Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sampai sekarang pemerintah belum membicarakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Untuk itu, demi menjaga kondisi keuangan, BPJS Kesehatan diberikan suntikan dana Rp 20 triliun.

    “Berkaitan dengan rencana kenaikan iuran, pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai kenaikan iuran,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Budi menjelaskan suntikan dana Rp 20 triliun dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Jika tidak dilakukan penyuntikan dana, maka kondisi keuangan dan layanan kesehatan BPJS Kesehatan tidak akan berkelanjutan.

    “Tetapi kami sadar BPJS bisa nggak sustain. Itu sebabnya Rp 20 triliun diberikan untuk menjaga sustainabilitas keuangan BPJS. Mekanismenya bagaimana? Rp 10 triliun sudah masuk di kita, tinggal kita salurkan, tetapi yang Rp 10 triliun masih di Kemenkeu. Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan) ‘yuk kita percepat prosesnya’, sehingga kalau bisa masuk ke BPJS Januari, jangan lama-lama,” terangnya.

    Dalam paparan, Budi mengatakan secara historis kondisi keuangan BPJS Kesehatan positif ketika iuran naik. Sementara saat iuran tidak naik, keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit.

    Berdasarkan data Kemenkes, pendapatan BPJS Kesehatan positif hanya pada 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sementara sisa tahun lainnya selalu mengalami defisit. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir dilakukan pemerintah pada 2016 dan 2020.

    “BPJS itu nggak pernah sustainable, dia positif kalau ada kenaikan iuran. Jadi, kenaikan iuran selalu telat, 2016 positif, 2021, 2022 positif. Ini negatif (tahun 2023, 2024, September 2025). Lagi, ini dinamika kenaikan iuran BPJS memang sensitif,” jelasnya.

    Pada 2023, pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 151,7 triliun, sementara beban JKN yang harus dibayarkan Rp 158,9 triliun. Lalu pada 2024, pendapatan iuran BPJS Kesehatan Rp 165,3 triliun dan beban Rp 175,1 triliun. Melihat kondisi tersebut, Budi menyebut iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

    “Tetapi ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • Ketua Komisi III DPR Ingatkan MA: Jangan Buat Aturan Menyimpang dari KUHAP

    Ketua Komisi III DPR Ingatkan MA: Jangan Buat Aturan Menyimpang dari KUHAP

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan Mahkamah Agung (MA) agar tidak membuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Menurutnya, seluruh substansi hukum acara pidana kini sudah diatur secara komprehensif dalam revisi KUHAP, sehingga tidak lagi ada ruang bagi MA untuk menambah atau menafsirkan aturan di luar ketentuan undang-undang.

    “Besok-besok MA jangan bikin peraturan lagi yang menyimpang dari KUHAP. Jadi tidak ada celah,” tegas Habiburrokhman dalam rapat panitia kerja (Panja) KUHAP antara Komisi III DPR dan pemerintah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Pernyataan itu disampaikan menanggapi penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), yang memaparkan alasan dimasukkannya Pasal 113B dalam draft revisi KUHAP.

    Pasal tersebut mengatur tata cara penyitaan terhadap benda yang tidak diketahui pemiliknya, sebuah mekanisme yang sebelumnya hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

    “Ini kami ambil dari peraturan Mahkamah Agung yang cukup rinci mengatur terkait penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui. Jadi kita mengangkat ke KUHAP dari peraturan MA,” kata Eddy Hiariej dalam rapat.

    Menanggapi hal itu, Habiburrokhman menilai langkah pemerintah mengadopsi aturan tersebut ke dalam KUHAP sudah tepat. Namun ia menegaskan, setelah revisi KUHAP disahkan, MA tidak boleh lagi membuat Perma baru yang melampaui atau bertentangan dengan undang-undang.

     

     

    Presiden Prabowo Subianto menggunakan, haknya memulihkan nama baik dua guru Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Abdul Muis dan Rasnal. Mereka dijatuhi sanksi pecat dan divonis penjara satu tahun dua bulan oleh Mahkamah Agung (MA).

  • 3 Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis Nasional

    3 Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis Nasional

    Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya mengatakan, pihaknya akan memperbaiki sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit (RS).
    Jika selama ini pasien dirujuk ke RS berdasarkan jenjang, Azhar menyebut, sekarang rujukan dilakukan berdasarkan kompetensi.
    Hal tersebut Azhar sampaikan saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
    “Ke depan, kami akan juga memperbaiki terkait dengan rujukan. Kalau saat ini adalah rujukannya berjenjang, yaitu dari rumah sakit kelas D, kemudian kelas C, kemudian kelas B, sampai kelas A, maka ke depan kami akan melakukan perubahan perbaikan rujukan, menjadi
    rujukan berbasis kompetensi
    ,” ujar Azhar.
    “Di mana di sini pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, tidak harus berjenjang. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya,” sambung dia.
    Menurut Azhar, pasien dari FKTP bisa langsung dirujuk ke rumah sakit manapun sesuai kebutuhannya, baik itu yang berakreditasi madya, utama, ataupun paripurna.
    Dia kembali menekankan bahwa rujukan dilakukan tergantung pada kebutuhan medis yang diperlukan oleh pasien.
    “Nah, dengan demikian, nanti tentu saja akan terjadi penghematan di mana di sini pasien tersebut kalau sudah dirujuk maka diharapkan selesai, tidak dirujuk-rujuk lagi,” ujar Azhar.
    “Nanti teman-teman BPJS ini berarti kalau sudah bayar, jadi hanya bayar satu rumah sakit saja, enggak usah bayar-bayar lagi rumah sakit. Karena begitu sudah dirujuk, maka rujukan tersebut harus dilayani oleh rumah sakit tersebut secara tuntas. Nah, ini yang kita namakan dengan rujukan berbasis kompetensi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Impor Scrap Baja Dilonggarkan Bersyarat Usai Polemik Kontaminasi Radioaktif

    Impor Scrap Baja Dilonggarkan Bersyarat Usai Polemik Kontaminasi Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengungkap pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk impor scrap metal atau besi tua yang sebelumnya sempat disetop lantaran temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137). 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pemerintah memberikan waktu tiga bulan bagi industri baja, selaku pengguna bahan baku berupa scrap, untuk memasang alat pendeteksi radioaktif seperti Radiation Portal Monitor (RPM) di fasilitas peleburan. 

    “Untuk memasang itu perlu waktu karena barangnya juga impor, paling cepat 3 bulan, nah jadi kami pun meminta bahwa kalau 3 bulan kami nggak bisa impor scrap, berarti kan berhenti produksi, akhirnya diizinkan dikasih tambahan waktu 3 bulan,” kata Harry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Jika dalam 3 bulan pelaku usaha peleburan belum memasang alat pendeteksi tersebut, maka izin impor scrap tidak dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dapat berakibat ke operasional pabrik. 

    Harry menerangkan bahwa pihaknya menyepakati keputusan tersebut. Meskipun, dalam pemasangannya dibutuhkan investasi tambahan sebesar Rp3,5 miliar-Rp5 miliar. 

    “Kami ikut permintaan pemerintah memasang alat itu, hanya saja pada saat kami bersimulasi, misalnya ini ya, ternyata terdeteksi ini nggak bisa diapa-apain, kan pertanyaannya apakah bisa kita re-ekspor? nggak bisa, karena sudah keluar dari wilayah kepabeanan,” tuturnya. 

    Menurut dia, mestinya alat pendeteksi radioaktif berada di wilayah kepabeanan atau kawasan border yang dikelola Bea Cukai. Dengan begitu, jika impor scrap terdeteksi radioaktif, maka barang tersebut bisa dikembalikan ke negara asalnya. 

    Sementara, jika ditemukan paparan ketika sudah berada di kawasan fasilitas peleburan, maka barang tersebut tak bisa dikembalikan ke negara asal. Pihaknya telah bertanya ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) jika ditemukan lagi barang terkontaminasi radioaktif maka barang tersebut ‘ditanam’. 

    “Pertanyaan ditanam dimana? kan belum ketahuan, alangkah baiknya, kalau tempat pencegahan pertama itu di border, kami pasang alat kami peleburan, tapi itu jangan dijadikan tempat pendeteksi awal jadikanlah tempat itu pendeteksi lanjutan,” jelasnya. 

    Adapun, saat ini industri membutuhkan 2 juta ton scrap atau logam bekas untuk kebutuhan produksi baja. Dalam hal ini, scrap dari lokal baru bisa memasok 600.000 ton, sementara sisanya diimpor. 

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan bahan baku baja yang diimpor bisa tetap diizinkan. 

    “Ini yang kami coba koordinasi lagi dengan teman-teman k/l supaya industri tetap produksi,” tuturnya. 

  • Bos Pabrik Elektronik RI Bilang Percuma Bersaing dengan China

    Bos Pabrik Elektronik RI Bilang Percuma Bersaing dengan China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Industri elektronik dalam negeri menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan produk asal China. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman menegaskan bahwa tanpa campur tangan pemerintah, industri lokal tidak akan mampu mengejar skala ekonomi raksasa produksi Negeri Tirai Bambu tersebut.

    “Sangat sulit bagi industri dalam negeri untuk bisa bersaing dengan Tiongkok tanpa campur tangan pemerintah, saya garis bawahi, kami gak akan bisa bersaing dengan Tiongkok tanpa campur tangan pemerintah karena skala ekonomi Tiongkok sudah jauh melampaui Indonesia,” ujar Daniel dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Rabu (12/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa ketimpangan kapasitas produksi antara kedua negara membuat industri lokal kesulitan bersaing secara harga maupun efisiensi.

    “Misal AC, pendingin udara atau pendingin ruangan, di Tiongkok permintaan pasar lebih dari 30 juta setahun, Indonesia sih 2,3-2,5 juta. Kalau industri komponen utamanya yaitu kompresor, Tiongkok 100 juta produksinya, jadi di luar kemampuan industri Indonesia untuk bersaing,” jelasnya.

    Perbedaan volume produksi ini membuat biaya produksi di Tiongkok jauh lebih murah dan tak terjangkau oleh pelaku usaha Indonesia. Kendati demikian, Daniel menilai bahwa posisi industri Indonesia sebenarnya masih cukup kuat jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    “Kalau apple to apple dengan negara ASEAN lain kami cukup kuat, hampir enggak ada produksi Vietnam, Malaysia yang mudah bisa unggul dibanding produk dalam negeri,” tuturnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan tersebut belum cukup untuk menandingi dominasi China di pasar global. Selain faktor skala produksi, Daniel juga menyoroti kebijakan fiskal yang membuat produk asal China makin kompetitif.

    “Ditambah lagi ekspor tax rebate setahu kami ada 13% yang dibuang ke harga, sehingga kalau bicara skala ekonomis maupun ditambah tax rebate, ini secara alami barang sama kualitas sama diproduksi Tiongkok dan Indo selisih 25%,” ungkapnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud

    Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud

    Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, mimpi besar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih ada yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum seadil-adilnya.
    Hal tersebut Faisol sampaikan dalam acara Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang diselenggarakan Fraksi PKB
    MPR
    , di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    “Barangkali kita masih harus melanjutkan pesan, tugas, dan perjuangan Beliau yang belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya, mimpi besar
    Gus Dur
    untuk menegakkan
    hukum
    seadil-adilnya. Beliau selalu mengingatkan agar hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Faisol.
    Faisol menyampaikan, Gus Dur pernah menyebut bahwa Indonesia kerap menjadi bangsa penakut karena tidak berani menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang salah.
    Dia pun percaya Presiden
    Prabowo Subianto
    memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur itu.
    “Kami percaya, Presiden Prabowo memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita luhur itu menegakkan hukum yang adil dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia,” tutur dia.
    Faisol menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi kebanggaan dan panutan seluruh rakyat Indonesia, yakni Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Faisol berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Prabowo, atas keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut.
    “Ini membanggakan kita semua. Karena dengan rahmat Allah SWT, kita dapat hadir dalam acara tasyakuran atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi pahlawan untuk kita semua,” ucap Faisol.
    “DPP PKB juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar para tokoh yang mendapat gelar. Ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka dalam melanjutkan kemerdekaan tidak pernah berhenti hingga hari ini,” sambung dia.
    Faisol mengapresiasi peran MPR yang tahun lalu mencabut TAP MPR yang menjadi hambatan administratif bagi proses penganugerahan gelar tersebut.
    Faisol menyebut, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana sebagai sosok yang mencintai Gus Dur, sehingga akhirnya gelar Pahlawan Nasional bisa didapatkan.
    “Tanpa langkah berani MPR RI, mungkin sulit bagi kita menyaksikan penganugerahan ini tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memfasilitasi seluruh prosesnya,” ujar Faisol.
    “Saya mengenal beliau sebagai pencinta Gus Dur sejati. Karena kecintaannya itulah beliau memilih PKB, dan pada akhirnya turut berperan dalam memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur,” sambung dia.
    Sementara itu, Faisol menegaskan, PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai dan ajaran yang telah diwariskan para pahlawan, khususnya dua tokoh besar yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
    “Tanpa perjuangan panjang dan kebesaran jiwa serta kepemimpinan Gus Dur yang mampu menjahit kembali perbedaan suku, ras, dan agama di tengah proses reformasi, mungkin kita tidak akan berada di titik ini. Beliau memastikan bahwa NKRI tetap utuh, eksis, dan berdaulat,” imbuh Faisol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Terbaru Kondisi Pabrik Sepatu di Banten Terkontaminasi Cs-137

    Kabar Terbaru Kondisi Pabrik Sepatu di Banten Terkontaminasi Cs-137

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan, pabrik yang memproduksi sepatu yang sebelumnya dinyatakan terkontaminasi radioaktif Cesium 137 (Cs-137) sudah dinyatakan aman. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Taufik Bawazier.

    “Oh udah selesai itu, udah selesai. Nikomas Gemilang kan? Sudah ada surat dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) sudah di-clearance, nggak ada masalah,” ujar Taufik saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam proses ekspor produk dari pabrik tersebut. “Nggak, nggak ada masalah ke ekspor,” kata Taufik menambahkan.

    Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ekspor perusahaan tersebut dapat terus berjalan lancar setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dan surat resmi dari Bapeten. “Ekspornya semoga bisa lancar. Itu aja, suratnya (Bapeten) juga sudah ada,” ujarnya.

    Sebelumnya, isu mengenai potensi kontaminasi zat radioaktif Cs-137 sempat mencuat setelah otoritas terkait melakukan pemeriksaan di sejumlah fasilitas industri. Namun, dengan hasil pemeriksaan terbaru dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Kemenperin menegaskan tidak ditemukan indikasi paparan bahan radioaktif di pabrik tersebut.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, pada awal pekan ini di Gedung DPR sembari memaparkan hasil pemeriksaan dan pemetaan yang dilakukan di Kawasan Industri Cikande, salah satu yang terpapar ialah PT Nikomas Gemilang.

    Penjelasan Satgas Penanganan Kontaminasi Radioaktif Cs-137

    Terpisah, Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengonfirmasi adanya temuan Cs-137 pada produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat

    “Kami mendapatkan informasi lanjutan bahwa memang terdapat temuan kontaminasi Cs-137 pada produk alas kaki yang diekspor ke Amerika Serikat,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

    “Initial NM. NM, NM,” jawabnya saat ditanya profil perusahaan dimaksud.

    Bara menjelaskan, penemuan tersebut usai dilakukan penelusuran dari dua kontainer yang telah terkonfirmasi Cs-137. Produk alas kaki tersebut juga berlokasi di Cikande, namun di luar kawasan industri dengan jarak radius 5 km dari sumber kontaminasi Cs-137, yaitu fasilitas PT PMT yang menjadi sumber kontaminasi.

    “Jadi itu memang pakai sepatu, tapi saya tegaskan itu bukan di dalam kawasan industri Cikande, tapi di luar. Tapi memang dekat dengan kawasan industri,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan, kontainer pertama sudah tiba sebulan yang lalu di Indonesia. Dan belum diproses oleh pihak produsen sehingga belum ada pemeriksaan. Sementara kontainer kedua sudah tiba 29 Oktober 2025 lalu dengan notifikasi adanya kontaminasi Cs-137 dan sudah dilakukan pemeriksaan pada 30 Oktober.

    “Hasil pemeriksaan pada kontainer kedua tidak ditemukan kontaminasi di permukaan. Sehingga aman untuk disimpan di pelabuhan. Namun sekarang sudah dilakukan pengujian pada barang-barang alas kaki pada isinya kontainer tersebut, barang-barang alas kaki yang dilakukan oleh BRIN,” pungkasnya.

    Foto: Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)
    Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

    (rob)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    5 Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran Nasional

    Bos BGN Minta Uang ke Purbaya, tapi Ditegur DPR karena Tak Paham Cara Ajukan Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kena tegur DPR karena dianggap tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    Sebab, Dadan ingin meminta uang tambahan ke
    Menteri Keuangan
    (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, tapi ternyata belum meminta persetujuan
    DPR
    terlebih dahulu.
    Hal tersebut terjadi saat Dadan rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    Mulanya, Dadan menyebut BGN masih memerlukan anggaran Rp 28,6 triliun.
    Pekan ini, mereka akan mengajukan penambahan anggaran itu ke Kemenkeu.
    “Dan untuk pembangunan SPPG terpencil ini, kalau 6.000 saja bisa tercapai, maka kami butuh Rp 18 triliun. Nah, Rp 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu, itu kami akan membutuhkan tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih Rp 28,6 triliun,” ujar Dadan.
    Dadan menuturkan, jika anggaran tambahan itu sudah disetujui Kemenkeu, maka BGN akan melapor ke Komisi IX DPR.
    Barulah setelah melapor ke DPR, BGN akan meminta persetujuan terkait penambahan anggaran ini.
    “Nanti setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk optimalisasi serapan-serapan yang tidak optimal, kami akan lapor ke Komisi IX. Mungkin akan ada rapat persetujuan terkait dengan itu. Itu terkait dengan anggaran,” ujar dia.
    “Jadi, kami sudah koordinasi dan Kementerian Keuangan memberikan waktu yang sangat pendek, hanya 2 hari untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan juga tambahan yang dibutuhkan,” sambung Dadan.
    Mendengar pernyataan itu, para anggota DPR ramai-ramai langsung menginterupsi.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, Dadan seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.
    “Izin, Pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenarnya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu, Pak. Sebelum minta ke Kemenkeu ke kita dulu, karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita, Pak,” kata Wafiroh.
    Wafiroh mengatakan, pada masa reses kemarin, DPR saja sampai rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, karena Kemnaker harus meminta persetujuan DPR mengenai anggaran.
    Sebab, itu merupakan hari terakhir mereka mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu, sehingga Kemnaker harus rapat dengan DPR untuk meminta persetujuan.
    “Jadi, harus ke kita dulu, Pak. Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tahu betul, tahu proses seperti ini, Pak. Ini harus ke kita dulu, Pak. Harusnya kalau Bapak mau mengajukan ini hari ini bisa Bapak bilang ke tim kita, bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Begitu. Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, Pak. Gitu, Pak. Jadi bukan kebalik, Pak,” cecar Wafiroh.
    “Bukan kita hanya bagian menyetujui, karena dari Kemenkeu pasti akan ditanya ke sini, Pak. Begitu Pak Dadan,” lanjut dia.
    Kemudian, Wakil Ketua Komisi IX DPR lainnya, Putih Sari mempertanyakan kenapa tim biro BGN tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara.
    “Ya izin, kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX, Bapak, mengajukan anggaran tambahan. Ini saya mempertanyakan justru tim dari roren gimana, ya. Enggak ngerti pembahasan mekanisme anggaran negara ini kayaknya. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami, baru Bapak ajukan ke Kemenkeu, itu alur yang benar,” kata Putih.
    Mendengar cecaran anggota DPR itu, Dadan memberikan respons.
    Dia menyatakan, akan meminta permintaan pengajuan tambahan anggaran ke Komisi IX DPR terlebih dahulu.
    “Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan. Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran, agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX,” imbuh Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya

    Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya

    Ariel Minta Aturan Bayar Royalti Jangan “Strict”, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI) Ariel Noah meminta agar aturan pembayaran royalti kepada pencipta lagu tidak terlalu ketat.
    Meski dirinya ingin para
    pencipta lagu
    dihargai, Ariel mengingatkan bahwa pelaksanaan
    pembayaran royalti
    di lapangan tidak akan semulus itu.
    Hal tersebut disampaikan Ariel dalam rapat Harmonisasi RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Rapat ini dihadiri oleh asosiasi musisi, mulai dari VISI, AKSI, dan ASIRI.
    “Kita pengennya tetap dihargai haknya pencipta, tapi agak sedikit luwes lah gitu. Karena pada saat pelaksanaan di lapangannya, tidak bisa se-
    strict
    itu, bahwa harus sebelum pertunjukan (pembayaran royalti) sudah beres semuanya. Maksudnya ada beberapa event yang bermacam-macam ragamnya, wedding, cafe, gathering, yang bisa… song list itu fleksibel, bisa nambah,” ujar Ariel.
    Ariel berpendapat, jika pembayaran royalti diwajibkan dilakukan sebelum pertunjukan, maka itu artinya tidak ada penambahan lagu lagi.
    Jika seperti itu, kata dia, potensi uang yang didapat pencipta lagu pun semakin berkurang.
    Karena, bisa saja ada penambahan lagu yang ingin dinyanyikan, namun tidak bisa karena terbentur pembayaran royalti tadi.
    “Nah kalau kita terlalu strict, kan ada lagu-lagu yang seharusnya bisa menjadi potensi uang, jadi malah gugur. Maksudnya gugur karena aturannya ketat, jadi enggak bisa dibawain. Nah itu kan sayang ya. Sedangkan itu maksudnya kita kemarin ngobrol, oh memang enggak oke juga sih kalau misalnya panggung itu kan lebih gampang dihitungnya,” tuturnya.
    “Mungkin kalau disamakan dengan
    performing rights
    yang lain, mesti nunggu per 6 bulan atau per 1 bulan mungkin jadi kelamaan juga. Tapi ya mungkin bisa satu minggu setelah, gitu kan lebih masuk akal. Sangat jauh berbeda dari setahun sekali dengan satu minggu setelah pertunjukan,” sambung Ariel.
    Dengan
    fleksibilitas aturan
    pembayaran royalti, Ariel menilai, lagu-lagu yang awalnya tidak ada di list jadi bisa dinyanyikan.
    Dia menyebut, pencipta lagu pun bisa mendapat potensi uang yang lebih besar ketika akhirnya ada tambahan lagu yang mau dinyanyikan di event tertentu, atau dimainkan di kafe.
    “Tapi setidaknya memberikan napas atau kesempatan untuk lagu-lagu yang tadinya tidak ada di list, tapi ternyata bisa dibawakan dan menjadi uang. Jadi itu yang tadi mau ditekankan, jadi ada sedikit fleksibilitas,” jelasnya.
    Sementara itu, Ariel mengingatkan bahwa sifat mekanisme hak cipta lagu harus mudah tidak boleh membuat orang menjadi kesulitan membawakan lagu itu.
    Dia mengungkit bahwa lagu baru bisa berfungsi ketika sudah dinyanyikan.
    Jika masih dalam bentuk kertas saja, maka lagu tidak ada artinya karena belum dinyanyikan.
    “Sehingga lagu itu ‘ramah; sekali untuk semua orang bisa dinyanyikan. Karena lagu itu kan sangat berfungsi kalau sudah dinyanyikan. Kalau masih di kertas dia belum terdengar, itu mesti dipertimbangkan gitu kegunaan dari lagu. Tapi tetap harus menghormati penciptanya,” imbuh Ariel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres

    Canda Anggota DPR Fraksi PDIP: Bahlil Bisa Jadi Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDI-P Yulian Gunhar menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa jadi Wakil Presiden (Wapres) suatu saat nanti, mengingat posisinya yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
    Hal tersebut terjadi saat Komisi XII DPR menggelar rapat bersama
    Kementerian ESDM
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
    Mulanya, Yulian mengungkit betapa “seksinya” isu yang bisa dibawa oleh seorang Menteri ESDM, seperti BBM, listrik, hingga Freeport.
    Ketika pemerintah berhasil mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen, maka itu adalah bukti bagi rakyat bahwa negara hadir.
    “Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita enggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara riil, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periode ini saja jadi menteri,” kata Yulian.
    Menurut Yulian, jika Bahlil tidak menjadi menteri lagi, ke depannya Bahlil mungkin bisa menjadi Wapres.
    Akan tetapi, Yulian mengatakan ucapannya ini hanya candaan semata.
    “Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau Ketua Umum Partai ini bisa jadi Wapres barang ini. Itu cuman
    jokes-
    nya saja,” ucap Yulian.
    Bahlil pun langsung bereaksi dengan tersenyum sambil geleng-geleng kepala.
    “Sekali lagi, kami mengapresiasi. Tapi kami mengkoreksi, mengkritisi bukan karena ini masalah pribadi atau apapun. Tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan, Pak Menteri, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian ESDM ini lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.