Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Ribuan Driver Ojol Milih Narik Ketimbang Demo

    Ribuan Driver Ojol Milih Narik Ketimbang Demo

    GELORA.CO -Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara maupun Koalisi Ojol Nasional atau KON mengklaim tidak hadir dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2025.

    Kedua kelompok komuitas ojol itu menegaskan memilih untuk tidak turun ke jalan, walapun tetap mendukung perjuangan sesama pengemudi.

    Ketua Koordinator Wilayah Jakarta Utara, Mansyur mengatakan, ada sekitar 2.000 pengemudi ojol yang tergabung di dalam komunitasnya.

    “Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi. Kalau ada anggota yang turun, itu tanggung jawab pribadi,” kata Mansyur dalam keterangannya. 

    Senada dengan Mansyur, Kepala Divisi Legal KON, Rahman, menegaskan, pihaknya menolak ikut serta dalam demo karena diduga sarat kepentingan politik. 

    “KON tidak ikut turun aksi, karena tuntutan demo ojol kali ini syarat kepentingan politis,” kata Rahman kepada wartawan.

    Seperti diketahui bersama, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu 17 September 2025.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun dalam keterangan resmi.

    Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.

    “Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” kata Igun.

    Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI

  • Polri Usul Polisi Ditempatkan di LPSK untuk Lindungi Saksi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 September 2025

    Polri Usul Polisi Ditempatkan di LPSK untuk Lindungi Saksi Nasional 17 September 2025

    Polri Usul Polisi Ditempatkan di LPSK untuk Lindungi Saksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadirtipidun) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Burkan Rudy Satria mengusulkan agar ada polisi yang ditempatkan secara permanen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
    Sebab, selama ini, tidak ada perwakilan Polri di LPSK.
    Hal tersebut Burkan sampaikan saat memberikan masukan terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
    “Yang pertama adalah membentuk mekanisme koordinasi formal dan liaison officer permanen Polri di LPSK. Selama ini tidak ada keterwakilan kami atau mungkin orang yang ditunjuk dengan LPSK, menjadi sifatnya elementer atau parsial,” ujar Burkan.
    Burkan mengatakan, yang namanya saksi membutuhkan perlindungan bisa dilakukan kapan saja. Dengan begitu, kata dia, Polri kerepotan menunjuk personel yang tersedia jika mendadak.
    “Padahal namanya orang butuh perlindungan atas kesaksian itu ya bisa hari ini, bisa saat ini, bisa besok. Ini kadang-kadang kalau tidak ada personel yang ditunjuk agak merepotkan juga. Belum lagi tidak setiap wilayah punya perwakilan. Sementara di polisi sendiri tidak ditunjuk orang-orang tertentu yang akan bertugas berkoordinasi dengan LPSK,” tuturnya.
    “Artinya sangat tergantung kepentingan dari penyidikan itu sendiri, atau penyidiknya itu diajak komunikasi atau enggak,” sambung Burkan.
    Lalu, Burkan mengusulkan mengenai peraturan kewajiban pertukaran data dan informasi antar lembaga dan standar kerahasiaan tinggi.
    Menurutnya, hal tersebut sangat penting. Sebab akan merepotkan, jika sampai data dan informasi tentang saksi atau materi kesaksian tersebar ke mana-mana.
    “Karena kalau semua orang bisa mengakses, belum lagi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mencoba untuk membelokkan suatu peristiwa pidana yang kita lakukan penyidikan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi Megapolitan 17 September 2025

    Demo Ojol Hari Ini, Pramono: Bagian Demokrasi, Siapa pun Bisa Sampaikan Aspirasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi demo ojek online (ojol) di depan DPR dan Istana, Jakarta pada hari ini Rabu (17/9/2025).
    Pramono menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokrasi warga negara.
    “Demonstrasi ini kan bagian dari hak demokrasi kita. Sehingga dengan demikian kami memberikan keleluasaan siapapun untuk bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” kata Pramono usai memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025 di Monas, Rabu.
    Meski memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, Pramono memastikan bahwa aparat tetap siaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
    “Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda. Tetapi tentunya kami berjaga-jaga jangan sampai apa yang kemarin terjadi itu terulang kembali. Tetapi saya meyakini karena hari ini yang demonstrasi dikoordinasikan oleh ojol maka saya yakin pasti akan baik-baik saja,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan jaga demo ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia).
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
    Personel pengamanan ditempatkan di beberapa titik rawan seperti kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar Gedung DPR/MPR RI di Senayan, yang menjadi pusat aksi utama.
    Polres Metro Jakarta Pusat bersama jajaran Polda Metro Jaya juga telah menggelar apel pengamanan di Pos Polisi Merdeka Barat pada pukul 08.00 WIB sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.
    Polisi mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi padat akibat aksi unjuk rasa hari ini.
    Beberapa titik yang disarankan untuk dihindari antara lain kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojol Demo Lagi, Perlu Ada Aplikasi Milik Negara biar Driver Sejahtera?

    Ojol Demo Lagi, Perlu Ada Aplikasi Milik Negara biar Driver Sejahtera?

    Jakarta

    Hari ini driver ojek online (ojol) kembali melakukan aksi demonstrasi. Setidaknya ada tujuh tuntutan driver ojol agar dipenuhi pemerintah. Pengamat transportasi menilai, perlu dihadirkan aplikasi ojol milik negara demi kesejahteraan driver.

    Pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, jika aplikasi transportasi online dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai.

    “Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya. Dengan begitu, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, meskipun dianggap sebagai lapangan pekerjaan, pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen. Selanjutnya, aplikasi tersebut dapat diserahkan ke pemda untuk digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” sebut Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip Rabu (17/9/2025).

    Djoko yang mengutip Sony Sulaksono Wibowo, dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, membandingkan angkutan di Malaysia dan Indonesia. Hal yang mendasar adalah soal fokus penanganannya.

    “Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja dan ada standar gaji yang pemerintah menjaganya dan mengatur, seperti UMR kalau di Indonesia. Artinya Malaysia fokus pada pengemudinya, makanya pengemudi di Malaysia jarang demo,” katanya.

    Sedangkan di Indonesia, lanjutnya, fokus justru pada aplikator. Pemerintah dinilai tidak bisa melindungi pengemudi secara langsung.

    “Akibatnya semua tuntutan pengemudi yang dimintakan ke pemerintah tadak pernah dipenuhi, karena semua tergantung willingness aplikator. Sudah saatnya pemerintah melihat pengemudi ojek online sebagai pekerjaan bukan informal, dilindungi, dan berlisensi. Aplikasi hanya kelengkapan kerja, bukan penentu pekerjaan,” sebutnya.

    Demo Ojol Hari Ini

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan melakukan demo besar-besaran di Istana Merdeka, Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (17/9).Secara umum, ada tujuh tuntutan utama yang mau disampaikan ‘pasukan hijau’ saat demonstrasi hari ini. Berikut isi tuntutan mereka:

    1. RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026.
    2. Potongan Aplikator 10% Harga Mati.
    3. Regulasi Tarif Antar Barang dan Makanan.
    4. Audit Investigatif potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator.
    5. Hapus Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dll.
    6. Copot Menteri Perhubungan
    7. Kapolri Usut Tuntas Tragedi 28 Agustus 2025.

    (rgr/din)

  • 6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    GELORA.CO  – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi demo massa pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa. Rencananya, massa akan berdemo di kawasan Istana dan DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025). 

    “Khusus pengamanan aksi demonstrasi di kawasan Istana dan DPR/MPR sebanyak 6.118 personel disiagakan,” kata Susatyo dalam keterangannya dikutip, Rabu (17/9/2025)

    Sementara itu, Susatyo menjelaskan rekayasa lalu lintas (lalin) akan diterapkan situasional melihat eskalasi massa.

    “Lalin situasional melihat eskalasi jumlah massa di lapangan,” tutur dia melanjutkan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ucap dia.

    Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol bersama mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Aksi demo ojol ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Adapun aksi demo ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tuntutan utama aksi hari ini, yaitu potongan aplikator 10 persen.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, bahwa titik aksi akan diawali di depan Kantor Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir di depan gedung DPR RI.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya,” ujarnya

  • 6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol

    6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyebutkan sebanyak 6.118 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring/online (ojol) di Gedung DPR/MPR dan kawasan Monas, Rabu.

    “Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojol dan sejumlah aliansi masyarakat yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas.

    “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujarnya.

    Susatyo meminta massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib, selain itu massa dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” katanya.

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi menyebut sifatnya situasional. Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

    Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” kata dia menambahkan.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.

    Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Ini Ojol Demo Besar-Besaran di Jakarta, Tuntut Copot Menhub dan Kapolri!

    Hari Ini Ojol Demo Besar-Besaran di Jakarta, Tuntut Copot Menhub dan Kapolri!

    GELORA.CO -Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu, 17 September 2025.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun, dalam keterangan resmi.

    Igun menilai bahwa Dudy lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.

    Bahkan, Igun menyebut perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil menjadikan Menteri Perhubungan sebagai juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online.

    Dari sini, Igun menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online.

    Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.

    “Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan 5 persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025,” kata Igun.

    Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.

    Untuk itu, Raden Igun mengimbau warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif.

  • Ada Demo Ojol di DPR-Kemenhub Hari Ini, Rekayasa Lalin Situasional

    Ada Demo Ojol di DPR-Kemenhub Hari Ini, Rekayasa Lalin Situasional

    Jakarta

    Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi di Kementerian Perhubungan hingga gedung DPR hari ini. Rekayasa lalu lintas (lalin) akan diberlakukan situasional.

    “Masih situasional,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Ia berharap demonstrasi yang dilakukan ojol tak menghambat aktivitas masyarakat. “Harapan kami dan kita semua tentu aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan walaupun ada perlambatan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan demo nanti juga akan diikuti mahasiswa. Demo akan dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke depan gedung DPR.

    Raden Igun mengatakan anggota asosiasinya akan mematikan aplikasi saat unjuk rasa. “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI,” kata Igun dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

    Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan massa. Pertama, massa ingin rancangan undang-undang yang mengatur transportasi online masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Dia mengatakan massa juga ingin potongan dari aplikator maksimal 10 persen. Setelah itu, massa juga meminta ada regulasi soal tarif mengantar barang dan makanan.

    Mereka juga meminta ada audit terhadap potongan yang diambil regulator. Dia menyebut massa bakal menuntut penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.

    Mereka juga menuntut agar peristiwa tewasnya driver ojol Affan Kurniawan diusut tuntas. Massa juga meminta ada pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/eva)

  • 8
                    
                        Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
                        Megapolitan

    8 Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025 Megapolitan

    Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pengemudi ojek
    online
    (ojol) dari berbagai daerah direncanakan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).
    Aksi bertajuk “179 Ojol” ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia.
    Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
    Igun menjelaskan bahwa aksi dimulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kemudian bergerak menuju Istana Presiden, dan berakhir di depan Gedung DPR RI.
    “Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Dalam demo ojol hari ini di Jakarta, GARDA Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:
    GARDA mengklaim sebagian besar pengemudi ojol berencana melakukan
    off bid
    massal sebagai bentuk solidaritas.
    Meski aksi ini diklaim melibatkan ribuan orang, tidak semua pengemudi ojol sepakat untuk turun ke jalan.
    Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara, Mansyur, menegaskan, sekitar 2.000 anggota komunitasnya tidak akan ikut serta.
    “Lebih baik kita onbid, cari nafkah buat keluarga,” ujarnya.
    “Emang dia siapa menyuruh-nyuruh kita matiin aplikasi, saya mewakili ojol Jakarta Utara sangat tidak setuju,” sambungnya.
    Namun, Mansyur menekankan, pihaknya tetap menghargai semangat rekan-rekan driver lain yang memilih berdemo.
    Sementara itu, sebagian driver memilih jalan tengah dengan meliburkan diri setengah hari sebagai bentuk penghormatan.
    Abim (24), pengemudi ojol reguler, mengatakan, dirinya hanya akan menarik order hingga siang hari.
    “Kami juga dari (driver) reguler merasa dari Argo Goceng itu merugikan, makanya rata-rata pada kesel juga,” ucapnya.
    Tidak sedikit driver ojol yang memilih tetap bekerja karena alasan ekonomi ataupun skeptisisme terhadap efektivitas aksi.
    Budi (41), pengemudi di wilayah Gambir, menyebut sudah sering melihat demo serupa tanpa hasil konkret.
    “Dari dulu sudah sering ada demo ojol, tuntutannya mirip-mirip. Tapi realisasinya belum kelihatan jelas. Jadi saya pribadi lebih baik kerja saja,” katanya.
    Nugroho (47), pengemudi di wilayah Senen, menilai pemerintah jarang menindaklanjuti aspirasi dengan serius.
    “Harapannya sih pemerintah dengar, tapi kalau lihat pengalaman, kayaknya enggak ada tindak lanjut serius,” ujarnya.
    Roni (28), pengemudi ojol lain, bahkan mengaku tidak merasa terwakili oleh organisasi yang menginisiasi aksi.
    “Sudah sering ada demo, tapi ujung-ujungnya begitu lagi,” katanya.
    Dengan rencana lokasi demo ojol hari ini di Jakarta, lalu lintas di sekitar Kemenhub, Istana Presiden, dan DPR RI berpotensi mengalami kepadatan.
    Warga diimbau untuk memperhatikan
    update
    kondisi lalu lintas dari kepolisian ataupun Dinas Perhubungan.
    (Reporter: Hafizh Wahyu Darmawan, Intan Afrida Rafni, Editor: Faieq Hidayat, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
                        Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.