Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

    “Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

    “Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

    Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

    Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

    “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

    Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

    Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hampir 5000 aparat bersiaga amankan aksi buruh di DPR

    Hampir 5000 aparat bersiaga amankan aksi buruh di DPR

    ANTARA – Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut sebanyak 4969 personel disiagakan untuk pengamanan aksi buruh di depan Gedung DPR/ MPR Senayan, Kamis (28/8). Para personel yang disiagakan saat demonstrasi Kamis ini berasal dari satuan di PMJ, Mabes Polri, Kodam Jaya, dan Pemprov Jakarta. (Azhfar Muhammad Robbani/Anggah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Aksi buruh di depan Gedung DPR dibubarkan

    Jakarta (ANTARA) – Aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gerbang utama gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dibubarkan setelah peserta aksi selesai menyampaikan aspirasi mereka.

    “Aksi ini harus dibubarkan setelah aspirasi kami sampaikan karena para buruh ini harus bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan sebagian peserta aksi mengambil libur dan harus melanjutkan pekerjaan mereka pada shift berikutnya sehingga unjuk rasa tersebut selesai pada siang hari ini.

    Menurut dia, demonstrasi itu cukup digelar hingga siang hari, dan pihaknya juga sudah mengajukan enam tuntutan dalam aksi tersebut. Dia pun berharap agar keenam tuntutan itu menjadi perhatian pemerintah dan DPR.

    “Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi,” ujar Said.

    Dia mengatakan aksi tersebut tidak dapat digelar terlalu lama pada hari ini karena para buruh harus kembali melanjutkan kewajiban mereka bekerja di perusahaan masing-masing.

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menggelar jumpa pers setelah membubarkan massa aksi unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis (28/8/2025) siang. (ANTARA/Mario Sofia Nasution).

    “Kalau tidak, tentu ada ancaman pemecatan nantinya,” papar Said.

    Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah agar memprioritaskan dan segera merealisasikan keenam tuntutan buruh yang disampaikan pada hari ini. Jika tuntutan itu tidak direspons oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi serupa.

    “Ini aksi awal dan perjuangan masih panjang,” tegas Said.

    Sebelumnya, ribuan buruh di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR membubarkan diri dengan tertib dan aman. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 12.30 WIB.

    Dalam aksi tersebut, ribuan buruh mendengarkan orasi dari sejumlah orator, antara lain Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, ketua aliansi buruh lainnya serta sejumlah buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

    Aksi itu membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

    Said Iqbal Teriak di Depan Gedung DPR, Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan buruh ikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sebanyak 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang turun untuk unjuk rasa di depan DPR RI.

    Masa menuntut sejumlah hal, antara lain Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah; Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%; Setop PHK dan bentuk Satgas PHK; Reformasi Pajak Perburuhan; Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw; hingga Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi.

    Said Iqbal meminta kepada masa aksi untuk dapat berunjuk rasa dengan damai dan tidak ada kericuhan.

    Said Iqbal mengancam akan siapkan aksi mogok nasional, jika tuntutan tidak dipenuhi.

  • Video: DPR Pastikan Unjuk Rasa Dijamin UU, Apindo Imbau Harus Kondusif

    Video: DPR Pastikan Unjuk Rasa Dijamin UU, Apindo Imbau Harus Kondusif

    Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, aksi unjuk rasa dijamin di dalam undang-undang, termasuk yang digelar di depan Gedung DPR. Dasco mengaku telah menyampaikan berulang kali, bahwa undang-undang menjamin masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, termasuk memalui aksi unjuk rasa.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, juga merespon rencana aksi unjuk rasa hari ini. Ia menekankan unjuk rasa tersebut harus berlangsung dengan kondusif.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 28/08/2025) berikut ini.

  • Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Demo Buruh di DPR Batal Dihadiri 10.000 Massa, Said Iqbal Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan masa buruh yang melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI hanya sekitar 5.000 buruh, dari targetnya 10.000 massa.

    Said Iqbal mengatakan alasan mengapa masa demo hanya sekitar 5.000 orang yakni karena sengaja disebar aksinya di beberapa daerah.

    “Jumlah masa hanya sekitar 5.000 orang karena kita kurangi jumlahnya yang demo di depan DPR dan kami sebar di beberapa daerah,” kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia.

    Foto: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan orasi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Selain itu, adapula buruh yang sudah diarahkan untuk tidak ikut turun aksi di depan DPR.

    “Ada serikat lain yang diarahkan oleh pemimpinnya untuk tidak ikut turun demo, saya heran kok masih ada pemimpin buruh seperti itu,” tegasnya.

    Begitu juga perubahan aksi, di mana awalnya aksi demo dilakukan di dua tempat yakni di depan DPR RI dan Istana Negara. Namun, pada akhirnya hanya dilakukan di depan DPR RI.

    “Di DPR saja, karena keterbatasan waktu,” terang Said Iqbal.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kisah Rasja, Warga Baduy Tempuh Ratusan Kilometer Ikut Demo DPR – Page 3

    Kisah Rasja, Warga Baduy Tempuh Ratusan Kilometer Ikut Demo DPR – Page 3

    Warga dari Kampung Kanekes, Baduy Luar, ini melangkah dengan mantap meski telah menempuh perjalanan yang tidak mudah, sejauh 145 kilometer dari kampung halamannya. Selama perjalanan, ia mengenakan kain Lomar atau ikat kepala khas Badui berwarna biru.

    Untuk sampai di Jakarta, Rasja menggunakan dua moda transportasi: mobil dari Kanekes ke Stasiun Rangkasbitung, lalu dilanjutkan dengan KRL menuju Stasiun Palmerah, stasiun terdekat dari gedung DPR.

    Langkahnya tetap tegas, bahkan tanpa alas kaki. Kekesalannya yang memuncak sesekali terlontar dari mulutnya.

    “Sering dibohongin bae, kesel jadinya, terus bae rakyat mah dibohongin, dia joget-joget,” ujarnya setengah berteriak.

    Kata-katanya mencerminkan kekecewaan mendalam atas janji-janji yang tak pernah terwujud.

  • Polisi Sekat Sembilan Titik di Depok, Cegah Pelajar Ikut Demo ke DPR – Page 3

    Polisi Sekat Sembilan Titik di Depok, Cegah Pelajar Ikut Demo ke DPR – Page 3

    Polres Metro Depok telah menurunkan 180 anggota kepolisian yang ditempatkan di setiap penyekatan. Abdul mengapresiasi kepada sekolah, guru, maupun siswa yang tidak ikut terprovokasi melakukan unjuk rasa.

    “Kami apresiasi siswa yang tidak terprovokasi melakukan aksi, sementara dari PMJ, tadi sudah menyampaikan ada beberapa siswa yang diamankan terkait dengan mengikuti kegiatan unjuk rasa,” terang Abdul.

    Polres Metro Depok terus melakukan monitoring terkait perkembangan aksi unjuk rasa. Hal itu untuk melakukan berbagai langkah antisipasi terkait kondisi dan situasi dari perkembangan aksi unjuk rasa.

    “Kita monitor juga, kita senantiasa berkomunikasi dengan Polda menyampaikan perkembangan masing-masing wilayah,” ucap Abdul.

    Sebelumnya, Massa yang hendak mengikuti demo 28 Agustus 2025 sudah memadati kawasan Gedung DPR. Memastikan situasi konsudif selama demo berlangsung, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di sejumlah titik perbatasan Jakarta hari ini, Kamis (28/8/2025).

    “Nanti kehadiran polisi di berbagai titik, kemudian sudah bekerja sama juga dengan beberapa polres di sekitar Polda Metro Jaya memberikan informasi dan melakukan imbauan-imbauan edukasi, patroli hingga pencegahan ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

     

  • Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Pemprov DKI segera perbaiki fasilitas yang rusak akibat demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan segera memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak akibat aksi unjuk rasa yang terjadi pada Senin (25/8) di depan Gedung DPR.

    Salah satu fasilitas yang diketahui rusak akibat kejadian itu, yakni kamera pengawas (CCTV) di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat.

    “Iya, segera kita perbaiki. Karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta, apapun. walaupun Pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Pada 25 Agustus 2025, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI dengan sigap membersihkan sampah-sampah sisa aksi demonstrasi tersebut.

    “Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25, besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih,” ujar Pramono.

    Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR dan Medan Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8) menyisakan 18,72 ton sampah dan melibatkan 250 petugas kebersihan dalam proses pembersihannya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan sampah tersebut didominasi bahan anorganik, seperti banner, botol plastik, dan sisa-sisa poster.

    Rincian petugas yang dikerahkan itu, yakni 150 personel petugas kebersihan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat serta 100 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir.

    Selain itu, proses pembersihan tersebut turut didukung sejumlah peralatan berupa 12 road sweeper atau penyapu jalan mekanis, tiga mini dump truk, dan 10 truk angkut sampah anorganik.

    Kegiatan pembersihan itu terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di sekitar Gedung DPR/MPR yang meliputi Jalan Pemuda Senayan, Jalan Pejompongan, dan Tanah Abang, serta kawasan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan Timur.

    Petugas mulai menyisir area tersebut mulai pukul 20.00 WIB, sementara pembersihan berat dilakukan pukul 23.00 WIB hingga dini hari dengan memanfaatkan lalu lintas yang sepi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdik DKI ambil langkah antisipasi cegah siswa ikut demo di DPR

    Disdik DKI ambil langkah antisipasi cegah siswa ikut demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah antisipasi agar siswa-siswi sekolah tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada Kamis.

    Salah satunya dengan memperkenankan siswa-siswi yang tinggal di daerah sekitar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR untuk belajar dari rumah.

    “Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, sebagai upaya antisipasi potensi provokasi ajakan kepada siswa-siswi untuk mengikuti demonstrasi tersebut, pihaknya menerbitkan Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 tentang optimalisasi kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan bagi seluruh jajaran Disdik DKI.

    Aturan tersebut merupakan turunan dari instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi.

    Nahdiana mengatakan mulai Selasa, 26 Agustus 2025, pihaknya melakukan pengawasan ke sekolah terkait kehadiran siswa dan kepulangan mereka dari sekolah ke rumah melalui komunikasi intensif dengan orang tua.

    “Kami juga memetakan dan melakukan pendampingan pengawasan kehadiran dan kepulangan murid untuk sekolah-sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi (muridnya berasal keluarga lingkungan kurang mampu),” tutur Nahdiana.

    Tak hanya itu, Disdik DKI turut melakukan rapat koordinasi secara berjenjang dengan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan ketat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta aparat untuk memitigasi jika hari ini masih ditemukan anak-anak yang dari rumah mengaku berangkat ke sekolah, tetapi nyatanya tidak sampai ke sekolah.

    Kendati demikian, belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi yang akan dikenakan apabila masih terdapat anak-anak yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.