Tempat Fasum: Gedung DPR

  • 7
                    
                        Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI
                        Megapolitan

    7 Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI Megapolitan

    Demo 1 September, Massa dari GMNI Mulai Datangi Gedung DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mulai mendatangi Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, untuk melakukan demo siang hari ini, Senin (1/9/2025).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, massa yang datang berjumlah 15 orang. Sebagian dari mereka mendatangi Gedung DPR/MPR RI dengan menaiki mobil komando berwarna putih sekitar pukul 12.20 WIB.
    Sebagian lagi berjalan mengiringi mobil komando tersebut dari Jalan Gerbang Pemuda menuju ke depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Belasan orang tersebut datang dilengkapi dengan atribut, mulai dari bendera berwarna merah dengan lambang GMNI serta seragam organisasi GMNI berupa kaus berwarna merah dan kemeja hitam. Beberapa mahasiswa ada yang menggunakan almamater berwarna hijau.
    Setibanya di gerbang utama Gedung DPR RI, mereka membagikan kertas rilis berisikan sederet tuntutan untuk para anggota dewan.
    Ada sekitar 10 tuntutan yang dibawakan GMNI dalam demo hari ini, yakni sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret Situasi Terkini di Depan Gedung DPR: Jalan Tol Dalam Kota Sepi

    Potret Situasi Terkini di Depan Gedung DPR: Jalan Tol Dalam Kota Sepi

    FOTO

    Potret Situasi Terkini di Depan Gedung DPR: Jalan Tol Dalam Kota Sepi

    News

    16 menit yang lalu

  • Hikmahbudhi tak kirim kader ke aksi unjuk rasa hari ini

    Hikmahbudhi tak kirim kader ke aksi unjuk rasa hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menyatakan tidak mengirim kadernya ke aksi unjuk rasa pada hari ini menyikapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

    Ketua Umum Presidium Pusat Hikmahbudhi Candra Aditiya Nugraha mengatakan pihaknya tidak menurunkan kader ke jalan karena menilai aksi demo belakangan sudah lewat dari substansi dan mengarah ke tindakan anarkisme.

    “Siang ini, Hikmahbudhi tidak mengirimkan kader untuk turun jalan karena kami hari ini, termasuk presidium pusat, sudah ada agenda tersendiri,” kata Candra saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Candra mengimbau kader Hikmahbudhi untuk tetap objektif dalam bersikap maupun dalam menyampaikan pendapat.

    “Kami mengimbau kader untuk tetap objektif dalam bersikap atau penyampaian pendapat yang mengedepankan dialog, santun, damai agar tidak kehilangan substansinya serta mengajak semua untuk menjaga kondusifitas bersama,” tuturnya.

    Sementara itu, organisasi mahasiswa lainnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), berencana untuk turun ke jalan dalam aksi bertajuk Koreksi Indonesia. Aksi tersebut akan dilakukan di sekitaran gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta.

    “HMI turun [ke jalan],” kata Ketua Umum Pengurus Besar HMI Bagas Kurniawan dikonfirmasi terpisah, Senin.

    Dia menjelaskan setidaknya ada tujuh tuntutan Suara Rakyat yang menjadi aspirasi HMI, yakni reformasi partai politik, benahi seluruh institusi publik secara serius, pecat wakil rakyat yang toxic untuk masyarakat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat, sahkan secepatnya rancangan undang-undang pro rakyat, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan reformasi perpajakan yang lebih adil.

    Menurut PB HMI, aksi Koreksi Indonesia merupakan agenda mendesak yang tidak bisa ditunda. Tanpa koreksi, demokrasi dinilai akan melahirkan jurang kesenjangan baru, sekaligus mengkhianati janji kemerdekaan, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6
                    
                        Sahroni hingga Uya Kuya Disebut Masih Dapat Gaji hingga Resmi Di-PAW
                        Nasional

    6 Sahroni hingga Uya Kuya Disebut Masih Dapat Gaji hingga Resmi Di-PAW Nasional

    Sahroni hingga Uya Kuya Disebut Masih Dapat Gaji hingga Resmi Di-PAW
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang juga anggota Fraksi PDI-P Said Abdullah menegaskan, tidak ada istilah anggota Dewan nonaktif dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
    Dengan demikian, Adies Kadir (Golkar), Ahmad Sahroni (Nasdem), Nafa Urbach (Nasdem), Eko Patrio (PAN), dan Uya Kuya (PAN) yang kini telah dinonaktifkan oleh partainya tetap masih berstatus anggota DPR RI.
    “Baik Tatib maupun Undang-Undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujar Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (1/9/2025).
    Said menegaskan bahwa setiap anggota DPR RI masih berstatus aktif sampai ada pergantian resmi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).
    Oleh karena itu, lanjut Said, kelima anggota Dewan yang telah diumumkan nonaktif oleh masing-masing partainya secara teknis masih menerima gaji dan tunjangan lainnya.
    “Kan tidak di Banggar lagi posisinya, Banggar sudah memutuskan (anggaran). Sekarang kalau begitu diputuskan kan di bagian pelaksana, pelaksananya bukan Banggar. Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji,” jelas Said.
    Meski begitu, Said enggan berkomentar lebih jauh soal keputusan yang telah diambil PAN, Golkar, dan Nasdem.
    Dia hanya menegaskan bahwa Fraksi PDI-P menghormati keputusan tersebut.
    “Saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, Golkar, dan seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu, dan tidak bolehlah ya,” pungkasnya.
    Dosen hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menyebutkan bahwa anggota DPR RI yang belum menerima pemberhentian antar waktu (PAW) atau pemberhentian tetap masih menerima gaji dan fasilitas sebagai anggota dewan.
    “Selama belum ada pemberhentian antar waktu atau pemberhentian tetap dari keanggotaan DPR, maka logikanya masih menerima gaji dan fasilitas kedewanan,” kata Titi saat dihubungi, Senin (1/9/2025).
    Titi mengatakan, penggunaan istilah “menonaktifkan” anggota DPR di luar koridor Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Tata Tertib (Tatib) DPR adalah rancu.
    Istilah “nonaktif” dalam UU MD3 hanya diberlakukan bagi pimpinan atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sedang diadukan dan pengaduannya dinyatakan lengkap.
    Sementara itu, Tatib DPR juga mengatur hal yang sama, bahwa status “nonaktif” hanya berlaku bagi anggota atau pimpinan MKD yang diadukan.
    Titi menyebutkan, perubahan status keanggotaan DPR RI hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW).
    “Prosesnya melibatkan usulan partai, pimpinan DPR, dan penetapan presiden,” ujar Titi.
    Ia menjelaskan, dalam UU MD3 dan Peraturan DPR RI Tahun 2020 terdapat empat istilah, yakni pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, pemberhentian sementara, dan nonaktif yang hanya diberlakukan bagi anggota atau pimpinan MKD.
    “Dalam Pasal 239 UU MD3, diatur secara tegas mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW) bagi anggota DPR. Ketentuan ini menjadi satu-satunya dasar hukum yang dapat mengubah status keanggotaan seseorang di DPR,” kata Titi.
    Adapun anggota yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
    Sementara itu, syarat untuk memberhentikan hanya bisa dilakukan jika anggota DPR RI memenuhi salah satu syarat, yakni tidak bisa melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus menerus tanpa keterangan; melanggar sumpah atau janji atau kode etik DPR; dihukum 5 tahun oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
    Kemudian, dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; diusulkan oleh partai politiknya; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR; melanggar larangan dalam UU MD3; dan diberhentikan sebagai anggota partai politik atau menjadi anggota partai politik lain.
    Sementara itu, Pasal 244 UU MD3 menyatakan bahwa pemberhentian sementara bisa dilakukan jika anggota DPR menjadi terdakwa dalam pidana umum dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau menjadi terdakwa kasus pidana khusus.
    “Dengan demikian, PAW merupakan mekanisme formal dan satu-satunya cara yang sah secara hukum untuk mengakhiri masa jabatan anggota DPR sebelum waktunya. Proses ini tidak bisa digantikan dengan istilah nonaktif sebagaimana kerap dipakai partai politik,” kata Titi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Viral Warga Kena Peluru Saat Demo DPR Dipastikan Hoax

    Video Viral Warga Kena Peluru Saat Demo DPR Dipastikan Hoax

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut video TikTok yang mengklaim rakyat terkena peluru nyasar saat demo DPR adalah hoax. Hal ini ditegaskan Komdigi dalam siaran berita di laman komdigi.go.id fdengan judul ‘[HOAKS] Warga Terkena Peluru Nyasar Saat Demo Buruh di DPR’.

    “Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengeklaim adanya warga yang terkena peluru nyasar saat Demo Buruh di kawasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 28 Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax,” tulis Komdigi.

    Sebelumnya, ditulis oleh detikcom, sebanyak 4.969 personel gabungan telah ditugaskan untuk mengamankan demo buruh di Gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus 2025. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam, aparat tidak membawa atau menggunakan senjata api (senpi) saat mengawal demo buruh.

    Polisi menegaskan, pengawalan aksi demonstrasi dilakukan dengan mengedepankan sisi humanis, preventif, dan imbauan.

    Pada 28 Agustus silam, telah terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia. Aksi ini membawa pesan dan tuntutan penting untuk pemerintah.

    Di depan kompleks parlemen, Jakarta, aksi awalnya digelar oleh buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB). Aksi membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Buruh mminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, setop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah dan tuntutan lain.

    (ask/ask)

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan-TNI Hari Ini, Bahas Apa?

    Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan-TNI Hari Ini, Bahas Apa?

    Jakarta

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jendera Tandyo Budi Revita. Apa yang dibahas?

    Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Utut Adianto.

    Rapat juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Tonny Harjono. Rapat tersebut pun digelar tertutup. Utut mengatakan rapat kerja tersebut membahas terkait anggaran.

    “Nggak (bahas situasi nasional). Ini kan APBN. APBN kan siklus. Siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Diketahui, DPR kembali menggelar rapat usai aksi demonstrasi yang beberapa hari terakhir terjadi. Pada Kamis (28/8), Sekretariat Jenderal DPR sempat memberlakukan sistem WFH akibat adanya demo buruh di Gedung DPR.

    Selain melakukan aksi, massa juga menggeruduk menjarah rumah-rumah anggota DPR RI. Hingga akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR.

    Tonton juga video “NasDem Mutasi Sahroni dari Pimpinan Komisi III jadi Anggota Komisi I DPR” di sini:

    (amw/azh)

  • Netizen Lapor Sepinya Lalu Lintas dan Transportasi Jakarta Hari Ini

    Netizen Lapor Sepinya Lalu Lintas dan Transportasi Jakarta Hari Ini

    Jakarta

    Lalu lintas di sejumlah ruas tol arah ke Jakarta dan di sejumlah jalan arteri di Jakarta dilaporkan lancar pagi ini. Sejumlah titik yang dilaporkan lancar misalnya kawasan Kwitang, Monas, hingga Jl HR Rasuna Said. Netizen pun melaporkan situasi yang lebih sepi dari biasanya.

    Berdasarkan laporan Jasa Marga melalui akun X resminya, Senin (1/9/2025) lalu lintas di sejumlah ruas tol seperti Jagorawi, Japek dan Janger arah Jakarta lancar. Diketahui biasanya terdapat beberapa titik kepadatan lalin di jam padat pada hari kerja.

    Di linimasa media sosial, netizen melaporkan suasana lalu lintas Jakarta yang lengang dan tidak seperti baisanya yang identik dengan kemacetan. “Not used dengan jalanan jakarta sesepi ini… biasanya sepi menjelang lebaran aja,” sebut seorang netizen di X.

    Apalagi di hari Senin, Jakarta biasanya sangat sibuk dan macet, tapi tidak untuk hari ini. “Woy apa apaan jakarta senin pagi sepi gini alhamdulillah semoga sampe tahun depan sepi terus,” sebut komentar berikutnya.

    Transportasi umum juga dikabarkan tidak sepenuh biasanya hari ini. “Jalanan gak macet sama sekali, dan bisa duduk di busway yang biasanya umpel-umpelan.
    Liat Jakarta sepi, malah hati penuh sesak rasa sedih dan perih,” sebut sebuah akun.

    Ada juga yang berkomentar bahwa Jakarta sepi memang menyenangkan, tapi menyedihkan juga karena seakan ada sesuatu. “Enak sih halte sepi tj sepi jalanan sepi, tapi agak sedih gitu jakarta ga kayak biasanya,” sebut seorang warganet.

    “Stasiun krl amann, jadwalnya juga normal kok, cenderung lebih sepi malah karena pada wfh,” lapor netizen mengenai situasi KRL.

    Sebagian juga mengaku situasi Jakarta hari ini mengingatkan pada zaman covid. “Jakarta sepi bngt, ini kayak berangkat kerja pas jaman covid,” tulis seorang netizen.

    Pegawai di Jakarta hari ini sepertinya banyak yang bekerja dari rumah alias WFH. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta merilis imbauan pemberlakuan sistem work from home (WFH). Dalam surat Edaran Nomor e-0014/SE/2025, perusahaan di Jakarta diimbau memberlakukan WFH meski situasional dan tidak wajib.

    “Perihal imbauan WFH untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta, terutama yang lokasinya berdekatan dari dampak penyampaian aspirasi massa, itu bersifat situasional dan tidak wajib,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025).

    Tonton juga video “Situasi Terkini di Kawasan Gedung DPR, Lalin Arah Slipi Ditutup” di sini:

    (fyk/fyk)

  • 3
                    
                        Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini
                        Megapolitan

    3 Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di berbagai titik di Jakarta pada Senin (1/9/2025).
    Masyarakat, khususnya pengguna jalan, diimbau agar mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan memilih rute alternatif.
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, terdapat tujuh lokasi demo di Jakarta hari ini yang tersebar di kawasan Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menegaskan bahwa seluruh aksi yang digelar sudah melalui mekanisme pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut rangkuman tujuh titik unjuk rasa di Jakarta hari ini:
    1. Depan Gedung DPR/MPR RI (Tanah Abang)
    Aliansi BEM Tangerang Selatan dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan sejumlah program strategis nasional (PSN).
    2. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Gambir)
    Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun melakukan aksi terkait keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    3. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Gambir
    Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas) mendesak pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    4. Silang Selatan Monas, Gambir
    5. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan 30 orang menyoroti dugaan tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    6. Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng
    Komunitas Pemantau Korupsi menggelar aksi menuntut agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    7. Sawah Besar
    Aksi massa yang tersebar di Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar ini diperkirakan menimbulkan lalu lintas padat dan potensi kemacetan.
    Pengendara diimbau untuk menghindari ruas jalan yang menjadi titik aksi serta memantau informasi lalu lintas terkini melalui layanan resmi Polda Metro Jaya maupun aplikasi navigasi digital.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Pengusaha Wanti-Wanti Dampak dari Gelombang Demo ke Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Memanasnya situasi politik dan keamanan di dalam negeri dalam beberapa hari belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha. Gelombang demonstrasi hingga berujung kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah lainnya pun disebut berisiko mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang berharap agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tidak berlanjut. Pasalnya, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh dengan semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” kata Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga sampai mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Dampak ke Ekonomi

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mewanti-wanti gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Kadin pun mengimbau seluruh pihak untuk tenang dan bekerja sama menjaga kondusifitas.

    Anindya menyampaikan kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi bersama dengan menjaga situasi keamanan agar semua orang bisa kembali bekerja dan melakukan aktivitas.

    Selama situasi keamanan tidak kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu dan dampak buruk akan dialami juga oleh masyarakat. Menurutnya, jalan terbaik menyampaikan aspirasi adalah melalui dialog.

    Anindya mewakili Kadin Indonesia juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol pada Kamis (28/8/2025).

    “Kadin juga menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga Affan Kurniawan. Semoga almarhum mendapatkan kebahagiaan abadi dam keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh Allah SWT,” ucap Anindya.

    Kadin juga menyatakan simpati terhadap Moh Umar Amirudin, pengemudi ojol lainnya yang terluka parah akibat insiden yang sama.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, yang antara lain, menyatakan agar insiden 28 Agustus 2025 malam itu diusut tuntas dan transparan, serta petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.

    Presiden juga mengimbau agar masyarakat untuk tenang dan percaya kepada pemerintah yang dipimpinnya. Presiden berjanji untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat.

    ‎‎”Kepala negara juga mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada karena ada unsur-unsur yang selalu ingin terjadi huru-hara dan chaos,” kata Anindya

    Pihaknya juga mengimbau para penyelenggara negara agar segera membuka dialog dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

    ‎”Hanya lewat dialog yang saling menghargai, para pembawa aspirasi bisa memahami aspirasi yang bisa dikabulkan dan yang belum bisa dikabulkan. Kedepankan semangat Indonesia Incorporated atau semangat gotong royong dalam setiap dialog,” katanya.

    Kadin turut meminta para penyelenggara negara agar semua kebijakan, pernyataan, dan tindakan sungguh memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti kondisi psikologi masyarakat yang sedang diimpit kesulitan ekonomi, pendapatan yang minim, biaya hidup yang meningkat, kondisi ketenagakerjaan yang sedang sulit, dan kesenjangan sosial yang masih cukup lebar.

    ‎”Kadin mengimbau semua pihak agar memberikan kesempatan kepada Presiden dan pemerintahannya untuk bekerja, melaksanakan janji politik kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Jaminan Keamanan

    Dunia usaha, imbuhnya, berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    “Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi. Jika ingin melakukan unjuk rasa agar dilaksanakan dengan damai, rukun dan kondusif jangan sampai merusak fasilitas umum,” tutur Sarman.

    Adanya jaminan keamanan juga diharapkan oleh pengusaha pusat perbelanjaan di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.

    ‎Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyampaikan pihaknya berharap semua pihak dapat menahan diri, mengutamakan keselamatan, dan menjaga ketertiban bersama.

    ‎”HIPPINDO mendukung langkah pemerintah dalam menjamin keamanan masyarakat, termasuk pengamanan pusat perbelanjaan, objek vital, serta kelancaran distribusi logistik dan barang kebutuhan pokok. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan,” kata Budiharjo, Sabtu (30/8/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Budiharjo meminta pemerintah agar memberikan penjagaan di pusat aktivitas publik, serta mendengar suara rakyat melalui dialog yang konstruktif.

    ‎Lebih dari itu, HIPPINDO menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan sektor ritel beserta ekosistemnya, yang melibatkan jutaan pekerja dan keluarga mereka, serta seluruh sektor lain yang menopang perekonomian bangsa.‎

    ‎”Dengan dialog, kebersamaan, dan langkah konkret menjaga ketenangan publik, kita dapat memperkuat persatuan nasional sekaligus memastikan roda ekonomi terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Seperti diketahui, aksi unjuk rasa awalnya terjadi di Jakarta pada 25 Agustus untuk menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Aksi demo kemudian berlanjut pada Kamis 28 Agustus yang digelar oleh kalangan buruh di DPR untuk menuntut upah layak dan pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru.

    Usai massa buruh membubarkan aksi unjuk rasa, demo pada 28 Agustus kemudian dilanjutkan oleh kelompok mahasiswa.

    Bentrokan terjadi antara pendemo dan aparat keamanan dalam aksi demo pada 28 Agustus hingga berujung pada tragedi wafatnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak kendaraan Rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025).

    Aksi unjuk rasa kembali dilakukan di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia pada 29 Agustus 2025 sebagai bentuk solidaritas atas wafatnya Affan Kurniawan.

    Sejumlah elemen masyarakat seperti ojek online, masyarakat sipil, hingga mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI, hingga Mako Brimob Jakarta. Selain itu, demo juga terjadi di beberapa daerah seperti Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta dan beberapa daerah lainnya.

    Sedret tuntutan yang disampaikan masyarakat di antaranya menyangkut pencabutan tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, memprotes tindakan represif aparat selama unjuk rasa, pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi. 

  • Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Pengusaha Serukan Demo Tak Berlanjut: Ekonomi & Investasi Bisa Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menyerukan agar aksi demonstrasi yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah tak berlanjut.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, aksi unjuk rasa yang tidak kondusif dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Untuk itu, dirinya berharap demonstrasi dapat diakhiri secara persuasif, damai, serta penuh semangat persatuan dan kesatuan.

    “Jika masyarakat takut keluar rumah, maka berbagai sektor usaha akan terganggu, seperti sektor transportasi, perdagangan, kuliner, mal atau pusat perbelanjaan, hotel, restoran, logistik, dan lainnya,” ujar Sarman melalui keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).

    Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengingatkan, terganggunya aktivitas ekonomi akan berimbas pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

    Apalagi, aksi unjuk rasa ini juga mendapat perhatian media asing. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu psikologis calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia karena menganggap situasi Tanah Air kurang kondusif dari sisi keamanan.

    “Ketidakkondusifan ini juga akan mengganggu pasar keuangan kita seperti transaksi IHSG dan ancaman nilai tukar rupiah termasuk arus turis asing yang enggan datang ke Indonesia,” tutur Sarman.

    Oleh karena itu, dunia usaha berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya persuasif agar aksi unjuk rasa ini dapat diakhiri sehingga berbagai aktivitas masyarakat normal kembali dan pergerakan ekonomi kembali bergairah.

    Sebelumnya, rangkaian unjuk rasa meletup di sejumlah daerah di Tanah Air hingga Minggu (31/8/2025) dini hari. Di Jakarta, sejumlah titik menjadi pusat unjuk rasa yakni Gedung DPR RI, Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya dan sempat meluas ke berbagai wilayah.

    Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa daerah lain seperti Surabaya, Makassar, Bali dan beberapa daerah lainnya turut memanas dan diwarnai kericuhan. 

    Tuntutan masyarakat menyangkut tunjangan jumbo anggota DPR RI dan tanggung jawab atas pernyataan kontroversial anggota dewan, tindakan represif aparat selama unjuk rasa, hingga kepastian hukum bagi pelaku pelindas pengendara ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi demonstrasi.