Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir! Nasional 3 September 2025

    Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir! Nasional 3 September 2025

    Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyayangkan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan sejumlah aktivis lain atas dugaan provokasi, oleh polisi.
    Polisi, menurutnya, seharusnya lebih fokus mengusut tuntas kasus penjarahan yang terjadi di sejumlah rumah, seiring dengan berlangsungnya aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
    “Yang lebih penting diusut Polri ialah tindak pidana penjarahan, bukan malah mengusut dan menahan Delpedro. Negara gagal hadir!” kata Benny dalam siaran pers yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (3/9/2025).
    Benny mengingatkan bahwa Polri seharusnya lebih mementingkan pengusutan pelaku penjarahan di beberapa tempat. Sebab, aksi penjarahan tersebut jelas-jelas termasuk tindakan kriminal.
    Dia juga mempertanyakan dasar penetapan Delpedro dan sejumlah aktivis lainnya sebagai tersangka. Menurutnya, ajakan menggelar atau mengikuti demonstrasi tak bisa menjadi dasar penangkapan.
    “Kalau mengajak orang apa hasut? Kalau saya ajak, ‘eh datang kita demonstrasi di depan kantor polisi, atau di depan gedung kejaksaan, untuk menyampaikan pendapat tangkap koruptor’, apa salah?” ucap Benny.
    Selain salah mengambil langkah soal penangkapan Delpedro, Benny menilai Polri gagal melindungi hak dasar warga negara, yakni rasa aman terhadap diri dan harta bendanya dalam kericuhan yang terjadi.
    Benny menambahkan, negara juga gagal melindungi hak asasi warganya yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait Hak Asasi Manusia.
    Dalam Pasal 28G (1) UUD 1945, kata Benny, diatur bahwa:
    Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
    .
    “Dengan alasan apapun penjarahan tidak dapat dibenarkan. Lalu negara atau Polri ke mana? Usut para pelakunya!” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Polisi resmi menetapkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen (DMR), sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pelajar dalam aksi ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan, Delpedro diduga menghasut dan menyebarkan ajakan provokatif yang berujung aksi anarkis di sekitar Kompleks Parlemen dan sejumlah titik lain di Jakarta.
    Dugaan tindak pidana ini disebut sudah berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Selain Delpedro, polisi menetapkan lima orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial, yakni MS staf Lokataru sekaligus admin @blokpolitikpelajar, SH admin akun @gejayanmemanggil, KA admin Instagram @AliansiMahasiswaPenggugat, RAP, dan FL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Jakarta –

    Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas rencana kerja hingga anggaran 2026. Rapat dilaksanakan secara tertutup.

    Pantauan detikcom di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (3/9/2025), Menteri Nasaruddin Umar hadir di lokasi pukul 10.12 WIB. Selain Menag, sudah hadir di Gedung DPR RI sebelumnya yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

    Dalam agenda yang diterima, rapat ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026. Rapat ini juga dijadwalkan akan membahas isu-isu terkini.

    “Tertutup,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i mengatakan rapat ini baru pengajuan anggaran. Ia menyebut masing-masing kementerian baru menyampaikan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang didapat.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian,” ucap Romo Syafi’i.

    “Tentu dengan memasukan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” imbuhnya.

    (dwr/gbr)

  • Top 3 Tekno : Arti 17+8 Tuntutan Rakyat Ramai di Medsos hingga TikTok Live Kembali Aktif – Page 3

    Top 3 Tekno : Arti 17+8 Tuntutan Rakyat Ramai di Medsos hingga TikTok Live Kembali Aktif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Artikel tentang apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai beredar di beragam platform media sosial, seperti X, Instagram, dan TikTok, banyak dicari pembaca kanal Tekno Liputan6.com, Selasa (2/8/2025). 

    Selain itu, artikel terkait tren brave pink hero green yang marak dilakukan oleh pengguna medsos hingga layanan TikTok Live akhirnya kembali aktif setelah hilang ketika demo DPR ricuh juga banya dicari kemarin.

    Simak informasi lengkapnya berikut ini.

    1. Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat? Ramai Digaungkan Influencer dan Warganet di Medsos

    Media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok diramaikan dengan unggahan ’17+8 Tuntutan Rakyat’. Postingan ini digagas oleh influencer Andovi Da Lopez bersama rekan-rekannya: Jerome Polin, Chandra Liow, Fathia Izzati, Abigail Limuria, dan aktivis Andhyta F.

    Andovi mengaku menghubungi sejumlah influencer lain, dengan tujuan agar aspirasi yang disusun bisa lebih didengar masyarakat.

    “Kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Phone call-nya (proses penyusunan tuntunan tersebut) sekitar 3 jam,” ungkapnya saat demo bersama mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini

     

  • Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Jakarta –

    Anggota DPR hingga pegawai di DPR RI sudah beraktivitas seperti semula usai beberapa hari belakangan didemo massa. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hingga anggota dewan juga mulai terlihat lebih banyak hadir di DPR dibandingkan hari-hari sebelumnya.

    Berdasarkan agenda yang didapat, Rabu (3/9/2025) terhitung ada 23 rapat yang akan dilakukan oleh anggota DPR dengan menteri, badan, atau perwakilan kementerian hari ini. Jadwal rapat dimulai pukul 10.00 WIB sampai ada yang terlaksana pukul 19.00 WIB antara Komisi XIII DPR RI dengan Menteri HAM.

    Kendati demikian, pengamanan di DPR tampak masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Tampak di pintu masuk Gedung Pancasila dijaga oleh pasukan Brimob tempat masuknya kendaraan anggota dewan dan para menteri.

    Di dalam Gedung DPR RI, tenda militer juga masih terpasang di sejumlah tempat seperti depan Nusantara II hingga samping Masjid DPR. Bahkan sebagian lantai satu parkiran motor digunakan untuk aparat kepolisian beristirahat.

    Menag Nasaruddin Umar salah satu menteri yang sudah mulai rapat di DPR, Rabu (3/9/2025 (Dwi/detikcom)

    Meski begitu, sejumlah menteri juga mulai berdatangan ke DPR RI untuk melaksanakan rapat. Terlihat hadir di sana Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan.

    (dwr/maa)

  • 9 Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    9 Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 3 Demo 3 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 3 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Rabu (3/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat mencatat demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat.
    Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 07.00 WIB.
    “Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Rabu.
    Selain dua demo yang disebutkan di atas, Aliansi Perempuan Indonesia (API) juga akan menggelar demo 3 September bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di Gerbang Utama Gedung DPR RI pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB.
    “Untuk saat ini masih sekitar 300 orang (yang akan merapat), kita langsung ke lokasi,” ucap narahubung aksi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu.
    Demo ini menyoroti tindakan represif yang banyak bermunculan belakangan ini dengan mengambil judul “Prabowo, Hentikan Kekerasan Negara Sekarang Juga!”.
    Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa.
    “Lalin situasional, melihat eskalasi massa di lapangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025 Megapolitan

    3 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025 Megapolitan

    Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 3 September 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aktivitas unjuk rasa kembali digelar di Jakarta pada Rabu (3/9/2025).
    Polres Metro Jakarta Pusat mencatat terdapat tiga aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta Pusat hari ini.
    Untuk menjaga keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan 274 personel sejak pukul 07.00 WIB.
    “Total ada 274 personel yang disiagakan untuk dua kegiatan pengamanan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki kepada Kompas.com, Rabu.
    Ruslan mengatakan, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat dilalui. Kendati demikian, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas bila terjadi peningkatan jumlah massa.
    “Lalin situasional, melihat eskalasi massa di lapangan,” kata dia.
    1. DPR RI
    Demo pertama dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
    Kemudian, ada demo di lokasi yang sama yang dilakukan Aliansi Perempuan Indonesia (API).
    2. Gambir
    Di saat bersamaan, Forum Ketua DPW Partai Berkarya bersama sejumlah elemen massa juga menggelar demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat.
    API menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 WIB.
    Narahubung aksi menyebutkan sekitar 300 orang diperkirakan hadir.
    “Untuk saat ini masih sekitar 300 orang (yang akan merapat), kita langsung ke lokasi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu pagi.
    Aksi ini menyoroti maraknya tindakan represif aparat dalam beberapa waktu terakhir.
    Dengan mengusung tema “Prabowo, Hentikan Kekerasan Negara Sekarang Juga!”, massa menuntut penghentian praktik kekerasan negara yang dianggap merugikan rakyat.
    Para peserta demo mengenakan pakaian merah muda dan hitam.
    Warna merah muda dipilih sebagai simbol keberanian, sedangkan hitam melambangkan masa depan yang masih gelap.
    Selain itu, massa juga membawa sapu lidi sebagai simbol aksi menyapu “kotoran negara”, termasuk militerisme dan represifitas aparat.
    API juga menyiapkan juru bahasa isyarat agar jalannya aksi lebih inklusif.
    Dalam aksinya, API menyampaikan tiga tuntutan utama:
    Masyarakat yang melintasi kawasan demonstrasi diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan kepadatan kendaraan akibat konsentrasi massa.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty, Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengapa Prabowo Ngotot Pergi ke China, Meski Ada Aksi Demo di Dalam Negeri?

    Mengapa Prabowo Ngotot Pergi ke China, Meski Ada Aksi Demo di Dalam Negeri?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. 

    Prabowo dijadwalkan menghadiri parade militer angkatan bersenjata China di Beijing pada Rabu (3/9/2025). Didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, bertolak dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.

    Di apron Base Ops, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat TNI, dan anggota Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 [Agustus]. Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Rabu (3/9/2025). 

    Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke tanah air pada Rabu (3/9/2025) malam, setelah menghadiri parade militer China pada pagi harinya.

    Presiden Prabowo sempat mengumumkan rencananya membatalkan lawatan ke China setelah adanya kericuhan di beberapa daerah di Jakarta, dan kota-kota lainnya pada pekan lalu.

    Presiden China Xi Jinping mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus—1 September 2025 di Tianjin, China. Agenda kemudian dilanjutkan dengan parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis di Beijing pada 3 September 2025. 

    Namun, Presiden Prabowo memutuskan tidak menghadiri KTT SCO itu yang mendelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Mengapa Prabowo Tetap Pergi ke China?

    Prasetyo menjelaskan alasan Presiden yang pada akhirnya memutuskan melawat ke China, antara lain, situasi keamanan di dalam negeri yang telah kembali normal, begitu pun dengan kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang pekan lalu ricuh telah kembali berjalan seperti sedia kala.

    “Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” kata Prasetyo Hadi.

    Pemerintah China, dalam beberapa hari belakangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg, juga memohon dengan sangat kehadiran Presiden Prabowo, setidaknya satu hari dalam acara parade militer di Beijing.

    “Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk Beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam, Beliau sudah akan kembali ke tanah air,” ujar Prasetyo

    Di Jakarta Selasa siang, Presiden Prabowo sempat menyambangi Kementerian Pertahanan RI, dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Aksi Demo Masih Berlangsung 

    Meskipun sudah melandai, gelombang atau aksi demonstrasi masih terjadi di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Demonstrasi di Jakarta berpusat di depan gedung DPR/MPR RI. Sementara itu, aksi demo di Bandung berubah menjadi bentrokan antara aparat dengan mahasiswa dan warga di sekitar Tamansari. 

    Adapun, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam tersangka setelah demonstrasi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 yang berakhir rusuh. Para tersangka diduga melakukan penghasutan khususnya pelajar untuk melakukan demonstrasi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan aksi demonstrasi di Jakarta berujung bentrok dengan aparat keamanan

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan [tersangka], dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025) malam.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru Delpedro Marhaen (DMR), admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

  • Arti Warna Pink-Hijau yang Ramai Digunakan Masyarakat Indonesia di Medsos

    Arti Warna Pink-Hijau yang Ramai Digunakan Masyarakat Indonesia di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Indonesia kini ramai-ramai menggemakan semangat perjuangan dengan berbagai cara.

    Salah satu cara yang dilakukan untuk tetap bisa menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah tanpa harus turun ke jalan yakni dengan menyebarkan narasi semangat di media sosial.

    Tidak hanya repost template di Instagram Story, masyarakat kini juga mulai mengganti foto profil media sosial mereka dengan warna pink-hijau.

    Kedua warna tersebut diberi nama “Brave Pink” dan “Hero Green”. Dua warna ini menjadi tren semangat perjuangan untuk menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah.

    Warna pink menunjukkan keberanian yang disimbolkan untuk seorang ibu-ibu berkerudung merah muda Bernama Ana yang ikut turun ke jalan saat demo DPR RI pada Kamis (28/8/2025) lalu.

    Foto perjuangan Ibu Ana menjadi viral, di mana dirinya berdiri tegak membawa bendera merah putih di depan barisan aparat di depan Gedung DPR RI.

    Pink diambil dari warna jilbab Ibu Ana yang menjadi saksi cinta dan keberanian masyarakat Indonesia untuk berjuang menuntut yang lebih baik.

    Kemudian warna hijau diberikan untuk solidatitas ojek online (ojol) di Tanah Air. Hero Green juga disimbolkan khusus untuk mengenang mendiang Affan Kurniawan yang tewas terlindas mobil rantis Brimob.

    Selain itu, hijau menjadi seruan perjuangan tanpa akhir untuk saling jaga yang kemudian diserukan dengan tagar “warga jaga warga”.

    Cara Ubah Foto Menjadi Warna Pink-Hijau

    Cara mengubah foto menjadi pink-hijau sebagai semangat perjuangan bisa dilakukan dengan mudah. Yakni dengan mengedit secara otomatis dengan generator duo tone.

    Anda cukup membuka link di situs brave-pink-hero-green.lovable.app, atau klik di sini, untuk mengedit foto.

    Cara editnya pun mudah. Anda hanya perlu mengunggah foto berformat JPG, PNG, atau WebP dengan ukuran maksimal 25 MB.

    Setelah itu, foto akan otomatis diedit menjadi warna pink-hijau dan anda bisa langsung mengunduhnya.

  • Polda Metro Sebut Pelaku Anarkis Pakai Narkoba untuk Hilangkan Rasa Takut

    Polda Metro Sebut Pelaku Anarkis Pakai Narkoba untuk Hilangkan Rasa Takut

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya mengungkapkan ada sebanyak 22 orang dianggap perusuh yang positif mengonsumsi narkoba dalam kericuhan yang terjadi di Jakarta. Penggunaan narkoba maupun obat keras ini disebut untuk menambah motivasi hingga menghilangkan rasa takut para perusuh.

    “Mereka menggunakan obat obat itu memang tujuannya niatnya untuk menambah motivasi dan menghilangkan rasa takut dalam pelaksanaan unjuk rasa,” kata Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    David menjelaskan mereka menggunakan atau mengonsumsi narkoba sejak 3-7 hari sebelum peristiwa demo ricuh. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan dan dilakukan assessment, bahwasanya mereka menggunakan 3-7 hari sebelum pelaksanaan unjuk rasa ataupun kerusuhan,” jelas David.

    Dia menyampaikan barang haram yang dikonsumsi oleh para perusuh ini pun beragam. Namun dia menjamin bahwa 22 perusuh yang positif narkoba akan direhabilitasi hingga pulih.

    Seperti diketahui, polisi mengamankan 337 orang terkait aksi anarkis di gedung DPR/MPR pada 25 Agustus 2025. Polisi kemudian mendata orang yang diamankan. Pelaku anak-anak kemudian dikembalikan ke orang tuanya.

    “Kemudian terhadap massa yang diamankan dilakukan pendataan, pemeriksaan urine, komunikasi, pemisahan dengan klaster anak, anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun, kemudian dilakukan konseling terhadap anak dengan mengundang stakeholder, mengundang KPAI, dinas terkait, mengundang orang tuanya, menghubungi pihak sekolahnya, keesokan harinya anak-anak ini dikembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya masing-masing,” tutur dia.

    (fca/fca)

  • Haris Azhar Heran Delpedro Ditangkap karena Menghasut Demo: Itu Ekspresi, Bukan Hasutan!

    Haris Azhar Heran Delpedro Ditangkap karena Menghasut Demo: Itu Ekspresi, Bukan Hasutan!

    GELORA.CO –  Aktivis HAM sekaligus Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, heran dengan alasan polisi menangkap Delpedro Marhaen atas tudingan menghasut demo yang anarkis. 

    Sebagaimana diketahui, Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen (DRM) ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada Senin, 1 September 2025 malam.

    Polisi beralasan, Delpedro ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan menghasut untuk melakukan aksi anarkis dalam demonstrasi hingga melibatkan pelajar atau anak di bawah umur.

    Haris mengaku terkejut dan heran karena sikap polisi dinilai berlebihan.

    “Ya Aneh, kok dituduhkan begitu. Padahal kemarin kan Delpedro itu yang bantu pelajar saat ditangkap Polda. Dia advokasi, kok dibilang menghasut?,” kata Haris kepada Disway.id, Selasa, 2 September 2025. 

    Haris menilai ada hal yang janggal atas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru tersebut. Haris amat menyayangkan sikap kepolisian yang tanpa dasar langsung menuding Delpedro menghasut melalui media sosial. 

    “Itu kan ekspresi, tidak ada yang bentuknya hasutan nggak ada. Dan itu dia tidak terkoneksi dengan, saya masih mikir di mana koneksinya? Postingan itu dengan ribuan postingan lain, dengan anak-anak di bawah umur,” kata Haris.

    Minta Polisi Proporsional

    Atas penangkapan rekannya, Haris meminta agar polisi melihat hal itu secara adil dam proporsional. Sebab, Delpedro selama ini mendampingi dan mengadvokasj pada anak-anak yang tertangkap saat aksi demo itu.

    “Justru Lokataru ini bantuin anak-anak di bawah umur Ketika ditangkap, kok fakta itu nggak diungkap? ya kan? teman-teman ini kan justru bantuin anak-anak di bawah umur ketika mereka ditangkap,” kata Haris.

    Haris setuju, jika mereka yang bertindak anarkis harus ditangkap dan diungkap segala perilakunya. Tapi, tidak dengan Lokataru dan aktivitasnya.

    “Tapi kok nyasarnya ke teman-teman yang kerja-kerja campaign dan advokasi? Jadi saya pikir ini praktik pengkambinghitaman aja,” kata Haris.

    Atas dugaan hasutan ini, Polda Metro Jaya menjerat Delpedro Marhaen dengan Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 45 a Ayat 3 juncto Pasal 28 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan atau Pasal 76 h juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya membenarkan menangkap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, pada Senin, 1 September 2025, atas dugaan menghasut demo di DPR. 

    Penangkapan ini dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial DMR yang diduga menghasut dan mengajak sejumlah pihak untuk melakukan aksi anarkis. 

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan DMR diduga turut melibatkan pelajar, termasuk anak-anak di bawah usia 18 tahun.

    Diungkapkannya, dirinya membenarkan penangkapan tersebut. 

    “Benar, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan ajakan dan hasutan provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar,” katanya kepada awak media, Selasa 2 September 2025.

    Dijelaskannya, DMR disangkakan melanggar sejumlah pasal, mulai dari Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 45A ayat (3) jo Pasal 28 ayat (3) UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, hingga Pasal 76H jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    “Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana menghasut, menyebarkan informasi elektronik yang membuat keresahan, serta merekrut atau membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa,” jelasnya.

    Menurut penyidik, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR/MPR, Gelora Tanah Abang, serta beberapa wilayah lain di DKI Jakarta.

    Hingga kini, proses pemeriksaan masih berjalan. 

    “Penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kegiatan maupun upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.