Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Momen Polisi Berpeci Kawal Massa Demo 5 September di Depan DPR Megapolitan 5 September 2025

    Momen Polisi Berpeci Kawal Massa Demo 5 September di Depan DPR Megapolitan 5 September 2025

    Momen Polisi Berpeci Kawal Massa Demo 5 September di Depan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ada momen menarik saat massa demo 5 September berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Sejumlah polisi yang berjaga terlihat mengenakan peci hitam yang berpadu dengan seragam kepolisian saat mengawal jalannya aksi.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, polisi berpeci tersebut berdiri berjejer di barisan depan. Mereka tampak fokus menjaga ketertiban di tengah orasi mahasiswa.
     
    Sesekali, polisi mengingatkan massa agar tidak terlalu mendekati jalan demi menghindari risiko tertabrak kendaraan.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menjelaskan, penggunaan peci hitam oleh personel yang berjaga hari ini berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
    “Karena kami melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Jadi ini untuk lebih kita saling mengingatkan, bahwa di hari yang baik ini, di hari yang mulia ini, kita terus bersemangat menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Ade Ary kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025).
    Sementara itu, demo bertajuk ‘Piknik Nasional Rakyat’ yang digelar oleh Mahasiswa Universitas Padjajaran (UNPAD) berakhir damai.
    Mereka menyudahi unjuk rasa itu dengan tertib. Bahkan, sebagian dari mereka ada yang membersihkan sampah tak menyisakan barang apapun di lokasi.
    Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Universitas Padjajaran dijadwalkan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
     
    Aksi yang diberi tajuk “Piknik Nasional Rakyat” ini merupakan momentum untuk menagih 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggatnya jatuh pada hari ini.
    Seruan aksi dipublikasikan melalui akun Instagram resmi BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, Jumat dini hari.
    Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, mengatakan aksi digelar bersama Koalisi Masyarakat Sipil, melibatkan lembaga seperti KontraS, YLBHI, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, serta BEM dari beberapa kampus lain termasuk UI.
    “
    Confirmed
    (aksi di DPR RI). Aksi bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra kepada Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aliansi rakyat desak tuntutan 17+8 atasi krisis kemanusiaan

    Aliansi rakyat desak tuntutan 17+8 atasi krisis kemanusiaan

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi rakyat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan masyarakat sipil berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI untuk mendesak sejumlah tuntutan kritis yang merupakan bagian dari tuntutan 17+8 guna mengatasi krisis kemanusiaan di Indonesia.

    “Aksi damai hari ini adalah pesan tegas kepada pemerintah untuk bertindak segera memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat kami,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran Vincent Thomas di depan Kompleks DPR/MPR Jakarta, Jumat.

    Dalam tuntutan aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya itu, Vincent mendesak pemerintah untuk membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad hoc independen yang melibatkan komponen rakyat untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat negara.

    Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi dengan menghentikan dan mencegah tindakan represif aparat penegak hukum.

    Pewarta: Katriana
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin Megapolitan 5 September 2025

    Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin Megapolitan 5 September 2025

    Perwakilan Mahasiswa Diundang ke Istana, Ketua BEM UGM: Saya Prihatin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Tiyo Ardianto, mengaku prihatin atas adanya undangan terhadap perwakilan mahasiswa ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    “Semalam, kawan-kawan kami terpaksa menjejakkan kakinya di Istana. Bagi kami, itu harus saya sampaikan rasa prihatin,” kata Tiyo kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Menurut dia, pertemuan pihak pemerintah dengan perwakilan mahasiswa di Istana hanyalah sebatas simbolisme politik.
    “Hari ini yang dibutuhkan rakyat bukan simbolisme politik. Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebijakan yang benar,” kata Tiyo.
    Ia menambahkan, simbolisme politik yang tidak substantif tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia.
    “Simbolisme politik semacam parasetamol yang meredakan nyeri masyarakat tapi nggak mengobati apa pun,” kata dia.
    Senada dengan Tiyo, Farell Faiz, Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB), menilai simbolisme politik justru bisa memecah belah gerakan mahasiswa.
    “Kami sendiri menolak berbagai bentuk simbolisme politik yang pada akhirnya memecah gerakan yang kita lakukan. Karena itu tentunya sangat menyakiti hati rakyat,” kata Farell.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah perwakilan mahasiswa diterima masuk ke Kompleks Istana, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) untuk menyampaikan aspirasinya.
    Pantauan
    Kompas.com
    dari lokasi, para perwakilan BEM hingga organisasi mahasiswa mulai berdatangan sejak pukul 18.30 WIB dengan menggunakan jaket almamater masing-masing kampus dan lembaga.
    Mayoritas mahasiswa yang datang bungkam dan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka berjalan cepat didampingi oleh protokol Istana yang menggandeng mereka di sisi kanan dan kiri.
    Sebagian mahasiswa juga berlari masuk ke dalam Istana saat ingin diwawancarai wartawan.
    Jika merujuk dari jaket almamater yang mereka kenakan, mahasiswa yang hadir berasal dari organisasi BEM Nusantara, PB HMI DIPO, PB HMI MPO, KMHDI, GMNI, dan beberapa organisasi lainnya.
    Salah satu perwakilan mahasiswa dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, mengungkapkan ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Prabowo.
    “Beberapa aspirasi dari kami, itu penyampaian tentang beberapa, pertama tentang guru. Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Masyarakat Sipil beserta sejumlah elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kembali menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat.

    Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu berlangsung santai saat masing-masing perwakilan menyampaikan aspirasinya.

    Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini dikemas dalam suasana hangat, penuh canda tawa, sembari tak lupa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada polisi serta DPR.

    BEM Unpad yang menginisiasi aksi kali ini menyuarakan tuntutan lewat aksi “Piknik”. Para mahasiswa menjadikan aksi mereka seolah tengah piknik di depan Kompleks Parlemen untuk membuktikan bahwa gedung itu adalah ruang aman bagi rakyat.

    Adapun tuntutan 17+8 yang mereka bawa merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025.

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Menariknya, unjuk rasa kali ini juga diwarnai beragam aksi yang mengundang riuh. Ada yang menggelar lapak buku, ada yang bermain ular-ularan, permainan tradisional, penampilan musik, dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama.

    Hal unik lainnya jtampak pada pakaian yang dikenakan massa aksi. Mereka serempak menggunakan pakaian berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai brave pink dan warna hijau muda atau hero green.

    Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil ingin menunjukkan bahwa aspirasi bisa disuarakan dengan cara bersenang-senang, serta menghilangkan rasa takut dan trauma di benak masyarakat.

    Badru

    Pemandangan menarik juga terlihat ketika bocah yang viral di media sosial, Badru, datang ke lokasi aksi. Dia tidak hanya duduk dalam satu barisan massa, tapi ikut serta menyuarakan tuntutan.

    Bahkan dalam satu kesempatan, ia maju dan menari ketika BEM Unpad mulai menyanyi untuk menambah riuh aksi. Badru juga memimpin saat mereka nyanyikan lagu band Wali berjudul Tobat Maksiat.

    Aksi Badru itu menyulut kelompok demonstran lain untuk turut bernyanyi bersama. Penampilan Badru ditutup lewat lagu perjuangan Buruh Tani yang biasa menjadi anthem aksi massa.

    Kehadiran Badru dalam aksi unjuk rasa bukanlah kali pertama. Beberapa kali ia sempat tersorot kamera ikut dalam sejumlah aksi di Jakarta. Bahkan, ketika demonstrasi ricuh pada 25 Agustus 2025, Badru juga menjadi korban.

    Bocah viral, Muhammad Badru, menari di sela-sela unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPR RI Menjawab Tuntutan 17 + 8, Pangkas Sejumlah Tunjangan

    Pimpinan DPR RI Menjawab Tuntutan 17 + 8, Pangkas Sejumlah Tunjangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pimpinan DPR RI menjawab 17 + 8 tuntutan rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (5/9) malam.

    Pimpinan DPR RI diwakili oleh ketiga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI telah menyepakati untuk menghentikan tunjangan perumahan hingga memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.

  • Demo di Depan DPR, Mahasiswa Main Permainan Tradisional hingga Makan Bersama Megapolitan 5 September 2025

    Demo di Depan DPR, Mahasiswa Main Permainan Tradisional hingga Makan Bersama Megapolitan 5 September 2025

    Demo di Depan DPR, Mahasiswa Main Permainan Tradisional hingga Makan Bersama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah mahasiswa menggelar demo dengan konsep piknik sambil bermain beragam permainan tradisional di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
    Pantauan
    Kompas.com 
    di lokasi, suasana aksi terlihat meriah dengan berbagai kegiatan, mulai dari permainan tradisional, perpustakaan jalanan, hingga makan bersama.
    Salah satu permainan yang dimainkan adalah rantai manusia, sebagai bentuk
    ice

    breaking
    agar aksi berlangsung santai.
     
    Permainan tersebut bahkan diikuti oleh konten kreator Bobon Santoso bersama para mahasiswa.
    Dalam permainan itu, empat orang peserta mengaitkan kaki dan tangan mereka satu sama lain untuk melawan kelompok lawan. Mereka kemudian mengikuti instruksi moderator.
    “Maju dua langkah! Mundur tiga langkah!” ucap moderator.
    Kemudian, salah satu peserta jatuh dan dinyatakan kalah, disambut sorakan dan tepuk tangan penonton.
    Selain permainan, tersedia juga lapak baca dari Perpustakaan Jalanan Jatinangor yang menawarkan buku-buku bertema sejarah, sosial, dan politik untuk dibaca gratis oleh massa aksi.
    Sejumlah peserta juga membawa permainan gelembung sabun yang dihembuskan ke udara, menambah suasana riang layaknya piknik di tempat wisata.
    Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil direncanakan menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran,
    @
    bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk ‘Piknik Nasional Rakyat’.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Ketua BEM Kema Unpad, Vincent Thomas menyebut pihaknya menginisiasi konsep piknik agar lebih dekat dengan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI Janji Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Nasional 5 September 2025

    DPR RI Janji Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Nasional 5 September 2025

    DPR RI Janji Perkuat Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI berjanji untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan legislatif lainnya.
    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers untuk menjawab tuntutan 17+8 dari masyarakat.
    “DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” ujar Dasco, dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
    Selain itu, DPR juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah fasilitas dan tunjangan dari anggota dewan, misalnya tunjangan listrik, transportasi, hingga komunikasi.
    Keputusan ini diambil setelah adanya gejolak di masyarakat atas kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin terasa akhir-akhir ini.
    Adapun tuntutan yang disusun berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” adalah sebagai berikut:
    1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
    3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
    5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
    7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
    8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
    9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
    10. Partai harus memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
    1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran.
    2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
    3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
    4. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor, penguatan independensi KPK, dan penguatan UU Tipikor.
    5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
    6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
    7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
    8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Piknik Nasional Rakyat Berakhir Tertib, Mahasiswa Unpad Tinggalkan DPR Tanpa Sampah Megapolitan 5 September 2025

    Aksi Piknik Nasional Rakyat Berakhir Tertib, Mahasiswa Unpad Tinggalkan DPR Tanpa Sampah Megapolitan 5 September 2025

    Aksi Piknik Nasional Rakyat Berakhir Tertib, Mahasiswa Unpad Tinggalkan DPR Tanpa Sampah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi mahasiswa bertajuk “Piknik Nasional Rakyat” yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berakhir dengan tertib pada Jumat (5/9/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    ratusan mahasiswa asal Universitas Padjadjaran (Unpad) mulai membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB.
    Mereka berjalan beriringan sambil bergandengan tangan menuju bus yang terparkir di kolong jembatan dekat lokasi aksi.
    Dengan mengenakan jas almamater berwarna biru dongker dan topi krem bertuliskan “Unpad”, massa aksi tampak kompak menyanyikan yel-yel serta lagu perjuangan.
    Sesekali, terdengar pula seruan aspirasi rakyat yang mereka gaungkan bersama. Sebelum meninggalkan lokasi, mahasiswa juga memastikan area aksi tetap bersih.
    Mereka memungut sampah makanan, minuman ringan, bungkus roti, kotak makan, hingga botol air mineral, lalu memasukkannya ke dalam
    trash bag
    hitam.
    Poster-poster tuntutan yang sempat dibentangkan pun turut dibawa kembali.
    Aksi bersih-bersih itu dilakukan hingga tak ada lagi sampah yang tersisa di sekitar lokasi unjuk rasa. Tidak satu pun barang tertinggal setelah massa meninggalkan kawasan parlemen.
    Sementara itu, aparat kepolisian yang berjaga turut mengawal proses pembubaran.
    Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang sempat tersendat berangsur normal. Hingga pukul 18.10 WIB, situasi di depan Gedung DPR/MPR terpantau kondusif tanpa ada gesekan antara massa aksi dan aparat keamanan.
    Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil direncanakan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (5/9/2025).
    Seruan aksi tersebut dipublikasi melalui akun Instagram BEM Kema Universitas Padjadjaran, @bem.unpad, pada Jumat dini hari.
    Dalam poster yang didominasi warna pink dan hijau itu, aksi yang akan digelar merupakan aksi damai yang bertajuk ‘Piknik Nasional Rakyat’.
    Aksi itu ditujukan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Jawab 17+8: Anggota Nonaktif Tak Lagi Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 5 September 2025

    DPR Jawab 17+8: Anggota Nonaktif Tak Lagi Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 5 September 2025

    DPR Jawab 17+8: Anggota Nonaktif Tak Lagi Dapat Gaji dan Tunjangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di hari deadline 17+8 Tuntutan Rakyat ini, Pimpinan DPR menegaskan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing tidak lagi menerima gaji dan tunjangan.
    “Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
    Dasco menyampaikan enam poin hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis (4/9/2025) kemarin, ditandangani oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Dasco sendiri.
    Hari ini, Dasco berbicara didampingi oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Sjamsurijal.
    Perihal penonaktifan anggota DPR oleh parpol masing-masing, dia mengatakan prosesnya akan dikoordinasikan antara parpol yang bersangkutan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI.
    “Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpol melalui mahkamah parpol masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI dengan berkoordinasi dengan mahkamah parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud,” kata Dasco.
    Ada sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan partainya, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
    Sebagaian dari 18+7 Tuntutan Rakyat telah jatuh tempo hari ini, atau tersisa beberapa jam saja sebelum hari berganti.
    Berikut ini adalah 17 poin tuntutan rakyat yang harus dipenuhi tanggal 5 September 2025:
    17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

    Deadline: 5 September 2025
    Tugas Presiden Prabowo

    1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran

    2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

    3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)

    4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)

    5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
    Tugas Ketua Umum Partai Politik

    6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

    7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

    8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
    Tugas Kepolisian Republik Indonesia

    9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

    10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

    11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas apda guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
    Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 DPR Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, Umumkan 6 Poin Keputusan Nasional

    1 DPR Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, Umumkan 6 Poin Keputusan Nasional

    DPR Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, Umumkan 6 Poin Keputusan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi.
    Pernyataan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025).
    Dasco menyampaikan, rapat konsultasi digelar pada Kamis (4/9/2025) dan menghasilkan sejumlah langkah konkret yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.
    “Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco, Jumat malam.
    Enam poin keputusan DPR tersebut adalah:
    1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
    2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
    3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
    4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
    5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.
    6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
    “Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” ujar Dasco.
    Adapun tuntutan yang disusun berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” adalah sebagai berikut:
    1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
    3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
    5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
    7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
    8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
    9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
    10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
    13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
    15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
    16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
    2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor
    5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.