Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Puan Asyik Main Padel, Katanya Terbuka Dialog, Gerbang DPR Malah Tertutup dan Mahasiswa Disemprot Gas Air Mata

    Puan Asyik Main Padel, Katanya Terbuka Dialog, Gerbang DPR Malah Tertutup dan Mahasiswa Disemprot Gas Air Mata

    GELORA.CO – Di tengah demo mahasiswa yang mulai panas sejak Minggu (24/8), di depan Gedung DPR RI, rupanya Puan Maharani malah asyik main padel.

    Ketua DPR RI itu seperti terlihat di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Senin (25/8), membuka event Merah Meriah Padel Pro.

    “Weekend ini saya mampir ke Turnamen Padel Merah Meriah, bareng anak-anak muda dari Taruna Merah Putih @tarunamerahputih.id,” ujar Puan.

    Menurut putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini, olahraga padel memang lagi seru-serunya.

    “Semakin seru, capeknya makin nggak kerasa.”

    Next time harus lebih rajin latihan nih.

    “Selamat ya untuk TMP, acaranya bikin sehat dan fun…!”

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi demo mahasiswa yang menuntut DPR dibubarkan.

    Hal ini terkait dengan tunjangan Anggota DPR sebesar Rp 50 juta yang bikin heboh publik.

    Selain tunjangan perumahan, fasilitas dan gaji Anggota Dewan saat ini berbeda jauh dengan pendapatan rakyat kecil, yang makin tertekan oleh beban pajak.

    Puan juga mengatakan DPR RI siap menampung aspirasi masyarakat yang berencana menggelar aksi demonstrasi pada Senin, ini (25/8).

    Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

    “Nanti kami akan menampung aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Insya Allah teman-teman yang menyampaikan aspirasi akan diterima oleh DPR,” ujar Puan.

    Puan menjelaskan, DPR memiliki badan khusus untuk menampung aspirasi masyarakat. Melalui wadah tersebut, berbagai bentuk keberatan, keluhan, maupun masukan akan diterima.

    “Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya. Juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan jadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

    Puan menekankan bahwa DPR terbuka untuk berdialog secara transparan dan demokratis dengan masyarakat.

    “Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan atau yang belum didengar secara terbuka,” katanya.

    Dengan sikap terbuka DPR, Puan berharap penyampaian aspirasi masyarakat berjalan tertib, damai, serta tetap menjunjung semangat kebersamaan dalam mencari solusi terbaik.

    Namun alih-alih membuka kesempatan dialog, justru demo yang terjadi pada Senin (25/8) malah makin memanas.

    Pintu gerbang Gedung DPR juga terlihat kokoh tertutup, bahkan mahasiswa disemprot habis gas air mata, agar mahasiswa segera mundur dari dan menjauh dari Gedung DPR.

    Dari pantauan berbagai akun di TikTok suasana demo tambah panas hingga menjelang malam.

    Tak sedikit mahasiswa yang terluka hingga mahasiswa merucut ke arah Slipi, Petamburan, Jakarta Pusat.

    Seperti diungkap akun TikTok @Luffy one piece yang menyiarkan langsung demo mahasiswa hari ini.***

  • Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR

    Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR

    Petugas saat menghalau massa aksi yang berada di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan.

    Rute layanan Transjakarta yang dialihkan imbas unjuk rasa di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan pengalihan rute dan penghentian operasi sementara beberapa rute imbas penutupan Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/ DPD RI karena ada unjuk rasa di lokasi tersebut pada Senin.

    Koridor yang dialihkan, yakni Koridor 9 yang meliputi rute 1W (Blok M-Ancol), 3F (Kalideres-Senayan Bank DKI, 9A (Cililitan-Grogol), 10 H (Tanjung Priok-Bundaran Senayan), T31 (PIK-Blok M) dan S61 (Alam Sutera-Blok M). Sementara ini, arah Pluit tidak melayani Halte Gerbang Pemuda dan Halte Petamburan. “Situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani di Jakarta.

    Untuk informasi terbaru seputar layanan Transjakarta, pelanggan bisa mengakses di aplikasi TJ: Transjakarta dan juga akan diinformasikan di sosial media. Sementara itu, rute 8N (Kebayoran-Petamburan via Asia Afrika) mengalami perpendekan jalur, sementara ini arah Petamburan tidak melayani titik pemberhentian (bus stop) DPR/MPR/DPD RI sampai RS TNI AL Mintoharjo.

    Kemudian, rute 1B (Tosari-Stasiun Palmerah) dan 1F (Bundaran Senayan-Stasiun Palmerah) sementara tidak melayani penumpang.

    Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR/DPD RIterutama yang mengarah ke Grogol atau Slipi dialihkan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda karena ada unjuk rasa. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut

    Sumber : Antara

  • Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

    Demo Jilid II, Buruh Siap Geruduk Gedung DPR/MPR pada Kamis 28 Agustus

    GELORA.CO – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, jika pihaknya tidak ikut serta dalam aksi demo di Gedung DPR RI pada Senin (25/8). Menurutnya, Partai Buruh, KSPI, serta Koalisi Serikat Pekerja akan menggelar aksi pada Kamis (28/8) nanti. 

    “Ribuan buruh akan melakukan aksi 28 Agustus 2025, serempak dilakukan di 38 provinsi,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/8). Untuk Jabodetabek, aksi rencananya difokuskan di depan gedung DPR/MPR. Sementara, untuk yang berada di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di depan kantor gubernur masing-masing.

    Dalam aksi tersebut, buruh akan mengangkat enam isu utama. Pertama, mendesak pemerintah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Iqbal menegaskan, outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang. Sayangnya, keberadaan PP No. 35 Tahun 2021 justru melegalkan outsourcing secara luas. Karenanya, dalam aksi nanti pihaknya akan meminta agar PP tersebut dicabut. 

    Kemudian, buruh meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5 persen. Angka tersebut merujuk pada besaran inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Di mana, pertumbuhan ekonomi disampaikan mencapai 5,1-5,2 persen.

    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentum,” jelasnya.

    Kedua, buruh meminta agar pemerintah bisa menyetop PHK. Salah satunya, dengan membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan segera. 

    Kemudian, buruh juga meminta agar dilakukan reformasi pajak. “Buruh mendorong pemerintah untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp7,5 juta rupiah per bulan,” tegasnya. 

    Selain itu, pemerintah didesak untuk menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan menghapus pajak JHT. “Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun. Ini hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya putusan MK No. 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh,” keluhnya. 

    Selanjutnya, Partai Buruh juga meminta pemerintah memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Menurutnya, ini mendesak untuk disahkan mengingat betapa gawatnya praktik ini di Indonesia. terakhir, buruh ingin Undang-Undang Pemilu direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Di sisi lain, Iqbal pun turut mengkritisi gaji serta tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 104 juta per bulan. Menurutnya, hal itu sangat menyayat hati, mengingat sangat berbanding terbalik dengan gaji pekerja/buruh. Contohnya, buruh outsourcing atau kontrak yang menerima gaji hanya sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Di mana, ketika dibagi 30 hari, maka penghasilan mereka rata-rata hanya Rp 170 ribu.

    “Ketidakadilan ini semakin jelas apabila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang hanya menerima Rp 1,5 juta per bulan, yang jika dibagi 30 hari itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari,” ungkapnya. “Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp 3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi beberapa puluh ribu,” pungkasnya. (*)

  • Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

    Cari Eko Patrio dan Uya Kuya!

    GELORA.CO – Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025, ramai dibicarakan di media sosial.

    Pantauan RMOL hingga Selasa dini hari, 26 Agustus 2025, kata kunci terkait unjuk rasa di DPR membanjiri daftar trending topic di X. 

    Unjuk rasa ribuan massa tersebut merupakan protes  terhadap kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kembang kempis.

    Akun X @Madrule*** salah satunya menyoroti ulah sejumlah anggota DPR yang berjoget-joget pada momen Sidang Tahunan MPR RI, Jumat 15 Agustus 2025.

    Terpantau dua selebritis yang merupakan anggota Fraksi PAN DPR Eko Patrio dan Uya ikut berjoget-joget usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto.

    Publik menilai anggota dewan tidak peka dengan penderitaan masyarakat.

    “Buat yg lagi Demo di Gedung DPR RI, klo nemu uya kuya sama eko patrio tolong tampo***,” tulis  @Madrule***

    Sementara @ilham*** menyoroti minimnya partisipasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)  dalam demo hari ini.

    “Aksi demo 25 agustus 2025 soal tolak tunjangan anggota dewan yg membengkak. Kondisi depan gedung DPR RI sempat ricuh,” tulis  @ilham*** 

    “Massa aksi demo di dominasi justru oleh buruh dan anak STM bukan mahasiswa atau aliansi BEM SI,” sambungnya.

  • Petugas tembakan meriam air untuk halau massa aksi di DPR

    Petugas tembakan meriam air untuk halau massa aksi di DPR

    Sejumlah pelajar saat mendatangi lokasi unjuk rasa di depan Gedung DPR di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Petugas tembakan meriam air untuk halau massa aksi di DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Petugas Kepolisian menembakkan meriam air (water cannon) untuk menghalau massa aksi unjuk rasa yang mulai anarkis dengan melempari petugas di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin siang. Pantauan di lokasi sekitar jam 12.50 WIB petugas Kepolisian terus memukul mundur massa aksi dengan menyisir Jalan Gatot Subroto.

    Petugas juga terus mengimbau kepada massa aksi untuk mundur dan meninggalkan lokasi aksi karena situasi sudah tidak kondusif. Massa yang terdesak terus mundur perlahan dan meninggalkan lokasi unjuk rasa dengan mencoba melemparkan barang yang ada kepada petugas.

    Selain menembakkan meriam air, petugas juga menembakkan gas air mata untuk menghalau para pengunjuk rasa. Saat ini para pengunjuk rasa telah dipukul mundur mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda. Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR/DPDRI dan petugas dipastikan humanis dalam mengawal aksi tersebut.

    “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik. Petugas yang berjaga sebanyak 1.250 personel, baik dari TNI, Polri maupun petugas Pemda DKI Jaka. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas.

    Sumber : Antara

  • Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

    Demo di DPR Ricuh, Ratusan Demonstran Ditangkap Polda Metro dan Diminta Jalan Jongkok

    GELORA.CO – Sejumlah orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (25/8/2025) malam, diamankan polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

    Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung hingga malam hari tersebut sempat menyebar ke beberapa titik.

    Pantauan Warta Kota di Polda Metro Jaya, Senin pukul 21.45 WIB, para demonstran yang ditangkap dibawa menggunakan mobil taktis Resmob Polda Metro Jaya.

    Sesampainya di Polda Metro Jaya, para demonstran berjalan jongkok serta berbaris untuk dilakukan pemeriksaan.

    Mereka dikumpulkan di pelataran Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Para demonstran dibagi dalam beberapa kelompok, untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal.

    Beberapa kelompok yang terlihat, antara lain remaja yang mengenakan kaos hitam.

    Lalu ada kelompok pelajar yang mengenakan seragam sekolah putih dan abu-abu, serta sejumlah pria dewasa. 

    Di sisi lain sejumlah orang tua juga datang ke Polda Metro untuk mencari anak mereka.

    Bahkan ada istri yan g mencari suaminya.

    “Isi data dirinya, nama, alamat, hari dan waktu penangkapan,” ujar salah satu penyidik kepada demonstran.

    Saat ini, para demonstran yang ditangkap tengah menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. 

    Hingga berita ini diturunkan, jumlah pasti peserta yang ditangkap sedang didata,

    Selain itu tindak lanjut terhadap status mereka, juga masih belum dapat dipastikan.

    Berkumpul di Kawasan Slipi

    Sebelumnya Kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat dipadati oleh demonstran atau massa aksi yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (25/8/2025).

    Sampai Senin malam pukul 21.34 WIB, ratusan demonstran bertahan dengan menguasai kawasan Slipi, Jakarta Barat.

    Sementara aparat kepolisian tidak berani mendekat.

    Pantauan WartaKotalive.com, Senin malam, massa aksi terus berdatangan.

    Mereka semakin ramai dan bertahan di pos polisi Slipi yang sudah rusak massa.

    Bahkan video tron, pos polisi, hingga CCTV yang ada di lokasi juga dirusak massa.

    Tidak ada aparat kepolisian di lokasi tersebut.

    Sekira pukul 21.10 WIB, pihak kepolisian dari Satuan Brimob menggunakan satu mobik taktis dan 10 sepeda motor berboncengan tiba di lokasi.

    Massa aksi sempat ingin melakukan perlawanan, namun aparat kepolisiam sudah lebih dahulu menembakkan gas air mata.

    Massa aksi kemudian membubarkan diri ke arah Petamburan, Jakarta Barat.

    Baca juga: Aksi Demo Makin Brutal di Slipi, Pos Polisi Dirusak, Tenda Dibakar, Lalu Lintas Terganggu

    Beberapa menit kemudian, setelah gas air mata hilang dan polisi pergi, massa kembali datang ke jalanan.

    “Ayo woi, keluar lagi, keluar,” teriak salah seorang demonstran.

    Massa kemudian berusaha menuju ke Pos Polisi Pejompongan.

    Mereka ingin merusak dan membakarnya, karena kesal dengan aparat kepolisian.

    Aksi massa kemudian dihalau lagi dengan tembakan gas air mata.

    Namun dibalas oleh pendemo dengan tembakan kembang api.

    Massa kemuduan melakukan pembakaran sejumlah bahan material di tengah jalan baik dari arah Semanggi-Grogol maupun sebaliknya.

    “Revolusi, revolusi, revolusi,” teriak massa secara kompak. 

    Sebelumnya, Hendra saksi mata di kolong tol Slipi-Palmerah, Jakarta Barat melihat keberingasan massa aksi merusak fasilitas di pos polisi, Senin (25/8/2025).

    Ia melihat aksi unjuk rasa hari ini sama seperti tahun 2019 karena pendemo bentrok dengam pihak kepolisian di kolong tol Slipi.

    “Tapi pos polisi belum dibakar, baru tenda-tenda saja yang dibakar sama massa,” kata Hendra, Senin.

    Ricuh

    Awalnya ratusan pelajar, masyarakat sipil, hingga ojek online melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pantauan Wartakotalive.com para pengunjuk rasa terus berdatangan sejak Senin siang.

    Mereka sempat melempari botol dan memukul mobil polisi yang melintas.

    Penyebabnya mereka melihat rekan mereka yakni sejumlah pelajar yang ikut demonstrasi diamankan polisi.

    Rekan mereka itu berada di dalam mobil Polres Jakarta Pusat.

    Karenanya para pengunjuk rasa tidak terima atas kelakuan polisi yang membawa rekan mereka.

    Namun aksi massa yang menyerang mobil polisi berhasil ditahan dan kendaraan meninggalkan lokasi.

    Sebelumnya, sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis.

    Bahkan petugas tidak melibatkan penggunaan senjata api saat bertugas.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Senin (25/8/2025).

    “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

    Menurut Susatyo pihak kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ungkapnya. 

    Baca juga: Demo di DPR Berujung Ricuh, Commuter Line Tetap Normal dengan Pengamanan Ketat

    Terkait lalu lintas, polisi akan melakukan pengaturan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

    Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan publik untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kegaduhan.

    “Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” pungkasnya.

    Ringkasan Demo dan Tuntutan

    Demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/2/2025) dikoordinasi oleh Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama. 

    Aksi ini rencananya dimulai pukul 10.00 WIB, sementara akun Instagram @gejayanmemanggil menyebutkan pukul 07.00 WIB.

    Demonstran menuntut 9 hal, di antaranya penurunan Prabowo-Gibran, pembubaran Kabinet Merah-Putih dan DPR RI, serta penolakan RKUHAP.

    Mereka juga menuntut transparansi gaji dan pembatalan kenaikan gaji serta tunjangan rumah anggota DPR.

    Demo ini diikuti berbagai elemen masyarakat dan dilakukan di beberapa kota besar selain Jakarta.

    Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan dan DPR. 

    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan ada 3 orang yang bertindak sebagai koordinator lapangan yaitu Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.

    Dalam aksinya sebagian besar pengunjuk rasa dress code hitam.

    Demonstran membawa 9 tuntutan utama. 

    Mengutip siaran pers yang diunggah @gejayanmemanggil, berikut isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025:

    1.Turunkan Prabowo-Gibran 

    2.Bubarkan Kabinet Merah-Putih

    3.Bubarkan DPR RI

    4.Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

    5.Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998 

    6.Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)

    7.Transparansi gaji anggota DPR 

    8.Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR

    9.Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR 

    Aksi demonstrasi tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lain.

    Peserta aksi tidak terbatas pada mahasiswa, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki tujuan sama, yaitu menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan mendesak perbaikan kondisi bangsa ke depan.

     Isu kenaikan gaji anggota DPR RI mencuat usai Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.

    Namun, isu kenaikan gaji tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.

    Menurutnya, yang mengalami perubahan yaitu tunjangan perumahan.

    Ini karena anggota DPR tidak lagi difasilitasi rumah dinas, sehingga akan diganti dengan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

    Isi tuntutan demo hari ini tanggal 25 Agustus 2025, mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Massa aksi menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR hingga transparansi pengelolaan keuangan negara.

  • Jalur Kereta Tanah Abang-Palmerah Aman, KRL Rangkasbitung Beroperasi Normal

    Jalur Kereta Tanah Abang-Palmerah Aman, KRL Rangkasbitung Beroperasi Normal

    Jakarta

    KAI Commuter menginformasikan sejak pukul 21.49 WIB, kondisi jalur kereta di lintas Tanah Abang-Palmerah telah kembali aman dan dapat dilalui kembali.

    Sebelumnya jalur lintas Tanah Abang-Palmerah sempat ditutup sementara imbas massa pendemo yang sebelumnya berada di depan gedung DPR, berkerumun di sekitar jalur rel dan perlintasan JPL 41.

    “Kami sampaikan bahwa perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada pukul 21.49 WIB sudah kembali dapat melanjutkan layanan untuk berangkat dari stasiun Palmerah menuju Stasiun Tanah Abang.Perjalanan Commuter Line kini sudah kembali hingga Stasiun Tanah Abang secara bertahap,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

    KRL atau Commuter Line No.1793 relasi Tigaraksa-Tanah Abang sebagai Commuter Line pertama yang kembali melintas pada jalur tersebut.

    Selanjutnya perjalanan Commuter Line No.1793 akan kembali diberangkatkan menuju Stasiun Rangkasbitung. Petugas operasional dan pengamanan juga masih disiagakan di titik-titik strategis untuk memastikan perjalanan berlangsung dengan aman dan lancar.

    Joni menambahkan untuk mengantisipasi kepadatan pengguna yang berada di Stasiun Palmerah untuk menuju Arah Serpong/Rangkasbitung, KAI Commuter juga sempat melakukan rekayasa perjalanan Commuter Line Rangkasbitung.

    “Perjalanan hanya sampai Stasiun Kebayoran dan Stasiun Palmerah untuk kembali berangkat menuju Serpong/Rangkasbitung,” tambah Joni.

    KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan selama berada di stasiun maupun di dalam kereta.

    Informasi terbaru dapat diakses melalui pengumuman di stasiun, aplikasi C-Access, serta media sosial resmi @commuterline.

    “Terima kasih atas pengertian dan kerja sama para pengguna. Kami akan terus memantau situasi dan memberikan layanan terbaik demi keselamatan bersama, serta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” terang Joni.

    (hns/hns)

  • Sempat Gratis Sementara Imbas Demo di DPR, Tol Dalam Kota Kembali Normal

    Sempat Gratis Sementara Imbas Demo di DPR, Tol Dalam Kota Kembali Normal

    Jakarta

    Demonstrasi di depan Gedung DPR hari ini, Senin (25/8/2025) sempat ricuh. Massa pendemo bentrok dengan polisi, hingga masuk ruas tol dalam kota.

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad, memutuskan membebaskan tarif sementara waktu di Gerbang Tol (GT) Kuningan dan Semanggi.

    Langkah ini diambil demi mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan mengurai kepadatan lalu lintas tol. Pembebasan Tarif Tol di sementara waktu itu berlaku pada:

    1. GT Kuningan 2 pada pukul 18.52 WIB sampai pukul 19.22 WIB,
    2. GT Semanggi 1 pada pukul 19.47 sampai pukul 20.17 WIB,
    3. GT Semanggi 2 pada pukul 20.19 sampai 20.49 WIB.

    “Pembebasan tarif ini berlaku sementara waktu untuk membantu mengurai kepadatan antrean imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR sejak pagi hari,” ujar Ginanjar Bekti Rakhmanto Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025)

    Ginanjar menambahkan Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama aksi unjuk rasa berlangsung.

    “Terpantau pada pukul 21.00 WIB, lalu lintas sudah terurai secara bertahap dan berangsur kembali normal,” terang Ginanjar.

    Antisipasi jadwal dan arah perjalanan, serta terus perbaharui informasi terkini melalui media sosial resmi Jasa Marga, live cctv melalui aplikasi TRAVOY dan call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.

    (hns/hns)

  • Cerita Warga Terjebak 3 Jam di Stasiun Palmerah Imbas Ricuhnya Demo 25 Agustus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Agustus 2025

    Cerita Warga Terjebak 3 Jam di Stasiun Palmerah Imbas Ricuhnya Demo 25 Agustus Megapolitan 25 Agustus 2025

    Cerita Warga Terjebak 3 Jam di Stasiun Palmerah Imbas Ricuhnya Demo 25 Agustus
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga penumpang KRL Commuter Line mengalami kesulitan pulang imbas adanya aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Salah satunya dialami oleh karyawan swasta bernama Isti (22) yang hendak pulang sejak pukul 16.20 WIB dari Stasiun Palmerah ke Pasar Minggu.
    “Mau ke arah Tanah Abang tapi keretanya enggak sampe-sampe, pesan ojek
    online
     (ojol) pun enggak dapat terus,” kata Isti kepada 
    Kompas.com
    , Senin.
    Awalnya, Isti berencana menaiki KRL Commuter Line ke Tanah Abang untuk transit ke Manggarai, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta tujuan Jakarta Kota-Bogor.
    Namun, hingga lewat pukul 19.00 WIB, ia masih terjebak di Palmerah tanpa kepastian kapan bisa pulang.
    “Saya nungguin kereta ke arah Tanah Abang itu lama, tiga jam lebih sih ini,” ungkapnya.
    Setelah menunggu cukup lama, Isti memutuskan keluar stasiun dan mencari ojek pangkalan menuju Stasiun Karet dengan harga awal Rp 15.000.
    Cara ini ia lakukan setelah sebelumnya sulit mendapatkan ojol selama tiga jam.
    “Saya coba jalan dulu dari stasiun, terus saya lihat ada abang ojek lagi mangkal. Saya coba tanya, mau ambil orderan enggak,” ujar Isti.
    Harapannya sempat memudar ketika ojek pangkalan tersebut menolak pesanannya karena khawatir terkena gas air mata di sekitaran Jalan Pejompongan Raya yang akan dilewatinya.
    “Aku sampai minta tolong dan naikkin harga jadi Rp 30.000, akhirnya pelan-pelan sama ojol jalan,” terang Isti.
    Sekitar pukul 19.30 WIB, Isti baru tiba di Stasiun Karet untuk menunggu jemputan ke rumah.
    Sepanjang perjalanan, Isti menyaksikan massa aksi berhamburan di jalan, memanjat pagar di tepi rel kereta, dan terpapar sisa gas air mata.
    “Bau banget sepanjang jalan, mata juga perih padahal sudah pakai helm dan masker. Ini pekat banget (baunya),” jelasnya.
    Selain itu, situasi lalu lintas juga kacau dan padat kendaraan. Motor kesulitan melintasi gang sebagai jalur alternatif, dan Isti baru merasakan jalanan lancar di daerah Kuningan.
    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial soal rencana demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI.
    Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, salah satunya terkait kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi negara dan masyarakat yang semakin melemah.
    Kabar demo ini tersebar luas melalui berbagai
    platform
    media sosial dan disebut bertajuk aksi “Revolusi Rakyat Indonesia”.
    Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat mulai memadati area depan Gerbang DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sejak pagi tadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ongkos Ojol Meroket Imbas Demo 25 Agustus, Warga Pilih Bertahan di Stasiun Palmerah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Agustus 2025

    Ongkos Ojol Meroket Imbas Demo 25 Agustus, Warga Pilih Bertahan di Stasiun Palmerah Megapolitan 25 Agustus 2025

    Ongkos Ojol Meroket Imbas Demo 25 Agustus, Warga Pilih Bertahan di Stasiun Palmerah
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga terjebak di Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, akibat unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).
    Salah satu warga yang terdampak adalah Suci (30), seorang karyawan swasta. Ia mengaku mulai terjebak di stasiun sejak sekitar pukul 16.08 WIB.
    Saat itu, pihak stasiun menginformasikan adanya hambatan pengoperasian KRL Commuter Line akibat demonstrasi.
    “Saya tanya ke petugas di stasiun dan dibenarkan bahwa kereta dari dan menuju Stasiun Palmerah tidak beroperasi. Dan kereta yang melaju dari arah Rangkasbitung hanya beroperasi hingga Stasiun Kebayoran,” ujar Suci kepada
    Kompas.com.
    Suci juga mendengar kabar bahwa penumpang di Stasiun Kebayoran ikut tertahan karena dampak aksi unjuk rasa tersebut.
    Untuk pulang ke rumahnya di daerah Pondok Petir, Kota Depok, Suci mencoba mencari transportasi alternatif dengan menggunakan ojek 
    online
    (ojol).
    Namun, ongkos yang ditawarkan melonjak drastis hingga mencapai kisaran Rp 122.000.
    Padahal, kata Suci, ongkos ojol biasanya dari Pondok Petir-Palmerah tidak pernah menyentuh Rp 80.000.
    “Namun saya mengurungkan niat karena terlalu mahal. Kalau Go-Ride sekitar Rp 122.000 karena kondisi sudah gelap dan hujan ya saya cek ongkos Go-Car,” kata Suci.
    Usai dicek, justru harga ongkos untuk taksi
    online
    (taksol) tersebut, justru jauh lebih mahal.
    “Setelah saya cek malah lebih terkejut lagi karena ongkos Go-Car Rp 222.000,” sambungnya.
    Karena tarif yang terlalu mahal, Suci akhirnya memilih bertahan di stasiun hingga KRL kembali beroperasi.
    Sekitar pukul 17.18 WIB, ia baru bisa menaiki salah satu kereta tujuan Stasiun Tanah Abang yang sempat berhenti di Palmerah.
    “Padahal itu peron menuju Tanah Abang, namun kereta dibuat jadi arus balik lagi ke Parung Panjang (di rel yang sama),” jelasnya.
    Sebelumnya, beredar luas kabar di media sosial mengenai rencana aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI.
    Aksi yang disebut bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” itu digelar untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
    Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI, di tengah kondisi ekonomi yang melemah.
    Pantauan di lokasi, massa dari berbagai kalangan mulai memadati area depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, sejak pagi hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.