Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Puan Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Gaji Anggota DPR, yang Ada Hanya Tunjangan Rumah Jabatan

    Puan Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Gaji Anggota DPR, yang Ada Hanya Tunjangan Rumah Jabatan

    JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, sementara tunjungan rumah jabatan Rp50 juta per anggota dikarenakan rumah jabatan yang sebelumnya disediakan di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan kini ditiadakan. 

    “Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata,” ujar Puan di gedung DPR, Kamis, 21 Agustus. 

    Puan menjelaskan tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada anggota DPR. Sebab, kata dia, kini seluruh rumah jabatan anggota telah diserahkan kembali kepada negara.

    “Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana. Cuma itu saja yang ada perubahan yang lainnya tidak ada perubahan, itu saja,” jelas Puan.

    Terkait tunjangan rumah sebesar Rp50 juta yang dinilai terlalu besar oleh sebagian pihak, Puan menyatakan bahwa besaran tersebut telah melalui proses kajian yang matang sesuai dengan kondisi ataupun harga rumah yang di Jakarta. 

    “Karena kantornya kan di Jakarta, namun apapun kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” tutur Puan.

    Puan menegaskan DPR terbuka terhadap evaluasi jika memang ditemukan hal-hal yang dirasa belum tepat oleh masyarakat. “Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut,” kata Puan. 

    “Namun hal tersebut sudah menjadi satu hal yang kami kaji dengan baik dan merupakan hal yang sudah dikaji untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat akan kami sangat perhatikan,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani Naikkan Anggaran buat Guru-Dosen Jadi Rp 274 Triliun

    Sri Mulyani Naikkan Anggaran buat Guru-Dosen Jadi Rp 274 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengoreksi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik. Dari sebelumnya Rp 178,7 triliun, menjadi Rp 274,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (21/8/2025).

    Sebelumnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8) sore, Sri Mulyani memaparkan anggaran pendidikan untuk guru, dosen dan tenaga kependidikan sebesar Rp 178,7 triliun.

    Angka yang sama disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI pada siang harinya.

    Perbedaan terletak pada penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah dari sebelumnya Rp 68,7 triliun menjadi Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru.

    Kemudian perbedaan signifikan terlihat pada TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, serta gaji pendidik dari sebelumnya Rp 82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.

    Sementara itu, TPG non-PNS dan TPD non-PNS masih sama yakni masing-masing sebesar Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru dan Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen.

    Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan perubahan itu karena sebelumnya masih ada komponen yang belum masuk perhitungan.

    “Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen dan tenaga kependidikan di semua daerah,” ujar Luky.

    Kemenkeu memastikan anggaran pendidikan tetap mencakup 20% dari APBN, di mana pada 2026 jumlahnya mencapai Rp 757,8 triliun. Rinciannya, anggaran pendidikan disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 253,4 triliun untuk tunjangan guru negeri/swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.

    Kemudian anggaran pendidikan disalurkan melalui K/L sebesar Rp 243,9 triliun. Anggaran tersebut dibelanjakan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Sosial (Kemensos).

    Anggaran pendidikan berikutnya disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 223,6 triliun. Masuk anggaran pendidikan karena target manfaatnya dirasakan oleh 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.

    Terakhir, anggaran pendidikan dialokasikan untuk pembiayaan sebesar Rp 37 triliun. Pembiayaan ini disalurkan untuk berbagai program seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) eksisting dan 2 PTNBH baru, serta untuk dukungan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah.

    Tonton juga video “Sri Mulyani Kena Deepfake, Ini Pernyataan Aslinya soal Guru-Dosen” di sini:

    (aid/hns)

  • Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo “Indonesia Sold Out” Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mahasiswa yang menggelar demo bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan Gedung DPR/MPR RI menuntut berbagai hal kepada pemerintah, mulai dari penolakan militerisasi hingga desakan agar negara mewujudkan pendidikan gratis.
    Fadli, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himmapol) Indonesia, mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap militerisme, kapitalisme, imperialisme, dan oligarki.
    “Pada Kamis 21 Agustus setelah peringatan 80 tahun kemerdekaan, kami aksi dan membawa tajuk melawan militerisme, tolak kapitalisme imperialisme, dan ganyang oligarki,” kata Fadli di lokasi, Kamis.
    Ia menjelaskan, tuntutan mahasiswa terbagi dalam dua kategori besar, yakni isu sipil-politik dan isu ekonomi-sosial budaya.
    “Dalam isu sipil dan politik, kami menuntut negara untuk menolak undang-undang bermasalah, tolak RUU bermasalah, tolak pasal bermasalah dalam RUU penyiaran, kemudian tolak militerisasi di ranah sipil. Lalu hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Yang terakhir adalah tolak pembangunan batalion baru di Aceh,” ujarnya.
    Sementara itu, untuk isu ekonomi, sosial, dan budaya, mahasiswa menyoroti kebijakan negara yang dinilai merugikan rakyat.
    “Kemudian terkait isu ekonomi sosial budaya, kami mengamankan tuntutan pertama, penolakan penulisan ulang sejarah, kemudian tolak gelar pahlawan untuk Soeharto, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” ujarnya.
    Ia juga menyampaikan sejumlah penolakan lain yang berkaitan dengan kondisi buruh, kebijakan tenaga kerja, hingga proyek pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat.
    “Kemudian tolak fleksibilitas tenaga kerja dan buruh upah murah. Kemudian tolak tarif resiprokal AFK Indonesia, lalu tolak proyek strategis nasional yang merampas ruang hidup serta tolak revisi undang-undang pokok agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” tambah dia.
    Fadli menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak hanya diperingati secara seremonial.
    “Kemerdekaan itu direpresentasikan dengan kedaulatan rakyat atas tanah, air, udara, dan masa depannya,” tutupnya.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mulai memadati depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) sore.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , massa mulai datang ke lokasi sekitar pukul 16.02 WIB. Terpantau satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan sejumlah mahasiswa yang mengenakan ragam almamater.
    Para mahasiswa itu terlihat membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” yang tulisannya berwarna putih dan merah.
    Mereka membentangkan spanduk itu tepat di depan pintu gerbang Gedung DPR RI.
     
    Selain itu, massa juga ada yang membawa bendera Merah Putih dan One Piece. Bendera itu diikatkan di satu batang kayu yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti Nasional 21 Agustus 2025

    Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti Nasional 21 Agustus 2025

    Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, musisi tanah air seperti Nazril Irham alias Ariel hingga Satriyo Yudi Wahono alias Piyu, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sepakat mengakhiri konflik royalti.
    Pernyataan ini Dasco sampaikan setelah pihaknya menggelar rapat konsultasi royalti lagu bersama Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum, LMKN, LMK, dan sejumlah musisi.
    “Dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri, dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif,” kata Dasco di Ruang Kerja Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
    Dasco mengatakan, para pihak yang selama ini bersitegang terkait masalah pembayaran royalti telah bersepakat untuk menjaga iklim dunia musik bisa sejuk dan damai.
    Forum itu juga menyepakati, dalam dua bulan ke depan, para pihak terkait itu fokus menyelesaikan Revisi Undang-Undang Hak Cipta.
    Selama proses tersebut, dilakukan pula audit terhadap sejumlah LMK yang menarik royalti lagu.
    “Untuk itu kepada masyarakat luas, diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sediakala, memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian menyanyi juga tanpa takut,” ujar Dasco.
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, rapat tersebut menjadi komitmen pemerintah dan DPR menangani keributan agar cepat selesai.
    “Biar kemudian kekisruhan-kekisruhan ini cepat diselesaikan, yang ditandaskan Pak Sufmi Dasco tadi, ini bukan barang baru, ini sudah lama sudah masuk prolegnas juga tapi mencuat hari ini,” kata Willy.
    Adapun rapat dihadiri sejumlah LSM dan organisasi musisi seperti, Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang diwakili Nazril Irham alias Ariel, Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi) diwakili Cholil Mahmud, hingga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Demo di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri, Arus Lalu Lintas Kembali Lancar Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri, Arus Lalu Lintas Kembali Lancar Megapolitan 21 Agustus 2025

    Massa Demo di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri, Arus Lalu Lintas Kembali Lancar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan Gedung DPR/MPR RI, membubarkan diri pada Kamis (21/8/2025) sekitar pukul 18.15 WIB.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, massa mulai meninggalkan lokasi demo sesaat setelah perwakilan mahasiswa selesai membacakan rilis pernyataan sikap.
    Di tengah orasi, para mahasiswa telah menyampaikan bahwa aksi mereka akan ditutup dengan pembacaan rilis, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran massa.
    Setelah rilis dibacakan, koordinator aksi mengimbau seluruh peserta untuk meninggalkan lokasi dengan tertib. Imbauan tersebut diikuti mahasiswa yang satu per satu beranjak dari area depan Gedung DPR.
    Arus lalu lintas pun berangsur normal. Kendaraan yang sebelumnya dialihkan kembali melintas di Jalan Gatot Subroto. Jalur dari arah Slipi menuju Semanggi yang juga sempat ditutup kembali dibuka dan lancar.
    Sementara itu, arus kendaraan dari arah Pancoran menuju Slipi juga mulai normal setelah sempat padat akibat penutupan jalan.
    Sekitar lima petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga terlihat membersihkan jalan dari sampah yang ditinggalkan sebelum pembukaan jalan.
    Kendati demikian, aparat kepolisian tetap mengawal proses pembubaran hingga situasi benar-benar kondusif. Tidak ada bentrokan lanjutan setelah massa aksi meninggalkan lokasi.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mulai memadati depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) sore.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , massa mulai datang ke lokasi sekitar pukul 16.02 WIB. Terpantau satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan sejumlah mahasiswa yang mengenakan ragam almamater.
    Para mahasiswa itu terlihat membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” yang tulisannya berwarna putih dan merah.
    Mereka membentangkan spanduk itu tepat di depan pintu gerbang Gedung DPR RI.
    Selain itu, massa juga ada yang membawa bendera Merah Putih dan One Piece. Bendera itu diikatkan di satu batang kayu yang sama.
    Bendera Merah Putih berada paling atas dan di bawahnya bendera One Piece. Dalam orasinya, salah satu orator menyoroti bagaimana biaya pendidikan yang semakin mahal, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, membuat akses pendidikan menjadi semakin sulit bagi masyarakat.
    Dia juga menyuarakan keprihatinan atas penguasaan aset negara oleh para pengusaha yang dinilai menggeser kedaulatan rakyat.
    “Pendidikan kita hari ini dikapitalisasi. Setiap pendidikan dikapitalisasi, Negara ini lama-lama bukan lagi di tangan kita. Negara ini lama-lama ada di tangan para penguasa, ada di tangan para pengusaha,” ujar orator di atas mobil komando.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Asap, Spanduk, dan Suara Mahasiswa di Depan Gedung DPR Megapolitan 21 Agustus 2025

    Asap, Spanduk, dan Suara Mahasiswa di Depan Gedung DPR Megapolitan 21 Agustus 2025

    Asap, Spanduk, dan Suara Mahasiswa di Depan Gedung DPR
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana di depan gerbang Gedung DPR/MPR RI, Kamis (21/8/2025) sore, sempat memanas.
    Sekelompok mahasiswa mencoba membakar ban bekas, namun upaya itu buru-buru dicegah aparat kepolisian yang berjaga.
    Begitu api mulai menyala, petugas langsung menyemprotkan alat pemadam api ringan (APAR).
    Gagalnya pembakaran ban itu membuat tensi naik. Kepulan asap, aksi saling dorong, hingga kericuhan kecil sempat terjadi.
    Namun, ketegangan tak berlangsung lama. Beberapa mahasiswa dan aparat lain sigap melerai.
    “Kami tidak menghalangi, kami hanya memadamkan. Silakan kalian berorasi, namun kami tidak mengizinkan pembakaran ban,” ujar salah satu petugas kepolisian di lokasi.
    Pernyataan itu disambut teriakan bernada kasar dari sejumlah mahasiswa.
    Bahkan ada yang melempar botol minum ke arah aparat. Setelah situasi lebih terkendali, massa kembali melanjutkan aksi dengan orasi.
    Hingga sore, kawasan sekitar pintu gerbang DPR tetap dijaga ketat oleh polisi.
    Aksi sore itu digelar oleh massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak).
    Mereka mulai mendatangi lokasi sekitar pukul 16.02 WIB, lengkap dengan mobil komando dan atribut beragam almamater.
    Di depan gerbang, bentangan spanduk bertuliskan “Indonesia Sold Out” menjadi sorotan.
    Tulisan putih dengan latar merah itu dibawa bersamaan dengan bendera Merah Putih dan bendera One Piece yang terikat pada satu batang kayu sang saka berada di posisi teratas.
    Lewat pengeras suara, salah satu orator menyoroti mahalnya biaya pendidikan yang dinilai semakin mencekik, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Baginya, pendidikan kini kian sulit diakses masyarakat.
    “Pendidikan kita hari ini dikapitalisasi. Setiap pendidikan dikapitalisasi, negara ini lama-lama bukan lagi di tangan kita. Negara ini lama-lama ada di tangan para penguasa, ada di tangan para pengusaha,” seru sang orator dari atas mobil komando.
    Selain isu pendidikan, mereka juga mengkritik penguasaan aset negara oleh kalangan pengusaha yang dianggap menggeser kedaulatan rakyat.
    (Reporter: Hafizh Wahyu Darmawan | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi bubarkan unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR

    Polisi bubarkan unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat mulai membubarkan pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR karena sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

    “Kami mengimbau untuk membubarkan diri dengan tertib,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, batas akhir penyampaian pendapat di ruang publik yaitu pukul 18.00 WIB, sehingga massa diharapkan dapat membubarkan diri dengan tertib.

    “Kami mengimbau sesuai dengan ketentuan, saat ini sudah pukul 18.15 WIB dan batas akhir penyampaian pendapat pukul 18.00 WIB,” ujarnya.

    Pembubaran massa kata Susatyo, untuk memberikan ruang kepada masyarakat Jakarta yang sedang beraktivitas dan Jalan Gatot Subroto akan segera dibuka.

    Setelah mendengar imbauan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan lokasi unjuk rasa untuk kembali ke tempat masing-masing.

    Sebelumnya, Polisi merekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, terutama depan Gedung DPR/MPR menyusul unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK).

    Kendaraan dari Semanggi yang mengarah ke Tomang atau Grogol dialihkan ke Jalan Gelora atau Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR.

    Saat ini, Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas, karena seluruh lajur digunakan massa.

    Tampak di lokasi pada pukul 17.25 WIB, massa masih berorasi dengan membawakan sejumlah isu nasional yang menurut mereka tidak adil bagi rakyat.

    Aksi unjuk rasa tersebut juga sempat memanas beberapa kali, karena massa mencoba membakar ban bekas dan petugas langsung memadamkan api.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR imbas aksi unras

    Polisi rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR imbas aksi unras

    Jakarta (ANTARA) – Polisi merekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, terutama depan Gedung DPR/MPR menyusul unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), Kamis.

    Kendaraan dari Semanggi yang mengarah ke Tomang atau Grogol dialihkan ke Jalan Gelora atau Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR.

    Saat ini, Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas, karena seluruh lajur digunakan massa.

    Tampak di lokasi pada pukul 17.25 WIB, massa masih berorasi dengan membawakan sejumlah isu nasional yang menurut mereka tidak adil bagi rakyat.

    Aksi unjuk rasa tersebut juga sempat memanas beberapa kali, karena massa mencoba membakar ban bekas dan petugas langsung memadamkan api.

    Aksi tersebut sempat menimbulkan gesekan antara petugas dan juga mahasiswa meski akhirnya mereka mundur perlahan mengikuti arahan dari para koordinator.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR tersendat akibat demo

    Arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR tersendat akibat demo

    Jakarta (ANTARA) – Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, tersendat akibat unjuk rasa oleh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), Kamis.

    Tampak di lokasi, sekitar pukul 16.40 WIB, kendaraan yang mengarah ke Tomang atau Grogol padat merayap karena aksi itu.

    Massa sempat menutup jalan sepenuhnya dengan membentangkan spanduk dan juga merangsek ke jalan raya.

    Kemudian, petugas yang berjaga sempat bersitegang dengan massa.

    Penutupan jalan tidak berlangsung lama karena petugas langsung membuat pagar betis dan menghalau mereka untuk kembali ke depan gedung.

    Saat ini, jalan Gatot Subroto hanya dapat dilalui satu lajur dari tiga lajur yang ada di jalan protokol tersebut.

    Petugas saat mengatur arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (21/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Akibat penyempitan jalan tersebut membuat kendaraan dari arah Semanggi menumpuk, untuk kemudian bergantian melewati satu lajur dan jalur Transjakarta.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR selama aksi tersebut berlangsung guna mengantisipasi kemacetan.

    Rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan.

    Warga juga disarankan menggunakan jalur alternatif lain agar mobilitas tetap lancar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Dikeluhkan Nafa Urbach Macet, Begini Cara Naik Transum dari Bintaro ke Senayan

    Jakarta –

    Belum lama ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Nafa Urbach mengeluh soal lalu lintas dari rumahnya di Bintaro, Jakarta Selatan, ke Gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, yang terlalu macet. Padahal, lokasi tersebut bisa ditempuh dengan cepat menggunakan transportasi umum.

    Bintaro merupakan kawasan yang cukup strategis untuk menggunakan transportasi umum (transum) sebagai moda raya harian. Sebab, selain terletak di pusat kota, Bintaro juga punya sejumlah layanan transum yang akomodatif.

    Pertama, ada commuter line atau KRL. Anggota dewan yang tinggal di kawasan setempat bisa naik dari Stasiun Pondok Ranji dan turun di Stasiun Palmerah. Kabar baiknya, kedua titik tersebut hanya terpaut satu stasiun! Sementara estimasi jarak tempuhnya hanya berkisar 15 menit saja.

    Kereta KRL kalau mau ke Senayan dari Bintaro. Foto: kai commuter

    Nah, dari Stasiun Palmerah ke Gedung DPR, kita hanya tinggal naik TransJakarta (TJ) koridor 1F atau 1B. Namun, kalau mau buru-buru, bisa naik ojek online (ojol) dengan jarak tempuh 900 meter. Bahkan, sebenarnya, ditempuh dengan jalan kaki juga memungkinkan.

    Perjalanan naik kereta api dari Stasiun Pondok Ranji ke Gedung DPR RI benar-benar terjangkau, yakni Rp 3 ribu sekali jalan. Sedangkan jika dilanjut dengan naik ojol, maka ada tambahan dana sekira Rp 10-12 ribu. Meski demikian, angka tersebut masih termasuk murah.

    Selain KRL, ada pilihan transum lain, yaitu MRT. Mereka yang tinggal di Bintaro hanya tinggal naik dari Stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian turun di Stasiun Istora Mandiri atau Senayan. Sementara dari titik pemberhentian bisa naik ojol atau TransJakarta.

    Gaya Nafa Urbach ngantor di DPR RI. Foto: Instagram/@nafaurbach

    Sebelumnya, Nafa Urbach membuat huru-hara setelah mendukung pengadaan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta. Dia mengklaim, banyak anggota DPR berasal dari luar kota, sehingga memerlukan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal di sekitar kompleks parlemen Senayan.

    Di kesempatan sama, dia juga mengeluhkan kemacetan parah yang harus dihadapinya saat berangkat ke Senayan dari rumahnya di Bintaro.

    “Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa,” kata dia.

    (sfn/dry)