Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Janji Manis Brain Cipher Beri Kunci Dekripsi PDNS 2 Gratis

    Janji Manis Brain Cipher Beri Kunci Dekripsi PDNS 2 Gratis

    Jakarta –

    Geng hacker Brain Cipher mengumumkan akan membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sudah hampir dua minggu mereka sandera. Pernyataan ini mereka utarakan dalam sebuah forum yang tangkapan layarnya diposting oleh @stealthmole_int di X.

    Dalam pernyataannya, Brain Cipher mengaku akan memberikan kunci untuk mendekripsi data PDNS 2 secara cuma-cuma.

    “Hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda sadar pentingnya untuk mendanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi,” tulis mereka.

    Brain Cipher menyebut serangan terhadap PDNS 2 tidak mengandung muatan politik. Mereka mengaku hanya melakukan pentest yang ditutup dengan pembayaran.

    Geng hacker tersebut pun meminta maaf atas aksinya yang berdampak pada banyak orang. Dalam akhir postingan, mereka menyebut akan menerima donasi secara sukarela yang bisa diberikan lewat dompet digital Monero. Brain Cipher memastikan akan memberi kunci dekripsi secara gratis.

    “Kami akan membuka dompet monero untuk donasi, kami berharap pada Rabu besok kami akan mendapat sesuatu. (Dan kami ulangi sekali lagi: kami memberikan kunci ini tanpa dipungut bayaran dan atas insiatif kami sendiri)”.

    Pengumuman ini pun mendapat reaksi beragam dari warganet. Kebanyakan warganet merasa bingung dengan pengumuman ini, apakah harus senang atau sedih menanggapinya.

    “sampai dikasihani hacker karena pemerintah indo sangat jelek ngurus kasus keamanan cyber😭😭😭indonesia ga baik” saja🔥🗣️💯” tulis @odesaa_.

    “Ini jika di sinetron, yang abis ngerampok malah jatuh kasian, karena yang dirampok pasrah sambil teriak melas “ambil dah ambil aja semua” selamat @kemkominfo acting memelasnya bisa Oscar, tidak perlu membuat firewall dan sistem pertahanan digital, cukup pertahankan acting melas aja,” tulis @adriaInsight.

    “Ibarat lu diculik, trus penculiknya ngelepasin lu krn penculiknya kasian sm lu soalnya ortu lu ***. Gatau mau seneng apa sedih,” ujar @sodaberry118.

    “Salah langkah, pemerintah kita tidak akan ngubah apapun, malah jadi punya pola pikir jika nnti diserang lagi jadi ‘ah tunggu aja nanti juga dibalikin kaya waktu itu’, udh paling benar gausah balik biar pemerintah menanggung kesalahan mereka kehilangan data,” ujar @verdemiura.

    Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto telah mengungkap penyebab PDNS 2 diserang ransomware. Berdasarkan hasil forensik digital, ada penggunaan kata sandi yang terdeteksi dari salah satu user PDNS 2.

    “Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” ujar Hadi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

    Tak disebutkan sosok user yang dimaksud Hadi, apakah ada keterlibatan orang dalam maupun berasal dari orang luar. Namun karena kejadian ini, para user yang mengakses PDNS 2 akan langsung dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Hadi.

    Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut buka suara terkait serangan ransomware ke PDNS 2 ini. AHY mengatakan kementeriannya belum mengintegrasikan data ke PDNS 2. Ia bicara soal pentingnya mempertimbangkan keamanan sebelum mengintegrasikan data.

    “Kami sendiri kementerian ATR/BPN ingin terus menjadi bagian dari transformasi digital. Ini menjadi masa depan kita, menjadi backbone yang mudah-mudahan juga semakin memudahkan masyarakat. Tetapi jangan sampai karena sistem yang semakin digital ini justru menghadirkan kerentanan dan bahaya serangan siber oleh pada hacker yang makin canggih, makin jago itu,” kata AHY rapat bersama Komite I DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

    AHY menerangkan data kementeriannya masih dikelola internal di Pusdatin. Pihaknya akan terus berupaya memperkuat tahapan yang dilakukan sebelum pengintegrasian data.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius menangani PDNS 2 yang diretas. Ia mewanti-wanti supaya kejadian serupa tak terulang.

    “DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut (peretasan PDNS 2 Surabaya),” kata Puan Maharani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

    “Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tambahnya.

    Puan mendesak pemerintah melakukan Tindakan konkret terkait peretasan tersebut. Ia berharap PDNS bisa kembali pulih.

    “Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” sambungnya.

    Kira-kira benarkah Brain Cipher akan memberikan kunci untuk membuka data PDNS 2? Pembahasan lebih lanjut akan dikupas tuntas dalam program detikPagi edisi Rabu (3/7/2024).

    Di sisi lain, detikPagi spesial Greentalk akan menyajikan dialog bertema “Nature Based Solution untuk Mendukung Business Sustainability”. Pada dialog kali ini hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nety Widayati, Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, dan Direktur Strategic & Corporate Affair Vale Indonesia Budiawansyah.

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Bahlil Bongkar Investasi Starlink Cuma Rp 30 Miliar, Karyawan 3 Orang

    Bahlil Bongkar Investasi Starlink Cuma Rp 30 Miliar, Karyawan 3 Orang

    Jakarta –

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membongkar investasi Starlink di Indonesia. Layanan internet berbasis satelit itu baru saja diresmikan CEO SpaceX Elon Musk di Bali pada (19/5) dan menjadi polemik akhir-akhir ini.

    Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Gedung DPR Jakarta, Selasa (11/6/2024).

    “Soal Starlink Elon Musk, ya. Saya boleh jujur ya di ruangan ini, saya tidak meng-handle langsung ini Starlink. Saya tidak pernah, tim saya juga tidak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink,” ungkap Bahlil.

    Setelah itu ia pun mengungkapkan jumlah investasi Starlink yang selama ini tidak diketahui publik. Sebagai diketahui, Starlink memperluas cakupan bisnisnya dari melayani segmen korporasi menjadi ke ritel.

    “Starlink ini investasinya menurut data OSS (Online Single Submission), supaya tidak ada dusta di antara kita, Starlink itu investasinya Rp 30 miliar. Ini menurut data OSS, ya,” kata Bahlil.

    Jika dibandingkan dengan raksasa teknologi lainnya yang sudah mengumumkan investasi di Indonesia, dana yang dikucurkan Elon Musk kalah jauh dari Apple dan Microsoft.

    Sebagai informasi, CEO Apple Tim Cook datang ke Indonesia pada Rabu (17/4) dan mengucurkan investasi total Rp 1,6 triliun untuk pengembangan Apple Developer Academy di Indonesia.

    Sedangkan, CEO Microsoft Satya Nadella saat menyambangi Indonesia pada Selasa (30/4) mengumumkan investasi sebesar USD 1,7 miliar atau setara Rp 27,6 triliun.

    Kemudian, Bahlil juga mengungkapkan jumlah tenaga kerja Starlink hanya bisa dihitung jari. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya mengatakan perusahaan Elon Musk itu telah membentuk badan usaha dengan nama PT Starlink Services Indonesia.

    “Tenaga kerjanya tiga orang yang terdaftar. Selain dari data yang kami punya, saya tidak bisa memberikan penjelasan karena saya takut memberikan penjelasan yang pada akhirnya melahirkan multi interpretasi,” kata Bahlil.

    Kendati begitu, lanjut Bahlil, mengingat itu nilai investasi yang merupakan tanggung jawab Kementerian Investasi, ia pun memberikan penjelasan kepada Komisi VI DPR RI.

    “Prinsipnya adalah selama tidak menyalahi aturan dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi, kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami kalau jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi, kami tidak tahu, kami tidak terlibat,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Elon Musk Disurati, Patuh Aturan Pornografi RI atau X Diblokir!

    Elon Musk Disurati, Patuh Aturan Pornografi RI atau X Diblokir!

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberikan ultimatum kepada X (sebelumnya bernama Twitter) untuk mengikuti aturan konten terkait pornografi.

    Diberitakan sebelumnya, platform media sosial milik Elon Musk itu telah menambahkan klausul pada peraturannya, yang secara resmi mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual (suka sama suka) selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Akan tetapi, aturan X soal pornografi itu bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Budi.

    Belum diketahui kapan surat tersebut dikirimkan pemerintah, begitu juga mengenai respons dari platform digital tersebut terkait aturan pornografi di Indonesia.

    “Pokoknya yang nggak jelas, nggak jelas, kita sikat sajalah. Masa kita diatur-atur negara lain,” ucapnya di hadapan Komisi I, Gedung DPR, Jakarta.

    Sebagai informasi, larangan pornografi ini tertuang pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tepatnya pada Pasal 27 ayat (1). Adapun bunyinya: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

    Mengacu pada aturan tersebut, maka X tidak bisa memberlakukan kebijakan tersebut di wilayah Indonesia. Jika tidak mengikuti peraturan tersebut, maka X terancam diblokir Kementerian Kominfo.

    (agt/fay)

  • Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). Dia diperiksa terkait pernyataannya di sebuah media massa yang diduga merupakan tindak pidana penghasutan atas laporan Hendra dan Bayu Setiawan, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

    Hasto tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi kuasa hukum di antaranya Yanuar Wasesa dan Ronny Talapessy. Sejumlah koleganya di PDIP tampak menemani seperti Andreas Hugo Pareira.

    Hasto menjelaskan, kehadirannya di Polda Metro Jaya sebagai bentuk ketaatan pada hukum. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

    “Sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum karena kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya,” ujar Hasto.

    Hasto menambahkan, pernyataan yang disampaikannya di salah satu televisi nasional adalah bentuk tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Yang saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Selasa (4/6/2024). (Istimewa)

    Selain itu, kata Hasto, pernyataannya merupakan komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi PDIP sebagai parpol yang sah menurut undang-undang.

    “Fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai karena PDI Perjuangan adalah partai sah menurut undang-undang serta fungsi-fungsi itu melekat dan menurut AD ART partai sudah saya jalankan untuk menyatakan hal-hal terkait sikap politik partai,” tutur Hasto.

    “Karena itulah teman-teman pers mohon doanya mohon sabar nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-selengkapnya,” sambung Hasto.

    Berdasarkan informasi beredar di kalangan wartawan, Hasto dipanggil Kepolisian untuk memerikaaan dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di JIn, Jenderal Gatot Subroto No. 1 (depan gedung DPR-MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. [hen/beq]

  • Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Ketua DPR RI Puan Maharani usai diisukan mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan unggahan Sri Mulyani dalam instagram pribadinya, pertemuan itu berlangsung pada Kamis (25/1) di Gedung DPR RI. Tak sendiri, Ani sapaan akrabnya ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban.

    Sri Mulyani mengatakan pertemuan itu untuk membahas mengenai seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, pergantian anggota akan dilakukan pada akhir bulan ini.

    “Saya berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional,” ujar Ani dalam unggahannya, Jumat (26/1).

    [Gambas:Instagram]

    Ia menambahkan  presiden telah menyampaikan dua nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi.

    Menurutnya, konsultasi dengan DPR adalah mandat sesuai UU Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Investasi Pemerintah (LPI). Konsultasi dilakukan oleh menkeu sesuai dengan arahan surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

    “Proses ini sangat penting mengingat terdapat satu posisi Dewas yang harus diisi kembali per Januari ini. LPI merupakan salah satu kendaraan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan sustainabilitas,” jelasnya.

    Ani mengatakan bahwa LPI yang terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur haruslah diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Sehingga proses pemilihannya harus betul-betul dilakukan dengan tepat.

    “Semoga seluruh proses pemilihan Dewas LPI dapat meningkatkan kinerja LPI dalam menjalankan misi besarnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh bangsa kita,” pungkasnya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Terkait isu itu sendiri, Sri Mulyani tidak mengiyakan atau membantahnya. Saat ditemui wartawan di di Istana Negara usai rapat dengan presiden pekan lalu enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Ia menekankan saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” jawabnya singkat saat ditanya, Jumat (19/1).

    (ldy/agt)

  • Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Bjorka Percepat Pengesahan RUU PDP?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah sah menjadi Undang-undang pada Selasa (20/9) diduga terkait dengan pembocor data Bjorka.

    Pasalnya, pengesahan itu berdekatan waktunya dengan kemunculan Bjorka yang membocorkan data-data sejumlah pejabat publik. Apakah Bjorka mempercepat pengesahan tersebut?

    Pendiri platform analisis media sosial Drone Emprit Ismail Fahmi menyinggung andil Bjorka terhadap proses pengesahan RUU PDP.

    “Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera,” kicau dia, dengan melampirkan emoticon tersenyum, di akun Twitter-nya, Kamis (22/9).

    Sebagai bukti, dia melampirkan tangkapan layar proses pembahasan RUU PDP yang berlarut-larut. 

    Pembahasan RUU PDP ini dimulai dengan pengiriman Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menugaskan Menkominfo, Menkumham, dan Mendagri membahas bersama-sama dengan DPR, 24 Januari 2020.

    Setidaknya delapan Pembicaraan Tingkat I (untuk mencari kesepakatan soal RUU di tingkat komisi dengan wakil pemerintah) dilalui sejak itu.

    [Gambas:Twitter]

    Setelah Pembicaraan Tingkat I terakhir pada 29 Mei 2022, Bjorka beraksi membocorkan data-data dan meledek Pemerintah mulai Agustus. Pada awal September, Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU PDP ke Paripurna.

    “Sebagaimana kita dengar semua tadi 9 fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Pada 20 September, RUU PDP pun naik ke Pembicaraan Tahap II alias pengesahan di Sidang Paripurna DPR.

    Rapat Paripurna pun berlangsung di Gedung DPR RI pada Selasa (20/9). Pada Rapat itu, semua anggota DPR yang hadir setuju RUU PDP menjadi Undang-undang.

    “Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus dalam rapat tersebut.

    “Kok pas momentumnya,” ucap akun @RTifany18, mengomentari unggahan Ismail.

    Bahkan, akun @ayoo_berlibur berspekulasi, “apakah mungkin bjorka bagian dari ini?”.

    Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah spekulasi itu.

    “UU PDP ini kan sudah lama ditunggu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kebocoran data, karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka,” kata Mahfud di Surabaya, Rabu (21/9).

    Mahfud menyebut, sebelum disahkan, UU PDP sudah melewati pembahasan panjang dan komprehensif oleh pemerintah dan DPR RI. H itu berlangsung selama dua tahun lebih.

    “Dan ini sudah dua tahun lebih dibahas dan sudah diundangkan kemarin,” kata dia.

    Pengesahan UU PDP ini, kata Mahfud, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia.

    “Jadi itu bagus dan untuk peraturan perlindungan data pribadinya. Peraturan pelaksanaannya itu kami siapkan, jadi tinggal jalan,” klaimnya.

    Seperti diketahui, Bjorka membocorkan data-data yang berkaitan dengan Indonesia. Salah satunya ialah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Akun yang mengaku berbasis di Polandia itu juga membocorkan data-data pribadi pejabat publik mulai dari Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua PSSI Mochammad Iriawan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, hingga Mahfud MD.

    (lth/lth)

  • Heboh Bjorka di Jagat Maya Sorot Perilaku Elite hingga Peretasan Data

    Heboh Bjorka di Jagat Maya Sorot Perilaku Elite hingga Peretasan Data

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hacker Bjorka tengah menjadi perhatian publik. Melalui akun Twitter @bjorkanism, ia pamer beberapa aksinya dalam membobol data pemerintah, seperti rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Selain itu, Bjorka juga menyinggung beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Dari tragedi 1965 hingga kasus pembunuhan Munir.

    Mulanya, ia mengkritik pemerintah yang menunjuk orang tidak kompeten sebagai pimpinan suatu lembaga. Dalam kasus ini yang terkait dengan teknologi.

    Menurutnya, Indonesia tidak akan berkembang jika masih mempercayakan sebuah lembaga pada orang seperti itu. Hal itu terbukti dari mudahnya Bjorka untuk membobol data milik pemerintah.

    “Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh,” tulis Bjorka seperti dikutip pada Minggu (11/9).

    this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people

    — Bjorka (@bjorkanism) September 10, 2022

    Ia turut menuturkan bahwa dirinya memiliki teman seorang warga Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Seorang teman yang ia maksud itu bercerita kepada Bjorka betapa kacaunya Indonesia.

    Bjorka pun mengaku salah satu motifnya untuk membobol data milik pemerintah adalah untuk sang teman tersebut.

    “Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini (peretasan) untuknya,” papar Bjorka.

    Bjorka membocorkan bahwa teman asal Indonesia itu merupakan warga yang ‘dibuang’ pemerintah imbas kebijakan 1965 silam. Sebagai catatan, setelah peristiwa 1965, pemerintah mencekal masyarakat atau mahasiswa yang berada di luar negeri yang dituduh berhaluan kiri, sehingga kewarganegaraan mereka dicabut dan sulit kembali ke Indonesia.

    “Jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri karena Anda tidak akan menemukan apa pun. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965 meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar,” imbuh Bjorka.

    Ia menambahkan rekannya itu telah meninggal tahun lalu. Bjorka pun mengaku orang tersebut merupakan sosok yang merawat dirinya sejak lahir.

    Bjorka mengatakan sosok itu ingin kembali ke Indonesia dan melakukan perubahan dengan teknologi.

    “Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama, agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik,” tulisnya.

    Singgung kasus kematian Munir

    Bjorka juga menyinggung kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib. hal tersebut ia lakukan setelah mendapat beberapa pertanyaan dari warganet.

    “Ya saya tahu kalian telah menunggu ini. Jadi siapa yang membunuh orang baik ini?” tulisnya seraya melampirkan tautan berisi artikel berjudul ‘Who Killed Munir?’.

    Dalam artikel yang juga ditulis oleh dirinya, Bjorka menyebut nama Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwoprandjono sebagai sosok dibalik kematian Munir pada 2004 silam.

    Bjorka pun turut membeberkan data pribadi milik Muchdi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya itu. Bjorka menulis bahwa Munir merupakan koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998 adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan Tim Operasi Mawar.

    “Akibat pengungkapan itu, Muchdi Purwopranjono, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, menjadi tidak senang dengan Munir. Akibatnya, Muchdi harus diberhentikan dari jabatan barunya selama 52 hari,” tulis Bjorka.

    Sindir Puan Maharani hingga Erick Thohir…

    Bjorka juga menyentil perayaan ulang tahun Ketua DPR RI Puan Maharani di ruang rapat paripurna kala masyarakat unjuk rasa atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tepat di luar gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9) lalu.

    “Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?” tulisnya.

    Puan diketahui mendapat kejutan atas hari ulang tahunnya kala memimpin rapat paripurna pada Selasa lalu. Kejutan perayaan ulang tahun itu bertepatan dengan aksi unjuk rasa elemen buruh dan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

    Selain Puan, Menteri BUMN Erick Thohir juga menjadi sasaran sindir Bjorka. Ia mengingatkan Erick untuk bekerja dengan baik alih-alih blusukan dan melakukan hal-hal tidak penting.

    Tidak hanya itu, ia juga mengatakan Erick tidak akan menjadi Presiden. Bjorka juga menyentil Erick terkait harga BBM.

    “Apa kabar Pak @erickthohir? Anda harus bekerja daripada berkeliling melakukan hal-hal yang tidak penting. Percayalah, Anda tidak akan pernah menjadi presiden, jangan buang waktu Anda. apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini?” tulis Bjorka.

    Saat berita ini diturunkan, akun Twitter Bjorka sendiri telah ditangguhkan (suspend) oleh Twitter. “Twitter menangguhkan akun yang melanggar peraturan twitter,” demikian terbaca di akun @bjorkanism.

  • Pengesahan RUU PDP Cuma Masalah Jadwal, Bikin RI Setara Negara Maju?

    Pengesahan RUU PDP Cuma Masalah Jadwal, Bikin RI Setara Negara Maju?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) tinggal menunggu jadwal rapat paripurna DPR.

    “Kemarin di rapat tingkat I Komisi I DPR RI, pemerintah dan fraksi di Komisi I DPR RI telah menyepakati agar RUU PDP yang telah selesai dibahas di tingkat panja (panitia kerja) bisa ditindaklanjuti ke pengambilan keputusan tingkat II pada saat rapat paripurna DPR RI menjadi UU,” ujar dia, usai pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Indonesia, di kediamannya di Jakarta, Kamis (8/9).

    “Kami menunggu jadwal sidang paripurna DPR RI sesuai dengan mekanisme UU,” imbuhnya.

    Johnny menyebut kehadiran UU PDP ini akan menjadi “satu torehan baru dalam catatan ruang digital kita”. “Di mana indonesia nanti akan punya satu UU PDP yang setara dengan UU PDP negara-negara lain,” imbuh dia.

    Diketahui, negara-negara lain, seperti AS dan Britania Raya serta Uni Eropa, sudah lama memiliki perundangan sejenis UU PDP. Salah satu taringnya adalah pemberian sanksi denda superbesar terhadap korporasi yang melanggar perlindungan data pelanggan.

    Google, Facebook, Instagram termasuk ‘korban’ peraturan jenis ini.

    Sementara, Indonesia baru memiliki aturan data pribadi di bawah perundangan yang belum juga punya bukti keampuhan melawan korporasi multinasional pelanggar perlindungan data. 

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz mengatakan semua pihak sudah sepakat untuk mengesahkan RUU PDP.

    “Tadi sembilan fraksi menyetujui, pemerintah juga menyetujui agar RUU PDP ini dibawa pada pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU,” ujar dia, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

    Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menjelaskan bahwa RUU PDP ini semula terdiri dari 15 Bab dan 72 Pasal. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa penambahan norma, sehingga sistematika berubah menjadi 16 Bab dan 76 Pasal.

    “Salah satu norma yang berubah adalah penambahan Bab baru yaitu mengenai Kelembagaan. Nanti Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi akan dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” jelas Nurul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

    Lembaga PDP

    Menanggapi pertanyaan soal otoritas PDP, Johnny menyebut lembaga pengawas ini akan dibentuk lewat Peraturan Pemerintah (PP) setelah pengesahan UU PDP. Posisinya akan di bawah Presiden.

    “Tata kelolanya merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden,” jelasnya.

    “Nanti bapak Presiden akan menentukan lembaga itu akan ada di mana, apakah akan ada di salah satu kementerian lembaga, apakah akan dibentuk lembaga yang baru,” sambung Plate.

    Otoritas atau lembaga PDP ini sebelumnya digadang-gadang akan memiliki kewenangan mengawasi perlindungan data pribadi oleh lembaga negara maupun korporasi dan individu.

    Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar, dalam keterangannya pada Minggu (22/5), Otoritas PDP mestinya independen. Pasalnya, ia akan mengawasi kementerian pula, tak cuma korporasi.

    “Jika Otoritas PDP diletakkan di bawah Kominfo, ini berarti bahwa Kominfo akan duduk sebagai ‘pemain sekaligus wasit’,” cetus dia.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bukan Hanya di Lapangan, ‘Demo’ BBM Juga Ada di Twitter

    Bukan Hanya di Lapangan, ‘Demo’ BBM Juga Ada di Twitter

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kata kunci ‘demo‘ merangkak naik di jagat maya saat aksi demo tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh buruh dan mahasiswa berlangsung di Gedung DPR, Selasa (6/9).

    Pantauan CNNIndonesia.com pada Selasa (6/9) pukul 12.30 WIB, sejumlah warganet berkomentar soal demo, setidaknya ada 73 ribu cuitan.

    Kondisi ini berkenaan dengan aksi demo dari sejumlah aliansi buruh yang saat ini tengah memadati pintu utama kompleks parlemen, untuk menggelar unjuk rasa tolak kenaikan BBM.

    Tak hanya BBM, Massa aksi membawa sejumlah tuntutan lainnya agar pemerintah segera mencabut UU Omnibus Law dan menaikkan UMK/UMSK.

    Atas aksi demo tersebut sejumlah warganet menuliskan beragam komentar. Akun @chatyresta menulskan semangat para demonstran, dan mengimbau agar tidak ricuh.

    “Semangat yang demo tapi kalo bisa jangan anarki jagain teman-teman karena kalo demo yang kena itu pasti ada. Jangan mau terpancing jadi topik demo nya kabur gajelas Terutama jangan merusak karena itulah jadi ladang koruptor buat panen saat agenda perbaikan,” katanya, Selasa (6/9).

    Semangat yg demo tapi kalo bisa jangan anarki jagain temen2 karena kalo demo yg kena itu pasti ada
    Jangan mau terpancing jadi topik demo nya kabur gajelas
    Terutama jangan merusak karena itulah jadi ladang koruptor buat panen saat agenda perbaikan

    — chatyresta (@chatyresta) September 6, 2022

    Lebih lanjut ada pula warganet yang tak menyangka ada demo. Walhasil, kata akun @eswede_ menyebabkan kemacetan di jalan.

    “Kukira apa macet kali jalan, banyak mahasiswa demo rupanya,” tuturnya.

    Kukira apa macet kali jalan, banyak mahasiswa demo rupanya

    — LANLAN (@eswede_) September 6, 2022

    Ada pula warganet yang berkeinginan untuk ikut demo, namun khawatir dicap sebagai kelompok Anarko.

    “Pengen ikut demo tapi nanti dikira anarko,” tutur @kircov_.

    pengen ikut demo tapi nanti dikira anarko 😭

    — Mars Brand (@kircov_) September 6, 2022

    Di samping itu, ada pula warga yang mengkritik aksi demo tolak naik harga BBM. Menurut akun @taehkiy, aksi demo tak jarang cuma sebagai panjat sosial belaka.

    “Kadang heran, itu niat demo nyuarain keluhan rakyat atau cuma numpang pansos doang biar dikira keren ikut demo ya,” katanya.

    kadang heran, itu niat demo nyuarain keluhan rakyat atau cuma numpang pansos doang biar dikira keren ikut demo yh

    — kiy 萧 (@taehkiy) September 6, 2022 (lth/lth)

    [Gambas:Video CNN]