Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Prabowo Punya Mimpi APBN Tidak Tekor, Purbaya: Kita Lihat Keadaan

    Prabowo Punya Mimpi APBN Tidak Tekor, Purbaya: Kita Lihat Keadaan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mimpi besar Presiden Prabowo Subianto yang ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak defisit lagi pada 2027 atau 2028. Mungkinkah?

    Purbaya mengatakan semuanya tergantung keadaan. Meski begitu, arah untuk menekan defisit APBN terus dilakukan salah satunya dengan mendorong penerimaan dalam waktu satu sampai dua tahun ke depan.

    “(Defisit 0%) kita lihat keadaan, kalau mungkin ya mungkin. Saya sedang mencoba mengefisienkan, mengefektifkan pajak dan lain-lain dalam satu tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan dengan secara signifikan. Nanti kita lihat berapa langkahnya,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai menghadiri rapat paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    “Kalau sudah efisien benar, berapa sih pendapatan pajak kita? Jadi itu rencana. Kalau nggak bisa dijalankan satu tahun ya nggak apa-apa, kita geser pelan-pelan, tapi kita jelas arah kita menuju ke sana,” tambahnya.

    Defisit APBN 2026 sendiri dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB. Meski demikian, rancangan itu masih lebih rendah dari outlook 2025 yang sebesar 2,78% PDB.

    Purbaya menyebut pelebaran defisit saat ini diperlukan karena ekonomi sedang melambat sehingga pemerintah butuh untuk membiayai pertumbuhan lebih cepat. Defisit itu masih dalam batas aman yakni maksimal 3% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Untuk memberi ruang bagi ekonomi tumbuh lebih cepat, kita harus lebih sedikit sekarang, nggak apa-apa. Masih di bawah 3%, jadi masih amat prudent,” imbuhnya.

    Selain itu, rasio utang Indonesia juga masih di bawah batas maksimal 60% PDB. Purbaya menyoroti banyak negara maju yang jauh lebih besar dari itu.

    “Kita amat prudent. Jadi kalau nanti ada rating agency yang mempertanyakan itu, suruh bandingkan dengan negara yang lain, yang maju, yang jadi acuan dia. Habis itu suruh bawa cermin,” ucap Purbaya.

    Harapan Prabowo APBN Tak Defisit

    Sebelumnya, Prabowo berharap pada 2027 atau 2028 tidak ada lagi defisit APBN. Efisiensi dipastikan akan terus dilakukan untuk bisa mencapai mimpi tersebut.

    “Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8).

    Tonton juga video “Purbaya Laporkan APBN Defisit Rp 321,6 T Sampai Agustus 2025” di sini:

    (kil/kil)

  • Pemerintah Mau Bikin Satgas buat Kebut Program Strategis

    Pemerintah Mau Bikin Satgas buat Kebut Program Strategis

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis. Satgas ini bertugas untuk menerima aduan dari masyarakat serta pelaku bisnis.

    Purbaya mengatakan pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi serta deregulasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Menurutnya, dengan beleid ini dapat menyederhanakan proses serta mempercepat layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui online single submission (OSS).

    “Perizinan dengan prinsip positif efektif akan memberikan kepastian pengusaha dan investor,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Purbaya menerangkan pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Satgas ini bertugas untuk memantau, mengevaluasi, serta koordinasi lintas sektor terkait program-program strategis pemerintah.

    “Saat ini akan dibentuk satgas percepatan program strategis pemerintah yang akan memonitor dan mengevaluasi dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan Satgas tersebut juga dapat menerima pengaduan, baik dari masyarakat serta pelaku bisnis dalam menghadapi kendala bisnis. “Satgas tersebut juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis yang mereka hadapi dalam dunia nyata,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Purbaya membeberkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah telah menetapkan delapan program prioritas. Pertama, ketahanan pangan. Kedua, ketahanan energi.

    Ketiga, program makan bergizi gratis (MBG). Keempat, program sektor pendidikan, meliputi PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, serta kesejahteraan guru/dosen.

    Kelima, program di sektor kesehatan yang mencakup jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

    Ketujuh, pertahanan semesta untuk modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Kedelapan, program akselerasi investasi dan perdagangan.

    Tonton juga video “Tantangan Satgas Garuda Merah Putih II untuk Kirim Bantuan ke Gaza” di sini:

    (acd/acd)

  • Pembangunan Gedung DPR-MA di IKN Rampung Desember 2027

    Pembangunan Gedung DPR-MA di IKN Rampung Desember 2027

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif rampung pada Desember 2027. Hal ini selaras dengan target IKN jadi Ibu Kota Politik pada 2028.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung DPR, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung (MA) dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Otorita IKN, Almi Mardhani, mengatakan saat ini sarana dan prasarana yang saat ini tengah dikebut pembangunannya yakni area Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Di mana, saat ini dua proyek tersebut tengah dalam tahap lelang atau tender.

    “Mudah-mudahan (tender kawasan yudikatif dan legislatif) berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27-28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027,” kata Almi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).

    Hal ini disampaikan saat kunjungan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim), Kementerian Keuangan, Tri Budhianto ke IKN. Sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditinjau.

    Titik tersebut antara lain Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, serta Rusun ASN 1.

    Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

    Dalam salinan dokumen perpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto per 30 Juni 2025 tersebut, tercatat ada sebanyak 83 Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2025. Pembangunan IKN masuk ke dalam urutan ke-73 dalam daftar tersebut.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha).

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IbuKota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Nggak Ada Lagi Cerita Memeras!

    Nggak Ada Lagi Cerita Memeras!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil oknum pegawai pajak nakal. Ia menegaskan tengah membenahi sistem penerimaan perpajakan dengan menindak praktik penggelapan pajak, sekaligus memastikan wajib pajak yang taat tidak diganggu.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pembayar pajak patuh. Purbaya menekankan tidak boleh ada lagi cerita pegawai pajak yang memeras wajib pajak.

    “Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak memeras-meras itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Selain itu, Purbaya juga menegaskan akan menindak tegas penunggak pajak. Berdasarkan hitungannya, terdapat 200 wajib pajak yang masih menunggak hingga Rp60 triliun.

    “Kalau saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajaknya ada Rp60 triliun, pembayar pajak terbesar 200, yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu akan saya paksa bayar,” tegasnya.

    Ia memastikan jumlah tersebut akan masuk ke penerimaan pajak 2025. “(Masuk) 2025. Itu yang sudah inkrah, sudah ngutang pajak. Nanti 2026 kita sisir lagi,” tambahnya.

    Purbaya juga memberikan sinyal masih ada penunggak pajak dengan nominal besar, meski ia belum mau membeberkan detailnya.

    “Ada, ada yang besar sekali tapi belum selesai saya buka,” tutupnya.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar 200 Penunggak Pajak, Mau Tagih Rp 60 Triliun” di sini:

    (ada/rrd)

  • Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mau bicara mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) di 2026. Dia mengatakan akan melakukan pertemuan dengan industri rokok terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut.

    “Nanti saya biar ketemu dengan mereka (industri rokok) dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu. (Akan bertemu) Mungkin sehari dua hari ini, mungkin saya telepon besok mungkin,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Sementara dalam postur terbaru APBN 2026, target setoran bea dan cukai naik menjadi Rp 336 triliun, dari rancangan awal Rp 334,3 triliun. Jumlah itu naik dari proyeksi penerimaan pada 2025 yang sebesar Rp 310,35 triliun.

    Namun, menurut Purbaya seiring dengan target tersebut, tidak selamanya harus menaikkan tarif dari CHT.

    “Pendapatan cukai itu nggak harus tarifnya naik kan. Kita mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini,” terangnya.

    Purbaya menegaskan, dirinya ingin menjaga industri dalam negeri. Karena jangan sampai industri negara lain seperti China yang berjaya karena mensuplai rokok ke Indonesia.

    “Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup, gara-gara mereka yang mensuplai kita,” tegasnya.

    Saat ditanya kembali soal kepastian tarif CHT, Purbaya berkelakar bahwa keputusan sudah ada di dalam pikiran. Ada di kepala saya, Anda mau minta bocoran? Jangan,” terangnya.

    Meski pemerintah belum memastikan nasib tarif cukai rokok pada tahun depan, para politikus di Komisi XI DPR RI sudah meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada 2026.

    Salah satu yang menyampaikan permintaan itu ialah Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri. Ia menilai industri rokok sedang mengalami tekanan usaha sehingga tidak patut jika pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan.

    “Kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai targetnya naik, tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik, di satu sisi tapi tarifnya nggak boleh naik,” kata Hanif saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pekan lalu.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar Rokok Ilegal, Bidik Marketplace sampai ke Stoples Warung” di sini:

    (ada/rrd)

  • Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mau bicara mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) di 2026. Dia mengatakan akan melakukan pertemuan dengan industri rokok terlebih dahulu untuk membahas hal tersebut.

    “Nanti saya biar ketemu dengan mereka (industri rokok) dulu, biar mereka janji sama saya apa gitu. (Akan bertemu) Mungkin sehari dua hari ini, mungkin saya telepon besok mungkin,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Sementara dalam postur terbaru APBN 2026, target setoran bea dan cukai naik menjadi Rp 336 triliun, dari rancangan awal Rp 334,3 triliun. Jumlah itu naik dari proyeksi penerimaan pada 2025 yang sebesar Rp 310,35 triliun.

    Namun, menurut Purbaya seiring dengan target tersebut, tidak selamanya harus menaikkan tarif dari CHT.

    “Pendapatan cukai itu nggak harus tarifnya naik kan. Kita mau ketemu asosiasi rokok, seperti apa langkah yang terbaik untuk cukai rokok ini,” terangnya.

    Purbaya menegaskan, dirinya ingin menjaga industri dalam negeri. Karena jangan sampai industri negara lain seperti China yang berjaya karena mensuplai rokok ke Indonesia.

    “Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik, sementara industri rokok di China hidup, gara-gara mereka yang mensuplai kita,” tegasnya.

    Saat ditanya kembali soal kepastian tarif CHT, Purbaya berkelakar bahwa keputusan sudah ada di dalam pikiran. Ada di kepala saya, Anda mau minta bocoran? Jangan,” terangnya.

    Meski pemerintah belum memastikan nasib tarif cukai rokok pada tahun depan, para politikus di Komisi XI DPR RI sudah meminta Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan tarif CHT pada 2026.

    Salah satu yang menyampaikan permintaan itu ialah Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PKB, Hanif Dhakiri. Ia menilai industri rokok sedang mengalami tekanan usaha sehingga tidak patut jika pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan.

    “Kita sudah ada kesepakatan pajak dan cukai targetnya naik, tapi di tengah situasi seperti ini kita ingin pajak dan cukai tetap naik, di satu sisi tapi tarifnya nggak boleh naik,” kata Hanif saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pekan lalu.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar Rokok Ilegal, Bidik Marketplace sampai ke Stoples Warung” di sini:

    (ada/rrd)

  • Saya Kembalikan Jabatan Wamenkeu ke Presiden

    Saya Kembalikan Jabatan Wamenkeu ke Presiden

    Jakarta –

    Anggito Abimanyu telah resmi menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Anggito memastikan dirinya tak rangkap jabatan.

    “Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan Wakil Menteri (Keuangan) kepada Presiden,” kata Anggito saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Anggito telah menandatangani pakta yang menegaskan komitmennya tidak boleh rangkap jabatan. Pakta tersebut berisi apabila terpilih menjadi Ketua LPS, ia secara langsung tidak lagi menempati posisi Wamenkeu. Saat ini, ia sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapannya sebagai Ketua LPS.

    “Karena posisi strategis dan posisi pejabat negara, itu tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu saya sadari sejak awal, saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum Keppres,” jelas Anggito.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai penggantinya di Kementerian Keuangan, Anggito tidak mengetahui. Ia hanya diberikan tugas untuk menjadi salah satu kandidat Ketua LPS.

    Ia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikannya posisi Ketua LPS. Dengan kehadirannya, sinergitas bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin baik.

    “Secara organisasi KSSK itu memang sinergis ya, sekarang dengan hadirnya saya dan Pak Purbaya (Menkeu), maupun Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) dan pak Mahendra kami mengenal cukup lama, jadi secara pribadi enggak ada masalah. Dan secara institusi semakin baik ya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Persetujuan dilakukan setelah mendapat laporan dari Komisi XI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan pada Senin (22/9) malam.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner LPS tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I, Selasa (23/9/2025).

    “Setujuuuu,” jawab para anggota dewan yang diikuti dengan ketuk palu dari Puan.

    Tonton juga video “Prabowo Soroti Tambang Ilegal RI, Kemenkeu Bakal Perkuat Simbara” di sini:

    (acd/acd)

  • Soal Tarif Cukai Rokok 2026, Purbaya: Kita Ketemu Industri Dulu

    Purbaya Ungkap Jurus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, target tersebut bukan berarti tidak bisa dicapai.

    Purbaya mengakui target pertumbuhan ekonomi itu tidaklah mudah. Namun, Indonesia mempunyai sejarah pernah mencapai rata-rata ekonomi di atas 6%.

    “Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan tahun 1997-1998 ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

    Ia pun membandingkan dengan Korea Selatan dan Singapura di mana tumbuh rata-rata di atas 7,5% dalam sepuluh tahun sebelum menjadi negara maju. Lalu, China yang kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat juga dapat menjadi tolak ukur. Purbaya menilai dengan strategi yang tepat, ekonomi China tumbuh tinggi bahkan pernah melampaui 10% year on year selama periode 2003, 2007, 2010.

    Purbaya menerangkan untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics. Konsep tersebut berfokus pada 3 pilar utama.

    Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Ketiga, stabilitas nasional yang dinamis

    “Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan ekonomi, investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” terang Purbaya.

    Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan ini, Purbaya berharap menuju pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah.

    Tonton juga video “Purbaya Kejar 200 Penunggak Pajak, Mau Tagih Rp 60 Triliun” di sini:

    (acd/acd)

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara mengenai dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Dugaan adanya mafia ini muncul karena tidak adanya layanan penerbangan Garuda Group pada jam-jam favorit.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengatakan, anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Garuda Indonesia.

    Sementara jumlah armada yang dimiliki berkurang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan yang di layani.

    Lebih lanjut, Reza bilang kondisi ini yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda Indonesia tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 September.

    Menyikapi hal ini, sambung Reza, perseroan mulu meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan Garuda Indonesia saat ini.  Tujuannya juga untuk memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    “Bagaimana kita bisa mereview schedule-schedule yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dapat kami penuhi,” ucapnya.

    Soal dugaan keberadaan mafia jual beli jam penerbangan, Reza tak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang pengajuan slot penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik dari kementerian tersebut.

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pemajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mufti Anam mengungkap dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Bahkan, sambung Mufti, jam penerbangan bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

    “Ini betul enggak ada mafia soal jam terbang ini? katanya harganya miliaran rupiah, kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal hal ini,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin, 22 September.

    Kecurigaan adanya mafia jual beli jam penerbangan ini, sambung Mufti, berawal dari tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Begitu juga dengan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink Indonesia.

    “Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komisi V, katanya jam-jam penerbangan diperjual belikan. Betul enggak pak? Kami minta Bapak jawab di tempat, jangan takut-takut pak. Kita akan bantu Bapak bagaimana Garuda bisa punya jam idle gitu,” tuturnya.

    Sekadar informasi, jam idle penerbangan biasanya merujuk pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan. Kondisi ini lebih sering disebut trunaround atau waktu berhenti terbang.

    “Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena idle banget itu ada penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit dan kalau kosong itu dijadikan hanya satu penerbangan,” ucapnya.

    Mufti bilang, akibat penggabungan itu, banyak penumpang pesawat yang terdampak delay atau penundaan penerbangan.

    “Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya,” katanya.

  • Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

    Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

    Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menyoroti kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun mereka telah mendapat berbagai dukungan pemerintah maupun suntikan modal negara.
    “Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perbaikan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” kata Hakim dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR bersama Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senin, (22/9/2025).
    Hakim mengingatkan bahwa keberlangsungan maskapai Garuda saat ini tidak terlepas dari peran Panja Penyelamatan Garuda yang dibentuk Komisi VI pada 2022.
    Panja tersebut memberikan dukungan penuh terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi (kesepakatan debitur-kreditur mengakhiri kepailitan) yang menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.
    “Kalau 2022 lalu tidak ada Panja Penyelamatan Garuda, tidak mungkin ada Garuda saat ini. Namun, setelah mendapat suntikan PMN Rp 7,5 triliun, IPO yang menyerap dana Rp 4,75 triliun, hingga dukungan dari Danantara Rp 6,65 triliun, perbaikan yang ditunjukkan belum signifikan,” ujar Hakim.
    Hakim mengatakan, ekuitas Garuda terus tergerus, aset menurun, dan meskipun EBITDA (
    earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
    /alat ukur laba) pada 2024 serta kuartal I 2025 tercatat positif, kinerja perusahaan masih berujung pada kerugian.
    “EBITDA margin di 2024 sebesar 28,5 persen, di kuartal I 2025 turun jadi 27 persen.
    Nett loss
    marginnya justru lebih besar, sehingga kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
    Lalu, Hakim juga menyoroti cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021.
    Selain itu, sejak Initial Public Offering atau IPO pada 2011, hingga kini Garuda belum pernah membagikan dividen.
    Dia menilai bahwa perbaikan tidak bisa semata-mata bergantung pada tambahan modal pemerintah, melainkan harus dimulai dari internal perusahaan.
     
    Hakim pun menyentil budaya kerja di Garuda yang membuat maskapai pelat merah itu akan selalu kesulitan untuk sehat kembali.
    Lebih jauh, Hakim mempertanyakan masih adanya kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang pilot dan awak kabin.
    Hakim menegaskan, diperlukan reformasi menyeluruh agar beban perusahaan lebih efisien.
    Selain itu, ia juga menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air, serta meminta penjelasan detail terkait mekanisme dana Rp 6,65 triliun dari Danantara.
    “Saya ingin tahu, Rp 6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah utang, rights issue, atau bagaimana?” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.