Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Komisi II DPR Usul Bansos Disetop Selama Pilkada Serentak, Wamendagri Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengaku sudah menangkap maksud usulan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait pemberhentian bantuan sosial (bansos) hingga hari H pencoblosan Pilkada Serentak atau 27 November 2024. 

    Bima mengemukakan pesan yang disampaikan Deddy tersebut dimaksudkan agar bansos tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, Bima berencana agar pihaknya langsung melakukan pembahasan terkait usulan Deddy itu.

    “Nanti kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Bima melanjutkan, baik esensi dan substansinya, pihaknya setuju dengan pernyataan politisi PDIP tersebut. Alasannya, kata dia, supaya di lapangan tidak ada kontrovesi dan polemik hukum yang terjadi akibat hasil Pilkada itu sendiri.

    “Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil Pilkada sendiri. Segera kita akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” tuturnya.

    Sebelumnya, anggota komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyampaikan pendapatnya perihal pembagian bansos saat masa menjelang Pilkada serentak

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, PJ Gubernur, dan PJ Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan Minggu ini Pillkada kita [berlangsung], kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November,” katanya dalam rapat.

    Deddy mengungkapkan hal ini bertujuan agar semua paslon dapat bertarung dengan adil, sehingga tidak ada pihak manapun yang diuntungkan dengan ada bansos tersebut.

    “Supaya semua bertarung equal. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” tandasnya.

  • Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Wamendagri Bima Arya Nilai Pernyataan Istana Soal Dukungan Prabowo di Pilkada Sudah Tepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai pernyataan Istana terkait dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada Jateng 2024 telah tepat.

    Perlu diketahui, pandangan Deddy tersebut diungkapkan untuk merespons pernyataan istana tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin.

    “Saya kira semua sudah ada aturannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Hasbi, bahwa Presiden pun dibolehkan, apalagi sebagai pimpinan partai begitu ya,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Namun, lanjut Bima, tentu secara detail dan sebagainya ada norma-norma yang harus dipenuhi. Akan tetapi, pihaknya melihat semua hal sudah sesuai, sehingga apa yang disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sudah proposional.

    “Jadi ya kami menyampaikan kepada semua pihak, bahwa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden, itu sudah proposional dan sudah menjelaskan semua,” tuturnya.

    Bima menjelaskan, rujukan dalam Undang-Undang tentang Pemilu, larangannya adalah kalau membuat suatu keputusan yang merugikan. Sementara itu, pernyataan Prabowo ini dipandang Bima bukanlah suatu keputusan, melainkan pernyataan dukungan.

    “Kalau masalah yang lain soal fasilitas, saya kira tinggal dibuktikan saja. Apakah itu menggunakan fasilitas publik dan lain-lain begitu ya, tapi secara subtansi, saya kira ini dukungan yang dilakukan sebagai Ketua Umum Partai,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus melayangkan kritik kepada pihak Istana perihal responsnya tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi–Taj Yasin yang menimbulkan pro kontra. 

    Deddy memandang juru bicara istana tidak mengerti Undang-Undang (UU), karena menurutnya UU mensyaratkan jika ingin berkampanye, harus cuti terlebih dahulu. Tak hanya itu, Deddy menyebut definisi kampanye dalam UU juga sudah jelas mengatur tentang bagaimana mempromosikan dan seterusnya. 

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). 

    “Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang,” tuturnya dalam RDP tersebut.

  • Prabowo Dukung Ahmad Luthfi Pilkada Jateng, Begini Respons DPR

    Prabowo Dukung Ahmad Luthfi Pilkada Jateng, Begini Respons DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan respons soal dukungan terbuka Prabowo Subianto kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng 2024.

    Menurut Rifqi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh Prabowo dan merupakan haknya sebagai Ketua Umum Partai. Di Indonesia, lanjut dia, tidak ada larangan seorang presiden menjabat sebagai ketua umum partai.

    Bahkan, kata Rifqi, konsekuensi logis dari sistem presidensial Indonesia itu berbasis sistem kepartaian, artinya calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya bisa diusung oleh gabungan partai politik. 

    “Karena itu kemudian menurut saya itu hal yang wajar. Sepanjang Pak Prabowo tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden, saya kira itu hak beliau untuk kemudian mendukung siapapun. Terlebih itu dukungan dari partai Gerindra,” ungkapnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Dukungan Prabowo terhadap pasangan nomor urut 2 tersebut diunggah langsung di Instagram Ahmad Lutfi pada Sabtu, 9 November 2024. Prabowo mengatakan jika Ahmad Luthfi-Taj Yasin adalah dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah. 

    “Untuk itu saya butuh dukungan dari provinsi dan kota atau kabupaten. Dan saya yakin dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jateng adalah Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” kata Prabowo dalam video tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024. Dia menyebut dukungan dimaksud disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti beliau mendukung calon tertentu,” ujar Hasan kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (10/11/2024). 

  • DPR Sebut Istana Tidak Paham UU karena Bela Prabowo Soal Dukungan ke Ahmad Lutfi

    DPR Sebut Istana Tidak Paham UU karena Bela Prabowo Soal Dukungan ke Ahmad Lutfi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus melayangkan kritik kepada pihak Istana perihal responsnya tentang dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi–Taj Yasin yang menimbulkan pro kontra.

    Deddy memandang juru bicara istana tidak mengerti Undang-Undang (UU), karena menurutnya UU mensyaratkan jika ingin berkampanye, harus cuti terlebih dahulu. Tak hanya itu, Deddy menyebut definisi kampanye dalam UU juga sudah jelas mengatur tentang bagaimana mempromosikan dan seterusnya.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    “Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang,” tuturnya dalam RDP tersebut.

    Dia melanjutkan, ketika seorang Presiden RI menjadi juru kampanye untuk satu calon, maka sudah hilang harapan bahwa Pemilu ini bisa berlangsung dengan jurdil (jujur dan adil). 

    “Kenapa? Betul Pak Prabowo Sudianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak meng-endorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden, ya itu tadi. Ada tahapan regulasi yang harus diikuti,” ujar Deddy.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan masalahnya di sini adalah selain Prabowo menjabat sebagai ketua umum partai, Prabowo juga memegang tiga jabatan yang sangat penting. Jabatan tersebut adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.

    Dengan begitu, dirinya takut dan khawatir bahwa dukungan Prabowo tersebut bisa menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya meskipun sebenarnya mungkin Prabowo tidak berniat seperti itu. Namun, dia khawatir dengan adanya multi interpretasi.

    “Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita, bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau, boleh cawe-cawe dalam Pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai Ketua Umum Partai,” jelasnya.

    Sebelumnya, dukungan Prabowo terhadap pasangan nomor urut 2 tersebut diunggah langsung di Instagram Ahmad Lutfi pada Sabtu, 9 November 2024. Prabowo mengatakan jika Ahmad Luthfi-Taj Yasin adalah dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah. 

    “Untuk itu saya butuh dukungan dari provinsi dan kota atau kabupaten. Dan saya yakin dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jateng adalah Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” kata Prabowo dalam video tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024. Dia menyebut dukungan dimaksud disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti beliau mendukung calon tertentu,” ujar Hasan kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (10/11/2024). 

  • Ketua Komisi II Anggap Wajar ‘Cawe-cawe’ Prabowo di Pilkada Jateng

    Ketua Komisi II Anggap Wajar ‘Cawe-cawe’ Prabowo di Pilkada Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menganggap wajar pernyataan dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Rifqi menuturkan bahwa hal itu sah-sah saja dilakukan oleh Prabowo, karena itu merupakan haknya sebagai ketua umum partai. Di Indonesia, lanjut dia, tidak ada larangan seorang presiden menjabat sebagai ketua umum partai.

    Bahkan, kata Rifqi, konsekuensi logis dari sistem presidensial Indonesia itu berbasis sistem kepartaian, artinya calon presiden dan calon wakil presiden itu hanya bisa diusung oleh gabungan partai politik.

    “Karena itu kemudian menurut saya itu hal yang wajar. Sepanjang Pak Prabowo tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden, saya kira itu hak beliau untuk kemudian mendukung siapapun. Terlebih itu dukungan dari partai Gerindra,” ungkapnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    Sebelumnya, dukungan Prabowo terhadap pasangan nomor urut 2 tersebut diunggah langsung di Instagram Ahmad Lutfi pada Sabtu, 9 November 2024. Prabowo mengatakan jika Ahmad Luthfi-Taj Yasin adalah dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah. 

    “Untuk itu saya butuh dukungan dari provinsi dan kota atau kabupaten. Dan saya yakin dua tokoh yang tepat untuk memimpin Jateng adalah Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” kata Prabowo dalam video tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada aturan yang melarang Presiden memberikan dukungan atau endorsement kepada salah satu calon pasangan di Pilkada 2024. Dia menyebut dukungan dimaksud disampaikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Berarti beliau mendukung calon tertentu,” ujar Hasan kepada wartawan melalui pesan singkat, Minggu (10/11/2024). 

  • Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    Jokowi Lengser, Publik Sebut IKN Mangkrak, Apa Benar? Ini Kesaksian Karyawan Swasta

    GELORA.CO  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser per 20 Oktober 2024, sejak saat itu nyaris tak ada kabar soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Seperti diketahui, letak IKN sendiri ada di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    IKN adalah proyek besar Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, agar kemacetan berkurang dan terjadi pemerataan pembangunan.

    Setelah Jokowi lengser, warganet atau netizen yang tidak pro pun mengembuskan isu bahwa IKN mangkrak.

    Anggapan itu makin kuat, setelah mendengar pidato politik Presiden Prabowo Subianto saat dilantik pada 20 Oktober 2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, yang sama sekali tak menyinggung tentang pembangunan IKN. 

    Selain itu, anggaran IKN pada 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun, atau anjlok berkali-kali lipat dibandingkan dengan 2024 yang mencapai Rp 35,37 triliun. 

    Benarkah IKN mangkrak? 

    Untuk membuktikan kabar-kabar yang berseliweran di media sosial, Ardi Quardianto, karyawan swasta yang berbasis di Jakarta, datang langsung ke IKN. 

    Setelah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, pada pukul 10.15 WITA, Ardi pun melesat membelah jalanan kota terbesar kedua di Kalimantan Timur menuju IKN. 

    Ardi menempuh perjalanan 2 jam melalui Tol Balikpapan-Samarinda, keluar di Samboja, untuk selanjutnya melintasi Jalan Nasional Sepaku. 

    Tiba di Rest Area IKN, Ardi berganti kendaraan dengan menumpang bus listrik yang disediakan Otorita IKN. 

    Bersama dengan ratusan pengunjung lainnya, Ardi disuguhi pemandangan pembangunan masif sejumlah gedung saat menjejaki Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. 

    Mulai dari Rumah Sakit (RS) Hermina, rumah susun (rusun) ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), RSV Kementerian Kesehatan, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 4, Gedung Kantor Kemenko 3, Gedung Kantor Kemenko 2, dan Gedung Kantor Kemenko 1. 

    Kemudian Taman Kusuma Bangsa, Bukit Bendera, Beranda Nusantara, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gallery Center, Visitor Center, Plaza Seremoni, hingga Swissotel Nusantara sebagai pemandangan terakhir di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur yang Ardi saksikan. 

    Dalam testimoninya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024), Ardi mengatakan, setelah berkunjung dan melihat langsung, progres pembangunan IKN demikian luar biasa. 

    “Selama ini saya tahu perkembangan IKN dari media digital, terutama media sosial. Memang, terlihat banyak sekali pendapat seolah-olah pembangunan IKN terkendala. Tapi setelah melihat langsung, pembangunannya masif, dan pesat. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya,” tutur Ardi. 

    Menurutnya, dari sekian banyak konstruksi yang telah dan sedang dibangun, Istana Kepresidenan adalah yang paling ikonik. 

    Istana Kepresidenan ini terdiri dari Istana Negara dan Istana Garuda yang dirancang oleh seniman patung Nyoman Nuarta. 

    “Sementara gedung-gedung lainnya, terutama Gedung Kantor Kemenko sangat modern, rapi, dan menarik arsitekturnya,” cetus Ardi. 

    Adapun hingga saat ini, progres konstruksi fisik Batch I, II, dan III mencapai lebih dari 60 persen. 

    Gedung-gedung yang mendukung ekosistem perkantoran terus dikerjakan secara simultan. 

    Terutama empat kompleks Gedung Kantor Kemenko mencapai rata-rata di atas 60 persen. 

    Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang juga Plt Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, secara kuantitatif, Gedung Kantor Kemenko 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen. 

    Kemudian Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen. 

    Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik. 

    Terkait kebutuhan listrik Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (energized) yang bersumber dari Gardu Induk PLN. 

    “Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara),” ujar Danis. 

    Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau retail tenant seperti coffee shop, minimarket, dan layanan kesehatan. 

    Adapun peruntukan dan pembagian Gedung kantor Kemenko, sebagai berikut: 

    Gedung Kemenko 1 untuk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves); 

    Gedung Kemenko 2 untuk Kemenko Bidang Perekonomian; 

    Gedung Kemenko 3 untuk Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam); 

    Gedung Kemenko 4 untuk Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

  • Isu Politik Terkini: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri hingga Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari di DPR

    Isu Politik Terkini: Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri hingga Lagu Indonesia Raya Diputar Setiap Hari di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo ke beberapa negara menjadi isu politik yang menjadi fokus pembaca.

    Isu politik lainnya, yakni terkait lagu Indonesia Raya yang mulai Jumat (8/11/2024) diputar setiap hari di DPR, Pramono Anung yang siap memperbanyak SPBU apung di Kepulauan Seribu, elektabilitas Bobby Nasution-Surya yang mengungguli Edy Rahmayadi-Hasan Basri, hingga pemerintah yang menetapkan 27 November sebagai hari libur nasional.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Presiden Prabowo Subianto Kunjungan ke Sejumlah Negara
    Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, yakni ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024) sekitar pukul 10.25 WIB menggunakan Pesawat Republik Indonesia berwarna putih dengan garis merah.

    Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri undangan kehormatan untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Selain itu, ia juga akan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G-20 di Brasil. Di Amerika Serikat, Prabowo juga mempertimbangkan kemungkinan bertemu dengan Donald Trump.

    Kunjungan ini merupakan lawatan resmi pertama Prabowo sebagai presiden Indonesia. Ia membawa kepentingan nasional dalam perjalanan ini dan mengutamakan agenda-agenda strategis bagi Indonesia.

    2. Mulai 8 November 2024, Lagu Indonesia Raya Diputar di DPR Pukul 10.00 WIB Setiap Hari Kerja
    DPR akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari di seluruh bagian gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai hari ini, Jumat (8/10/2024). Pemutaran lagu Indonesia Raya akan dilakukan setiap hari kerja ke depannya, pukul 10.00 WIB.

    Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia.

    3. Dengar Keluhan Nelayan Kepulauan Seribu, Pramono: SPBU Apung Harus Ada di Banyak Titik
    Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Wibowo menyebutkan SPBU apung harus ada di banyak titik di Kepulauan Seribu. Hal itu dia sampaikan merespons keluhan dari para nelayan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada Jumat (8/11/2024) siang.

    Salah satu keluhan yang ia terima, yakni ketersediaan SPBU apung bagi para nelayan. Pramono mengatakan wilayah kepulauan, seperti Pulau Seribu membutuhkan banyak SPBU apung yang tidak terpusat pada satu tempat. Ia menambahkan SPBU apung harus ada di beberapa titik agar para nelayan dapat mengisi bahan bakar dengan lebih mudah.

    4. Pemerintah Akan Tetapkan 27 November Jadi Hari Libur Nasional Saat Pilkada 2024
    Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Diketahui, pilkada serentak akan dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pemerintah merencanakan tanggal 27 November menjadi hari libur nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Tito Karnavian selaku menteri dalam negeri.

    5. Survei Indikator Politik Indonesia Ungkap Bobby Nasution Unggul dari Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, unggul jauh dari pesaingnya pasangan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri. Hal itu terlihat pada survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dirilis Jumat (8/11/2024).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada sejumlah simulasi dalam survei Pilgub Sumut kali ini. Pertama, pihaknya melakukan survei top of mind calon Gubernur.

    Dalam simulasi ini, Bobby Nasution unggul jauh meninggalkan Edy Rahmayadi meraih suara 50,6% dan Edy Rahmayadi hanya 24,5%.
     

  • Kapolri Tegaskan Bakal Ikuti Jadwal DPR Soal Revisi UU Polri

    Kapolri Tegaskan Bakal Ikuti Jadwal DPR Soal Revisi UU Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya akan mengikuti jadwal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri di DPR. 

    Menurut Listyo, pembahasan revisi UU tersebut adalah usulan dari DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memposisikan diri untuk mengikuti jadwalnya saja.

    Hal ini dia sampaikan langsung kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

    “Saya kira kalau rencana UU Polri kan inisiasi dari rekan-rekan [Komisi III] mitra di DPR. Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang menjadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra,” tuturnya.

    Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai RUU apa saja yang akan diusulkan pihaknya dalam Prolegnas 2025-2029, termasuk nasib revisi UU Polri.

    Dia hanya mengatakan karena waktunya sudah mendesak, ada kemungkinan revisi UU Polri akan masuk sidang setelah Januari 2025.

    “Menyikapinya [revisi UU Polri] kan ini waktunya mepet. Mungkin [revisi UU Polri] masuk sidang yang setelah Januari,” ujarnya di Gedung DPR RI, pada Rabu (6/11/2024).

    Sebelumnya, Baleg DPR periode 2019-2024 menyatakan pembahasan revisi UU TNI dan Polri diputuskan batal untuk periode tersebut. 

    Pada periode itu, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri. Dia menyebut pembahasan revisi UU ini bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

    “Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). 

  • Prabowo Intruksikan Berantas Judol, Islah Bahrawi: Kabar yang Makin Buat Bapak Itu Tidak Nyenyak Tidur

    Prabowo Intruksikan Berantas Judol, Islah Bahrawi: Kabar yang Makin Buat Bapak Itu Tidak Nyenyak Tidur

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Prabowo mengintruksikan berantas Judi Online (Judol). Itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Hal tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi.

    Islah menyebut intruksi tersebut membuat orang yang terlibat Judol tidak tidur nyenyak. Bahkan perutnya mules.

    “Kabar yang semakin membuat bapak itu tidak nyenyak tidur, perut mules,” kata Islah dikutip dari unggahannya di X, Jumat (8/11/2024).

    Tidak sampai di situ, sosok tersebut disebut Islah sudah pontang-panting nyari perlindungan.

    “Pontang panting nyari perlindungan dan paling takut melihat tamu tak dikenal naik Avanza item nenteng map merah,” ucapnya.

    Adapun soal Judol ini nama Budi Arie diseret. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu diminta diperijsa.

    Menanggapi ini, Budi mengatakan mendukung polisi mengusut tuntas kasus judi online. Dia mendukung pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas judi online.

    “Pertama, saya fokus urus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum, Tiga, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini Indonesia. Jangan kasih kendor,” kata Budi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Gedung DPR RI, Staf dan Tamu Langsung Sikap Sempurna

    Lagu Indonesia Raya Berkumandang di Gedung DPR RI, Staf dan Tamu Langsung Sikap Sempurna

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai memutar lagu Indonesia Raya di gedung kerjanya untuk pertama kalinya pada hari ini. Selanjutnya lagu Indonesia Raya akan terus dikumandangkan setiap hari, Senin hingga Jumat, pada pukul 09.56 hingga 10.00 WIB.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, lagu Indonesia raya diputar tepat waktu. Anggota DPR, staf, hingga tamu yang berada di kawasan gedung DPR RI langsung menghentikan aktivitas mereka dan melakukan sikap sempurna.

    Mereka berdiri tegap untuk menghormati lagu Indonesia Raya. Salah satunya yang terlihat adalah Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

    Indra menyampaikan, memutar lagu Indonesia Raya dan bersikap sempurna saat mendengarkannya menunjukkan rasa nasionalisme.

    “Iya tentu yang paling penting adalah bahwa DPR ingin terus pelopori dasar kebangsaan rasa persatuan, nasionalisme dan lain sebagainya yang harus terus dirawat intinya itu,” ungkap Indra kepada awak media, di Gedung Nusantara III, DPR RI, pada Jumat (8/11/2024).

    Iskandar menyebut bahwa keputusan pimpinan DPR ini juga sudah disetujui setiap anggota dewan. Sehingga pada saat sedang melakukan rapat juga akan langsung dihentikan untuk menghormati lagu Indonesia Raya.

    Ia juga menyampaikan apabila ada yang masih berlalu lalang saat lagu kebangsaan digaungkan akan ada teguran dari tim keamanan.

    “Kami menyampaikan kepada pengamanan di DPR untuk melihat dan bagi siapa pun yang sedang melakukan kegiatan lalu lalang di DPR untuk diingatkan, pada saat lagu kebangsaan Indonesia raya untuk bersikap tegap, hormati lagu kebangsaan kita,” pungkasnya.