Tempat Fasum: Gedung DPR

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan, tekanan kurs rupiah yang terus terjadi beberapa hari terakhir, bahkan kini sudah jauh melampaui asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2025 akan dikelola supaya tak memberikan tekanan ke ruang fiskal.

Mengutip data refinitiv, kurs rupiah per hari ini, Selasa (23/9/2025) pukul 14.46 WIB telah bertengger di level Rp 16.660/US$. Jauh di atas asumsi kurs dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 16.000/US$.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, tekanan kurs saat ini yang terus bergerak dinamis masih dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global. Makanya, ia memastikan pemerintah akan terus mengelola stabilitas kurs sampai akhir tahun supaya besarannya tak melampaui asumsi.

“Ini kan jadi dinamikanya sangat berfluktuasi kalau kurs itu, terdampak oleh kebijakan global juga, tapi kan kita jaga,” kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

“Tahun ini misalnya kita muali di awal tahun cukup tinggi Rp 16.500-16.700. Pernah menguat juga ke Rp 16.200, sekarang balik lagi, ini adalah fluktuasi yang harus kita kelola,” tegasnya.

Ia mengatakan, untuk membuat stabilitas kurs terjaga ke depan sesuai asumsi pemerintah dalam APBN dan tak berdampak pada pengelolaan fiskal secara keseluruhan, maka pemerintah akan mendorong kinerja ekspor lebih bergeliat ke depan, untuk menjaga surplus neraca perdagangan supaya pasokan dolar terjaga.

“Kalau ekspor kita tumbuh lebih tinggi seperti sekarang, lebih besar dari impor, sehingga surplusnya tercipta, itu menyumbang pada penguatan rupiah,” papar Febrio.

DI sisi lain, ia memastikan, aliran modal asing juga akan dijaga untuk terus masuk untuk memperkuat transaksi berjalan atau balance of payment supaya tidak mengalami tekanan yang dalam.

“DI sisi lain kita ada capital flow, ada foreign direct investment, ada capital outflow untuk masuk ke portofolio atau keluar. Nah itu sisi financial accountnya ini yang setiap saat kita kelola, dan itu tentu bukan hanya pemerintah, kita juga koordinasi dengan kebijakan moneter. Kesimbangan itu kita kelola untuk fluktuasinya bisa cukup terjaga,” tutur Febrio.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan, fluktuasi kurs tentu akan memengaruhi fiskal pemerintah, terutama dari sisi belanja subsidi energi.

Namun, karena pengelolaan APBN masih dalam tahun berjalan, ia belum bisa mengungkapkan seberapa besar efeknya ke tekanan belanja subsidi. Luky hanya memastikan pemerintah masih sangat hati-hati dalam membelanjakan anggaran subsidi energi sampai akhir 2025.

“Jadi kami masih ambil strategi yang hati-hati dan prudent. Pemerintah kan juga masih punya kewajiban ke BUMN penyedia listrik bersubsidi yang masih harus kita perhitungkan,” ungkap Luky.

Sebagaimana diketahui, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 sudah senilai Rp 218 triliun, naik bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 208,6 triliun, dan jauh lebih tinggi dari 2023 senilai Rp 194,6 triliun.

Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, listrik, dan pupuk bersubsidi.

Berdasarkan rinciannya, realisasi BBM bersubsidi sudah mencapai 10,63 juta kiloliter per akhir Agustus 2025 atau lebih tinggi 3,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 10,28 juta kiloliter.

LPG 3kg bersubsidi juga telah tersalurkan 4.917,8 juta kilogram atau naik 3,6% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4.744,7 juta kilogram.

Adapun untuk konsumsi listrik bersubsidi sudah dimanfaatkan oleh 42,4 juta pelanggan atau naik 3,8% dibanding periode yang sama pada 2024 sebanyak 40,9 juta pelanggan.

Subsidi pupuk mengalami peningkatan lebih tinggi mencapai 12,1% dari akhir Agustus 2024 hanya sebanyak 4,4 juta ton, menjadi 5 juta ton per 31 Agustus 2025.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]