Tempat Fasum: Gedung DPR

  • 2
                    
                        Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 4 September 2025
                        Megapolitan

    2 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 4 September 2025 Megapolitan

    Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 4 September 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 2.143 personel gabungan dikerahkan kepolisian untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, beberapa kelompok masyarakat sudah mengajukan izin aksi. Massa diperkirakan akan hadir di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas.
    “Personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan di lapangan. Penutupan jalan sifatnya masih situasional, melihat eskalasi massa,” ujar Ruslan saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi.
    Sekitar pukul 08.30 WIB, massa dari Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    “Jumlah peserta diperkirakan sekitar 50 orang,” kata Ruslan.
    Dalam aksinya, mereka menuntut audit transparan anggaran DPR dan belanja negara, memprioritaskan legislasi pro rakyat, pembentukan panitia khusus anti mafia korupsi, penegakan kode etik DPR RI, serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
    Sekitar pukul 11.00 WIB, aksi juga digelar di Silang Selatan Monas oleh kelompok Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), yang terdiri dari aliansi serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil.
    “Jumlah massa diperkirakan mencapai 1.000 orang dengan penanggung jawab aksi antara lain Ifan Ibrahim, Tara, Rivaldi Haryo Seno, dan Sunarno,” ujar Ruslan.
    Massa Gebrak menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian represivitas dan kriminalisasi terhadap peserta aksi, penurunan tarif pajak, tarif dasar listrik, air, tol, hingga harga sembako.
    Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemotongan tunjangan pejabat tinggi negara sebesar 50 persen.
    Pada pukul 08.00 WIB, Forum Ketua DPW Partai Berkarya juga menggelar aksi di kawasan Silang Selatan Monas.
    Massa berjumlah sekitar 100 orang dengan penanggung jawab aksi Muhammad Arham.
    Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan maladministrasi di Kementerian Hukum dan HAM terkait lambatnya proses pengesahan kepengurusan hasil Munas I Partai Berkarya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 September 2025

    Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 3 September 2025

    Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Nasdem memastikan telah berkirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menghentikan hak gaji dan tunjangan kedua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, usai menjawab kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI dengan niat empati.
    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menyampaikan, surat itu dikirim usai DPP memutuskan menonaktifkan Sahroni dan Nafa, menyusul demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan rumah DPR.
    “Terkait dengan tuntutan hak-haknya, kan juga DPP sudah kirim ke fraksi. Dan fraksi sudah menyampaikan ke Kesekjenan (DPR RI) untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian hak-hak mereka sebagai Anggota DPR. Jadi dari semua hal, jadi total,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Saan beranggapan bahwa tindakan yang diambil partai sudah sangat progresif, ketika Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada Kesekjenan DPR RI untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
    Saat ini, permintaan MKD tengah berproses di Sekretariat Jenderal DPR.
    “Ini sesuatu yang menurut saya sudah progresif, lah, ya. Di MKD kan ada soal pemberhentian sementara. Tapi kan masih mendapatkan haknya,” tutur Saan.
    “Kita sudah mengambil langkah yang menurut saya jauh lebih maju dengan menonaktifkan dan sekaligus untuk menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Saan menyampaikan bahwa kebijakan MKD turut mempertimbangkan Undang-Undang (UU) MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
    Kalimat nonaktif dalam nomenklatur tersebut tidak secara eksplisit disebutkan.
    Adapun kebijakan partai politik akan bergantung pada keputusan pimpinan masing-masing.
    “(Kalau yang di Nasdem) Ini kan kasusnya yang tidak terkait dengan apa yang terjadi di MKD, yang sesuai dengan Undang-Undang MD3, ini bukan terdakwa. Bukan dalam proses ini, ini kan lebih kepada etik,” kata Saan.
    Diberitakan sebelumnya, lima anggota DPR RI periode 2024–2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
    Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.
    Nafa Urbach, misalnya, mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
    Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
    Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
    Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
    “Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
    Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.
    Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
    Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras.
    Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dengar Aspirasi Mahasiswa, Puan akan Pimpin Reformasi DPR

    Dengar Aspirasi Mahasiswa, Puan akan Pimpin Reformasi DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi di Gedung DPR soal demokrasi yang ada di Indonesia, mulai dari tunjangan hingga reformasi DPR.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan bahwa terkait permintaan mahasiswa untuk melakukan reformasi DPR, maka hal tersebut akan dilakukan oleh Ketua DPR RI yakni Puan Maharani.

    “Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” ungkapnya, Rabu (3/9/2025).

    Dasco juga menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekuranganya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas. Dia juga akan tetap menjalankan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab DPR.

    “Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan lakukan dalam waktu yang sesingkat singkatnya,” katanya.

    Dasco juga telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan pihaknya juga akan sampaikan beberapa hal. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

    Kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi efisiensi Kunjungan kunjungan kerja di dalam negeri.

    Ketiha, reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR ibu puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan

    “Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pemerintah kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerja sama antara DPR dengan pemerintah,” tuturnya.

  • VIDEO: Polisi Ungkap Pengajak Aksi Rusuh di Gedung DPR

    VIDEO: Polisi Ungkap Pengajak Aksi Rusuh di Gedung DPR

    Polda Metro Jaya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dugaan penghasutan aksi anarki di DPR RI beberapa hari lalu. Hari Selasa (2/9) polisi juga mengungkap sosok yang dianggap salah satu pemicu rusuh di kawasan gedung DPR RI.

    L

    OlehLiputanenam.comDiperbaharui 03 Sep 2025, 18:02 WIB

    Diterbitkan 03 Sep 2025, 17:22 WIB

  • Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 September 2025

    Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI Megapolitan 3 September 2025

    Gelar Demo 3 September, Massa dari GMNI Kembali Datangi DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Massa tiba sekitar pukul 14.00 WIB, menggantikan peserta aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia yang lebih dahulu membubarkan diri.
    Para mahasiswa datang dengan menaiki mobil angkutan kota (angkot) sambil mengibarkan bendera dan atribut organisasi berwarna merah.
    Setidaknya terdapat 10 angkot yang berjalan beriringan mengikuti mobil komando yang memimpin konvoi tersebut. Setelah turun, massa langsung membentuk barisan di depan gerbang utama DPR.
    Mereka menempelkan spanduk bertuliskan “Geruduk Gedung DPR RI” di pagar gerbang, serta spanduk lain yang berisi tuntutan penghapusan tunjangan anggota DPR dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
    Sejumlah mahasiswa kemudian menaiki mobil komando untuk menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka juga meneriakkan yel-yel untuk membakar semangat massa.
    “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Merdeka!” seru komandan aksi melalui pengeras suara.
    Selain GMNI, terlihat pula satu mobil komando dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang terparkir di sisi lain gerbang DPR. Rombongan KAMMI menunggu giliran untuk melakukan aksi dan orasi setelah GMNI.
    Sebelumnya, pada pagi hari, Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di lokasi yang sama sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar 13.20 WIB.
    Aliansi tersebut menyatakan tuntutannya ditujukan kepada DPR dan Presiden Prabowo Subianto, dengan desakan agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
    “Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” ujar Ika, tim humas Aliansi Perempuan Indonesia, kepada
    Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Jakarta

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (7/9). Mereka mau protes lantaran lima tuntutan utama terkait kematian Affan Kurniawan belum digubris pemerintah!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pemerintah belum memberikan respons soal lima tuntutan yang telah dilayangkan pekan lalu. Hal tersebut yang akhirnya memicu reaksi ‘pasukan hijau’ untuk mengepung Gedung DPR RI.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Rabu (3/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang ada 2 ribuan ojol yang ikut aksi demo,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apa pun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Komisi I DPR awasi TNI dalam menyelenggarakan Pam Swakarsa

    Komisi I DPR awasi TNI dalam menyelenggarakan Pam Swakarsa

    Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya mendukung sekaligus akan memantau TNI dalam memberlakukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

    “Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” kata Dave saat ditemui di kompleks gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut politisi partai Golkar itu, sistem keamanan dan pertahanan Indonesia sedari dulu memang berbasis kerakyatan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi rakyat untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan nasional.

    Dave sendiri juga menilai Pam Swakarsa layak untuk dikeluarkan untuk menciptakan situasi aman pasca aksi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Dengan adanya Pam Swakarsa ini, Dave berharap aparat dan masyarakat bisa berkolaborasi menjaga stabilitas keamanan nasional.

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah mengatakan TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam Pam Swakarsa.

    Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif pasca terjadinya rentetan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis.

    “Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dalam kegiatan ini, pihak TNI mengajak beragam elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) ataupun masyarakat secara individu.

    Walau banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan serta merta mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah.

    Dia memastikan masyarakat yang terlibat dalam upaya pengamanan wilayah akan tetap berada di bawah koordinasi TNI dan Polri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Fakta-fakta Kericuhan di Jakarta: Total Tersangka, Kerusakan Fasum hingga Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi demonstrasi di Jakarta saat ini mulai mereda. Unjuk rasa itu dimulai saat massa protes terkait dengan tunjangan DPR RI yang dinilai fantastis sejak 25 Agustus 2025.

    Meski sempat landai keesokan harinya. Massa kembali melakukan aksi akbar pada Kamis (28/8/2025). Di hari yang sama, terjadi peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan oleh mobil Brimob Polri.

    Kemudian, peristiwa brutal itu memicu protes di sejumlah titik. Misalnya, pengemudi ojol langsung menggeruduk Mako Brimob Polri di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

    Keesokan harinya, markas Polda Metro Jaya hingga Gedung DPR RI kembali digeruduk massa. Dalam serangkaian aksi protes itu, terdapat orang tidak dikenal telah melakukan pengrusakan fasilitas umum (Fasum) di Jakarta hingga penjarahan di rumah pejabat publik.

    Ini fakta-fakta ricuh demo Jakarta akhir Agustus 2025:

    1. 38 Tersangka Anarkis

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya telah mengamankan total 1.240 orang diamankan, terdiri atas 611 orang dewasa dan 629 anak-anak.

    Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya menjalani proses hukum. Kemudian, setelah dilakukan pendalaman, kepolisian telah menetapkan 38 tersangka kasus dugaan pengrusakan fasilitas umum hingga penyerangan petugas.

    “38 tersangka yang sudah ditahan oleh penyidik terkait dengan peristiwa anarkis, pengrusakan umum, pengrusakan fasilitas umum hingga pengrusakan kantor-kantor kepolisian dan juga tindak pidana melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas, tidak mengindahkan perintah petugas dan lain sebagainya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (3/9/2025) malam.

    2. Ada 6 Tersangka Penghasutan 

    Selain tersangka terkait kerusakan fasum, Ade juga menyatakan pihaknya telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan penghasutan atau provokasi masyarakat, khususnya pelajar untuk melakukan unjuk rasa.

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan, dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka,” ujar Ade.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR); admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

    Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga memprovokasi atau menghasut masyarakat untuk melakukan demo.

    “Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi,” imbuhnya.

    Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.

    Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.

    Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    3. Data Kerusakan Fasum

    Pemprov Jakarta mengemukakan total kerugian kerusakan infrastruktur dalam kericuhan di Jakarta mencapai Rp80 miliar. Fasilitas yang rusak meliputi halte Transjakarta, CCTV, pintu tol hingga infrastruktur lainnya.

    Selanjutnya, kata Ade, total ada 37 sarana prasarana Polri yang mengalami kerusakan. Misalnya, markas Polres, Polsek, Pospol hingga sejumlah kendaraan.

    “Ada 37 sarana prasarana polri dari mulai polres polsek, polsub Sektor, pospol, polantas dan beberapa kendaraan,” imbuhnya.

    4. Rumah Pejabat Dijarah

    Adapun, dalam serangkaian ricuh-ricuh ini setidaknya ada lima pejabat yang rumahnya dijarah. Peristiwa penjarahan itu bermula dilakukan di rumah anggota DPR RI non-aktif Ahmad Sahroni di Jakarta Utara.

    Penjarahan kemudian melebar hingga ke rumah pejabat DPR non-aktif lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. Bahkan, rumah bendahara negara yakni Menkeu Sri Mulyani di Bintaro juga turut dijarah.

    Dalam hal ini kepolisian telah mendalam serangkaian aksi penjarahan itu. Tercatat, khusus di rumah Uya Kuya, kepolisian telah menetapkan 10 tersangka dengan perincian enam terkait dan empat lainnya terkait penyerangan petugas.

    “10 tersangka, empat menyerang petugas, enam penjarahan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

    5. Jakarta Sudah Aman

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung resmi mencabut himbauan Work From Home (WFH) bagi semua perusahaan yang ada di Jakarta mulai hari ini Rabu 3 September 2025.

    Dia menilai bahwa kondisi Jakarta saat ini sudah mulai normal dan kondusif, tidak ada aksi lagi yang digelar oleh demonstran di Jakarta. 

    Maka dari itu, Pramono memerintahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta untuk mencabut imbauan WFH tersebut maksimal hari ini, sehingga besok Kamis 4 September 2025 warga bisa bekerja normal.

    “Saya sudah minta agar aturan itu dicabut karena kondisi sudah normal,” tuturnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

    Pramono mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta sudah mulai masuk kerja dan bekerja normal seperti biasanya per hari ini Rabu 3 September 2025.

    “Bahkan semua ASN Jakarta sudah mulai masuk hari ini dan menghadiri pelantikan pejabat fungsional, saya tetap minta agar mereka naik transportasi umum,” katanya.

    Pramono membeberkan seluruh layanan transportasi umum yang ada di Jakarta juga sudah mulai beroperasi dengan normal, meskipun masih ada perbaikan sejumlah ruas jalan yang sempat dirusak massa aksi beberapa waktu lalu.

    “Mudah-mudahan perbaikan ini bisa selesai hari Senin tanggal 8 nanti,” pungkasnya.

  • Potret Aksi Demo Inklusif Para Perempuan di DPR RI Hari Ini: Damai dan Ramah Disabilitas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 September 2025

    Potret Aksi Demo Inklusif Para Perempuan di DPR RI Hari Ini: Damai dan Ramah Disabilitas Megapolitan 3 September 2025

    Potret Aksi Demo Inklusif Para Perempuan di DPR RI Hari Ini: Damai dan Ramah Disabilitas
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Aksi ini berlangsung damai dengan menekankan keterbukaan bagi semua kalangan, termasuk peserta tuli, melalui kehadiran juru bahasa isyarat (JBI).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, dua orang JBI berdiri di atas mobil komando, berdampingan dengan orator, untuk menerjemahkan isi orasi ke dalam bahasa isyarat.
    Dengan begitu, peserta tuli dapat mengakses aspirasi dan pesan perjuangan secara setara.
    Dede (38), panitia aksi dari API, menegaskan bahwa penyediaan JBI adalah bagian dari komitmen agar tidak ada peserta yang tertinggal.
    “Kalau Aliansi Perempuan Indonesia setiap menggelar aksi ataupun event apapun itu, kami akan selalu memastikan semua orang, termasuk penyandang disabilitas terutama teman tuli, bisa mengakses informasi dengan baik,” ujarnya.
    Dede menambahkan, inisiatif ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil juga mampu menyediakan fasilitas inklusif tanpa hanya mengandalkan pemerintah.
    “Biasanya kan JBI disediain di acara-acara pemerintah. Kami mau menunjukkan masyarakat sipil juga bisa melakukan hal yang sama agar memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal. No one left behind,” katanya.
    Menurutnya, penggunaan JBI telah menjadi budaya dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang digelar API.
    Bahkan, sejumlah relawan turut belajar bahasa isyarat dan berkontribusi secara sukarela untuk memastikan peserta tuli dapat mengikuti kegiatan.
    Aksi diikuti ratusan peserta dengan dress code merah muda dan hitam.
    Warna pink dipilih sebagai simbol perlawanan, sedangkan hitam melambangkan masa depan yang dinilai masih gelap.
    Massa juga membawa sapu lidi sebagai simbol penyapuan “kotoran negara”, yakni praktik militerisme dan tindakan represif aparat.
    Dalam aksi ini, API menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu:
    API juga menyerukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera menghentikan praktik kekerasan negara.
    “Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara,” ujar A, tim humas API.
    Dengan menghadirkan JBI, API memastikan pesan perjuangan perempuan tersampaikan secara inklusif.
    Hal ini menegaskan bahwa aksi sosial tidak hanya berbicara tentang substansi tuntutan, tetapi juga menjamin akses yang setara bagi semua peserta, termasuk penyandang disabilitas.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB massa mulai membubarkan diri dari depan Gedung DPR dengan berjalan kaki menuju Jalan Gerbang Pemuda.
    Mobil komando pun meninggalkan lokasi aksi dan bergerak ke arah Gerbang Pancasila di Jalan Gelora.
    Mereka membubarkan diri secara masing-masing dengan berjalan kaki maupun menggunakan bus Transjakarta yang melintas di depan Gedung DPR.
    Beberapa dari mereka bergotong-royong membersihkan sampah-sampah yang tersisa.
    (Reporter: Ridho Danu Prasetyo | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 September 2025

    Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR Megapolitan 3 September 2025

    Demo 3 September Aliansi Perempuan Bubar, Massa Tinggalkan Gedung DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Massa aksi dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025) siang.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sekitar pukul 13.20 WIB massa mulai berjalan kaki dari arah depan Gedung DPR RI menuju Jalan Gerbang Pemuda.
    Mobil komando pun meninggalkan lokasi aksi dan bergerak ke arah Gerbang Pancasila di Jalan Gelora.
    Mereka membubarkan diri secara masing-masing dengan berjalan kaki maupun menggunakan bus Transjakarta yang melintas di depan Gedung DPR.
    Beberapa dari mereka bergotong-royong membersihkan sampah-sampah yang tersisa.
    Sementara, poster-poster dan spanduk berisi tuntutan ditinggalkan tertempel di barikade depan gerbang utama.
    Selain itu, tim logistik API juga berkeliling membagikan makanan dan minuman gratis yang masih tersisa kepada pedagang dan pengemudi ojek online.
    Situasi arus lalu lintas di depan terpantau ramai lancar.
    Kepadatan lalu lintas sempat terjadi saat awal pembubaran massa karena banyaknya pengemudi ojek online yang ngetem di sisi jalan untuk menunggu penumpang.
    Aksi itu bertajuk “Perempuan Melawan Kekerasan Negara” digelar pada pukul 10.00 WIB di area gerbang utama Gedung DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto.
    Aliansi Perempuan Indonesia menyebut tuntutan utamanya ditujukan kepada DPR dan juga Presiden Prabowo Subianto.
    Mereka menuntut agar negara menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
    “Dalam garis besar, kami menuntut Prabowo segera menghentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya,” terang Ika, salah satu tim humas Aliansi Perempuan Indonesia kepada Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.