Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • 1.371 Personel Dikerahkan Jaga Demo di DPR, Polisi Pastikan Aman

    1.371 Personel Dikerahkan Jaga Demo di DPR, Polisi Pastikan Aman

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya mengerahkan 1.371 personel dalam mengamankan aksi mahasiswa di depan Gedung DPR RI hari ini. Polisi memastikan aksi tersebut aman dan terkendali.

    “Kami sampaikan bahwa situasi di sekitar gedung DPR itu aman terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir, kami ada, kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di depan Gedung DPR, Jumat (5/9/2025).

    Ade Ary mengatakan per pukul 14.59 WIB, mahasiswa masih menyampaikan pendapatnya. Polisi terus mengawal aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

    “Sampai dengan saat ini jam 14.59. Situasi aman, ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menyampaikan pendapat dari badan eksekutif mahasiswa dari Bandung ya, dari sebuah universitas,” ucapnya.

    Dia menjelaskan sebanyak 1.371 personel dikerahkan dalam pengamanan aksi tersebut. Pengamanan ini juga melibatkan Pemprov DKI dan Kodam Jaya.

    Dia berharap situasi tetap kondusif. Namun ia menegaskan situasi demo hari ini berjalan aman.

    “Jadi, situasi hari ini aman terkendali. Kemudian rekan-rekan kami di 13 Polres jajaran juga terus melakukan upaya-upaya kepolisian, tidak sendiri tentunya, bekerjasama dengan semua pihak, stakeholders, terus mewujudkan situasi keamanan yang kondusif,” tuturnya.

    Sebelumnya, massa mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dengan tema piknik. Mereka datang dengan atribut almamater biru dongker dengan balutan setelan santai.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (5/9) mereka mengenakan setelan yang penuh warna, pink, hijau, kuning, merah. Mereka pun sempat duduk bersila melingkar sambil makan.

    Kemudian mereka juga sempat melakukan ice breaking bersama salah satu pemengaruh atau influencer di depan massa. Selain itu, tampak sejumlah orang membuka perpustakaan jalanan.

    Sejumlah buku ditampilkan seperti Soe Hok Gie, Laut Bercerita, Bumi Manusia dan lainnya. Buku-buku digelar di atas spanduk berwarna merah.

    (dwr/dwr)

  • TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator

    TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan kronologi anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) ditangkap anggota Brimob karena dituduh sebagai provokator aksi demo.

    Freddy mengatakan, anggota BAIS itu memang ditugaskan untuk memantau situasi dan menggali informasi terkait aksi demonstrasi tersebut.

    “Anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman, karena itu dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ,” kata Freddy dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Freddy mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/8) ketika massa aksi bentrok dengan anggota Brimob di kawasan Fly over Slipi, Jakarta Barat.

    Kala itu pasukan Brimob memukul massa hingga terbagi ke dua wilayah yakni Pejompongan dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Saat pasukan Brimob yang di wilayah Bendungan Hilir ingin pindah ke wilayah Pejompongan untuk bergabung dengan pasukan lain, anggota BAIS yakni Mayor SS mengikuti pergerakan rombongan Brimob tersebut.

    “Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor unjuk rasa di area pom bensin, namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata,” kata Freddy.

    Saat dalam posisi terpisah itulah Mayor SS ditangkap oleh satu anggota Brimob yang sedang bertugas.

    “Nah di sini ada percakapan dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu, dari Brimob menyampaikan ‘kamu itu ikut-ikutan demo?’ dengan nada surat tinggi. Kemudian dijawab oleh Mayor, ‘saya tidak ikut demo pak’ Lanjut, ‘kamu ngapain kamu disini kalau tidak ikut demo?’ kata Mayor SS,” ujar Freddy menirukan percakapan antara anggota Brimob dan Mayor SS.

    Mayor SS pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota BAIS yang sedang bertugas mencari data di lapangan, namun anggota Brimob itu tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan Mayor SS.

    Setelah menunjukkan identitas berupa kartu anggota TNI, anggota Brimob itu lalu memfoto wajah dan kartu anggota milik Mayor SS. Anggota Brimob itu akhirnya melepaskan Mayor SS di tengah massa aksi.

    Freddy pun menyangka foto Mayor SS berikut kartu anggotanya menyebar di media sosial dengan narasi TNI sebagai provokator aksi anarkis saat demonstrasi.

    Dia berharap masyarakat jeli dalam menerima info dan tidak termakan berita hoaks yang berpotensi mengadu domba dua instansi seperti ini.

    Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespons soal beredarnya informasi anggota BAIS yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan massa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Menurut Tandyo, anggota intelijen memang bertugas untuk mencari informasi tertentu. Salah satu upaya yang lumrah dilakukan seorang intelijen yakni menyamar dan masuk ke dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang diincar.

    Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, Tandyo menilai seorang intelijen lumrah bergabung dengan para peserta demonstran demi mencari informasi yang diinginkan.

    “Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka,” kata Tandyo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    BEM Unpad serukan pemenuhan tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat, menyerukan pemenuhan 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional (17+8).

    Tuntutan 17+8 merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis (28/8).

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Sebelum menggelar aksi damai, mereka berkumpul di gedung TVRI lalu melanjutkan berjalan kaki ke halaman depan gedung DPR RI.

    Massa yang mayoritas mengenakan almamater biru tua ini membawa sejumlah poster yang berisi desakan pemenuhan tuntutan itu. Mereka juga menggelar lapak baca dengan membawa sejumlah buku.

    Aksi kali ini dibalut dengan suasana santai, mereka mengibaratkan diri tengah piknik di depan Kompleks Parlemen. Menariknya, ketika membuka jas almamater, terlihat pakaian para mahasiswa berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai “Brave Pink”.

    Warna hijau muda atau “Hero Green” tampak di beberapa perlengkapan piknik seperti alas duduk, hingga payung. Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Pewarta: Asep Firmansyah
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Mahasiswa UNPAD Kumpul di Depan TVRI, akan Kepung DPR Hari Ini

    Ratusan Mahasiswa UNPAD Kumpul di Depan TVRI, akan Kepung DPR Hari Ini

    GELORA.CO -Ratusan Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (UNPAD) berkumpul di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta, pada Jumat siang 5 September 2025. 

    Pantauan RMOL di lokasi, mahasiswa UNPAD membentuk barisan dan mulai membentangkan spanduk protes untuk berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. 

    Dalam aksinya, BEM UNPAD membawa aspirasi yang selaras dengan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Mereka mengangkat tema “Menagih 17+8 Tuntutan Rakyat”. 

    Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa mulai long march menuju gerbang DPR.

    Adapun, 17+8 Tuntutan Rakyat yakni:

    Tugas Presiden Prabowo Subianto:

    1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;

    2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.

    Tugas untuk DPR

    3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;

    4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;

    5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.

    Tugas untuk Ketua Umum partai politik

    6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;

    7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;

    8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

    Tugas Polri

    9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;

    10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;

    11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

    Tugas TNI

    12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;

    13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;

    14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layak bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;

    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak;

    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga hari ini, 5 September 2025.

    Kemudian, Presiden Prabowo diminta agar mendengar dan merealisasikan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya. 

    Tuntutan itu antara lain:

    1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran

    2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif

    3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil

    4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

    5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis

    6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian

    7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen

    8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

  • Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September Megapolitan 5 September 2025

    Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September Megapolitan 5 September 2025

    Kondisi Terkini Depan Gedung DPR Hari Ini Jelang Demo 5 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto, Jakarta, menjelang demo BEM Universitas Padjajaran dan koalisi masyarakat sipil hari ini, Jumat (5/9/2025), terpantau ramai lancar.
    Hari ini juga merupakan awal libur panjang akhir pekan (
    long weekend
    ).
    Pantauan
    Kompas.com,
    arus lalu lintas sepanjang Gatsu mulai dari Grogol, Jakarta Barat, hingga area sekitar Monumen Patung Dirgantara, Jakarta Selatan, relatif sepi.
    Kendaraan dapat melintas dengan kecepatan normal tanpa hambatan.
    Serupa, arus lalu lintas arah sebaliknya yaitu dari sekitar Semanggi menuju Grogol terpantau ramai lancar.
    Termasuk, di depan area Gedung DPR RI yang rencananya menjadi lokasi demo hari ini.
    Belum terlihat adanya aktivitas massa aksi di depan gerbang utama Gedung DPR RI, selain wartawan yang melaporkan situasi.
    Sementara, arus lalu lintas di dalam tol juga terpantau ramai lancar.
    Kepadatan di dalam tol sempat terjadi sekitar 2 kilometer dari area depan Hotel Amaris Slipi hingga Gedung Tower BPK.
    Namun, lalu lintas kembali terurai setelah melewati pintu masuk tol di Gerbang Tol (GT) Pejompongan.
    GT Pejompongan saat ini sudah bisa kembali digunakan oleh pengendara usai menjadi sasaran pembakaran oleh orang tidak dikenal (OTK).
    GT Pejompongan sempat dibakar pada Jumat (29/8/2025) bersama dengan sejumlah gerbang tol lainnya di sepanjang Slipi hingga Semanggi.
    Namun, saat ini pembayaran tarif tol masih dilakukan secara manual karena rusaknya mesin
    tap
    otomatis.
    Pembayaran dilakukan dengan adanya sejumlah petugas yang membawa mesin
    tap
    EDC.
    GT Semanggi 2 hingga saat ini masih ditutup menggunakan separator
    busway
    Transjakarta dan belum bisa digunakan pengendara.
    Sementara, GT Slipi, GT Senayan 1, GT Kuningan 1, dan GT Semanggi 1 sudah bisa digunakan pengendara untuk memasuki tol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Malam di DPR Jakarta dan Tangan Tegar Pasukan Oranye… Megapolitan 5 September 2025

    Malam di DPR Jakarta dan Tangan Tegar Pasukan Oranye… Megapolitan 5 September 2025

    Malam di DPR Jakarta dan Tangan Tegar Pasukan Oranye…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seusai bubaran aksi damai mahasiswa Aliansi BEM SI di depan Gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025) malam, Jakarta kembali diselimuti kesunyian.
    Di tengah sisa-sisa tumpukan sampah, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye hadir, menyingkirkan setiap jejak hiruk-pikuk yang baru saja berlalu.
    Bergerak berkelompok, sekitar tujuh hingga sepuluh orang. Mereka membawa sapu dan alat angkut sampah, menyapu jalanan hingga sudut-sudut gerbang DPR yang masih menyisakan jejak keramaian.
    Salah seorang petugas PPSU, Bibir, menceritakan, pekerjaan belakangan ini terasa lebih melelahkan daripada biasanya, terlabih adanya kericuhan yang dilakukan orang tak dikenal beberapa hari lalu.
    “Ya rasa capeknya ada, tanggung jawabnya juga ada, menyatu begitulah,” ujar Bibir di lokasi.
    Meski debu dan sampah sudah menjadi pemandangan sehari-hari, Bibir mengakui bahwa beban kerja kini terasa berlipat-lipat, menuntut ketahanan ekstra dan kesabaran yang tak kenal henti.
    Sif kerja memberi Bibir dan teman-temannya kesempatan singkat untuk menarik napas, sebelum kembali menyapu dan mengangkut sisa-sisa kegiatan masyarakat.
    “(Ya pas demo kayak sekarang) jadi kerja ekstra banget, ada sampai 24 jam meski itu juga ada sif,” kata Bibir.
    Tidak ada titik khusus yang menjadi tanggung jawab mereka. Setiap sudut kelurahan yang mereka jaga harus tetap bersih.
    “Semuanya ya kita muter, kalau saya kan Kelurahan Glora (disusurin). Kadang kalau enggak kuat, ada perbantuan dari DLH atau tim pelangi,” jelasnya.
    Meski lelah, Bibir menaruh harap agar kondisi negara segera kondusif dan tuntutan mahasiswa didengar.
    “Semoga yang diminta oleh masyarakat bisa segera didengar dan dipenuhi,” katanya.
    “Dan kalau bisa nih, pedemo pas dateng bersih, lalu pulang juga harus dibersihin. Jadi jangan ditinggal gitu saja (lokasi aksi),” sambung Bibir.
    Pada Kamis (4/9/2025), mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM SI menggelar aksi damai bertajuk “Selamatkan Indonesia”, membawa 13 tuntutan yang berbeda secara spesifik, namun sejalan dengan 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai dibicarakan di media sosial.
    Perwakilan BEM SI, Eko Prayogo, menjelaskan tuntutan tersebut meliputi:
    Pasukan oranye, dengan kesabaran dan ketekunan yang seakan tak pernah surut, menjadi saksi dari setiap langkah tuntutan pedemo itu.
    Dengan sapu dan gerakan tangan yang tegas namun lembut, mereka membersihkan sisa-sisa aksi, mengembalikan Jakarta ke malam yang tenang dan damai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arus lalin lancar di depan DPR pada “deadline” tuntutan rakyat 17+8

    Arus lalin lancar di depan DPR pada “deadline” tuntutan rakyat 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Arus lalu lintas (lalin) terpantau lancar di depan gedung DPR/MPR pada batas waktu (deadline) 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional yang diberikan kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, Jumat, 5 September 2025.

    Pada pukul 09.05 WIB, di lokasi tersebut nampak sejumlah kendaraan roda dua maupun empat hingga bus Transjakarta berlalu lalang dengan lancar.

    Sejumlah warga yang menaiki sepeda motor terlihat memarkirkan kendaraan mereka, lalu mengambil swafoto.

    Di samping gedung, terdapat sejumlah awak media televisi dan tiga mobil terparkir yang stand by untuk meliput unjuk rasa.

    Suasana di depan gedung DPR/MPR pada batas waktu (deadline) 17 tuntutan rakyat dan 8 agenda reformasi nasional yang diberikan kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Dari luar pagar, terlihat sejumlah petugas keamanan berjaga dibalik pagar besi tersebut.

    Sebelumnya, Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Andre Rosiade mengatakan akan menyerahkan langsung dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 yang diterimanya pada Kamis (4/9) kepada pimpinan DPR.

    Dalam kesempatan tersebut, Andre menjelaskan DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9). Setelah itu, DPR langsung berkoordinasi dengan internal maupun berbagai instansi untuk membahas tuntutan rakyat tersebut.

    Dia menyebutkan beberapa dari poin tuntutan rakyat 17+8 telah dipenuhi oleh parlemen, di antaranya penangguhan perjalanan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR dan pembentukan tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan aparat saat penanganan aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.

    Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan oleh kelompok kolektif 17+8 Indonesia Berbenah itu terbagi dalam dua bagian.

    Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta agar dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025. Kedua, sebanyak delapan tuntutan lainnya mesti dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun atau paling lambat 31 Agustus 2026.

    Isi tuntutan itu, antara lain pengusutan kasus kekerasan sepanjang demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025, pembebasan demonstran yang dikriminalisasi, penghentian kekerasan oleh aparat, pencabutan wacana tunjangan DPR, reformasi lembaga negara, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan lain-lain

    Kelompok kolektif tersebut merupakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 5 September 2025

    BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 5 September 2025

    BEM Unpad Demo 5 September di DPR, Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — BEM Universitas Padjajaran berencana aksi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk “Piknik Nasional Rakyat”.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengatakan aksi itu akan dilakukan bersama Koalisi Masyarakat Sipil.
    “Confirmed
    (aksi di DPR RI). Aksi bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra kepada
    Kompas.com.
    Sejumlah lembaga yang disebut akan turut hadir meliputi KontraS, YLBHI, hingga Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dan BEM dari beberapa kampus seperti Unpad dan UI.
    Mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat tengah dalam perjalanan menuju Jakarta.
    Berdasarkan informasi yang dibagikan, aksi tersebut akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
    Massa aksi diimbau untuk mengenakan pakaian colorful, terutama warna
    hero green, brave pink,
    dan
    resistance blue.
    Belakangan, ketiga warna itu viral di media sosial sebagai salah satu simbol gerakan rakyat yang juga disuarakan lewat 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Seruan aksi tersebut juga mengimbau agar massa aksi yang hadir tidak melakukan tindakan provokatif, kekerasan, hingga perusakan fasilitas umum.
    Belakangan, media sosial diramaikan oleh template unggahan berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat, menyusul masifnya gelombang aksi massa selama beberapa hari.
    Hari ini, Jumat (5/9/2025), merupakan hari terakhir dari tenggat waktu yang diberikan masyarakat kepada pemerintah untuk memenuhi 17+8 tuntutan tersebut.
    Tuntutan itu dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah atas tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh kelompok buruh, mahasiswa, hingga masyarakat sipil di media sosial.
    Berikut rincian tuntutan yang disusun berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat:
    1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
    3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
    5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
    7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
    8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
    9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
    10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan
    outsourcing.
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
    5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Tersangka Kasus Demo Ricuh – Page 3

    Deretan Tersangka Kasus Demo Ricuh – Page 3

    Polisi mengungkap peran Khariq Anhar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan hingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan demo di depan gedung DPR/MPR.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, KA merupakan salah satu admin instagram @AliansiMahasiswaPenggugat. Dia dituding jadi salah satu provokator yang mematik terjadi kerusuhan di depan Gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus lalu.

    Dia diduga menyebar konten kebencian, ampai konten hoaks dengan cara mengedit seolah-olah asli.

    “Saudara KA ditangkap atas dugaan tindak pidana penyebaran dokumen elektronik berupa konten yang mengandung berita kebencian dan pengancaman terhadap keselamatan jiwa, penyebaran konten hoaks dengan cara mengubah/mengedit seolah-olah konten otentik/asli, dan provokasi,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).

    Tak cukup di situ, KA juga dituduh melibatkan pelajar dalam unjuk rasa yang berakhir ricuh. Sehingga pelaku disebut melakukan pidana perlindungan anak.

    “Berupa pelibatan anak dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, dan penyalahgunaan dalam kegiatan politik berupa pelajar dalam kegiatan unras dengan kekerasan tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR,” ujar dia.

    KA ditangkap polisi saat hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/8/2025) sekitar pukul 07.00 WIB. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit handphone.

    “KA ditangkap di pintu keberangkatan bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 1A, Tangerang, Banten,” ucap dia.

    Atas perbuatannya, KA dijerat Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan atau Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) dan atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 160 KUHP.

    “Tersangka KA telah dilakukan penahanan,” terang dia.

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,50 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 4 September.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bilang penambahan anggaran tersebut berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,06 triliun.

    “Sehingga pagu efektif yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp26,76 triliun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun. Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya.

    Dudy juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Dia mengatakan untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp24,40 triliun.

    “Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp28.489.404.712.000,” ujarnya.

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, kata dia, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional Rp3,05 triliun dan berupa belanja nonoperasional Rp20,59 triliun.

    Adapun rincian sumber pendanaan berasal dari rupiah murni sebesar Rp19,7 triliun, PNBP Rp3,8 triliun, BLU Rp2,22 triliun dan pinjaman luar negeri (PLN) senilai Rp2,76 triliun.

    Lalu berdasarkan rincian program, sebesar Rp9,77 triliun berupa dukungan manajemen, Rp1,83 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta Rp16,88 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

    Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungan pada setiap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Akhir tahun biasanya cuaca kurang baik, tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain kita berharap APBN memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.