Massa BEM UI dan UIN Padati Gerbang Gedung DPR dan Mulai Berorasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa demo 9 September dari kalangan mahasiswa memadati area gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Pantauan
Kompas.com
, pukul 14.20 WIB massa melakukan
long march
dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto.
Mereka berasal dari berbagai kampus, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang mengenakan almamater kuning serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dengan almamater biru.
Massa datang dengan satu mobil komando yang dipasangi spanduk bertuliskan “SUARA RAKYAT”. Setibanya di depan gerbang utama Gedung DPR, mereka langsung menggelar orasi.
“Hari ini kita pastikan kebenaran-kebenaran itu pasti untuk Indonesia,” seru salah satu mahasiswa dari atas mobil komando.
“Kita bangkitkan semangat kita, kita rapatkan bariskan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan,” tambahnya disambut sorakan massa.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyinggung kinerja wakil rakyat.
“Kita bersatu, kita bukan hanya masyarakat, kita bukan hanya mahasiswa. Kita berdiri bersama, betapa bobroknya mereka (DPR) di dalam sana,” ucap salah seorang orator.
Massa tampak membawa bendera berbagai fakultas, bendera “One Piece”, serta sejumlah
flyer
dan spanduk.
Sebuah
banner
berwarna merah-putih dengan tulisan “Menangkan Tuntutan Rakyat” juga terbentang di tengah kerumunan.
Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan demo bertajuk “#RakyatTagihJanji” yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, menyebut aksi akan diikuti ratusan orang.
“Untuk estimasi massa pagi ini sekitar 300-350 orang ya,” kata Bima saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Selasa (9/9/2025).
Jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga siang hari. Massa terlebih dahulu berkumpul di Lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, pukul 10.00 WIB, sebelum bergerak menuju Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.
Aksi ini terbuka untuk masyarakat umum. BEM UI juga mengundang aliansi ojek
online
serta berbagai BEM kampus lain untuk bergabung.
“Sejak kemarin, kami sudah berusaha menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” ucap Bima.
Demo kali ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disusun berdasarkan kajian akademis dari seluruh fakultas di UI serta kritik publik yang ramai di media sosial.
Bima menegaskan, massa akan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mereka.
“Rencananya, hasil kajian akan kami serahkan ke DPR RI. Massa aksi akan menunggu dan mendesak agar perwakilan DPR RI menemui mahasiswa,” ujar Bima.
Tuntutan itu juga diramu dari berbagai sumber, termasuk suara netizen, petisi daring yang telah mendapat puluhan ribu dukungan, serta tambahan isu yang diangkat buruh dan kelompok masyarakat sipil lainnya dalam aksi sebelumnya.
Kondisi lalu lintas di kawasan sekitar aksi terpantau padat. Dari Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Tentara Pelajar, antrean kendaraan mengular panjang. Klakson kendaraan terdengar bersahut-sahutan karena pengendara terhambat laju.
Meski demikian, arus kendaraan masih bisa bergerak dengan pengaturan dari aparat kepolisian. Hingga pukul 14.50 WIB, massa masih berorasi dan mengibarkan bendera di depan gerbang DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Gedung DPR
-
/data/photo/2025/09/09/68bfd0f3b0a0d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Temui Delpedro Marhaen, Yusril: Dia Tetap Merasa Tak Berasalah Megapolitan 9 September 2025
Temui Delpedro Marhaen, Yusril: Dia Tetap Merasa Tak Berasalah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat berbincang dengan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen yang ditahan oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penghasutan.
Saat berbincang dengan dengan Yusril, Delpedro mengaku tidak bersalah.
“Dia mengatakan, ‘saya tetap berpendapat bahwa saya tidak bersalah’. Ya saya katakan, kami menghormati itu walaupun polisi mengatakan cukup bukti,” ujar Yusril saat ditemui di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).
Namun, kedatangan Yusril dengan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, ke Polda Metro Jaya untuk memastikan bahwa para tahanan yang ditangkap akibat demonstrasi pada akhir Agustus lalu diperiksa sesuai KUHAP.
“Ada yang mengatakan (penahanan Delpedro) tidak cukup bukti. Nanti silakan ada gelar perkara untuk memastikan hal itu,” ujar dia.
Sebelumnya, polisi menetapkan Delpedro Marhaen (DMR), sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pelajar dalam aksi ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup terkait ajakan provokatif untuk melakukan aksi anarkistis.
“Tentunya sudah lebih dahulu (DMR) ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ade Ary Syam Indradi.
Delpedro Marhaen diduga menghasut dan menyebarkan ajakan provokatif yang berujung pada aksi anarkistis di sekitar Kompleks Parlemen dan sejumlah wilayah lain di Jakarta.
Namun, polisi belum membeberkan detail isi ajakan tersebut karena masih dalam tahap pendalaman, termasuk konten yang disebarkan melalui media sosial.
Dalam kasus ini, Delpedro terancam hukuman pidana sesuai dengan Pasal 160 KUHP, dan/atau Pasal 45A ayat (3) junto Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dan/atau Pasal 76H junto Pasal 15 junto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pemerintah Panggil SPBU Swasta buat Bahas Stok BBM Kosong
Jakarta –
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil sejumlah SPBU swasta untuk membahas terkait dengan adanya kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Pemanggilan tersebut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan pemanggilan ini bertujuan mendengarkan langsung masukan dan kendala dari SPBU swasta. Terkait dengan solusi kekosongan BBM di SPBU swasta, Anggia mengatakan masih dalam tahap diskusi.
“Memanggil pihak swasta dan tadi sudah selesai meeting nya. Ini masih dalam tahap pembahasan, kita mendengarkan apa yang menjadi concern dari SPBU swasta. Untuk solusinya masih dalam tahap diskusi saat ini,” kata Anggia saat ditemui di Kantor Ditjen Migas, Jakarta.
Anggia menambahkan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekosongan BBM di SPBU swasta, pemerintah tetap mengarahkan agar SPBU swasta membeli BBM dari kilang Pertamina dengan mekanisme business to business (B2B).
“Ya alasan sesuai dengan Pak Menteri sampaikan juga B2B saja mekanismenya, bisnis to bisnis saja dengan Pertamina,” katanya.
Ia pun mengatakan bahwa pihak Pertamina telah menyatakan siap untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM bagi SPBU swasta. Akan tetapi, ia mengatakan hal tersebut saat ini masih dalam pembahasan.
“Sudah, Pertamina menyanggupi tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa masih dalam diskusi, karena itu kan dikembalikan ke masing-masing badan usaha ya,” katanya.
Anggia mengatakan bahwa untuk tahun ini, ESDM tidak akan memberikan tambahan kuota impor BBM untuk SPBU swasta dalam mengatasi kekosongan BBM. Hal ini dikarenakan SPBU swasta telah mendapatkan tambahan kuota 10%.
“Artinya sudah 110% dari tahun lalu, bukan berarti nggak ada penambahan dan bukan berarti ada pembatasan dalam hal ini kan. Memang market share-nya aja lagi tumbuh kan, jadi sesuai dengan itu,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memanggil badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) pada pekan depan. Pemanggilan ini dilakukan untuk mencari solusi adanya kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman mengatakan untuk mengatasi permasalahan kekosongan BBM di sejumlah SPBU tersebut akan dilakukan dengan cara mensinkronkan pasokan bbm milik swasta dengan pasokan dari Pertamina.
“Tadi pagi pak menteri, baru memimpin pertemuan dan mengarahkan kita untuk melaksanakan yang namanya proses sinkronisasi, kenapa? Karena kan SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10% terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110% lah begitu,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
“Nah bagaimana kekuranganya itu akan kita sinkronisasikan dengan Pertamina. Tadi selesai rapat, mungkin awal minggu depan kita panggil,” tambahnya.
Laode mengatakan proses sinkronisasi ini sekaligus menegaskan bahwa tidak akan ada tambahan impor untuk memenuhi kekosongan pasokan yang ada saat ini. Langkah ini dilakukan juga untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia.
“Kan sudah dikasih tambahan 10%, dan kita akan sinkronkan,” katanya.
(kil/kil)
-
/data/photo/2025/08/21/68a70a1b3f739.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional
Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).
Budi Arie resmi kena
reshuffle
oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.
Posisinya sebagai menteri koperasi digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono.
Padahal, pada siang harinya, Budi Arie masih menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Budi Arie tampak hadir dalam rapat Komisi VI DPR bersama dengan Ferry Juliantono.
Dalam rapat tersebut, Budi Arie memaparkan perihal pagu anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 937.043.615.000 (Rp 937 miliar).
Budi Arie pun mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 7.854.658.751.000 (Rp 7,8 triliun).
“Usulan anggaran tambahan ini berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi existing,” ujar Budi Arie.
Dalam rapat ini, Budi Arie juga mengharuskan Koperasi Desa Merah Putih untuk memanfaatkan digital, di mana
cashless
adalah wajib.
Dengan begitu, kata Budi Arie, maka transaksi yang terjadi di suatu Koperasi Desa Merah Putih itu bisa terpantau.
“Karena dengan
cashless
ini, kita memitigasi kemungkinan
fraud
dan salah kelola di Kopdes Merah Putih,” katanya.
Ketika ditemui seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, siang kemarin, Budi Arie mengaku tidak tahu perihal
reshuffle
.
Budi Arie menyebut dirinya fokus mengurus rakyat.
“Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya. Fokus ngurus rakyat,” ujar Budi Arie.
Selain itu, Budi Arie mengatakan, dirinya juga tidak diundang ke Istana.
Dia malah menuding awak media menciptakan isu
reshuffle
sendiri.
“Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri,” tukasnya.
Sementara itu, Budi Arie berkali-kali mengingatkan bahwa
reshuffle
merupakan hak prerogatif Presiden.
Dia turut tidak menjawab apakah betul Kementerian Koperasi bakal dilebur dengan Kementerian UMKM.
“Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya. Halah, itu hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Presiden,” jelas Budi Arie.
“Ah kamu bikin isu sendiri, ini sudah dipisah. Enggak-enggak. Itu hak prerogatif Presiden,” imbuhnya.
KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
Pada sore harinya, Prabowo melakukan
reshuffle.
Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.
Kali ini, ada lima menteri yang kena
reshuffle.
Selain itu, ada pula satu menteri dan wakil menteri yang baru dibentuk.
Berikut daftarnya:
Mereka yang dilantik pun mengikuti sumpah jabatan yang didiktekan Prabowo.
“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para menteri yang dilantik.
Setelah pengucapan sumpah jabatan, mereka kemudian menandatangani berita acara pelantikan.
Budi Arie lahir di Jakarta pada 20 April 1969, yang merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI).
Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 jurusan Manajemen Pembangunan Sosial.
Selama menjadi mahasiswa, Budi Arie pernah menjabat sebagai Presidium Senat Mahasiswa UI pada 1994-1995 dan menjabat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI pada 1993-1994.
Setelah lulus, ia sempat mendapat kepercayaan menjadi Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) UI periode 1998 sampai 2000.
Selain itu, dia juga pernah menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI pada 2016 sampai 2019.
Budi Arie kemudian masuk ke dunia politik dan memilih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
Pada Agustus 2013, ia mendirikan Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Joko Widodo (Jokowi).
Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo.
Pada Senin (17/7/2023), Presiden ke-7 Jokowi resmi melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.
Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
Lalu, pada Oktober 2024, Budi Arie dipercaya Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Koperasi.
Sebelum kena
reshuffle
, nama Budi Arie Setiadi sempat mencuat ke publik setelah disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), para terdakwa yakni Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, Terdakwa III Alwin Jabarti Kiemas, dan Terdakwa IV Muhrijan alias Agus.
Singkatnya, surat dakwaan menguraikan persentase jatah masing-masing dari praktik penjagaan situs judi online, namun hal ini hanya berdasarkan keterangan saksi.
“Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan
website
yang dijaga,” ungkap jaksa.
Pengakuan saksi ini sudah dibantah oleh Budi Arie dan menyatakan dirinya tak tahu-menahu dan tak terlibat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya menunggu langkah pemerintah soal tuntutan untuk pembentukan tim investigasi independen atas kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan jatuhnya korban.
Menurut dia, pembentukan tim investigasi itu memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pihak intelijen dan aparat keamanan.
“Jadi bukan DPR saja, tapi kan harus melibatkan baik intelijen, atau aparat keamanan,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Sejauh ini, dia pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk memproses penyelidikan yang sedang berjalan terkait kasus-kasus dari aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan di berbagai titik pada akhir Agustus lalu.
Pasalnya, dia menilai bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan satu per satu kasusnya sudah mulai terkuak.
“Sembari itu berjalan, nanti terlihat hasilnya seperti apa,” katanya.
Sebelum, pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Sejumlah tokoh yang hadir, yaitu Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, yang kemudian disambut langsung oleh perwakilan DPR.
Adapun poin pertama tuntutan itu yakni meminta negara untuk membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Dikabarkan Kena Reshuffle, Budi Arie: Itu Hak Prerogatif Presiden
Jakarta –
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menanggapi kabar Kementerian Koperasi dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digabung kembali. Budi Arie mengatakan penggabungan kembali dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu hak prerogatif Presiden,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Saat ditanya mengenai lebih lanjut soal pergantian dirinya dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, Budi Arie bilang belum mendapatkan kabar tersebut. Ia menilai pergantian menteri adalah hak prerogatif Prabowo.
“Itu hak prerogatif presiden. Belum (dapat informasi terkena reshuffle),” jelasnya.
Ia pun membantah akan mengunjungi Istana Kepresidenan hari ini. Budi menerangkan dirinya akan berfokus untuk mengurus rakyat.
“Engga, belum ada pemberitahuan. Pokoknya semuanya hak prerogatif presiden. Kita fokus ngurus rakyat,” tambah dia.
Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle hari ini. Ada beberapa tokoh yang dikabarkan kena reshuffle, termasuk Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie.
(acd/acd)
/data/photo/2025/09/09/68bfe074de405.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/09/68bfe46870302.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/08/68bed92f0c444.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/04/68b95fd026e7b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
