Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Siap-Siap! Pemerintah Bakal Lelang 75 Blok Migas RI Secara Serentak

    Siap-Siap! Pemerintah Bakal Lelang 75 Blok Migas RI Secara Serentak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat sebanyak 75 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang akan dilelang pemerintah. Proses penawaran dair lelang tersebut akan dilakukan dalam satu waktu.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan proses penawaran yang sebelumnya dilakukan secara bertahap dan akan diubah menjadi satu waktu tersebut ditujukan agar bisa mempercepat peningkatan produksi migas nasional.

    “Jadi ya kita memiliki wilayah yang akan kita tawarkan 75, seperti di toko. Ini kita pajangkan aja semua, nanti ada badan usaha yang berminat, saya mau di blok ini, di blok ini, di blok ini. Nanti berdasarkan badan usaha, mereka tertarik 2 atau 3, ya itu yang kita kompetisikan. Jadi polanya kita ubah,” ujar Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (4/9/2025).

    Kelak, lelang WK Migas ini tidak akan lagi dibatasi dalam tahap-tahap tertentu. Hal itu dilakukan untuk mengejar target produksi nasional sebesar 900 ribu – 1 juta barel per hari pada tahun 2029. Pihaknya menilai target tersebut tidak akan tercapai jika proses lelang dilakukan secara bertahap.

    “Kalau dibuat bertahap seperti itu, ya ini target untuk peningkatan lifting itu kan tidak akan tercapai,” tegasnya.

    Dengan begitu, proses penawaran 75 WK migas tersebut akan dimulai paling lambat Oktober 2025. Dengan memberikan keleluasaan bagi badan usaha untuk memilih blok mana yang diminati, pemerintah berharap minat investasi di sektor hulu migas semakin meningkat.

    “Ini kita paling lambat, Oktober ini sudah bisa kita selesaikan penawarannya,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 September 2025

    BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia Megapolitan 4 September 2025

    BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar aksi damai bertajuk #SelamatkanIndonesia di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) siang.
    Rencana aksi ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram @bem_si.
    Dalam unggahannya, BEM SI menegaskan keresahan rakyat bukan dipicu oleh aksi turun ke jalan, melainkan oleh praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, hingga kebijakan negara yang dinilai abai terhadap rakyat.
    “Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Rakyat harus bersatu, menjaga persatuan, dan tetap lantang bersuara,” tulis BEM SI dalam pengumumannya.
    Aksi ini akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. BEM SI juga mengajak mahasiswa serta elemen masyarakat lain untuk turut hadir menyuarakan aspirasi di kawasan DPR.
    “Iya benar (akan ada aksi damai),” kata Korpus Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (@bem_si)
    Hingga pukul 11.00 WIB, pantauan Kompas.com menunjukkan arus lalu lintas di sekitar DPR, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan Gerbang Pemuda, masih terpantau lancar.
    Belum terlihat massa aksi yang berkumpul di lokasi. Sejumlah aparat kepolisian juga belum tampak berjaga.
    Hanya beberapa personel Brimob dan TNI terlihat berada di pintu Gerbang Pancasila DPR. Mobil dinas maupun kendaraan umum masih bisa keluar masuk tanpa hambatan.
    Hingga berita ini ditayngkan, belum ada informasi resmi terkait jumlah peserta aksi maupun pola pengamanan yang akan diterapkan aparat kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojol Ancam Serbu Gedung DPR RI, Segini Jumlah Pesertanya

    Ojol Ancam Serbu Gedung DPR RI, Segini Jumlah Pesertanya

    Jakarta

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan menggelar demo di Gedung DPR RI, Minggu (7/9). Mereka hendak melakukan protes karena tuntutannya tak didengar dan dikabulkan pemerintah. Lantas, berapa jumlah peserta yang akan terlibat?

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya tak akan tinggal diam sampai lima tuntutan terkait kematian Affan Kurniawan dikabulkan pemerintah. Dia mengklaim, ada 2 ribu ojol yang akan terlibat dalam aksi protes tersebut.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang lebih ada 2 ribuan ojol yang akan ikut aksi demo (di Gedung DPR RI),” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, dikutip Kamis (4/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Menurut Igun, pemerintah hingga kini masih tutup mata dan telinga dalam menyikapi tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat ‘pasukan hijau’ resah hingga terdorong melakukan protes.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” kata Igun.

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apapun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Ini Susunan Lengkap Pimpinan Komisi III, Usai Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni

    Ini Susunan Lengkap Pimpinan Komisi III, Usai Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan anggota Fraksi Nasdem, Rusdi Masse Mappassesu, sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Fraksi Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi usulan pergantian anggota di Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan adanya surat tersebut, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem mengalami perubahan. Saudara Ahmad Sahroni digantikan oleh Saudara Rusdi Masse Mappassesu,” kata Dasco. 

    Dasco kemudian menanyakan persetujuan anggota Komisi III DPR RI yang hadir.

    “Apakah Saudara Rusdi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya. Seluruh anggota komisi pun serentak menyatakan setuju. 

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Rusdi Masse resmi menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni, yang sebelumnya menjabat selama 10 bulan.

    Adapun susunan lengkap pimpinan Komisi III DPR RI setelah penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

    Habiburokhman – Ketua (Fraksi Gerindra, Dapil DKI Jakarta I)
    Dede Indra Permana Soediro – Wakil Ketua (Fraksi PDI-P, Dapil Jawa Tengah X)
    Sari Yuliati – Wakil Ketua (Fraksi Golkar, Dapil NTB II)
    Moh. Rano Alfath – Wakil Ketua (Fraksi PKB, Dapil Banten III)
    Rusdi Masse Mappassesu – Wakil Ketua (Fraksi Nasdem)

    Mengakhiri agenda rapat, Dasco menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Sahroni atas dedikasi selama menjabat sebagai pimpinan Komisi III.

    “Atas nama pribadi maupun pimpinan dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Sahroni yang telah menunjukkan dedikasi selama 10 bulan sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, serta selamat kepada Saudara Rusdi Masse Mappassesu atas amanah baru yang diemban,” pungkas Dasco.

  • Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Profil Rusdi Masse Mappasessu Pengganti Ahmad Sahroni di Pimpinan Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama Rusdi Masse Mappasessu atau yang akrab disapa RMS ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem.

    Kiprahnya di dunia politik tak lepas dari kisah perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan sejak merintis dari bawah. Rusdi Masse lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1973. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) periode 2004–2009. 

    Namun, di tengah masa jabatannya, masyarakat Sidrap mendorongnya maju sebagai bupati. Dukungan tersebut mengantarkan Rusdi menjabat sebagai Bupati Sidrap selama dua periode, yakni 2008–2018.

    Pada 2009, Rusdi bahkan tercatat sebagai bupati termuda di Indonesia, saat usianya baru 35 tahun. Di masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai figur yang dekat dengan anak muda dan pencinta otomotif. Salah satu warisan pembangunannya adalah sirkuit balap motor bertaraf internasional di Sidrap. 

    Tak banyak yang tahu, perjalanan Rusdi di dunia politik dia pelajari secara otodidak. Masa mudanya penuh dengan keterbatasan. Berbekal uang puluhan ribu rupiah, dia merantau ke Jakarta dan sempat bekerja sebagai buruh hingga sopir truk.

    Ketekunan dan kerja keras kemudian membawanya merintis bisnis angkutan pelayaran antarpulau. Dari usaha itulah, Rusdi mulai mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman dan meniti karier politik.

    Selama menjabat Bupati Sidrap, Rusdi mengusung prinsip sederhana mengurus rakyat dari hidup sampai matinya. Prinsip itu diwujudkan melalui berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kepemimpinannya berhasil menekan angka kemiskinan dan kematian di Sidrap. Bahkan pada 2018, Sidrap tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan sekaligus memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi tersebut, bahkan di level nasional.

    Beberapa gebrakan program yang ia jalankan antara lain pendidikan gratis serta pendampingan petani dalam pengelolaan dan produksi beras berbasis teknologi.

    Setelah sukses memimpin daerah, Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III melalui Partai Nasdem.

    Popularitasnya sebagai RMS terus melekat di tengah masyarakat, terutama karena latar belakang hidupnya yang sederhana dan kedekatannya dengan konstituen.

    Kini, kiprah Rusdi Masse berlanjut di Senayan dengan amanah baru sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dengan pengalaman panjang dan prinsip pengabdian yang ia pegang teguh, publik menanti langkahnya dalam mengawal kerja-kerja legislatif, khususnya di bidang hukum, HAM, dan keamanan.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni. Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor F-Nasdem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut. “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Gantikan Ahmad Sahroni, Russi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR

    Gantikan Ahmad Sahroni, Russi Masse Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Russi Masse Mappassesu sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni.

    Penetapan itu berlangsung dalam rapat Komisi III DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin agenda pelantikan menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai NasDem Nomor F-NasDem 758 tertanggal 29 Agustus 2025. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

    “Dengan demikian, pimpinan Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang sebelumnya dijabat Saudara Ahmad Sahroni, digantikan oleh Saudara Russi Masse Mappassesu,” ujar Dasco dalam rapat.

    Selanjutnya, Dasco menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III yang hadir mengenai penetapan tersebut.

    “Apakah Saudara Russi Masse Mappassesu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” tanyanya.

    Serentak, anggota Komisi III menyatakan persetujuan. “Setuju,” jawab mereka.

    Dengan ketok palu pimpinan rapat, Russi Masse Mappassesu resmi menduduki kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

  • Memungut pelajaran berharga dari demo di DPR untuk jaga Indonesia

    Memungut pelajaran berharga dari demo di DPR untuk jaga Indonesia

    Bagi pejabat, gunakan hati nurani dengan tidak korupsi. Bagi rakyat, gunakan hati nurani untuk tidak melakukan aksi yang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan

    Bondowoso (ANTARA) – Peristiwa demonstrasi (demo) di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada akhir Agustus 2025, memberi peringatan kolektif bagi bangsa kita untuk kembali pada semangat bersama, yakni menjaga Indonesia tetap damai.

    Aksi demo yang membawa korban itu berawal dari kekecewaan rakyat terhadap sikap dan pernyataan anggota DPR yang dinilai kurang sensitif. Kekecewaan rakyat itu patut kita duga merupakan akumulasi dari ketidakpuasan atas peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk kasus korupsi dan kenaikan tunjangan anggota DPR.

    Menyikapi aksi demo yang berakhir rusuh itu, para pemimpin partai politik telah menunjukkan sikap empati kepada kekecewaan rakyat, dengan mengganti para anggota DPR yang dinilai tidak peka karena mengeluarkan pernyataan dan perilaku yang menyinggung perasaan rakyat.

    Aksi demo ini memberi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa ini. Para wakil rakyat, tentu juga pejabat negara, harus berhati-hati, tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan di era distribusi informasi yang dapat menyebar dengan cepat lewat media sosial ini.

    Kita tahu bahwa paradigma warganet dalam bermedia sosial itu adalah kecepatan dan berlomba-lomba agar mendapatkan banyak pengunjung di postingannya. Tidak ada budaya sensor dan verifikasi kebenaran atas satu informasi di media sosial, sebelum disebar.

    Dalam peristiwa demo di gedung DPR, meskipun media sosial memiliki banyak kekurangan terkait pemilihan informasi yang layak dan tidak layak untuk disebarluaskan, di sisi lain sistem persebaran informasi seperti ini juga ada nilai positifnya.

    Dengan penyebaran informasi yang sangat cepat, bahkan lebih banyak tanpa kendali, termasuk dalam aksi demo di depan gedung DPR, maka siapapun kita, lebih-lebih yang menduduki jabatan di pemerintahan, harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak.

    Keberadaan media sosial, termasuk dalam peristiwa demo di DPR, menjadi semacam peranti atau alat untuk pengawasan melekat (waskat) bagi siapapun dalam mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Media sosial telah menjadi semacam CCTV atau kamera pengintai berjalan yang mengintai perilaku dan ucapan siapa saja.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

    Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

    “Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi,” kata Prabowo.

    Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

    “Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

    Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

    Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

    “Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang,” ujarnya.

    Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

  • Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Mahasiswa Trisakti Desak RUU Perampasan Aset hingga Setop Kriminalisasi Aktivis

    Bisnis.com, JAKARTA – Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Jili Colin, mendesak DPR mengesahkan RUU perampasan aset hingga berhenti mengkriminalisasi aktivis dan mahasiswa.

    Desakan Colin disampaikan dalam audiensi di gedung DPR, Rabu (3/9/2025). Dia menuntut DPR mengesahkan RUU perampasan aset dalam jangka waktu 30 hari.

    “Saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perapasan Aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari,” tegasnya.

    Desakan ini buntut dari banyaknya korupsi di Indonesia. Dari data yang dia sampaikan, indeks korupsi Indonesia berada di level 22. Jauh dari rata-rata skor internasional sebesar 43.

    Dia menyampaikan semakin rendah indeks korupsi di suatu negara, maka kasus korupsi sangat tinggi. Begitu pun sebaliknya.

    “Saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Indonesia. Sekiranya [negara] kehilangan sebanyak Rp.
    588 triliun akibat korupsi,” jelasnya

    Dia memaparkan berdasarkan dari KPK tahun 2024 aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5% kalkulasi impact. 

    Menurutnya hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi

    Selain itu, dia mendesak DPR menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis maupun mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. 

    Dia menegaskan bahwa aktivis dan mahasiswa adalah kaum terpelajar, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan anarkis.

    “Kami di sini kaum terpelajar mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis,” tegasnya.

    Dia mengatakan aksi anarkis saat demo pekan lalu karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga mencederai nilai-nilai perjuangan. 

    Adapun dalam audiensi ini dipimpin oleh audiensi ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.

  • 2
                    
                        Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 4 September 2025
                        Megapolitan

    2 Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 4 September 2025 Megapolitan

    Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 4 September 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 2.143 personel gabungan dikerahkan kepolisian untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, beberapa kelompok masyarakat sudah mengajukan izin aksi. Massa diperkirakan akan hadir di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas.
    “Personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan di lapangan. Penutupan jalan sifatnya masih situasional, melihat eskalasi massa,” ujar Ruslan saat dihubungi Kompas.com, Kamis pagi.
    Sekitar pukul 08.30 WIB, massa dari Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    “Jumlah peserta diperkirakan sekitar 50 orang,” kata Ruslan.
    Dalam aksinya, mereka menuntut audit transparan anggaran DPR dan belanja negara, memprioritaskan legislasi pro rakyat, pembentukan panitia khusus anti mafia korupsi, penegakan kode etik DPR RI, serta pengesahan RUU Perampasan Aset.
    Sekitar pukul 11.00 WIB, aksi juga digelar di Silang Selatan Monas oleh kelompok Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), yang terdiri dari aliansi serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil.
    “Jumlah massa diperkirakan mencapai 1.000 orang dengan penanggung jawab aksi antara lain Ifan Ibrahim, Tara, Rivaldi Haryo Seno, dan Sunarno,” ujar Ruslan.
    Massa Gebrak menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian represivitas dan kriminalisasi terhadap peserta aksi, penurunan tarif pajak, tarif dasar listrik, air, tol, hingga harga sembako.
    Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemotongan tunjangan pejabat tinggi negara sebesar 50 persen.
    Pada pukul 08.00 WIB, Forum Ketua DPW Partai Berkarya juga menggelar aksi di kawasan Silang Selatan Monas.
    Massa berjumlah sekitar 100 orang dengan penanggung jawab aksi Muhammad Arham.
    Dalam aksinya, mereka menyoroti dugaan maladministrasi di Kementerian Hukum dan HAM terkait lambatnya proses pengesahan kepengurusan hasil Munas I Partai Berkarya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.