Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • DPR Kaji Standar Upah & Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga di RUU PPRT

    DPR Kaji Standar Upah & Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga di RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mematangkan standar upah dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga yang termasuk dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto mulanya bertanya kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengenai keselarasan antara RUU PPRT dengan UU Ketenagakerjaan yang telah berlaku, lantas meminta pendapat perihal standar upah PRT.

    “Karena dalam Undang-undang Ketenagakerjaan kan diatur upah, jam kerja, dan lain-lain. Nah ini ada masukan tifdak buat kita tentang upah minimum atau standarnya upah pekerja rumah tangga,” kata Umbu dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (10/9/2025).

    Umbu kemudian meminta masukan perihal jaminan sosial PRT, antara lain penyediaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

    Menurutnya, tantangan dalam penyediaan jaminan sosial bagi PRT mencakup aspek sumber daya manusia hingga besaran anggaran yang ditanggung negara.

    “Apakah mungkin PRT ini menjadi otomatis dilindungi negara? Atau ada kemungkinan negara menanggung seluruh biaya BPJS Ketenagakerjaan baik keanggotaanya maupun penjaminannya, karena ini berhubungan langsung dengan hak-hak dasar PRT ini sendiri,” tutur Umbu.

    Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli menyepakati bahwa penentuan standar upah dan jaminan sosial PRT merupakan hal krusial.

    Terkait standar upah, dia menilai bahwa kajian lebih lanjut perlu diterapkan dalam penentuannya ke depan, mengingat RUU PPRT saat ini hanya menyebutkan bahwa upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan atau perjanjian kerja antara pemberi kerja kepada PRT.

    Sementara itu, mengenai penyediaan jaminan sosial, Yassierli menilai perlu ada skema yang disiapkan pemerintah mengenai seberapa besar porsi yang ditanggung.

    “Jadi ini memang harus ada, apakah kemudian ada porsi dari pemerintah, kemudian apakah nanti ada diskon dan seterusnya. Ini perlu memang kita simulasikan dengan mengundang BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional mengeklaim bakal mendorong sejumlah kebijakan pro-buruh, salah satunya mengenai percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja. Hal ini termasuk komitmen terhadap penyegeraan proses legislasi RUU PPRT.

    Prabowo mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut dimulai pada pertengahan Mei lalu.

    “Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” katanya di kawasan Monumen Nasional, Kamis (1/5/2025).

  • Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026 Nasional 10 September 2025

    Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026 Nasional 10 September 2025

    Menkeu Sambangi Istana, Lapor Perubahan Anggaran Tahun 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
    Ia mengaku akan melaporkan perubahan Anggaran tahun 2026, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Rabu pagi.
    “Laporan. Kan di DPR tadi ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Aman sih,” kata Purbaya.
    Ia menyebut, laporan juga mencakup kesimpulan rapat dengan DPR RI.
    Namun kata Purbaya, angka spesifik pasca perubahan belum dapat dipastikan mengingat masih tahap awal.
    “Kan di DPR masih ada beberapa perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan seperti apa hasil sidang di DPR. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan dengan Presiden,” beber dia.
    Purbaya pun enggan membeberkan anggaran pada pos mana saja yang berubah. Sebab, ia ingin melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
    “Nanti deh, nanti gue dibilang bocorin lagi,” seloroh Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Purbaya untuk pertama kalinya melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebagai Menteri Keuangan.
    Pada pertemuan pertama ini, ia memperkenalkan dirinya kini tak lagi hadir sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melainkan sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
    “Ini pak kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak, biasanya sebagai LPS,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM Ungkap Alasan Stok BBM di SPBU Swasta Bisa Kosong

    ESDM Ungkap Alasan Stok BBM di SPBU Swasta Bisa Kosong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan alasan kosongnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta dalam beberapa pekan terakhir.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman menjelaskan bahwa menipisnya stok BBM pada badan usaha swasta tersebut terjadi karena adanya peralihan pengguna BBM subsidi ke BBM non subsidi.

    Hal ini diungkapkannya setelah melakukan pertemuan dengan badan usaha penyedia BBM, yakni Pertamina dan Shell, BP-AKR, serta Vivo Energy Indonesia pada Selasa (9/9/2025) di kantor Ditjen Migas, Jakarta.

    “Itu kan dinamika yang terjadi, kan memang ada shifting ya, yang tadinya banyak pengguna RON 90 ada shifting ke RON yang lain. Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja,” ungkap Laode.

    Oleh sebab itu, guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan proses sinkronisasi pasokan BBM. Dalam proses sinkronisasi ini, badan usaha swasta didorong untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Tadi setelah rapat, nanti akan disusul dengan surat dari saya menyampaikan untuk istilahnya sinkronisasi karena di sana ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi. Spesifikasi tadi sudah saya bacakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung juga sempat membeberkan biang kerok menipisnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP-AKR dalam beberapa pekan terakhir.

    Menurut dia, menipisnya stok BBM badan usaha swasta terjadi seiring adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL). Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.

    “Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kilo liter, ini BBM ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta,” ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Yuliot mengatakan, banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.

    “Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi,” katanya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta

    DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Kota Jakarta pada Selasa (9/9), mulai dari angka penyakit campak yang mencapai 218 kasus tanpa ada kematian hingga target layanan air bersih 80 persen pada akhir 2025.

    Berikut deretan berita yang menarik untuk disimak kembali:

    Campak di DKI Jakarta capai 218 kasus tanpa ada kematian

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 218 kasus campak per awal September 2025, ditambah dengan 63 kasus rubella, tanpa ada kematian di wilayah Kota Jakarta.

    “Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono ingin rute MRT diperpanjang sampai Banten

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keinginannya agar rute Mass Rapid Transit (MRT) nantinya dapat terus diperpanjang hingga masuk ke wilayah Banten.

    “Cita-cita saya dengan Pak Andra Soni (Gubernur Banten) itu yang paling utama sebenarnya MRT segera masuk ke Banten. Makanya, berkali-kali saya sampaikan kepada Dirut MRT, gimana caranya, cari akal supaya disambungkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.

    “Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    KAI Jakarta layani 329 ribu pelanggan selama libur Maulid Nabi

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta melayani 329.745 pelanggan selama periode libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan selama lima hari, 3-7 September 2025, rincian penumpang tersebut terdiri dari 166.491 orang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta, 138.466 orang datang di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, serta 24.788 penumpang KA Lokal.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pram targetkan 80 persen layanan air bersih tercapai pada akhir 2025

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan layanan air bersih di Jakarta sebesar 80 persen tercapai pada akhir tahun ini.

    “Sampai hari ini, layanan air bersih di Jakarta sudah 74,24 persen. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80 persen,” kata Pramono saat dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR membubarkan diri

    Massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR membubarkan diri

    Jakarta (ANTARA) – Massa pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, membubarkan diri dengan tertib setelah menggelar demonstrasi lebih dari tiga jam, Selasa.

    Massa aksi yang merupakan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta itu meninggalkan lokasi unjuk rasa pada Selasa sekitar pukul 17.45 WIB.

    Mereka meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah lebih dari tiga jam berorasi di depan Gedung DPR/MPR dengan membawakan sejumlah tuntutan terutama terkait tuntutan 17+8.

    Selama tiga jam menggelar unjuk rasa, tak tampak adu fisik antara pengunjuk rasa yang berasal dari BEM UI dan UIN Jakarta itu dengan petugas yang berjaga.

    Mereka hanya fokus berorasi meminta Pemerintah dan DPR segera merealisasikan tuntutan masyarakat.

    Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:

    1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).

    2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.

    3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.

    4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.

    5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

    6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.

    7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.

    8. Pembebasan demonstran yang ditahan.

    Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agar lalu lintas lancar, petugas berbaris batasi pengunjuk rasa

    Agar lalu lintas lancar, petugas berbaris batasi pengunjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Petugas kepolisian membuat pagar dengan berbaris di Jalan Gatot Subroto terutama di depan Gedung DPR/MPR untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ada unjuk rasa mahasiswa.

    Pada Selasa pukul 17.15 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terutama dari arah Semanggi ke Slipi/Grogol padat dikarenakan adanya unjuk rasa ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta.

    Ratusan mahasiswa tersebut sempat memenuhi Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR, yakni dari empat lajur jalan hanya dapat digunakan satu jalur.

    Melihat kondisi jalan yang padat, kemudian petugas kepolisian membuat pagar pembatas agar dua lajur kendaraan dapat digunakan oleh para pengendara.

    Setelah adanya pembatas tersebut, arus lalu lintas dapat terus bergerak meskipun kecepatan rerata sekitar lima kilometer per jam.

    Apalagi, pada sore hari merupakan jam pulang kerja, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.

    Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.

    “Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.

    Pengemudi ojol itu terus berorasi dengan menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, seperti kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan pekerjaan sulit dan lain sebagainya.

    Pada orasi tersebut, pengemudi ojol juga menyampaikan bahwa masih banyak yang menyuarakan terkait manfaat unjuk rasa baik di media sosial maupun ruang publik.

    Padahal kata dia, unjuk rasa merupakan cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi agar dapat didengar oleh penguasa.

    Selain itu, pengemudi ojol tersebut juga mewanti-wanti kepada mahasiswa yang saat ini mengikuti aksi unjuk rasa, agar ketika kelak duduk dan menjabat sebagai anggota DPR maupun pejabat negara supaya terus memperjuangkan hak rakyat.

    “Kalian yang kelak menjadi pejabat, harus ingat apa yang diperjuangkan pada hari ini,” ujarnya.

    Hingga pukul 17.00 WIB, unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR masih terus berlangsung dan massa aksi bergantian berorasi di mimbar yang berada di atas mobil komando.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora? Nasional 9 September 2025

    Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora? Nasional 9 September 2025

    Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumpulkan anggota DPR Fraksi Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025) sore. Pertemuan itu digelar usai Bahlil menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.
    Bahlil menyatakan, dirinya akan menggelar rapat rutin bersama para kadernya.
    “Datang ke rumah rakyat. Ada rapat rutin biasa dengan Fraksi Golkar,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Selasa.
    Saat ditanya apakah mereka akan membahas kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang kosong, Bahlil tidak menjawab terang.
    Dia hanya mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    Adapun kursi Menpora tadinya dihuni oleh kader Golkar, Dito Ariotedjo. Kini, Prabowo belum menunjuk siapa pengganti Dito.
    Namun, Golkar disebut telah mengajukan nama elite Golkar lainnya, Puteri Komarudin untuk menggantikan Dito sebagai Menpora.
    “Itu kewenangan hak prerogatif Bapak Presiden,” ucapnya.
    Diketahui, anggota DPR Fraksi Gerindra juga dikumpulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai reshuffle kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat

    Jakarta (ANTARA) – Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR/MPR tersendat imbas adanya unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UIN Jakarta, Selasa.

    Aksi itu mulai sekitar pukul 15.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.

    Tampak mereka memenuhi badan jalan, bahkan dari empat lajur Jalan Gatot Subroto, hanya disisakan satu lajur saja yang bisa dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

    Petugas di lokasi pun tampak mengatur lalu lintas terutama untuk kendaraan yang akan menuju ke Slipi atau Grogol, agar kendaraan bisa terurai.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.

    Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan mahasiswa kembali gelar unjuk rasa di depan DPR/MPR

    Ratusan mahasiswa kembali gelar unjuk rasa di depan DPR/MPR

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan UIN Jakarta kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR untuk menagih janji pemerintah dan DPR terkait tuntutan 17+8.

    Ratusan mahasiswa tiba di depan Gedung DPR/MPR pada Senin sekitar jam 14.30 WIB, mereka berjalan kaki dari Gerbang Pemuda dan membuat lalu lintas di kawasan itu menumpuk.

    Mereka mengajak semua masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menagih janji terkait tuntutan masyarakat 17+8 yang sudah dilayangkan satu pekan lamanya.

    Massa langsung berorasi setelah tiba di depan gerbang Gedung DPR/MPR, mereka menagih janji pemerintah dan DPR yang tak kunjung terealisasi.

    Hingga berita ini dilaporkan pada pukul 14.50 WIB, orasi pun masih berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan.

    Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:

    1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).

    2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.

    3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.

    4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.

    5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

    6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.

    7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.

    8. Pembebasan demonstran yang ditahan.

    Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 4.216 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa di Jakarta Pusat (Jakpus), baik di depan Gedung DPR/MPR maupun di lokasi lainnya

    “Kami ingin memastikan kegiatan (unjuk rasa) berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Susatyo.

    Menurut dia, terdapat sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa yang meminta izin untuk kembali menggelar unjuk rasa, baik di depan Gedung DPR/MPR maupun lokasi lain di Jakpus.

    Oleh karena itu, sambung dia, sebanyak 4.216 personel gabungan itu dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa, dengan perincian 2.852 personel disiagakan di kawasan Gedung DPR/MPR dan 1.364 personel di lokasi lainnya.

    “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.