Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • BPOM RI Bakal Investigasi Dugaan Adanya Residu Beracun di Anggur Muscat

    BPOM RI Bakal Investigasi Dugaan Adanya Residu Beracun di Anggur Muscat

    Jakarta –

    Heboh Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) mengeluarkan imbauan terkait temuan residu pestisida di atas batas aman pada produk anggur shine muscat di Thailand. Sebagian besar sampel yang dikumpulkan disinyalir mengandung residu kimia

    Tes laboratorium yang dilakukan menemukan residu dari 14 bahan kimia berbahaya pada konsentrasi di atas aman 0,01 mg/kg. Dalam pemeriksaan tersebut, total ada 50 residu kimia yang ditemukan dan 22 di antaranya tidak diatur oleh hukum Thailand, seperti triasulfuron, cyflumetofen, tetraconazole, dan fludioxonil.

    Akibat temuan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI juga diminta untuk mengambil langkah strategis untuk melakukan pengawasan peredaran buah tersebut. Dikhawatirkan, residu serupa juga ditemukan pada produk anggur shine muscat yang beredar di Indonesia.

    Belum Ada Laporan di Indonesia

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau temuan terkait residu pestisida anggur shine muscat tersebut. Meski begitu, ia mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pemeriksaan.

    Hal ini menurutnya penting untuk mencegah bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari residu pestisida tersebut, apabila memang ditemukan.

    “Tetapi kita akan berkoordinasi secara ketat badan karantina di departemen pertanian karena kan masuknya ke negara kita lewat situ,” kata Taruna ketika ditemui awak media di Gedung DPR-RI, Selasa (29/10/2024).

    BPOM Bakal Ambil Sampel

    Selain melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, pihak BPOM juga berencana mengambil sampel di pasar dan toko. Hal ini untuk melihat secara langsung apakah residu pestisida juga ditemukan pada produk anggur shine muscat di Indonesia.

    “Sekaligus Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat,” sambung Taruna.

    NEXT: Efek residu pestisida

    Simak Video “Video: Dampak Konsumsi Anggur Shine Muscat yang Mengandung Residu Berbahaya”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Aksi peringati Hari Tani Nasional di Gedung DPR

    Aksi peringati Hari Tani Nasional di Gedung DPR

    Selasa, 24 September 2024 13:22 WIB

    Massa tani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) yang jatuh pada tanggal 24 September 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Massa tani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) yang jatuh pada tanggal 24 September 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Massa tani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2024 dan 64 tahun kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) yang jatuh pada tanggal 24 September 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

  • Tiba-Tiba Maruarar Bilang Mau Pakai Lahan Kasus Korupsi Buat Rakyat

    Tiba-Tiba Maruarar Bilang Mau Pakai Lahan Kasus Korupsi Buat Rakyat

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya memiliki strategi untuk membuat harga rumah rakyat menjadi murah. Termasuk dengan opsi menggunakan lahan sitaan negara, yakni lahan yang tersangkut kasus korupsi.

    Sebab, tak dapat dipungkiri, salah satu faktor yang membuat harga rumah semakin mahal mulai dari lahan yang terbatas hingga material bahan baku pembangunan rumah yang naik.

    Maruarar mengungkapkan, untuk menyelesaikan target 3 juta rumah membutuhkan dana sebesar belasan triliun. Sementara, dana alokasi anggaran yang hanya Rp 5 triliun tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

    Sehingga, Ia bakal menemui Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk membantu.

    Menurutnya, jika dilakukan perjanjian jangka panjang dengan para korporasi material properti, akan menekan biaya. Sehingga, pada akhirnya akan menekan harga rumah menjadi lebih terjangkau.

    “Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, Itu baru satu, itu bisa diskon berapa. Akan murah harga jual buat rakyat karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Boleh nggak saya lakukan itu,” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya sekedar mengamankan uang negara tapi juga membuat efisien uang negara.

    Lahan Sitaan Negara

    Sementara, lanjutnya, terkait ketersediaan tanah, Ia memiliki konsep untuk memanfaatkan lahan sitaan dari hasil korupsi. Ia pun sudah bertemu dengan Jaksa Agung untuk membahas hal tersebut.

    “Saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1000 hektare. Jaksa Agung siap menyerahkan,” sebutnya.

    Menurutnya, jika tanah sitaan tersebut bisa diberikan dengan harga murah, bahkan gratis kepada rakyat, akan menekan harga jual rumah untuk rakyat.

    “Gimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil, bagi yg punya gaji, ngga susah. Kalau ketua bisa bantu saya supaya mereka bisa punya tanah, punya gaji, ASN yang ngga punya rumah, tentara yang ga punya rumah, guru-guru yang nggak punya harapan,” pungkasnya.

  • 5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima menteri yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR menghadiri rapat kerja (raker) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang. 

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Hadir juga sejumlah wakil menteri yang sebelumnya pernah menjadi politisi Senayan, antara lain Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Fahri Hamzah, Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Raker dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus (PDIP) dan didampingi para wakil ketua Komisi V, seperti Robert Rouw (Nasdem), Syaiful Huda (PKB), dan Ridwan Bae (Golkar).

    Lasarus mengatakan sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadir merupakan politisi senior yang sebelumnya menjadi pendekar-pendekar di parlemen, seperti Maruarar Sirait, Yandri Susanto, Fahri Hamzah, Viva Yoga Mauladi, dan Ahmad Riza Patria. 

    Meski demikian, Lasarus mengingatkan agar masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsi pokoknya.

    “Komisi V adalah komisi teknis bukan komisi politis, karenanya kita bicara terang benderang di sini tugas dan kewajiban kami adalah memperjuangkan infrastruktur seluruh Indonesia yang menjadi prioritas,” kata Lasarus.

    Lasarus menegaskan semua persidangan di Komisi V DPR dengan mitra kerja berlangsung terbuka dan transparan. Menurutnya, tidak ada yang ditutupi di Komisi V DPR.

    “Saya tidak ingin ketika kita berdebat soal ini masuk setengah kamar dan seterusnya, enggak ada Pak di sini, kita buka semua di sini, kami pimpinan sudah sepakat, semua usulan kita buka, semangat kita sama Pak, semangat kita seterang benderang proses pembahasan anggaran,” pungkas Lasarus.

     

  • BPOM RI Bakal Cek Sampel Anggur Muscat Terkait Temuan Residu Pestisida di Thailand

    BPOM RI Bakal Cek Sampel Anggur Muscat Terkait Temuan Residu Pestisida di Thailand

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar bakal menindaklanjuti gaduh residu beracun di anggur muscat. Sebelumnya, otoritas pangan Thailand menemukan anggur shine muscat terkontaminasi residu pestisida melebihi batas aman.

    Untuk menjaga keamanan konsumen di Indonesia, Taruna mengatakan pihaknya berencana melakukan pengambilan sampling anggur shine muscat di pasar Indonesia. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian berkaitan dengan temuan tersebut.

    “Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat,” kata Taruna ketika ditemui awak media di Gedung DPR-RI, Selasa (29/10/2024).

    Taruna menegaskan hingga saat ini belum ada laporan maupun temuan terkait residu beracun di produk anggur muscat. Ia juga menekankan pihaknya terus akan mengawasi dengan baik produk obat-obatan dan makanan yang dijual di wilayah Indonesia.

    Lebih lanjut Taruna juga menyoroti efek yang mungkin ditimbulkan pada kesehatan masyarakat terkait temuan residu anggur muscat ini apabila dikonsumsi masyarakat.

    “Sejauh ini dari teman-teman BPOM belum ada laporan. Tapi kami akan bertindak mulai hari ini, kami akan berkomunikasi dengan Kementerian terkait,” ujar Taruna.

    “Kita tahu ini kan residu pestisida macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan dan itu tentu akan menjadi concern kami,” sambungnya.

    (avk/kna)

  • Komisi VII DPR Dorong Langkah Prabowo Pakai Maung Pindad jadi Kendaraan Dinas Menteri

    Komisi VII DPR Dorong Langkah Prabowo Pakai Maung Pindad jadi Kendaraan Dinas Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong penggunaan mobil Maung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kendaraan dinas para menterinya. 

    Dia merasa bangga karena salah satu media asing memberitakan hal tersebut. Dengan ini, dirinya berharap Indonesia bisa berjaya dalam bidang industri otomotif di kawasan Asean.

    “Jujur, bangga juga menonton berita itu. Paling tidak, Indonesia diharapkan dapat berjaya dalam bidang ini di kawasan Asean,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

    Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait larangan seluruh menteri dan pejabat eselon I memakai mobil mewah impor.

    Arahan tersebut, ujar Saleh, adalah manifestasi aktual dari kecintaan terhadap produk dalam negeri yang dapat berimplikasi dalam memperkokoh perekonomian nasional.

    “Langkah awal dimulai dari pejabat dulu. Selanjutnya, bisa diikuti dengan langkah sosialisasi agar tokoh-tokoh lain turut serta. Jika semua memiliki kerelaan, gerakan ini akan cepat berdampak positif,” ujarnya.

    Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati atau Saras memandang keinginan dan arahan presiden untuk menggunakan mobil dari Pindad buatan anak bangsa tersebut merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa.

    “Karena kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan-pimpinan tertinggi yang berpihak kepada IP lokal, mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Selasa (29/10/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar para menteri hingga para pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil yang diproduksi oleh BUMN PT Pindad, yakni Maung Garuda. 

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).  

    “Iya saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo.  

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah merencanakan bahwa nantinya, kemungkinan besar semua menteri, pejabat, hingga TNI dan Polri menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri.

  • Tunggu Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025

    Tunggu Anggaran, Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menjelaskan alasan mengapa program makan bergizi gratis baru akan dimulai pada Januari 2025. Menurut politisi yang akrab disapa Sara ini, anggaran untuk program tersebut baru tersedia dalam APBN 2025.

    Sara menyampaikan, APBN 2025 akan mengalami penyesuaian agar dapat mengakomodasi program prioritas Prabowo-Gibran, termasuk makan bergizi gratis dan kebutuhan organisasi kabinet terkait pembentukan kementerian atau lembaga baru.

    “Jadi harus dilihat dari APBN yang diajukan pemerintah untuk 2025. Artinya harus diubah juga dan dengan kabinet baru, harus ada adaptasi yang dilakukan,” kata Sara di gedung DPR, Senayan, Senin (28/10/2024). 

    Sara menyampaikan, hingga akhir 2024, pemerintah akan fokus pada sosialisasi dan persiapan program di berbagai daerah.

    “Kita masih banyak uji coba dan sosialisasi, persiapan karena membutuhkan kira-kira 48.000 dapur di seluruh Indonesia. Mungkin harus dilihat lagi dari anggaran, mungkin di tahun pertama tidak untuk semuanya,” kata Sara. 

    Sara menyebutkan, penerima program ini diperkirakan mencapai 82 juta anak di Indonesia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi tegas kepada anggota Kabinet Merah Putih untuk mendukung program makan bergizi gratis. Program tersebut merupakan kebijakan strategis yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

  • 4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    4 Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya Nasional

    Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan, Nasaruddin Diminta Tak Bersikap Seperti Menag Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Menteri Agama (
    Menag
    )
    Nasaruddin Umar
    tak bersikap sama seperti menteri agama sebelumnya, Yaqut Chilil Qoumas soal pembagian
    kuota haji
    tambahan.
    Ia mengungkapkan, Yaqut tak menghormati keputusan rapat bersama anggota Komisi VIII DPR RI tentang kuota haji tambahan yang sudah disepakati mestinya hanya untuk kuota program haji reguler.
    Namun, Kementerian Agama (Kemenag) saat itu akhirnya mengambil keputusan sendiri untuk juga mengalihkan kuota tambahan itu untuk program haji khusus.
    “Jadi terus terang ini kaitannya dengan masalah kuota jangan sampai terulang lagi. Kemarin, kenapa kami harus melakukan pansus dan angket dikarenakan komunikasi kita jelek dengan mitra,” ujar Abdul dalam rapat kerja (raker) dengan Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
    Ia menyampaikan, saat itu para anggota dewan bisa saja bertindak lebih jauh pada sikap Kemenag yang sewenang-wenang.
    Namun, Abdul menyampaikan, langkah itu tak diambil karena masih mempertimbangkan Presiden ke 7 RI Joko Widodo.
    “Tidak ada yang namanya komunikasi yang baik. Kami dianggap ini, Komisi VIII ini, anak bawang semua. Kami kalau tidak melihat Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah kita mau ramaikan sekalian,” tuturnya.
    “Sudah dari mulai (Yaqut) jadi menteri, kami sudah tidak dianggap. Sampai masalah haji kami juga tidak dianggap,” ujar dia. 
    DPR RI sempat membuat pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ibadah haji 2024.
    Mulanya, pembentukan pansus itu dipicu kebijakan Kemenag yang membagi rata kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk haji reguler dan haji khusus atau furoda.
    Hal itu dianggap para anggota dewan menyalahi aturan dan kesepakatan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI.
    Namun, sampai masa kerja DPR RI periode 2019-2024 berakhir, Yaqut tidak pernah memenuhi undangan pansus haji untuk dimintai keterangan.
    Saat ini, posisi Yaqut sudah digantikan oleh Nasaruddin Umar yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menag.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Puan ungkap bidang kerja 2 komisi baru DPR

    Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAMJakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bidang kerja dua komisi baru di DPR RI periode 2024-2029, yakni Komisi XII akan meliputi urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan Komisi XIII meliputi urusan hukum, reformasi, hingga Hak Asasi Manusia (HAM).

    Dia mengatakan pembagian bidang kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII itu telah dirampungkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di parlemen pada hari ini.

    “Di Komisi XII energi atau ESDM; yang Komisi XIII hukum, reformasi, dan HAM,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia juga menyebut penetapan bidang kerja Komisi XII dan XIII tersebut disesuaikan dengan penambahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden RI Prabowo Subianto pada Minggu (20/10) malam.

    Sementara itu untuk bidang kerja Komisi I hingga XI, Puan menyebut masih akan sama dengan periode DPR RI sebelumnya.

    Puan menegaskan tidak ada penambahan bangunan baru di DPR, meski telah disepakati adanya penambahan dua komisi dan satu badan baru DPR RI periode 2024-2029.

    Baca juga: Puan: Komposisi mitra kerja AKD diparipurnakan Selasa

    Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13

    Dia menyebut ruang rapat komisi dan baru tersebut akan memfungsikan ruangan yang sudah ada di Gedung DPR RI saat ini.

    “Nggak ada penambahan bangunan, tapi memang sudah disiapkan ruangan. Jadi ruangan yang sudah tersedia kami akan tempati untuk Komisi XII dan XIII, jadi tidak ada penambahan bangunan, yang sudah ada, existing,” ucapnya.

    Dia mengatakan penetapan bidang kerja beserta daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja AKD DPR RI akan diambil persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10).

    Paripurna besok, tambah dia, juga akan mengambil persetujuan atas susunan pimpinan AKD DPR RI.

    “Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami selesaikan mitra dari setiap komisi dan AKD untuk kemudian nantinya kami tetapkan besok di Rapat Paripurna yang akan dilakukan pada hari Selasa,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama yang mengisi kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

    Kabinet tersebut terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri yang datang dari beragam latar belakang. Mulai dari, politisi, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI pastikan Jakarta kembali bersih pasca pelantikan presiden

    DKI pastikan Jakarta kembali bersih pasca pelantikan presiden

    Pasukan kebersihan sudah disiagakan di berbagai titikJakarta (ANTARA) –

    Pemerintah  Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan kondisi Jakarta kembali bersih dan nyaman pasca pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

     

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Minggu, mengatakan, sejumlah petugas kebersihan sudah disiapkan di berbagai titik strategis untuk membersihkan area-area tempat berlangsungnya acara.

    Dia juga memastikan, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman pada keesokan hari.

     

    “Pasukan kebersihan sudah disiagakan di berbagai titik strategis untuk membersihkan area-area tempat berlangsungnya acara. Kebersihan adalah prioritas kami untuk menjadikan Jakarta kota yang nyaman dan indah untuk dihuni. Besok akan bisa digunakan kembali untuk aktivitas warga ,” ujarnya.

    Petugas tersebut dikonsentrasikan di area sekitar Gedung DPR/MPR RI, Istana Negara, Kawasan Monas, Jalan Thamrin-Sudirman, serta sekitar Bandara Halim Perdanakusuma.

     

    “Kami juga mengerahkan sarana dan prasarana untuk menjaga kebersihan, seperti 45 unit ‘road sweeper’, 15 unit truk anorganik, 10 unit mini dump truck, 13 bus toilet, serta tempat sampah tambahan di area-area publik untuk memudahkan masyarakat menjaga kebersihan selama acara berlangsung,” kata Asep.

    Dinas LH pun telah menyusun skema penanganan kebersihan dalam tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan dan setelah acara.

    Adapun pembersihan persiapan telah dilakukan pada 17-19 Oktober, kemudian pembersihan di hari pelaksanaan pada 20 Oktober dan akan dilakukan secara intensif, serta pembersihan usai acara pada 21-22 Oktober.

     

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024