengambil alih’ pesawat yang telah sepenuhnya dikomitmenkan,” tulis Trump dalam platform Truth Social.

    Laporan dari Bloomberg News menguatkan pernyataan Trump, menyebut bahwa China tidak hanya menolak pengiriman jet Boeing, tetapi juga menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang pesawat dari perusahaan-perusahaan Amerika.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. AS Ultimatum Iran: Stop Total Pengayaan Uranium atau Bersiap Perang

    Amerika Serikat kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran.

    Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyatakan Teheran harus “menghentikan dan menghilangkan” seluruh program pengayaan nuklirnya jika ingin mencapai kesepakatan dengan Washington.

    “Setiap pengaturan akhir harus menetapkan kerangka kerja untuk perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Timur Tengah – yang berarti bahwa Iran harus menghentikan dan menghilangkan program pengayaan dan persenjataan nuklirnya,” kata Witkoff, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Fox News dan Middle East Eye.

    Pernyataan ini tampak berbalik arah dari komentarnya sehari sebelumnya, yang menyiratkan AS bisa menerima pengayaan uranium dalam tingkat rendah untuk energi sipil.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Kendaraan Lapis Baja Rusia Telah Kembali, Ukraina Rilis Video Pergerakan MT-LB di Sekitar Zaporizhia

    Setelah sebelumnya mengandalkan serangan infanteri ringan pada akhir tahun 2024 dan awal 2025, kepemimpinan militer Rusia di Moskow tampaknya kembali ke strategi awal, yakni mengerahkan tank, sepeda motor, bahkan kendaraan sipil untuk mengangkut pasukan penyerang ke garis depan.

    Temuan tersebut dilaporkan Institut Studi Perang (Institute for the Study of War/ISW), seperti dikutip Kyiv Post.

    ISW menilai Rusia beralih dari kendaraan berat ke infanteri ringan karena masifnya pergerakan pesawat nirawak milik Ukraina dalam menargetkan tank dan pengangkut personel lapis baja Rusia.

    Juru Bicara Kelompok Pasukan Luhansk, Letnan Kolonel Dmytro Zaporozhets, mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU) berhasil menangkis serangan mekanis berskala kompi dari pasukan Rusia terhadap Stupochky (selatan Chasiv Yar) dan Klishchiivka (tenggara Chasiv Yar) pada hari Minggu (13/4/2025), di wilayah Donetsk yang diduduki. 

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Hamas: Menyerah Bukan Pilihan, Netanyahu Lakukan Kejahatan Perang demi Masa Depan Politiknya Sendiri

    Seorang pejabat senior Hamas menegaskan kembali bahwa menyerah bukanlah pilihan bagi kelompoknya.

    Ia juga mengecam keras agresi Israel yang disebutnya sebagai perang genosida di Jalur Gaza, serta mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan kejahatan perang demi kelangsungan karier politiknya sendiri.

    Mengutip PressTV, Sami Abu Zuhri, Kepala Biro Politik Hamas di luar negeri, menyatakan pada Selasa (15/4/2025) bahwa Hamas tidak akan pernah menyerah dan akan terus berjuang untuk memenuhi tuntutan rakyat Palestina.

    Zuhri menegaskan komitmen Hamas untuk menggunakan segala bentuk tekanan dalam menghadapi rezim pendudukan.

    Ia juga menyatakan bahwa Hamas telah merespons secara positif semua inisiatif gencatan senjata yang bertujuan memenuhi kebutuhan sah rakyat Palestina.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    5. 2 Dugaan Penyebab Jet Tempur F-16 Ukraina Bisa Dijatuhkan Rusia, Salah Satunya Terkait MEZ

    Penyebab jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Ukraina (AUF) bisa ditembak jatuh oleh militer Rusia masih menjadi teka-teki,

    Jet tempur itu jatuh pada hari Sabtu, (12/4/2025), dan menewaskan pilotnya, yakni Pavlo Ivanov. AUF mengonfirmasi peristiwa itu pada hari yang sama.

    “Kami menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga Paul. Dia gugur dalam pertempuran untuk membela tanah airnya dari para penyerbu,” kata UAF dikutip dari Kyiv Post.

    Ukraina belum mengonfirmasi lokasi jatuhnya jet tersebut. Para blogger militer Rusia dan Ukraina mengklaim jet itu ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara (surface to air missile).

    Sehari kemudian Kementerian Rusia menyebut jet itu ditembak oleh sistem pertahananan udara.

    “Sistem pertahanan udara menembak jatuh satu jet F-16 Ukraina, delapan bom udara berpemandu JDAM, tujuh rudal HIMARS buatan AS, dan 207 drone dengan sayap tetap,” kata kementerian itu dikutip dari Eurasian Times.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan – Halaman all

    Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan – Halaman all

    Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (14/04) mengumumkan akan membekukan lebih dari $2,2 miliar dalam bentuk hibah dan $60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard, setelah universitas tersebut menyatakan mereka tidak akan membatasi aktivisme di kampus, sebuah tuntutan utama dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump.

    Pada hari Senin (14/04), Harvard menolaki berbagai tuntutan dari pemerintahan Trump dengan tegas, sebagai konsekuensinya pemerintahan Trump kemudian memutuskan untuk membekukan pendanaan tersebut.

    Bagaimana Harvard merespons tuntutan dari pemerintahan Trump?

    Tindakan tersebut diambil beberapa jam setelah Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam sebuah surat kepada komunitas Harvard menyatakan; “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.”

    “Tak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan.”

    Dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Jumat (11/04), Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Harvard “gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal.”

    Departemen tersebut menyerukan agar Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.”

    Protes alumni Harvard terhadap ancaman Trump

    Tekanan dari pemerintahan Trump mendorong sekelompok alumni untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas, mendesak mereka untuk “secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang tidak sah, yang mengancam kebebasan akademik dan kemandirian mengelola universitas.”

    “Harvard hari ini berdiri untuk integritas, nilai, dan kebebasan yang menjadi dasar pendidikan tinggi,” ujar Anurima Bhargava, salah satu alumni yang mendukung surat tersebut. “Harvard mengingatkan dunia bahwa pembelajaran, inovasi, dan pertumbuhan transformatif tidak akan tunduk pada kekerasan dan keinginan otoriter.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tindakan ini juga memicu protes di akhir pekan dari anggota komunitas Harvard dan Cambridge, serta gugatan dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat (11/04).

    Dalam gugatan mereka, para penggugat berpendapat, pemerintahan Trump bertindak terburu-buru, gagal mengikuti prosedur yang dibutuhkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memangkas hibah, dan memberikan pemberitahuan pengurangan tersebut kepada universitas serta Kongres AS.

    “Tuntutan-tuntutan yang luas namun tidak terukur ini bukanlah solusi yang menargetkan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum federal,” tulis para penggugat.

    “Sebaliknya, mereka secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, dan menyeret universitas untuk menghukum pidato yang tidak disukai,” lanjut tulisan tersebut.

    Gedung Putih Trump menargetkan universitas-universitas

    Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menjadi sasaran dan ditahan oleh agen federal dalam beberapa pekan terakhir, di tengah penindakan pemerintahan Trump terhadap aktivisme di kampus-kampus yang menargetkan aktivis mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik rezim Israel.

    Pemerintahan Trump menyatakan, aktivisme Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, dapat merusak kebijakan luar negeri AS meskipun itu “sah.”

    Seorang hakim imigrasi AS memutuskan pada hari Jumat (11/04) bahwa Khalil dapat dideportasi karena keyakinannya dianggap mengancam keamanan nasional.

    Khalil, seorang penduduk tetap AS dan aktivis pro-Palestina yang vokal, ditangkap pada 8 Maret, menjadi mahasiswa pertama yang ditahan di bawah penindakan Trump terhadap pengunjuk rasa perang Gaza.

    “Tindakan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas, peneliti-penelitinya, dan mahasiswanya tidak memiliki preseden yang jelas dalam sejarah AS,” tandas David Pozen, seorang profesor hukum di Universitas Columbia.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump telah mencabut visa “mungkin lebih dari 300” orang yang diduga terlibat dalam protes universitas pro-Palestina.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh : Ayu Purwaningsih

    Editor : Agus Setiawan

  • Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Lagi Bertugas dalam Operasi Northcom

    TRIBUNNEWS.COM – Dua anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) dilaporkan tewas dan seorang lainnya terluka parah dalam kecelakaan kendaraan, Selasa (15/4/2025).

    Para personel militer AS yang tewas dan terluka itu sedang dalam tugas dalam pengerahan pasukan untuk mendukung Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan, Komando Utara AS (Northcom) mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8.50 pagi waktu setempat (1450GMT) di dekat Santa Teresa, New Mexico, Meksiko menurut pernyataan tersebut.

    “Nama-nama korban tewas tidak akan dirilis sampai keluarga terdekat telah diberitahu,” kata pernyataan itu.

    Pernyataan militer AS menambahkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan.

    Anggota militer yang terluka sedang menerima perawatan di fasilitas medis setempat.

    Menurut laporan media AS, insiden tersebut menandai salah satu kematian pertama yang diungkapkan ke publik terkait dengan penyebaran pasukan di perbatasan AS-Meksiko.

    Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan merupakan bagian dari upaya dukungan Departemen Pertahanan untuk operasi keamanan perbatasan yang dikoordinasikan dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

    PERBATASAN AS-MEKSIKO – Tangkap layar Anews, Rabu (16/4/2025) menunjukkan Pasukan Garda Nasional Meksiko memeriksa orang-orang yang diduga akan menyelundup ke wilayah Amerika Serikat (AS). Dalam pengetatan perbatasan, Presiden AS, Donald Trump mengerahkan personel tambahan hingga total menjadi 4 ribu personel militer AS untuk menjaga perbatasan. (Anews/Tangkap Layar)

    4 Ribu Personel di Perbatasan

    Seperti diketahui, AS tengah meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan mereka. 

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada akhir Januari kemarin mengumumkan penambahan 1.500 tentara tambahan AS di perbatasan AS-Meksiko.

    Keputusan ini menjadikan jumlah tentara yang dikerahkan di perbatasan mencapai total 4.000 personel.

    “Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip dari AFP.

    Tentara tambahan ini terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

    Pasukan tambahan ini akan bergabung dengan sekitar 2.200 tentara aktif dan ribuan tentara Garda Nasional yang sudah ditempatkan di perbatasan.

    Langkah ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (22/1/2025) sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat kontrol terhadap imigrasi ilegal.

    Kebijakan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas utama Trump sejak awal masa jabatannya.

    Selain mengerahkan pasukan aktif, Trump juga mengarahkan penggunaan militer untuk mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam berbagai tugas, seperti logistik, transportasi, dan pembangunan penghalang.

    Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah mengirim ribuan tentara untuk membantu mengamankan perbatasan.

    Pada 2018, lebih dari 5.000 tentara dikerahkan ke Texas, Arizona, dan California untuk mendukung patroli perbatasan, lapor VOA.

    Penetapan Keadaan Darurat Nasional

    Salah satu langkah besar yang diambil Trump dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertama menjabat.

    Keputusan ini memberikan mandat kepada militer untuk mendukung pengamanan perbatasan, memperbolehkan pengiriman pasukan tambahan, serta memungkinkan penggunaan militer untuk penegakan hukum dalam beberapa keadaan.

    Keadaan darurat nasional ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya militer lebih banyak ke perbatasan selatan.

    Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menggunakan Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act), yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengirimkan pasukan militer guna menanggulangi kerusuhan di dalam negeri, termasuk dalam hal penegakan hukum di perbatasan.

    Pada saat yang sama, Trump berjanji untuk mempercepat proses deportasi migran ilegal dan memperketat kontrol perbatasan, dengan tujuan utama mengurangi angka imigrasi ilegal ke AS.

    Keputusan Trump Dinilai Bertentangan dengan UU Posse Comitatus

    Keputusan Trump untuk mengerahkan tentara aktif ke perbatasan juga menuai kritik dari beberapa pihak.

    Beberapa berpendapat bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil bertentangan dengan UU Posse Comitatus, yang melarang pasukan aktif melakukan tugas penegakan hukum.

    Ketegangan AS-Meksiko terkait Teluk Meksiko

    Selain masalah perbatasan, Amerika-Meksiko juga bersitegang soal Teluk Meksiko.

    Trump mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    “Kami akan mengubah nama itu karena kami melakukan sebagian besar pekerjaan di sana dan itu milik kami,” kata Trump, dikutip dari ABC News, Rabu (8/1/2025).

    Pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terbaru Trump terhadap Meksiko.

    Trump pernah menyebut Meksiko sebagai negara yang “tidak melakukan cukup banyak untuk menangani masalah narkoba dan imigrasi ilegal yang masuk ke Amerika Serikat”.

    Ia menambahkan bahwa Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang memasuki negara AS.

    “Itu pantas, dan Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang masuk ke negara kami,” tegas Trump dalam sebuah konferensi pers.

    Trump juga mengkritik Meksiko terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba ke AS.

    Presiden terpilih AS yang dilantik 20 Januari itu, mengklaim bahwa Meksiko bakal dikenakan “tarif yang besar” sebagai bentuk sanksi.

    “Kami ingin bergaul dengan semua orang. Tapi, Anda tahu… butuh dua orang untuk berdansa tango,” kata Trump.

    Segera setelah itu, sekutu lama Trump, Anggota DPR Partai Republik Marjorie Taylor Greene, mengumumkan di X telah memerintahkan stafnya untuk mulai merancang undang-undang yang akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Greene juga menekankan pentingnya pendanaan perubahan peta untuk semua lembaga pemerintah federal, termasuk FAA dan militer.

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Pardo menolak gagasan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menyarankan agar Amerika Serikat justru diganti namanya menjadi “Amerika Meksiko.”

    Sheinbaum memamerkan peta abad ke-17 yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat dengan label “America Mexicana” atau “Amerika Meksiko.”

    Ia juga menunjukkan peta dari abad ke-19 yang memperlihatkan wilayah yang pernah menjadi bagian dari Meksiko, termasuk California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico.

    “Saya rasa, jika mereka ingin mengganti nama Teluk Meksiko, mengapa tidak mengganti Amerika Serikat menjadi Amerika Meksiko?,” ujar Sheinbaum dengan candaan, dikutip dari USA Today.

     

    (oln/anews/tribunnews/*)