Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Komisi X DPR Minta Mendikdasmen Pastikan Gaji Guru Tak Lagi di Bawah UMR

    Komisi X DPR Minta Mendikdasmen Pastikan Gaji Guru Tak Lagi di Bawah UMR

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti agar memperhatikan gaji guru yang masih ada di bawah upah minimum reginoal (UMR). 

    “Nasib guru harus diselesaikan, jangan ada yang di bawah UMR,” ujar Sofyan dalam rapat kerja perdana di Komisi X DPR dengan Mendikdasmen di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Sofyan mengatakan guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik. “Jangan lagi mereka punya penghasilan Rp 230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen UUD 1945, kita sudah menjamin itu,” tandas Sofyan.

    Menurut Sofyan, guru tak boleh lagi mendapatkan gaji di bawah UMR. Selama ini, kata dia, masih ada guru yang harus rela menjadi pemulung lantaran gaji mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-sehari. 

    “Jangan ada lagi guru kita yang bekerja sebagai pemulung atau pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru,” kata Sofyan.

    Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menaikkan gaji guru. Kenaikan tidak hanya untuk guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga untuk guru non-ASN.

    “Kan sudah saya sampaikan insyaallah akan ada kenaikan,” ujar Abdul Mu’ti seusai mengikuti raker perdana dengan Komisi X DPR di gedung DPR.

  • Lagu Indonesia Raya Bakal Diputar di Lingkungan Gedung DPR Setiap Hari Kerja – Page 3

    Lagu Indonesia Raya Bakal Diputar di Lingkungan Gedung DPR Setiap Hari Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta DPR RI menerbitkan Surat DPR RI Nomor T/1375/0T/11/2024 yang menginstruksikan agar lingkungan Gedung DPR RI memutar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja untuk memperkuat semangat nasionalisme.

    Surat tertanggal 5 November 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Adapun instruksi tersebut bakal mulai berlaku pada Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI, bersama ini saya instruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya,” tulis surat yang ditandatangani Dasco, yang dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

    Adapun lagu kebangsaan itu bakal diputar tepat setiap pukul 10.00 WIB di hari kerja. Seperti diketahui di hari kerja normal DPR RI mulai dari Senin hingga Jumat, agenda rapat-rapat komisi kerap dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Selain itu, surat itu pun menginstruksikan orang-orang yang beraktivitas di Gedung DPR RI agar serentak berdiri sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

    Biasanya, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya hanya dikumandangkan sebelum digelar agenda Rapat Paripurna, baik Rapat Paripurna DPR RI, Sidang Paripurna DPD RI, maupun Sidang Paripurna MPR RI.

    Legislator dari Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, mengusulkan agar seluruh kantor dan fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari pada pukul 10 pagi.

    Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang digelar Senin (4/11/2024). Usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pekerja BUMN dan masyarakat.

    Kawendra menekankan pentingnya BUMN sebagai benteng ketahanan nasional yang menjadi kebanggaan bangsa.

     

  • Reog, Kebaya, dan Kolintang Didaftarkan ke UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda

    Reog, Kebaya, dan Kolintang Didaftarkan ke UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan pemerintah akan mendaftarkan tiga kebudayaan tradisional Indonesia sebagai warisan budaya takbenda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada Desember mendatang. Ketiga budaya tersebut adalah reog , kebaya, dan kolintang dari Sulawesi Utara.

    “Pada Desember, rencananya ada tiga yang akan diajukan, yakni Reog Ponorogo, Kebaya, dan juga Kolintang dari Sulawesi Utara,” ungkap Fadli Zon saat rapat kerja perdana dengan Komisi X DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Fadli Zon menegaskan langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pengakuan internasional terhadap kekayaan budaya Indonesia, terutama melalui program UNESCO. Ia menambahkan pemerintah akan terus berupaya mendaftarkan lebih banyak warisan budaya Indonesia ke UNESCO sebagai warisan dunia.

    “Program ini berfokus pada konservasi situs warisan budaya, pengakuan UNESCO, dan advokasi internasional. Kami berkomitmen meningkatkan jumlah warisan budaya Indonesia yang terdaftar di UNESCO,” kata Fadli.

    Menurut Fadli, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Indonesia memiliki lebih dari 2.000 elemen budaya yang telah diidentifikasi sebagai intangible cultural heritage atau warisan budaya takbenda. Namun, hingga saat ini baru 13 elemen budaya Indonesia yang berhasil terdaftar sebagai warisan budaya takbenda di UNESCO.

    “Kita akan melobi UNESCO lebih intensif, mengingat jumlah warisan budaya takbenda kita sangat banyak. Saat ini baru 13 yang mendapat pengakuan UNESCO, sementara di negara-negara lain jumlahnya jauh lebih banyak,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pengakuan internasional atas warisan budaya lokal. Selain pengakuan UNESCO, pemerintah juga berfokus pada pelestarian tradisi lokal dan melibatkan komunitas dalam upaya konservasi budaya.

    “Tujuan kami adalah memperkuat posisi budaya Indonesia di mata dunia, serta melestarikan seni, bahasa, dan kearifan lokal yang mulai memudar. Komunitas lokal akan kami libatkan aktif dalam upaya pelestarian budaya ini,” pungkas Fadli Zon.

  • Mendikdasmen Tegaskan Belum Ada Keputusan Terapkan Kembali UN

    Mendikdasmen Tegaskan Belum Ada Keputusan Terapkan Kembali UN

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, belum ada keputusan soal penerapan kembali ujian nasional (UN). Pihaknya sedang mengkaji dan mengevaluasi efektivitas ada atau tidaknya UN.

    “Jadi masih kita evaluasi, belum ada keputusan soal UN,” ujar Abdul Mu’ti seusai mengikuti raker perdana dengan Komisi X DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Abdul Mu’ti mengatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang mengkaji keberadaan UN dengan berbagai stakeholder. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan soal UN. “Kita masih mengkaji UN, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan,” tandas dia.

    Dalam raker tersebut, anggota Komisi X DPR Ali Zamroni meminta Abdul Mu’ti mengkaji wacana penerapan kembali UN secara mendalam. “Soal UN dan zonasi, kita minta dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam. Mohon ini jangan terlalu gegabah,” kata Ali dalam raker tersebut.

    Ali juga mengaku kaget dengan pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat mengenai wacana penerapan kembali UN. Sementara, Komisi X DPR yang merupakan mitra kerja Kemendikdasmen belum mengetahui hal tersebut.

  • Denny ‘Cagur’ Mengaku Sudah Dipanggil Bareskrim Gegara Video Promosi Judi Online

    Denny ‘Cagur’ Mengaku Sudah Dipanggil Bareskrim Gegara Video Promosi Judi Online

    Jakarta, Beritsasatu.com – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Denny Wahyudi alias Denny ‘Cagur’ mengakui sudah dipanggil dan diperiksa Bareskrim Polri terkait video yang mempromosikan situs judi online. 

    Dia mengaku diperiksa bersama puluhan artis lainnya karena ketidaktahuan mempromosikan judi online.

    “Jadi prosesnya memang sudah berjalan semua. Ada 27 artis yang diperiksa. Kita semua sudah dipanggil ke Bareskrim, karena ketidaktahuan,” ujar Denny ‘Cagur’ di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Denny ‘Cagur’ mengaku hadir di Bareskrim dengan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. “Sebagai warna negara yang baik, saya datang, setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang kita serahkan kepada pihak berwajib,” tandas dia.

    Denny ‘Cagur’ mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan ketika dirinya sedang mempersiapkan diri menjadi anggota DPR. “Lagi perjalanan. Waktu itu belum (dilantik),” tutur dia.

    Sebelumnya, video Denny ‘Cagur’ yang mempromosikan situs judi online dengan dalih permainan viral di media sosial. Denny turut membeberkan sejumlah keunggulan situs itu. Terdapat juga foto Denny dengan salah seorang yang diduga tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

  • DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

    Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni berpesan agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara terang benderang, dan tidak membuat publik menduga-duga. Salah satu tujuannya agar tidak muncul kesan adanya indikasi intervensi pada proses penegakan hukum. 

    “Kasihan nanti pemerintah dianggapnya, wah, ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasian kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya. Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya,” ujar Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Pria yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem itu lalu menyebut semua akan tergantung dengan langkah yang ditempuh penegak hukum. Dia mendorong agar penyidik Jampidsus Kejagung transparan dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap Tom. 

    “Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi gak ada misalnya,” kata Sahroni. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Budi Arie: Jangan Kendurkan Pemberantasan Judi Online

    Budi Arie: Jangan Kendurkan Pemberantasan Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi angkat bicara soal desakan publik agar memberikan klarifikasi soal kasus judi online (judol) yang menyeret pegawai di kementerian tersebut. Budi mengaku, mendukung pemberantasan judi online.  

    “Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Jangan kasih kendur. Jangan kasih kendur,” tandas Budi Arie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Budi Arie menegaskan, dirinya saat ini fokus bekerja di Kementerian Koperasi yang dipimpinnya dan mendukung langkah penegakan hukum kasus judi online. “Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie 

    Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mencecar Budi Arie Setiadi soal kasus judi online. Pasalnya, pegawai yang terlibat judi online diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi menkominfo.

    “Ternyata setelah usut punya usut banyak sekali orang yang terjerat bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi periode sebelumnya,” ujar Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Mufti meminta Budi Arie mengklarifikasi dugaan tersebut. Menurut dia, klarifikasi tersebut penting agar Budi Arie lebih fokus untuk mengurus Kementerian Koperasi. Apalagi, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa bisa hilang.

    Polri baru-baru ini menangkap 15 tersangka kasus judi online. Dari jumlah itu, 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) karena diduga melindungi judi online dan empat warga sipil. 

    “(Total) 15 tersangka, dari pegawai Kemenkomdigi ada 11 orang,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).
     

  • Soal Gaji Guru, Mendikdasmen: Insyaallah Ada Kenaikan

    Soal Gaji Guru, Mendikdasmen: Insyaallah Ada Kenaikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menaikkan gaji guru. Kenaikan tidak hanya untuk guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga untuk guru non-ASN.

    “Kan sudah saya sampaikan insyaallah akan ada kenaikan,” ujar Abdul Mu’ti seusai mengikuti raker perdana dengan Komisi X DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Hanya saja, Abdul Mu’ti tidak memerinci lebih jauh soal kenaikan gaji guru tersebut. Dia mengaku, pada waktunya akan diumumkan. “Untuk jumlah nominalnya berapa, nanti tunggu pengumuman saja, itu tidak hanya guru ASN, tetapi non-ASN termasuk di dalamnya,” tandas Abdul Mu’ti.

    Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Sofyan Tan meminta Abdul Mu’ti agar memperhatikan nasib jutaan guru yang memiliki gaji rendah. Menurut Sofyan, perubahan kebijakan ke depannya adalah perbaikan nasib guru.

    “Saya menginginkan kebijakan yang dilakukan hari ini adalah perubahan terhadap nasib guru. Nasib guru harus diselesaikan,” ujar Sofyan dalam rapat kerja perdana di Komisi X DPR dengan Mendikdasmen di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Menurut Sofyan, guru tak boleh lagi mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Selama ini, kata dia, masih ada guru yang harus rela menjadi pemulung lantaran gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. 

    Dia menilai salah satu upaya mewujudkan gaji yang layak bagi guru adalah itu program sertifikasi guru. “Jangan ada yang di bawah UMR lagi. Jangan ada guru kita bekerja sebagai pemulung atau pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru,” imbuh Sofyan.

    Senada, anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru menilai, prioritas kerja Kemendikdasmen adalah mewujudkan kesejahteraan guru. 

  • 9 Mendikdasmen Klaim Kasus Guru Supriyani yang Dituduh Pukul Anak Polisi Berakhir Damai Nasional

    9 Mendikdasmen Klaim Kasus Guru Supriyani yang Dituduh Pukul Anak Polisi Berakhir Damai Nasional

    Mendikdasmen Klaim Kasus Guru Supriyani yang Dituduh Pukul Anak Polisi Berakhir Damai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)
    Abdul Mu’ti
    mengeklaim bahwa kasus guru honorer
    Supriyani
    di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berakhir damai.
    Adapun Supriyani sempat berurusan dengan hukum karena dituduh memukul muridnya yang merupakan anak seorang polisi.
    “Ibu Supriyani kabarnya sudah selesai. Kabarnya sudah selesai, sudah damai,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).
    Mu’ti pun kembali menyampaikan rencananya memberikan afirmasi kepada Supriyani untuk menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Menurut dia, hal itu menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyejahterakan guru.
    “Sudah kami sampakan itu kan. Insya Allah, insya Allah nanti. Jadi yang kami sampaikan tadi, untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN,” kata Mu’ti.
    Supriyani adalah seorang guru honorer yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Baito, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
    Namanya diperbincangkan publik karena dituduh telah memukul salah satu murid berinisial D yang merupakan anak dari Ajun Inspektur Dua (Aipda) Hasyim Wibowo.
    Terbaru, Bupati Konawe Selatan Surunnudin Dangga telah mendamaikan
    guru Supriyani
    dengan orangtua korban pada Selasa (5/11/2024)
    Mediasi di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak melalui jalur damai. Namun, perkara yang sudah masuk ke persidangan masih terus bergulir.
    Terkait dengan hal tersebut, Surunuddin menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang menangani perkara guru Supriyani.
    Kapolres Konawe Selatan AKBP Febry Sam menuturkan, pihaknya akan membantu untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Andoolo terkait kesepakatan damai.
    “Kami akan membantu berkoordinasi dengan PN Andoolo terkait hasil kesepakatan damai ini untuk menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti serta akan mengakomodasi dengan pihak-pihak lain agar tidak ada lagi panggilan kepada guru maupun perangkat sekolah lain, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas belajar mengajar dengan baik dan normal,” kata Febry.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendikdasmen Tegaskan Belum Ada Keputusan Terapkan Kembali UN

    Beberkan 6 Program Prioritas di DPR, Mendikdasmen Dorong Matematika Dimulai Sejak TK

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membeberkan enam program prioritas kementeriannya dalam rapat kerja perdana dengan Komisi IX DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Salah satu program prioritas tersebut adalah merancang pendidikan matematika sejak taman kanak-kanak (TK) sebagai upaya penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains serta teknologi.

    Raker tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Yang pertama, penguatan pendidikan karakter di mana kami akan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan guru agama, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia, pengangkatan guru BK, dan makan siang bergizi,” ujar Abdul Mu’ti.

    Program prioritas kedua, kata Abdul Mu’ti, adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Dalam program tersebut, Kemdikdasmen akan melakukan afirmasi endidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, PAUD, pendidikan jarak jauh serta memfasilitasi relawan mengajar.

    “Ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Hal itu meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1 karena banyak guru yang belum memenuhi undang-undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau D1,” ungkap dia.

    Selain itu, kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Dia mengaku sertifikasi guru akan diumumkan pada peringatan Hari Guru Nasional mendatang.

    Program prioritas keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Hal itu meliputi pendidikan matematika, sains teknologi sejak usia dini.

    “Kami sudah merancang insyaallah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak Taman Kanak-kanak. Saya sudah praktikkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang, di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara. Kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi, setinggi pesawat kita,” jelas dia.

    Program prioritas kelima, lanjut Abdul Mu’ti, adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Terakhir adalah program pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara, perlindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi.

    “Sekadar informasi bahwa beberapa minggu yang lalu, dalam peringatan bahasa 28 Oktober, kami menyampaikan program besar, yaitu kedaulatan bahasa Indonesia. Bangga, kemudian kita mahir dan maju dengan bahasa Indonesia. Kami memberikan penghargaan untuk pejabat publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,” pungkas Abdul Mu’ti.