Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Heboh Bjorka di Jagat Maya Sorot Perilaku Elite hingga Peretasan Data

    Heboh Bjorka di Jagat Maya Sorot Perilaku Elite hingga Peretasan Data

    Jakarta, CNN Indonesia

    Hacker Bjorka tengah menjadi perhatian publik. Melalui akun Twitter @bjorkanism, ia pamer beberapa aksinya dalam membobol data pemerintah, seperti rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Selain itu, Bjorka juga menyinggung beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Dari tragedi 1965 hingga kasus pembunuhan Munir.

    Mulanya, ia mengkritik pemerintah yang menunjuk orang tidak kompeten sebagai pimpinan suatu lembaga. Dalam kasus ini yang terkait dengan teknologi.

    Menurutnya, Indonesia tidak akan berkembang jika masih mempercayakan sebuah lembaga pada orang seperti itu. Hal itu terbukti dari mudahnya Bjorka untuk membobol data milik pemerintah.

    “Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh,” tulis Bjorka seperti dikutip pada Minggu (11/9).

    this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people

    — Bjorka (@bjorkanism) September 10, 2022

    Ia turut menuturkan bahwa dirinya memiliki teman seorang warga Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Seorang teman yang ia maksud itu bercerita kepada Bjorka betapa kacaunya Indonesia.

    Bjorka pun mengaku salah satu motifnya untuk membobol data milik pemerintah adalah untuk sang teman tersebut.

    “Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini (peretasan) untuknya,” papar Bjorka.

    Bjorka membocorkan bahwa teman asal Indonesia itu merupakan warga yang ‘dibuang’ pemerintah imbas kebijakan 1965 silam. Sebagai catatan, setelah peristiwa 1965, pemerintah mencekal masyarakat atau mahasiswa yang berada di luar negeri yang dituduh berhaluan kiri, sehingga kewarganegaraan mereka dicabut dan sulit kembali ke Indonesia.

    “Jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965 meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar,” imbuh Bjorka.

    Ia menambahkan rekannya itu telah meninggal tahun lalu. Bjorka pun mengaku orang tersebut merupakan sosok yang merawat dirinya sejak lahir.

    Bjorka mengatakan sosok itu ingin kembali ke Indonesia dan melakukan perubahan dengan teknologi.

    “Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik,” tulisnya.

    Singgung kasus kematian Munir

    Bjorka juga menyinggung kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. hal tersebut ia lakukan setelah mendapat beberapa pertanyaan dari warganet.

    “Ya saya tahu kalian telah menunggu ini. Jadi siapa yang membunuh orang baik ini?” tulisnya seraya melampirkan tautan berisi artikel berjudul ‘Who Killed Munir?’.

    Dalam artikel yang juga ditulis oleh dirinya, Bjorka menyebut nama Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai sosok dibalik kematian Munir pada 2004 silam.

    Bjorka pun turut membeberkan data pribadi milik Muchdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya itu. Bjorka menulis bahwa Munir merupakan koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan Tim Operasi Mawar.

    “Akibat pengungkapan itu, Muchdi Purwopranjono, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, menjadi tidak senang dengan Munir. Akibatnya, Muchdi harus diberhentikan dari jabatan barunya selama 52 hari,” tulis Bjorka.

    Sindir Puan Maharani hingga Erick Thohir…

    Bjorka juga menyentil perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang rapat paripurna kala masyarakat unjuk rasa atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat di luar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9) lalu.

    “Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?” tulisnya.

    Puan diketahui mendapat kejutan atas hari ulang tahunnya kala memimpin rapat paripurna pada Selasa lalu. Kejutan perayaan ulang tahun itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

    Selain Puan, Menteri BUMN Erick Thohir juga menjadi sasaran sindir Bjorka. Ia mengingatkan Erick untuk bekerja dengan baik alih-alih blusukan dan melakukan hal-hal tidak penting.

    Tidak hanya itu, ia juga mengatakan Erick tidak akan menjadi Presiden. Bjorka juga menyentil Erick terkait harga BBM.

    “Apa kabar Pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. Percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?” tulis Bjorka.

    Saat berita ini diturunkan, akun Twitter Bjorka sendiri telah ditangguhkan (suspend) oleh Twitter. “Twitter menangguhkan akun yang melanggar peraturan twitter,” demikian terbaca di akun @bjorkanism.

  • Pengesahan RUU PDP Cuma Masalah Jadwal, Bikin RI Setara Negara Maju?

    Pengesahan RUU PDP Cuma Masalah Jadwal, Bikin RI Setara Negara Maju?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tinggal menunggu jadwal rapat paripurna DPR.

    “Kemarin di rapat tingkat I Komisi I DPR RI, pemerintah dan fraksi di Komisi I DPR RI telah menyepakati agar RUU PDP yang telah selesai dibahas di tingkat panja (panitia kerja) bisa ditindaklanjuti ke pengambilan keputusan tingkat II pada saat rapat paripurna DPR RI menjadi UU,” ujar dia, usai pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Indonesia, di kediamannya di Jakarta, Kamis (8/9).

    “Kami menunggu jadwal sidang paripurna DPR RI sesuai dengan mekanisme UU,” imbuhnya.

    Johnny menyebut kehadiran UU PDP ini akan menjadi “satu torehan baru dalam catatan ruang digital kita”. “Di mana indonesia nanti akan punya satu UU PDP yang setara dengan UU PDP negara-negara lain,” imbuh dia.

    Diketahui, negara-negara lain, seperti AS dan Britania Raya serta Uni Eropa, sudah lama memiliki perundangan sejenis UU PDP. Salah satu taringnya adalah pemberian sanksi denda superbesar terhadap korporasi yang melanggar perlindungan data pelanggan.

    Google, Facebook, Instagram termasuk ‘korban’ peraturan jenis ini.

    Sementara, Indonesia baru memiliki aturan data pribadi di bawah perundangan yang belum juga punya bukti keampuhan melawan korporasi multinasional pelanggar perlindungan data. 

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengatakan semua pihak sudah sepakat untuk mengesahkan RUU PDP.

    “Tadi sembilan fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar dia, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

    Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menjelaskan bahwa RUU PDP ini semula terdiri dari 15 Bab dan 72 Pasal. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa penambahan norma, sehingga sistematika berubah menjadi 16 Bab dan 76 Pasal.

    “Salah satu norma yang berubah adalah penambahan Bab baru yaitu mengenai Kelembagaan. Nanti Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi akan dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” jelas Nurul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Lembaga PDP

    Menanggapi pertanyaan soal otoritas PDP, Johnny menyebut lembaga pengawas ini akan dibentuk lewat Peraturan Pemerintah (PP) setelah pengesahan UU PDP. Posisinya akan di bawah Presiden.

    “Tata kelolanya merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden,” jelasnya.

    “Nanti bapak Presiden akan menentukan lembaga itu akan ada di mana, apakah akan ada di salah satu kementerian lembaga, apakah akan dibentuk lembaga yang baru,” sambung Plate.

    Otoritas atau lembaga PDP ini sebelumnya digadang-gadang akan memiliki kewenangan mengawasi perlindungan data pribadi oleh lembaga negara maupun korporasi dan individu.

    Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, dalam keterangannya pada Minggu (22/5), Otoritas PDP mestinya independen. Pasalnya, ia akan mengawasi kementerian pula, tak cuma korporasi.

    “Jika Otoritas PDP diletakkan di bawah Kominfo, ini berarti bahwa Kominfo akan duduk sebagai ‘pemain sekaligus wasit’,” cetus dia.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bukan Hanya di Lapangan, ‘Demo’ BBM Juga Ada di Twitter

    Bukan Hanya di Lapangan, ‘Demo’ BBM Juga Ada di Twitter

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kata kunci ‘demo‘ merangkak naik di jagat maya saat aksi demo tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh buruh dan mahasiswa berlangsung di Gedung DPR, Selasa (6/9).

    Pantauan CNNIndonesia.com pada Selasa (6/9) pukul 12.30 WIB, sejumlah warganet berkomentar soal demo, setidaknya ada 73 ribu cuitan.

    Kondisi ini berkenaan dengan aksi demo dari sejumlah aliansi buruh yang saat ini tengah memadati pintu utama kompleks parlemen, untuk menggelar unjuk rasa tolak kenaikan BBM.

    Tak hanya BBM, Massa aksi membawa sejumlah tuntutan lainnya agar pemerintah segera mencabut UU Omnibus Law dan menaikkan UMK/UMSK.

    Atas aksi demo tersebut sejumlah warganet menuliskan beragam komentar. Akun @chatyresta menulskan semangat para demonstran, dan mengimbau agar tidak ricuh.

    “Semangat yang demo tapi kalo bisa jangan anarki jagain teman-teman karena kalo demo yang kena itu pasti ada. Jangan mau terpancing jadi topik demo nya kabur gajelas Terutama jangan merusak karena itulah jadi ladang koruptor buat panen saat agenda perbaikan,” katanya, Selasa (6/9).

    Semangat yg demo tapi kalo bisa jangan anarki jagain temen2 karena kalo demo yg kena itu pasti ada
    Jangan mau terpancing jadi topik demo nya kabur gajelas
    Terutama jangan merusak karena itulah jadi ladang koruptor buat panen saat agenda perbaikan

    — chatyresta (@chatyresta) September 6, 2022

    Lebih lanjut ada pula warganet yang tak menyangka ada demo. Walhasil, kata akun @eswede_ menyebabkan kemacetan di jalan.

    “Kukira apa macet kali jalan, banyak mahasiswa demo rupanya,” tuturnya.

    Kukira apa macet kali jalan, banyak mahasiswa demo rupanya

    — LANLAN (@eswede_) September 6, 2022

    Ada pula warganet yang berkeinginan untuk ikut demo, namun khawatir dicap sebagai kelompok Anarko.

    “Pengen ikut demo tapi nanti dikira anarko,” tutur @kircov_.

    pengen ikut demo tapi nanti dikira anarko 😭

    — Mars Brand (@kircov_) September 6, 2022

    Di samping itu, ada pula warga yang mengkritik aksi demo tolak naik harga BBM. Menurut akun @taehkiy, aksi demo tak jarang cuma sebagai panjat sosial belaka.

    “Kadang heran, itu niat demo nyuarain keluhan rakyat atau cuma numpang pansos doang biar dikira keren ikut demo ya,” katanya.

    kadang heran, itu niat demo nyuarain keluhan rakyat atau cuma numpang pansos doang biar dikira keren ikut demo yh

    — kiy 萧 (@taehkiy) September 6, 2022 (lth/lth)

    [Gambas:Video CNN]