Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Anggota Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut

    Anggota Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti kondisi jalan nasional yang rusak dan memprihatinkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar segera membenahi jalan tersebut.

    Sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumut, ia menilai kondisi jalan lintas nasional di Sumut jauh berbeda dengan provinsi lain yang lebih bagus, seperti di Aceh dan Riau.

    “Jalan nasional yang kami lihat, kami juga iri pak (Menteri PU) di Sumut, karena di Riau, Sumatera Barat, dan Aceh jalan nasionalnya bagus,” kata Ijeck, sapaan akrabnya, pada rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut ia, banyaknya jalan di Provinsi Sumut yang seolah dibiarkan rusak berulang kali tanpa ada solusi untuk menuntaskan jalan tersebut, seperti di daerah Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    “Ada jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional dan ini saya rasa sudah berpuluh tahun tidak pernah selesai, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sipirok di Desa Luat Lombang, jalan nasional di Batu Jomba, itu setiap tahun bolak-balik itu jalan longsor dan kami melihat di sana tanah itu kondisinya selalu bergerak,” ujarnya.

    Wakil Gubernur Sumut periode 2018–2023 itu mengungkapkan jalan lintas Sumatera merupakan salah satu jalan yang sangat penting di provinsi tersebut. karena aktivitas perekonomian, seperti pengangkutan keluar maupun masuk berbagai macam komoditas pangan, salah satunya melalui wilayah itu.

    Ijeck menjelaskan banyak jalan nasional di Sumut yang tidak memiliki saluran air sehingga air menggenang dan meresap ke aspal. Kondisi ini membuat jalanan cepat rusak setelah dilewati.

    “Kami melihat juga jalan-jalan itu banyak yang tidak mempunyai saluran air hujan atau parit, jadi akhirnya hujan itu menggenang di jalan. Bahu jalan juga tidak dicor beton masih terbuka, akhirnya air tergenang di situ meresap ke bawah dan pasti membuat badan jalan itu tidak stabil. Apalagi kendaraan yang lewat itu angkutan-angkutan berat karena itu jalan nasional, jalan lintas,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Ijeck meminta permasalahan jalan rusak itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain untuk kepentingan masyarakat, perbaikan jalan lintas tersebut juga bisa mendongkrak aktivitas perekonomian di provinsi tersebut lebih baik lagi ke depannya.

  • Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

    Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya akan memesan 11 mobil Maung buatan PT Pindad (Persero). 

    Pemesanan ini dilakukan untuk menyusul arahan dan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto agar para menteri di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas mereka.

    “Ini sudah dikomunikasikan [ke Pindad], mereka lagi produksi [mobil maung] dari Pindadnya. Eselon I itu kita ada sembilan, tambah menteri sama wamen mungkin sebelas,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Adapun mengenai jenisnya, Nusron mengatakan tidak mungkin pihaknya akan membeli atau menggunakan mobil maung tipe MV3 Garuda Limousine yang anti peluru atau yang digunakan oleh Presiden RI.

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini memandang penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri adalah hal yang positif.

    “Senang saja, malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang,” ujarnya.

    Nusron juga menjabarkan bahwa arahan dari Prabowo adalah semua pejabat negara menggunakan kendaraan ataupun produk-produk dalam negeri.

    “Saya pikir ini bagus, dan kami merespons bagus. Siapa lagi kalau bukan kita yang memproduksi dalam negeri,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa pemerintah bakal membeli Maung untuk keperluan mobil dinas menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih. 

    “Ya jadi dong [pakai Maung], semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri. Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

    Prasetyo menekankan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan Maung adalah untuk mengedepankan pemakaian produk-produk buatan Negeri.

  • 537 Pengusaha Sawit Tak Punya HGU, Bagian dari Pengemplang Pajak Rp 300 T?

    537 Pengusaha Sawit Tak Punya HGU, Bagian dari Pengemplang Pajak Rp 300 T?

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 537 badan usaha perkebunan sawit beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Kondisi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

    Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun. Karena pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

    Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

    “Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami,” kata Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    “Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau,” ucapnya lagi.

    Di luar itu, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengusaha perkebunan sawit nakal tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

    “Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya pak Jaksa Agung” kata Nusron.

    Tetapi yang jelas kami saat ini sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penegbitan HGU-nya. Karena menurut ketentuan masalah ini harus selesai pada 3 Desember (2024),” jelasnya lagi.

    Perlu diketahui sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jumlah penerimaan pajak yang gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun.

    Menurutnya kebocoran pendapatan negara itu terjadi lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

    “Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak),” terang Hashim, Selasa (8/10/2024) lalu.

    “Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah,” ujarnya.

    Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

    (fdl/fdl)

  • Komisi XIII DPR Soroti Anggaran BNPT yang Dinilai Kecil Nasional 30 Oktober 2024

    Komisi XIII DPR Soroti Anggaran BNPT yang Dinilai Kecil Nasional 30 Oktober 2024

    Komisi XIII DPR Soroti Anggaran BNPT yang Dinilai Kecil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti
    anggaran
    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
    BNPT
    ) yang dinilai terlalu kecil dan tak sebanding dengan tugasnya.
    Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitas BNPT dalam menjalankan tugasnya mencegah kemunculan paham-paham radikal di antara masyarakat.
    Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Rabu (30/10/2024), Anggota Komisi XIII
    DPR
    RI dari Fraksi Nasdem Muslim Ayub pun mendorong peningkatan anggaran untuk BNPT RI.
    “Ini tugas kita ini. Terutama bagi kita Komisi XIII. Kita harus pertahankan juga mereka. Mereka harus kita beri anggaran yang maksimal,” ujar Ayub di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).
    “Karena berapa kabupaten, berapa provinsi yang mereka harus lakukan sosialisasi soal ini dengan anggaran Rp 400 miliar lebih,” ucap Ayub.
    Menurut Ayub, anggaran Rp 400 miliar yang disediakan untuk BNPT bahkan sudah termasuk pembiayaan gaji pegawai. Dengan begitu, anggaran yang tersisa sangat terbatas untuk mendukung program-program sosialisasi dan operasional BNPT di berbagai daerah.
    Dia pun membandingkan jumlah tersebut dengan anggaran lembaga lain, misalnya Densus 88 yang mencapai Rp 1,5 triliun, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang hampir Rp 1,5 triliun, serta Badan Intelijen Negara (BIN) yang mencapai Rp 29 triliun.
    “Saya sedih kalau melihat anggarannya ini. Hanya Rp 400 miliar lebih. Saya mendukung tadi untuk membangun sarana-prasarana dan fasilitas lainnya yang penting untuk BNPT,” tutur Muslim.
    “Sangat sepantasnya kawan-kawan yang di bidang anggaran untuk meningkatkan kinerja ini. Saya miris dengan hal begini,” ucapnya.
    Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P, Marinus Gea mengatakan bahwa anggaran BNPT saat ini tidak sebanding dengan amanat undang-undang dan kebutuhan operasionalnya.
    Hal ini menghambat BNPT dalam mencapai level yang setara dengan lembaga-lembaga penanggulangan terorisme di tingkat internasional.
    “Tadi dari beberapa program BNPT yang sudah disampaikan, saya melihat bahwa memang terjadi penurunan anggaran, tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi, tidak sebanding dengan amanat undang-undang,” ujar Marinus.
    Ia berharap agar Komisi XIII dapat membahas lebih mendalam alokasi anggaran BNPT, sehingga fungsi lembaga ini bisa lebih optimal untuk kepentingan bangsa dan negara.
    “Barangkali ini yang perlu kita bahas lebih detail nanti ke depan, sehingga BNPT ini menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga-lembaga terorisme di internasional,” kata Marinus.
    “Dan juga pelaksanaan fungsi di internal kita untuk kepentingan bangsa dan negara ini bisa lebih optimal,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum 24 Jam Instagram Presiden Republik Indonesia Diikuti 664.000

    Belum 24 Jam Instagram Presiden Republik Indonesia Diikuti 664.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Baru-baru ini, Istana Kepresidenan meluncurkan akun Instagram resmi untuk Presiden Prabowo Subianto dengan nama pengguna @presidenrepublikindonesia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, terhitung pada pukul 15.16 WIB, akun ini telah berhasil mengumpulkan 664.000 pengikut.

    Akun resmi Presiden Republik Indonesia ini dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan dan bertujuan untuk menyediakan saluran resmi yang menampilkan berbagai aktivitas Presiden sebagai pemimpin negara.

    “Ini kami siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi, ini bukan akun pribadi,” ujar Kepala presidential communication office (PCO) Hasan Nasbi dalam keterangan resminya pada Rabu, (30/10/2024).

    Mengenai perbedaan konten antara akun ini dan akun pribadi Prabowo, Hasan menjelaskan, akun Presiden Republik Indonesia hanya akan menampilkan aktivitas Prabowo sebagai presiden. 

    “Akun ini masih dalam tahap persiapan. Belum aktif. Rencananya, akan diisi dengan kegiatan-kegiatan beliau sebagai presiden,” tambahnya.

     Hingga kini, hanya ada satu unggahan di akun ini, yaitu foto saat Prabowo mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden.

    Pada keterangan unggahan tersebut tertulis: “Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang serta peraturan-peraturan dengan sebaik-baiknya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pelantikan Presiden & Wakil Presiden, Gedung DPR MPR RI, Jakarta, 20 Oktober 2024”.

  • Persoalan Tanah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, DPR Minta Negara Tobat

    Persoalan Tanah Dinilai Tak Berpihak ke Rakyat, DPR Minta Negara Tobat

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta negara agar bertobat karena dinilai tidak memberikan aturan-aturan di bidang agraria yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Deddy mengatakan persoalan Hak Guna Usaha (HGU) masih tak kunjung usai, meski sudah berupaya dibenahi dalam beberapa generasi terakhir. Bahkan, negara dinilai lebih berpihak kepada swasta dibandingkan dengan kepada rakyat.

    “Negara ini harus bertobat menurut saya untuk urusan agraria ini, Pak. Harus bertobat kita ini, tobat berjamaah. Karena apa? Rasa-rasanya di seluruh penjuru negeri ini keadilan agraria itu mustahil didapatkan, Pak,” ujarnya dalam raker Menteri ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Deddy juga mempertanyakan soal adanya sebuah kelompok usaha atau individu yang dapat menguasai hingga jutaan hektar lahan, sedangkan rakyat harus sangat berjuang untuk memiliki tanah.

    “Tapi tanah rakyat yang 20×15 mungkin mereka harus berdarah-darah. Kan problem kita di sana, Pak,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Politikus PDI Perjuangan ini berharap Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN bisa mempersatukan semua insan agraria, kemudian lanjut membangun integritas di internal kementerian.

    “Kasian rakyat, Pak. Selalu pasti dikalahkan, pak. Tidak pernah ceritanya rakyat dimenangkan, pak. Kadang-kadang malah rakyat disuruh berkorban. Gila apa ini negara,” ujarnya.

    Adapun menurut Deddy, tanah tidak akan pernah bertambah, tetapi orang pastinya bertambah. Jika tak ada keadilan distributif dalam agraria, Deddy memandang Indonesia rentan konflik.

    Lebih jauh, dia melihat dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah soal keadilan dan kepastian. Kemudian, dia juga berharap jika ada masalah yang terjadi, insan agraria bisa berpihak pada keadilan rakyat.

    “Kalau tidak dimulai dari sekarang, Pak, percayalah, tanah akan selalu menjadi konflik antara negara dengan rakyat, dan pada saat itu selalu rakyat yang akan jadi korban,” katanya.

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bakal Miskinkan Mafia Tanah untuk Beri Efek Jera

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal memiskinkan mafia tanah untuk memberantas praktik tersebut.

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini juga menjelaskan hal yang akan dilakukan agar mafia tanah mendapatkan efek jera, pihaknya akan melaksanakan rakor khusus dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan PPATK.

    “Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi,” ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Tak hanya itu, Nusron juga ingin dalam memberantas mafia tanah ini diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang, supaya ada efek jera. 

    “Kita sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia. Karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya,” tegasnya.

    Sementara itu, Nusron mengungkapkan terdapat tiga komponen yang membentuk praktik mafia tanah di Indonesia.

    Nusron menjabarkan, praktik mafia tanah setidaknya terjadi akibat adanya dukungna dari konum dari oknum pejabat mulai dari kepala desa, oknum pengaca, oknum PPAT, oknum notaris, hingga persatuan makelar tanah, dan bisnis makelar dan perantara.

    “Kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya melibatkan tiga komponen. Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasir berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung,” jelasnya dalam rapat.

  • Istana Bakal Buat Akun Media Sosial Resmi Lembaga Kepresidenan, Isinya Kegiatan Presiden Prabowo

    Istana Bakal Buat Akun Media Sosial Resmi Lembaga Kepresidenan, Isinya Kegiatan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Istana bakal membuat akun media sosial resmi Presiden RI, yaitu @presidenrepublikindonesia.

    Akun tersebut disiapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan.

    “Ini kita siapkan sebagai akun resmi lembaga kepresidenan. Jadi bukan akun pribadi,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu (30/10/2024).

    Hasan mengatakan untuk sementara ini akun media sosial Instagram tersebut belum aktif.

    Nantinya, sambung dia, akun @presidenrepublikindonesia akan berisi tentang kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti direncanakan berisi kegiatan-kegiatan beliau sebagai presiden,” katanya. 

    Saat ini akun Instagram @presidenrepublikindonesia telah memiliki 270 ribu pengikut. Akun yang telah terverifikasi centang biru itu dikelola langsung oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Akun tersebut tampak menggunakan foto profil Prabowo. Hingga saat ini baru terdapat satu unggahan tertanggal 25 Oktober 2024.

    Unggahan tersebut menampilkan momen saat Prabowo mengucap sumpah dalam acara pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR pada Minggu (20/10/2024).

    “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” tulis keterangan unggahan tersebut.

  • Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    GELORA.CO –  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah mengajak para konglomerat di Indonesia untuk berpartisipasi membangun program perumahan sebanyak 3 juta rumah. Aguan hingga Prajogo Pangestu masuk ke dalam daftar.

    Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut, bahkan ia telah mengumpulkan 4 konglomerat alias pemilik perusahaan besar untuk ikut memberikan rumah gratis kepada rakyat yang tidak kesulitan dalam membeli rumah.

    “Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar di antaranya, Agung Sedayu, Barito pak Prajogo, ada Boy Tohir, ada Pak Frenky (Franky Oesman Widjaja) dari Sinar Mas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/10).

    Pada tanggal 10 November 2024 mendatang, ia akan hadir pada agenda groundbreaking perumahan milik Agung Sedayu Group di Kabupaten Tangerang.

    “Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah, dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha,” sebutnya.

    Ara mengapresiasi para pengusaha yang ikut berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. “Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan, dia juga siap membantu,” imbuhnya.

    Ia menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

    “Macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.

    Maruarar berharap rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif. Namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

    “Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian eksklusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” kata Maruarar.

    Berikut Daftar 5 Konglomerat RI:

    Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu GroupPrajogo Pangestu dari Grup BaritoFrangky Wijadja dari Grup Sinar MarGaribaldi “Boy” Thohir dari Grup AdaroLawrence Barki dari Grup Harum Energi

  • Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

    Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Airlangga (Unair) oleh Dekanat Fakultas.

    Perlu diketahui, pembekuan tersebut adalah buntut dari karangan bunga satire untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipasang BEM Fisip Unair.

    “Kalau memang ingin ditegur, jangan membekukan organisasinya, tetapi berilah masukan agar suatu hal yang menjadi concern mahasiswa bisa tersampaikan dengan cara yang sesuai,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

    Politikus Golkar ini berkata demikian lantaran dirinya khawatir akan masa depan kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Dia berharap, kebebasan berorganisasi tidak akan dibatasi.

    “Karena saya kira di satu sisi, kita juga ingin adik-adik mahasiswa itu memang memiliki atau mengasah daya kritisi mereka. Kemudian kita juga memiliki Undang-Undang untuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berasosiasi,” imbuhnya. 

    Kendati demikian, dia menegaskan di sisi lain tentunya juga diperlukan cara tertentu untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan budaya Indonesia.

    “Tapi di sisi lain, kita juga tentunya mengharapkan ada satu cara mengkomunikasikan sesuatu yang lebih mungkin dianggap lebih proper atau lebih sesuai dengan iklim budaya kita. Khususnya kepada seorang pemimpin,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur secara resmi mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP yang sebelumnya menjadi sorotan publik. 

    “Pembekuan ini sebelumnya dilakukan karena penggunaan diksi oleh BEM FISIP yang dianggap tidak sesuai dengan kultur akademik,”kata Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto dilansir dari Antara, Senin (28/10/2024).  

    Dia menegaskan pentingnya menjaga marwah akademik dan mendorong mahasiswa untuk menghindari bahasa yang kasar dalam kegiatan politik.