Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Kita Sengsara Gaji Mereka Naik Terus

    Kita Sengsara Gaji Mereka Naik Terus

    GELORA.CO – Gedung DPR RI mulai didatangi para demonstran, mulai dari mahasiswa hingga driver ojek online aloas ojol, Senin (25/8/2025).

    Seperti diketahui, beredar di medsos akan ada aksi demo pada hari ini dengan tajuk Revolusi Rakyat indonesia.

    Pada demo itu demonstran menuntut perbaikan nasib hingga pembubaran DPR RI karena dianggap merongrong bangsa.

    Driver ojol yang ikut demo satu suara, meminta para anggota DPR RI memperhatikan nasib rakyat dibandingkan kepentingan peribadinya sendiri. 

    Pengemudi ojol bernama Ari (26), meminta para wakil rakyat di Senayan memikirkan nasib pekerja jalanan seperti dirinya. 

    “Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naek padahal itu juga kan dari kita (pajaknya),” ujar Ari saat mengikuti aksi demo 25 Agustus di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). 

    Bagi Ari, saat ini nasib ojol semakin sengsara. 

    Potongan dari aplikator makin tinggi, tetapi hal itu tidak dibarengi dengan pendapatan mereka. 

    “Kita ini makin sengsara, saya udah nyobain aplikasi mana aja buat narik, tetep aja parah semua,” kata Ari. 

    “Potongan buat driver makin hari makin banyak, padahal nyari orderan juga makin dikit,” sambung dia. 

    Senada dengan Ari, driver ojol lainnya, Safri (32)mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak pernah serius memperhatikan nasib kesejahteraan pengemudi seperti dirinya. 

    “Sekarang ya, udah berapa kali liat driver ojol kayak kita ini demo. Tapi aturan yang ngatur biar ojol buat sejahtera mana enggak ada juga kan,” ucap dia. 

    Maka dari itu, Safri hari ini memutuskan mengikuti demo 25 Agustus 2025. 

    Dia ingin menyampaikan aspirasinya ke pemerintah dan para wakil rakyat di Senayan. 

    “Ya karena sekarang susah banget ekonomi, mau ngapa-ngapain susah. Apa-apa mahal, kasian istri sama anak saya di rumah,” ujar dia. 

    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. 

    Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. 

    Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah. 

    Kabar ini beredar secara luas melalui berbagai platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”. 

    Masyarakat dari berbagai kalangan pun terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pagi ini.

  • KPK ke Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer: Jangan Dikit-dikit Minta Amnesti Nasional 25 Agustus 2025

    KPK ke Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer: Jangan Dikit-dikit Minta Amnesti Nasional 25 Agustus 2025

    KPK ke Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer: Jangan Dikit-dikit Minta Amnesti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang meminta amnesti kepada Presiden RI Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebaiknya Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan ketimbang meminta amnesti.
    “Ya, kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan (Noel) tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    “Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan,” sambungnya.
    Budi mengatakan, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan beberapa pihak lainnya yang mengetahui perkara tersebut sehingga informasi yang dibutuhkan menjadi lengkap.
    “Dan tentu kan dalam proses suatu penanganan perkara kan cukup panjang ya. Penyidikan, nanti proses penuntutan, nanti masuk ke persidangan, dan juga eksekusi,” ujarnya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel berharap mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto.
    Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    “Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo,” kata Noel.
    Namun hingga kini, Presiden belum memikirkan bahkan membahas soal rencana pemberian amnesti kepada Noel.
    “Sampai hari ini belum ada pikiran baik di Presiden maupun di Kementerian Hukum, belum ada terkait dengan hal tersebut,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025).
    Hal yang sama ditegaskan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Menurutnya, Presiden telah berulang kali menyampaikan kepada anak buahnya di kabinet bahwa tidak akan membela mereka jika terlibat kasus korupsi.
    “Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi,” kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).
    Noel juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
    “Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo,” ujarnya.
    Dia juga meminta maaf kepada istri dan anaknya serta seluruh masyarakat Indonesia.
    “Kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” tuturnya.
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    “KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Setyo menyebutkan, 10 tersangka selain Immanuel Ebenezer adalah Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemenaker tahun 2022-2025, Gerry Adita Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker.
    Kemudian, Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025, Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker, Fahrurozi selaku Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.
    Lalu, Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2021-2025, Sekarsari Kartika Putri selaku subkoordinator, Supriadi selaku koordinator, serta Temurila dan Miki Mahfud dari pihak PT KEM Indonesia.
    Dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.
    Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.
    Akibat perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Gedung Merah Putih Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo 25 Agustus di Depan DPR, Lalin Jalan Gatsu Arah Grogol Dialihkan

    Demo 25 Agustus di Depan DPR, Lalin Jalan Gatsu Arah Grogol Dialihkan

    Jakarta –

    Sejumlah orang demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta. Jalan Gatot Subroto ditutup imbas banyaknya massa yang hadir.

    Pantauan detikcom, Senin (25/8/2025), lalu lintas (lalin) Jalan Gatot Subroto arah Grogol ditutup per pukul 12.15 WIB. Lalu lintas kendaraan kemudian diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta.

    Penutupan lalin dilakukan bertahap. Jalan terakhir yang ditutup ialah jalan khusus bus TransJakarta (busway).

    Terlihat pihak kepolisian juga sudah berada di berbagai titik gedung DPR. Setelah itu tak ada kendaraan melintas.

    Demo dihadiri warga dan pengemudi ojek online (ojol). Beberapa pelajar dengan baju kaus dan celana abu-abu seragam SMA juga turut hadir ke lokasi demo.

    Massa sempat melempari mobil polisi menggunakan botol plastik minuman kemasan. Lemparan itu direspons polisi dengan semprotan dari mobil water canon.

    Pengalihan Arus Lalin

    Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat imbas aksi untuk rasa. Kendaraan menuju Slipi dialihkan sementara ke Jalan Gerbang Pemuda lalu ke Jalan Bendungan Hilir.

    Penutupan lalin dilakukan bertahap. Jalan terakhir yang ditutup ialah jalan khusus bus TransJakarta (busway). (Devi P/detikcom)

    “Bahasanya pengalihan jalan, yang dari arah Semanggi menuju Slipi sementara kita alihkan dulu ke arah gerbang pemuda arah Asia Afrika. (dialihkan) di kolong Ladokgi,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados.

    Robby mengatakan masyarakat diarahkan memutar menuju Jalan Bendungan Hilir. Setelahnya, masyarakat bisa kembali ke arah Slipi.

    “Jadi masyarakat tidak bisa ke arah Slipi lewat depan MPR DPR. tetapi kita alihkan ke kiri supaya bisa melintas kembali di Semanggi. Nanti lewat ke Slipinya lewat jalan Benhil,” ujarnya.

    Robby menambahkan kepadatan arus lalu lintas terjadi di titik pengalihan. Dia menuturkan hingga kini TransJakarta masih bisa melintas di Jalan Gatot Subroto.

    “Karena yang mengarah ke Slipi dialihkan, tentunya banyak masyarakat yang bertanya di bawah kolong Ladokgi dekat pintu 9 GBK. Tetapi setelah masyarakat dikasih penjelasan, banyak yang memahami. Jadi kepadatan hanya karena masyarakat bertanya ke petugas lewat mana kalau mengarah ke Slipi,” kata dia.

    Halaman 2 dari 2

    (jbr/jbr)

  • Terindikasi ada gerakan untuk menjatuhkan Presiden

    Terindikasi ada gerakan untuk menjatuhkan Presiden

    GELORA.CO – Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton, membantah keterlibatannya dalam rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025.

    Pencatutan namanya dalam aksi yang digagas oleh kelompok Revolusi Rakyat Indonesia, sengaja dilakukan untuk menyudutkan dirinya.

    Gelombang ajakan demonstrasi di kantor wakil rakyat, Senayan, Jakarta, ramai tersiar dalam berbagai platform media sosial.

    Aksi bubarkan DPR RI ini dilakukan sebagai bentuk tindakan protes atas disahkannya tunjangan rumah bagi para pejabat wakil rakyat sebesar Rp 50 juta/bulan. Pengesahan tunjangan ini dinilai telah melukai seluruh masyarakat yang tengah berjuang menghadapi turbulensi ekonomi keluarga.

    Di balik itu semua, rupanya terindikasi ada agenda lain yang disembunyikan dalam gerakan demonstrasi ini. Menurut Ruslan, agenda terselubung tersebut adalah adanya gerakan yang bertujuan menggulingkan Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

    “Mereka membuat pamflet-pamflet dengan foto diri saya, seolah-olah saya sebagai koordinator lapangan untuk turun aksi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kepada masyarakat, saya himbau agar menghindari dan tidak datang dalam aksi hari ini,” unggah Ruslan dalam akun tiktok @ruslan_buton_75, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Upaya adanya gerakan terselubung ini, dapat dilihat dari masifnya narasi kebencian yang disiarkan melalui media sosial. Menurutnya, hal ini adalah rangkaian upaya untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Prabowo.

    “Saya ingatkan agar mewaspadai aksi demonstrasi ini. Sebab terindikasi adanya gerakan untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” Jelasnya.

    Mantan pasukan infanteri TNI AD ini, bahkan telah mengetahui adanya dugaan kelompok tertentu yang sengaja menunggangi aksi unjuk rasa ini dengan memanfaatkan kemarahan rakyat, akibat pengesahan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar Rp 50 juta di tengah himpitan ekonomi yang menjerat masyarakat.

    “Jadi yang memberikan himbauan untuk menghadiri acara demonstrasi adalah kelompok geng Solo dan antek-anteknya. Mereka inginkan rakyat bersatu gulingkan Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia,”ungkap Ruslan.

    Sebab itu, dia meminta masyarakat agar mewaspadai gerakan aksi unjuk rasa ini dengan tidak menghadiri ajakan untuk melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta.

    Mengingat tujuan aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional yang berakhir pada upaya menggulingkan Prabowo Subianto.

    “Jika terjadi chaos, maka kredibilitas Presiden bakal hancur. Secara konstitusional dengan alasan stabilitas keamanan nasional, Prabowo bisa saja dicopot jabatannya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh anak bangsa untuk tidak ikut menghadiri ajakan aksi demonstrasi di gedung DPR RI,” pungkasnya.***.

  • 9 Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup Nasional

    9 Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup Nasional

    Ada Demo 25 Agustus, Jalan Depan Gedung DPR RI Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Polisi menutup Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Penutupan jalan ini dilakukan karena ada demo 25 Agustus 2025 di depan gedung parlemen.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, penutupan jalan itu mulai dilakukan dari bawah
    flyover
    depan Senayan Park menuju arah Slipi.
    Akses keluar tol yang menuju arah Gedung DPR juga ditutup dan dialihkan ke pintu keluar Tol Slipi.
    Kendaraan roda dua dan roda empat seluruhnya dilarang melintasi area gerbang depan DPR RI, kecuali bus Transjakarta.
    Jalur bus Transjakarta tetap dibuka dan bisa dilintasi dengan penjagaan oleh sejumlah personel kepolisian.
    Namun, terpantau sejumlah motor ikut memasuki jalur Transjakarta dengan mengekor bus yang melintas.
    Adapun jalanan di depan Gedung DPR RI dipenuhi motor-motor para pengemudi ojek online yang mengikuti unjuk rasa.
    Mereka sengaja memarkir motor di sisi jalan sebagai bentuk protes agar mendapat perhatian dari anggota DPR RI.
    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat.
    Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah.
    Kabar ini beredar secara luas melalui berbagai platform media sosial dan disebut bertajuk sebagai aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”.
    Masyarakat dari berbagai kalangan pun terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pagi ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Terjunkan 1.250 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (25/8)

    Polisi Terjunkan 1.250 Personel untuk Kawal Demo di DPR Hari Ini (25/8)

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam rangka mengawal aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8/2025).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Conto mengatakan ribuan personel itu terdiri dari kepolisian, TNI, Pemda DKI dan akan disebar di sekitar kompleks Parlemen.

    “Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

    Dia menekankan bahwa ribuan personel itu tidak akan dilengkapi senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam pengamanannya.

    Susatyo juga mengimbau kepada pendemo agar tidak melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum hingga menutup akses lalu lintas.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” imbuhnya.

    Di samping itu, Susatyo mengaku telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi ini. Adapun, rekayasa lalin ini bersifat situasional, yang artinya penerapannya bergantung pada eskalasi di lapangan.

    Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” pungkasnya.

  • 2 Massa Demo 25 Agustus Mulai Padati DPR, Polisi Pasang Barikade Beton Megapolitan

    2 Massa Demo 25 Agustus Mulai Padati DPR, Polisi Pasang Barikade Beton Megapolitan

    Massa Demo 25 Agustus Mulai Padati DPR, Polisi Pasang Barikade Beton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Demonstrasi masyarakat sipil bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (25/8/2025), di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada pukul 09.30 WIB, massa mulai berdatangan dan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Sebagian peserta aksi memilih berteduh di bawah jembatan penyeberangan dan halte bus, sembari menunggu kedatangan massa lain.
    Para peserta aksi terlihat berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi.
    Beberapa di antaranya merekam situasi untuk dilaporkan ke media sosial. Puluhan pengemudi ojek online juga tampak hadir dengan membawa sepeda motor mereka hingga memenuhi area depan gerbang DPR RI.
    Situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang tengah memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter.
    “Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah orang.
    Sejumlah pengemudi ojek
    online
    bersikeras memarkirkan kendaraan mereka di depan gerbang DPR dan menolak saat diarahkan polisi untuk pindah.
    “Jangan mau kalau diusir!” ucap seorang pria berseragam ojol.
    Selain massa aksi, pedagang makanan dan minuman mulai memenuhi trotoar, dari arah Restoran Pulau Dua hingga ke depan gerbang DPR. Kehadiran mereka menambah keramaian di kawasan tersebut.
    Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto juga terpantau sedikit tersendat karena banyak pengendara yang memperlambat laju kendaraan saat melintas di depan kompleks DPR RI.
    Di sisi lain, aparat kepolisian dan regu Brimob bersenjata lengkap mulai bersiaga di sejumlah titik, termasuk di bawah
    flyover
    dekat Senayan Park, Jakarta Pusat, untuk memantau perkembangan situasi.
    Sebelumnya, seruan aksi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menyatakan akan turun ke jalan.
    Mereka menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Ini Link CCTV untuk Pantau Demo Mahasiswa di Depan DPR 25 Agustus 2025 Megapolitan

    5 Ini Link CCTV untuk Pantau Demo Mahasiswa di Depan DPR 25 Agustus 2025 Megapolitan

    Ini Link CCTV untuk Pantau Demo Mahasiswa di Depan DPR 25 Agustus 2025
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, demonstrasi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.
    “Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” ujar Ruslan saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
    Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan.
    Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran diturunkan di sekitar lokasi.
    Masyarakat yang ingin memantau langsung situasi demonstrasi di kawasan DPR/MPR RI bisa mengakses siaran CCTV yang disediakan melalui tautan berikut:
    Dengan tautan tersebut, publik bisa memantau kondisi lalu lintas maupun perkembangan jalannya aksi tanpa harus berada langsung di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya Megapolitan

    3 Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya Megapolitan

    Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki menyebutkan, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.
    “Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” kata Ruslan saat dihubungi
    Kompas.com,
    Senin.
    Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
    Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan.
    Untuk mengamankan jalannya aksi, kepolisian menurunkan 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran.
    Hingga berita ini diturunkan,
    Kompas.com
    masih berupaya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan terkait adanya pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI.
    Belakangan ini heboh seruan untuk menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025.
    Seruan aksi 25 Agustus 2025 tersebut beredar viral di media sosial sejak hebohnya anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah ekonomi masyarakat yang lesu.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seruan Aksi Besar di DPR RI, Benarkah Akan Terjadi?

    Seruan Aksi Besar di DPR RI, Benarkah Akan Terjadi?

    GELORA.CO –  Isu rencana aksi demonstrasi besar-besaran kembali mencuri perhatian publik. Sejak beberapa hari terakhir, jagat media sosial ramai dengan seruan demo yang disebut-sebut akan digelar pada Senin, 25 Agustus 2025. Informasi ini menyebar luas melalui platform X (sebelumnya Twitter) dan pesan berantai WhatsApp, dengan akun-akun berpengikut ribuan ikut membagikan ajakan tersebut.

    Meski demikian, hingga kini masih muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya penggerak aksi ini, dan benarkah demonstrasi besar itu akan benar-benar terjadi?

    Mengapa Demo 25 Agustus 2025 Jadi Sorotan Publik?

    Gelombang seruan aksi demo 25 Agustus 2025 muncul setelah isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI mencuat ke publik. Informasi yang beredar menyebut setiap anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

    Isu tersebut langsung memicu kemarahan masyarakat. Banyak yang menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Sentimen negatif terhadap DPR pun semakin kuat, bahkan ada yang menyebut ketidakpuasan publik sudah mencapai puncaknya.

    Tak heran jika seruan aksi demo mendapat atensi luas, terutama dari kalangan muda yang aktif di media sosial.

    Lokasi Demo yang Disebut Jadi Titik Kumpul

    Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa lokasi utama aksi demo adalah Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Massa dikabarkan akan menjadikan gedung parlemen tersebut sebagai titik kumpul utama.

    Selain itu, muncul juga isu adanya rencana aksi di Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini disebut-sebut sebagai kelanjutan dari “demo Pati jilid 2”. Namun, rencana tersebut belakangan terancam batal karena tidak jelas siapa yang menjadi penanggung jawab.

    Tuntutan dalam Seruan Demo 25 Agustus 2025

    Tidak hanya soal tunjangan DPR, seruan aksi juga memuat berbagai tuntutan lain yang cukup kontroversial.

    Beberapa tuntutan yang beredar di media sosial antara lain:

    Pembubaran DPR RI melalui dekrit Presiden Prabowo Subianto.Pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjadi topik hangat dalam seruan aksi tersebut.

    Rangkaian tuntutan ini menunjukkan bahwa isu demo tidak hanya berfokus pada DPR, tetapi juga melebar ke ranah politik nasional yang lebih luas.

    Respon Publik dan Tokoh Gerakan Sipil

    Meskipun seruan aksi tersebar luas, hingga kini belum ada organisasi besar yang mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam demo 25 Agustus 2025.

    Tokoh pergerakan buruh, Jumhur Hidayat, bahkan menyatakan bahwa rencana aksi ini tidak jelas arahnya. Ia menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dilarang ikut serta karena tidak ada kejelasan penanggung jawab maupun tujuan aksi.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa mereka memang akan menggelar aksi, tetapi pada 28 Agustus 2025, bukan pada 25 Agustus. Fokus tuntutan KSPI pun berbeda, yaitu penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum.

    Dari kalangan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan memastikan tidak ada aksi mahasiswa pada 25 Agustus 2025. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang sempat mengaitkan demo dengan gerakan mahasiswa.

    Kesimpulan: Benarkah Demo 25 Agustus 2025 Akan Terjadi?

    Seruan demo 25 Agustus 2025 memang sudah menyebar luas di media sosial, terutama dengan isu kenaikan tunjangan DPR yang jadi pemicu utama. Namun, hingga hari ini belum ada organisasi besar—baik mahasiswa, buruh, maupun ormas—yang secara resmi mengklaim diri sebagai penggerak aksi.

    Artinya, meski ramai dibicarakan, aksi besar-besaran pada 25 Agustus 2025 masih belum pasti benar-benar terjadi. Banyak pihak menyebut isu ini lebih banyak dipicu oleh kekecewaan publik di dunia maya ketimbang rencana aksi nyata.