Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Presiden menyampaikan terdapat 43 korban akibat aksi tersebut yang dirawat di RS Polri, terdiri atas 40 lebih aparat kepolisian dan masyarakat. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, sementara 17 orang masih dirawat, termasuk 14 anggota Polri dan tiga warga sipil.

    Beberapa korban mengalami luka berat, seperti cedera kepala hingga operasi tempurung yang diganti titanium, tangan putus yang berhasil disambung, hingga seorang korban yang mengalami kerusakan ginjal setelah diinjak-injak dan kini harus menjalani cuci darah.

    Prabowo juga menyoroti adanya korban dari masyarakat sipil dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk seorang perempuan yang patah tulang ketika motornya dirampas perusuh serta empat aparatur sipil negara (ASN) di Sulawesi Selatan yang menjadi korban meski tidak terlibat politik maupun aksi demonstrasi.

    Menurut Presiden, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.

    Kepala Negara menegaskan bahwa polisi wajib melindungi demonstrasi yang dilakukan secara damai. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Presiden menilai sejumlah aksi sudah disusupi kelompok perusuh dengan tujuan merusak fasilitas publik, membakar gedung DPR dan DPRD, serta melukai aparat.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Prabowo.

    Selain perintah kenaikan pangkat, Prabowo juga meminta agar para korban mendapatkan penghargaan lain berupa kesempatan pendidikan lanjutan serta dukungan penuh bagi keluarga mereka.

    “Jadi saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ, saya ucapkan terima kasih atas negara, saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah,” kata Presiden.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respon aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Respon aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas puluhan korban luka dalam peristiwa itu, baik dari unsur kepolisian maupun masyarakat.

    Menurut Presiden, hingga saat ini masih ada 17 orang yang dirawat, termasuk seorang perempuan yang mengalami patah tulang setelah motornya dirampas perusuh.

    Kepala Negara menegaskan hak menyampaikan pendapat dijamin Undang-Undang, namun harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan. “Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi,” ujarnya.

    Namun, Prabowo menilai sejumlah aksi telah disusupi perusuh yang berniat merusak dan membakar fasilitas publik, termasuk gedung DPR dan DPRD.

    “Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional,” kata Presiden.

    Prabowo menyatakan pemerintah akan bertindak tegas dan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi anarkis tersebut.

    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat,” ucapnya.

    Prabowo juga memerintahkan agar seluruh petugas kepolisian yang menjadi korban dinaikkan pangkat luar biasa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka menjaga keamanan negara.

    Diketahui, Presiden Prabowo di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin, menjenguk belasan polisi yang mengalami cedera dan luka-luka akibat unjuk rasa massa di beberapa daerah di Jakarta pekan lalu, yang berujung ricuh.

    Prabowo, yang didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengaku dirinya merasa terpanggil untuk menjenguk dan melihat langsung keadaan aparat kepolisian yang terluka karena membela negara, dan rakyat.

    “Hari ini, saya merasa terpanggil, harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera,” kata Presiden Prabowo.

    Jumlah polisi dan warga yang cedera dan luka-luka akibat kericuhan aksi massa pada pekan lalu itu, Presiden menyebut ada lebih dari 40 orang. Walaupun demikian, sebagian besar dari mereka, yang dirawat di RS Polri itu, telah selesai menjalani perawatan dan kembali ke rumah masing-masing.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara bertahap melakukan perbaikan terhadap 18 lampu lalu lintas (Traffic Light/TL) yang rusak akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unjuk rasa. Saat ini secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan agar bisa kembali berfungsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Syafrin menyebut, beberapa titik sudah kembali berfungsi, salah satunya di kawasan Jatinegara. Sementara itu, untuk simpang Senen dan lampu lalu lintas di beberapa titik lainnya masih dalam proses perbaikan.

    “Alhamdulillah untuk simpang Jatinegara sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen masih dalam proses perbaikan dan juga lainnya,” ujarnya.

    Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh lampu lalu lintas yang rusak segera kembali normal guna mendukung kelancaran arus kendaraan di ibu kota.

    Berikut 18 Lokasi simpang ataupun ruas jalan yang terdampak akibat unjuk rasa yaitu:

    1. TL Matraman (Jalan Matraman – Jalan Pramuka)

    2. TL Salemba Dipo (Jalan Salemba Raya – Jalan Diponegoro)

    3. TL Otista 3 (Jalan Otista Raya – Jalan Otista 3)

    4. TL Otista 1 (Jalan Otista Raya – Jalan Cawang Baru)

    5. TL Cawang Kompor (Jalan MT Haryono – Jalan Dewi Sartika)

    6. TL PGC (Jalan Raya Bogor – Cililitan – Dewi Sartika)

    7. TL Pejompongan BNI

    8. TL Penjernihan SPBU

    9. TL Kwitang (Jalan Abdurahman Saleh – Jalan Kramat Kwitang)

    10. TL Pemuda (Jalan Pemuda – Jalan Pramuka)

    11. TL Senen (Jalan Senen Raya – Jalan Kwitang)

    12. TL Slipi (Jalan S Parman – KS Tubun- – Gatot Subroto)

    13. TL Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu – Jalan Kalibata)

    14. TL Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda membangun)

    15. TL Kuningan (Jalan Gatot Subroto- Jalan Rasuna Said)

    16. TL TMII Jakarta Timur

    17. TL Permai (pemadam)

    18. TL Pospol Cilincing

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Kondisi Jakarta Senin (1/9): Suasana Lenggang, Meski Ada Demo di DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Situasi jalanan di wilayah Jakarta tampak lenggang pada Senin (1/9/2025) karena rata-rata perkantoran memberlakukan kerja dari rumah atau work for home (WFH). Namun, aksi demonstrasi masih terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Berdasarkan pantauan Bisnis pada Senin siang, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, tampak lancar. Halte Istora Mandiri terlihat gosong habis terbakar usai demo pada pekan lalu. Terlihat tidak ada penumpang maupun aktivitas perbaikan pada halte itu.

    Hal serupa juga terjadi pada Halte TransJakarta Polda Metro Jaya. Tampak kondisi halte rusak parah karena dibakar massa. Halte ditutupi dengan pagar multiplex. Akses masuk pada MRT Jakarta di depan Polda Metro pun terlihat gosong dan belum difungsikan.

    Melaju ke Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Pusat, terlihat jalanan lengang. Baik di jalan arteri maupun Tol Dalam Kota. Di kiri-kanan jalan terlihat bekas vandalisme aksi demonstrasi yang pecah pekan lalu.

    Di depan Gedung DPR/MPR RI, terlihat ada massa aksi demonstrasi dengan menggunakan atribut Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Namun, jumlahnya tidak banyak hanya sekitar puluhan orang. Jumlah demonstran berimbang dengan jumlah aparat pengamanan.

    Jumlah penonton dan pedagang terlihat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang melakukan demonstrasi. Sementara itu, arus lalu lintas sedikit tersendat karena banyak yang parkir kendaraan roda dua di pinggir jalan.

    Aksi demonstrasi sempat pecah pada pekan lalu menuntut pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta beberapa isu lainnya. Aksi demo berubah rusuh dan penjarahan dipicu peristiwa pelindasan pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis kepolisian.

    Peristiwa pelindasan terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Maulana yang terjadi pada Kamis malam, 29 Agustus 2025 itu berlanjut menjadi aksi massa di DKI Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Massa demonstran rata-rata menyerang markas kepolisian serta kantor pemerintahan.

    Situasi terlihat mulai kondusif setelah terjadi jatuh korban di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan instruksi agar aparat TNI/Polri melakukan tindakan tegas kepada pelaku aksi penjarahan dan perusakan usai menggelar konferensi pers di Istana pada Minggu (31/8/2025) sore. 

  • Wakil Panglima respons soal anggota BAIS yang ditangkap saat demo

    Wakil Panglima respons soal anggota BAIS yang ditangkap saat demo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespon soal beredarnya informasi anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan masa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin.

    Menurut Tandyo, anggota intelijen memang bertugas untuk mencari informasi tertentu. Salah satu upaya yang lumrah dilakukan seorang intelijen yakni menyamar dan masuk ke dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang diincar.

    “Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, Tandyo menilai seorang intelijen lumrah bergabung dengan para peserta demonstran demi mencari informasi yang diinginkan.

    “Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka,” kata Tandyo.

    Namun, saat awak media kembali bertanya untuk memastikan yang ditangkap Polri beberapa waktu lalu adalah anggota BAIS, Tandyo enggan berkomentar.

    Sebelumnya, viral foto di beberapa akun media sosial yang menunjukkan anggota Brimob Polri menangkap seorang pria diduga anggota Bais.

    Dia diduga ditangkap saat sedang bersama dengan massa menjalankan aksi demonstrasi.

    Pewarta: Walda Marison/Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Jakarta –

    Aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 kemarin membuat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan MPR, DPR, DPD dan seluruh pimpinan partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Isu gelombang unjuk rasa sampai sikap anggota DPR yang tidak berkenan di mata masyarakat menjadi topik utama pembahasan dalam pertemuan ini.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menjamin aspirasi murni dari masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partainya. Terdapat lima nama yang sudah tidak aktif menjadi anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

    Makna dari penonaktifan itu sendiri masih sedikit rancu di telinga publik, oleh sebab itu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam menjelaskan perihal hal tersebut.

    “Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah. Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR,” kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, status nonaktif bukan sekadar simbolik. Dia mengatakan para anggota yang dinonaktifkan tak akan mendapat fasilitas lagi.

    “Dengan dinonaktifkan, otomatis mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas ataupun tunjangan sebagai anggota DPR RI,” ujarnya.

    Di sisi lain, dalam salah satu poin pidato pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Dirinya juga menyebutkan anggota DPR yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbuhnya.

    Diketahui, aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir selain menyasar pos polisi dan gedung DPR juga menggeruduk rumah-rumah anggota DPR RI. Hal ini juga yang akhirnya membuat DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR serta menonaktifkan beberapa anggotanya.

    Namun, menurut Ketua Bagian Anggara DPR RI Said Abdullah, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tersebut masih menerima gaji. Tetapi, Said menjelaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, tak ada istilah nonaktif.

    “Baik tatib maupun Undang-undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujarnya.

    Lalu, apa yang dimaksud dengan status ‘nonaktif’ anggota DPR? Bagaimana kelanjutan situasi aksi masa setelah pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR? Simak obrolannya hanya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Jawa Timur terjadi aksi anarkis yang melanda kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Sabtu (30/8/2025) malam. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Museum yang selama ini menyimpan benda-benda peninggalan budaya akhirnya menjadi korban amuk massa. Menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, kaca-kaca museum pecah dan sejumlah koleksi bersejarah hilang. Berdasarkan catatan, tiga artefak yang dinyatakan hilang antara lain:

    Plakat HVA Sidomulyo (2 buah)
    Bata Ber Inskripsi
    Arca Sumbercangkring

    Bagaimana kronologi kejadian ini ? dan bagaimana upaya pengembalian artefak ini ? Ikuti selengkapnya hanya di detiksore bersama Jurnalis detikJatim.

    Aksi demonstrasi yang ricuh beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia, membuat informasi di media sosial tak terbendung.

    Diketahui, para pengguna TikTok di Indonesia tidak dapat menggunakan fitur live sejak Sabtu, 30 Agustus kemarin. Akibatnya, beberapa konten kreator dan affiliator mengeluhkan tentang hal ini. Sebab dimatikannya fitur TikTok Live membuat mereka tak bisa jualan seperti biasa.

    Menanggapi hal ini, juru bicara TikTok menyebut penangguhan fitur TikTok live dilakukan sebagai bentuk pengamanan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap penutupan fitur live TikTok yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tidak berlangsung lama.

    Lalu, apa yang menjadi alasan TikTok mematikan fitur Live? Apakah hal ini efektif untuk meredam panasnya situasi politik saat ini? Bersama Redaktur Pelaksana detikInet, ikuti alasannya dalam segmen Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lampu lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), kembali normal setelah mengalami gangguan akibat kericuhan dalam beberapa hari terakhir.

    “Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.

    Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.

    Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut

    “Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.

    Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.

    “Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.

    Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.

    Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.

    “Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.

    Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.

    Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.

    Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.

    Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Panglima TNI tegaskan tidak ada niatan terapkan darurat militer

    Wakil Panglima TNI tegaskan tidak ada niatan terapkan darurat militer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer.

    “Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” kata Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.

    Tandyo mengatakan sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.

    “Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” kata Tandyo.

    Tandyo menambahkan komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/8).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.

    “Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo.

    Pewarta: Walda Marison/Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga legislatif DPR RI didesak dibubarkan. Ini adalah inti dari tuntutan massa unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta sepekan terakhir yang kemudian meluas ke sejumlah daerah di tanah air dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.

    Pengamat Politik Rocky Gerung pernah menyinggung soal wacana pembubaran lembaga DPR. Hal itu terungkap saat dirinya menjawab pertanyaan warganet terkait kebijakan pertama yang akan dilakukannya jika seandainya menjabat presiden RI.

    Dikutip dari Youtube Geolive bertajuk “Q&A ROCKY GERUNG – Konsep Pernikahan, Pancasila, Oposisi, dll | Geolive”, Rocky Gerung mendapat sejumlah pertanyaan dari warganet.

    Salah satu pertanyaan dari akun @marentekdnns dijawab Rocky Gerung. Bunyinya begini: “Pak Rocky ada kepengenan nyalonin presiden?”.

    Rocky Gerung menegaskan bahwa tak sedikit pun terbesit di benaknya ingin merengkuh kekuasaan. Ia berkelakar, saat ini dirinya telah berstatus ‘Presiden Akal Sehat’.

    “Enggak, saya tidak punya hasrat pada kekuasaan. Saya ingin agar supaya negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran, kan saya sudah presiden akal sehat,” tutur Rocky Gerung dikutip pada Senin (1/9/2025).

    Rocky berdalih, dirinya tanpa mencalonkan pun telah ditasbihkan secara aklamasi sebagai presiden akal sehat. Itu kegembiraan yang luar biasa sekaligus satire yang luar biasa.

    “Karena itu mau menghina orang lain sebetulnya kan. Mereka mau memberi saya label presiden akal sehat, dia mau bilang yang sana itu gerombolan akal dungu sebetulnya,” ungkapnya.

  • Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Polda Metro Jaya tangkap 1.240 pendemo anarkis di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang yang melakukan tindakan anarki selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta sejak Senin (25/8) hingga Jumat (29/8).

    “Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 orang, mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, Banten,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Sementara pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum, kata Asep, telah diidentifikasi dan segera ditangkap. Namun, dia belum dapat menyebutkan jumlah mereka.

    “Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi, sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja,” ujar Asep.

    Lebih lanjut, dia pun mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala tindakan anarkis, termasuk perusakan fasilitas umum.

    Namun bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat secara damai, pihaknya tetap mempersilakan.

    Senada dengan Kapolda, Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi juga memastikan menindak tegas oknum yang melakukan tindakan anarkis selama berlangsungnya unjuk rasa.

    “Kalau menyampaikan pendapat, saran, sesuai dengan konstitusi (tidak masalah), namun ketika melakukan tindakan anarki itu akan kami tindak tegas,” ungkap Deddy.

    Dia menambahkan TNI bersama Polisi berkomitmen kuat untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    Seperti diketahui, unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di depan gedung DPR/MPR pada pekan lalu berujung ricuh. Bahkan, oknum tak bertanggung jawab merusak fasilitas umum, seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi di sejumlah wilayah di Kota Jakarta mencapai Rp55 miliar.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.