Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

    Cak Imin: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi Masih Simulasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per hari dari sebelumnya Rp 15.000. Menurut Cak Imin, anggaran tersebut masih dalam tahap simulasi.

    “Ya tentu semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Cak Imin mengaku, pemerintah tidak akan gegabah dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Pemerintah, kata dia, tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan tersebut.

    “Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk,” tandas ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis, terutama terkait bantuan pangan dari masyarakat.

    “Pada akhirnya melibatkan sekolah, orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu terlibat, biasanya lebih detail dan terjaga,” pungkas Cak Imin.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap perincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp 10.000 per hari. Pemerintah ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

    “Kalau kita perinci, program makan bergizi gratis ini nanti rata-rata minimum atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menuturkan bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi gratis senilai Rp 30.000 per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

     

  • Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Menko Pangan Zulhas Pastikan Indonesia Bisa Capai Target Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan pemerintah akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027. Menurut Zulhas, target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan dicapai dalam empat hingga lima tahun kepemimpinannya.

    “Tentu ada pertanyaan apakah kita bisa mencapai swasembada pangan pada 2027? Saya jawab, bisa insyaallah, paling tidak beras, jagung, dan gula akan tercapai,” ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Zulhas menegaskan swasembada pangan adalah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menargetkan swasembada pangan pada tahun 2029.

    Namun, dalam kesempatan lain, Prabowo menyatakan target tersebut dapat dimajukan menjadi tahun 2028, dan akhirnya pada pertemuan di APEC dan G20, Presiden Prabowo menyampaikan target swasembada pangan pada tahun 2027.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian target tersebut, Zulhas meminta anggaran untuk Kemenko Pangan tahun 2025 sebesar Rp 550 miliar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 40 miliar.

    “Kami memerlukan tambahan sekitar Rp 505 miliar untuk mempercepat program ini,” kata Zulhas.

    Dalam rapat kerja tersebut, tujuh Menteri Koordinator (Menko) kabinet Prabowo-Gibran hadir untuk membahas rencana anggaran Kemenko pada Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar, Said Abdullah, dan dihadiri oleh anggota Banggar dari berbagai fraksi.

    Selain Zulhas, hadir pula Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Dalam sambutannya, Said Abdullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana anggaran yang disampaikan oleh para Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di berbagai sektor.

    Said juga memaparkan anggaran masing-masing Kemenko, antara lain Kemenko Bidang Politik dan Keamanan sebesar Rp 268,28 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 459,97 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 345,50 miliar, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 230 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 139,73 miliar. Anggaran untuk Kemenko Pangan pada tahun 2025 sebesar Rp 44,09 miliar.

  • Formula Kenaikan UMP 6,5% di 2025 Dipertanyakan, Airlangga Buka Suara

    Formula Kenaikan UMP 6,5% di 2025 Dipertanyakan, Airlangga Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5% yang dipertanyakan pengusaha. Landasan itu disebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “UMP 2025 kan landasannya baik itu inflasi maupun pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Airlangga menyebut pemerintah juga sudah melihat struktur biaya di masing-masing sektor jika UMP 2025 naik 6,5%. Hal ini menjawab kekhawatiran pengusaha yang menilai kenaikan itu ketinggian dan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentu kan kita lihat cost daripada tenaga kerja kan tergantung sektor. Kalau sektornya padat karya sekitar 30%, non padat karya pengaruh cost of labour itu di bawah 15%. Jadi pemerintah sudah melihat terhadap cost structure di setiap sektor,” ucapnya.

    Airlangga mengaku telah bertemu kalangan pengusaha di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Keputusan PHK dinilai sudah menjadi langkah terakhir dari pengusaha.

    “Ya tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha. Kemarin aja ada pertemuan Rapimnas Kadin, jadi sudah jelas di Rapimnas Kadin,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP 2025, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha dan kondisi ekonomi aktual.

    “Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Penjelasan penetapan UMP 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12).

    Shinta menyatakan bahwa kenaikan UMP yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” tambah Shinta.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyayangkan masukan dunia usaha yang tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Menurutnya, Apindo selama ini telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

    “Kami telah memberikan masukan yang komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja. Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” terang Bob.

    (acd/acd)

  • Pekan Depan, DPR Panggil Kapolrestabes Semarang Soal Kasus Polisi Tembak Siswa

    Pekan Depan, DPR Panggil Kapolrestabes Semarang Soal Kasus Polisi Tembak Siswa

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, DPR akan segera memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar terkait kasus tewasnya siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafansy (17). Gamma tewas ditembak polisi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin (38). Menurut Habiburokhman, Kombes Irwan Anwar akan dipanggil pada Selasa (3/12/2024) pekan depan.

    “Iya, hari Selasa,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan, dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPR juga akan memanggil kapolda Sumatera Barat hingga kadiv Propam Polri terkait penembakan yang dilakukan oleh kabag Ops Polres Solok Selatan terhadap rekan kerjanya.

    Terkait kasus penembakan siswa oleh polisi di Semarang, Habiburokhman mengingatkan Kombes Irwan Anwar, tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan. Apalagi, kata dia, langsung menuduh siswa yang ditembak polisi tersebut merupakan anggota gangster.

    “Saya ingatkan penegak hukum kita jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan. Bahkan ini kan masih sedang proses juga,” tegas Habiburokhman.

    Menurut dia, tidak perlu membuat stigma-stigma tertentu terhadap masyarakat di tengah adanya tindakan kejahatan penembakan yang dilakukan oknum polisi. Apalagi, kata dia, menganggap tawuran melibatkan dua kelompok gengster.

    “Namanya tawuran, itu kan belum tentu gangster. Biasalah, anak-anak remaja tawuran kayak di dapil saya (Jakarta Timur), ya bukan biasa, sering terjadi. Namun, bukan berarti mereka gangster. Gangster itu kan kejahatan terorganisasi. Dia memang tujuan utama yang melakukan kejahatan dengan membantu kelompok,” pungkas Habiburokhman.

    Diberitakan, seorang pelajar anggota pasukan pengibar bendera (paskibra), Gamma Rizkynata Oktafandy tewas ditembak oknum polisi di kawasan Jalan Candi Penataran, Kalipancur, Kota Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari. Dikabarkan, yang bersangkutan ditembak oknum polisi karena bersenggolan motor di jalan.

    Namun, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebut insiden penembakan terjadi karena ada dua gangster yang sedang tawuran. Gamma merupakan anggota salah satu gangster yang sedang berkelahi.

    Dikatakan, ada 12 anak yang terlibat empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dari dua kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok.

    “Korban dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran. Kemudian muncul anggota polisi. Kemudian dilakukan upaya untuk melerai, ternyata anggota polisi diserang sehingga dilakukan tindakan tegas,” ungkap Kombes Pol Irwan Anwar.

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan korban tertembak di bagian pinggul saat kejadian di kawasan Perumahan Paramount, Semarang Barat.

    Namun, pernyataan kapolres soal tawuran yang jadi pemicu siswa ditembak polisi tersebut belakangan dibantah oleh satpam kompleks Perumahan Paramount. Satpam perumahan tersebut membantah ada tawuran di dekat TKP.

  • Sayembara Rp 8 Miliar Maruarar Sirait untuk Tangkap Harun Masiku, Habiburokhman: Kebebasan Berekspresi

    Sayembara Rp 8 Miliar Maruarar Sirait untuk Tangkap Harun Masiku, Habiburokhman: Kebebasan Berekspresi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan dukungan terhadap langkah rekan separtainya, Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara berhadiah Rp 8 miliar untuk menangkap Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Habiburokhman, sayembara ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi.

    “Soal sayembara, itu kan kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi. Kami hormati niat tersebut,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman juga bercanda dengan menyebut bahwa dirinya dan anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dapat memanfaatkan hadiah Rp 8 miliar untuk biaya kampanye dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

    Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan inti dari sayembara yang dilakukan Maruarar adalah agar Harun Masiku segera ditangkap.

    “Semua pihak pasti berharap Harun Masiku segera ditangkap. Itu yang menjadi tujuan utama,” tegasnya.

    Meskipun demikian, Habiburokhman menghargai pendapat dari PDIP yang menilai langkah Maruarar Sirait sebagai tindakan yang dapat menistakan KPK. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati. “Kami hormati, silakan saja berpendapat,” ujar Habiburokhman.

    Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara untuk menangkap Harun Masiku, menyebut bahwa uang Rp 8 miliar tersebut merupakan tabungan pribadinya. Sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan partisipasi publik dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

    “Saya ingin negara ini bebas dari orang yang kebal hukum. Tidak boleh ada yang terlepas meskipun sudah bertahun-tahun menjadi tersangka,” kata Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Rabu (27/11/2024).

    KPK memberikan respons positif terhadap langkah Maruarar ini dan berharap sayembara tangkap Harun Masiku tersebut dapat mengundang minat masyarakat, sehingga Harun Masiku dapat segera tertangkap.

  • Kasus Polisi Tembak Siswa, DPR Geram karena Kapolrestabes Semarang Tak Angkat Telepon

    Kasus Polisi Tembak Siswa, DPR Geram karena Kapolrestabes Semarang Tak Angkat Telepon

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman geram karena Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar tidak mengangkat telepon terkait kasus tewasnya Gamma Rizkynata Oktafansy (17). Gamma merupakan siswa yang ditembak oknum polisi di Semarang.

    Oknum polisi itu merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang bernama Aipda Robig Zaenudin (38).

    Kombes Irwan Anwar, kata Habiburokhman, tidak merespons dirinya saat dihubungi melalui telepon untuk mengklarifikasi kasus polisi tembak siswa tersebut.

    “Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja tidak angkat telpon,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman mengingatkan, DPR merupakan pengawas resmi atas kinerja lembaga aparat penegak hukum termasuk Polri. Oleh karena itu, kata dia, Polri dari pusat hingga daerah harus responsif dengan DPR untuk memberikan informasi-informasi atas kejadian luar biasa seperti polisi menembak siswa di Semarang.

    “Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas resmi langsung, kita ingin mendapatkan informasi dari kapolresnya, tidak diindahkan oleh si kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa,” tandas dia.

    Apalagi, kata dia, kejadian tersebut telah mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Lalu, kata dia, polisi menyebutkan kasus tersebut terkait dengan gangster.

    “Gangster seperti apa? Nah kami akan memanggil khusus si kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat, kejadian yang di Semarang ini? Karena ini bisa memengaruhi citra Polri secara keseluruhan, seolah-olah ya polres tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadian itu di Semarang,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan kasus oknum polisi menembak siswa di Semarang sangat memprihatikan. Menurut dia, kasus ini perlu ditindak secara tegas dan diusut secara transparan sehingga tidak mencederai kinerja Polri secara keseluruhan termasuk keberhasilan Polri mengamankan Pilkada 2024.

    “Kejadian (kasus polisi tembak siswa) di Semarang ini benar-benar memprihatinkan ini, kinerja Polri ini perlu dievaluasi seperti apa. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga, itu pribahasanya. Apalagi kapolresnya ini susah sekali berkomunikasi,” pungkas Habiburokhman.
     

  • Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan nilai 9 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kinerjanya mengamankan Pilkada 2024, termasuk saat hari pencoblosan.

    “Pak kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari satu sampai sepuluh, saya berani kasih nilai sembilan,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruangan Komisi III DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Berdasarkan hasil laporan masyarakat dan monitoring aktif Komisi III DPR, kata Habiburokhman, Polri telah bekerja maksimal mulai dari persiapan hingga pencoblosan Pilkada 2024. Pada tahapan persiapan, Polri telah membantu distribusi logistik pilkada dan penyiapan TPS. Pada saat pemungutan suara, Polri juga mampu menjaga ketertiban dari tahapan pencoblosan hingga selesai hitung cepat.

    “Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal terkait pengamanan Pilkada 2024. Kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Listyo Sigit, para kapolda, para kapolres, para kapolsek, para babinkamtibmas,” tegas dia.

    Hanya saja, kata Habiburokhman, Komisi III DPR mencatat setidaknya ada lima peristiwa menonjol terkait pengamanan Pilkada 2024. Pertama, kejadian di Puncak Jaya, Papua Tengah, yaitu bentrokan antara pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan.

    “Kami terus pantau kejadian tersebut. Kami anggap respons Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur,” tutur dia.

    Bentrokan karena saling klaim kemenangan antara paslon juga terjadi di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kasus terakhir yang menonjol adalah penembakan pelajar di Semarang sehari menjelang pencoblosan Pilkada 2024.

    “Walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang (pencoblosan) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa kapolres-nya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telpon saja, tidak angkat telpon,” pungkas Habiburokhman.

  • DPR Kaji Rencana Penundaan PPN 12 Persen

    DPR Kaji Rencana Penundaan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan penundaan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dari saat ini 11 persen yang akan diterapkan pada Januari 2025. 

    Meski PPN 12 persen merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tetapi hal tersebut bisa dikaji lagi dengan mempertimbangkan situasi masyarakat saat ini.

    “Ya kami memang mengikuti apa yang sudah diputuskan melalui UU pada 2022, saat ini sudah berjalan, sedang dikaji apakah situasi sekarang dapat dijalankan (penundaan PPN 12 persen) meski UU-nya mengatakan pada Januari 2025 (PPN) harus ada kenaikan,” ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Dasco mengimbau kepada masyarakat agar bersabar soal kebijakan PPN 12 persen. DPR, kata dia, akan terus berkomunikasi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi semua masyarakat, termasuk kemungkinan penundaan PPN 12 persen

    “Semua pihak tolong bersabar, kami sedang mengkaji dan akan berkomunikasi dengan pemerintah, komunikasi dan kajian-kajian ini untuk kebaikan rakyat,” tandas Dasco.

    Dasco mengatakan, DPR hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkini dari pemerintah soal penerapan PPP 12 persen dan langkah-langkah antisipatif jika PPN 12 persen tetap berlaku. “Pengumuman resmi akan datang dari pemerintah, sehingga kita tunggu saja,” pungkas Dasco yang kembali menyinggung kemungkinan penundaan PPN 12 persen.

     

  • Sufmi Dasco Ahmad Ajak Semua Pihak Dukung Film Woman From Rote Island di Piala Oscar

    Sufmi Dasco Ahmad Ajak Semua Pihak Dukung Film Woman From Rote Island di Piala Oscar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua pihak mendukung film Woman From Rote Island di piala bergengsi internasional, Piala Oscar. DPR, kata Dasco akan mendukung penuh film Tanah Air tersebut untuk go internasional.

    “Jadi hari ini kami telah bersepakat bahwa film Woman From Rote Island akan kita dukung penuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia kami minta dukungannya Indonesia menuju Piala Oscar melalui film ini,” ujar Dasco seusai menerima delegasi film Woman From Rote Island di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Dalam kegiatan tersebut Dasco hadir bersama Ketua Fraksi Nasdem DPR Victor Laiskodat dan anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Melly Goeslaw. Turut mendampingi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh.

    Dasco juga berharap insan media bisa memberikan dukungan maksimal terhadap film tersebut. Bantuan bisa dilakukan melalui pemberitaan yang maksimal. 

    “Kepada rekan-rekan media sekalian juga kami minta agar dapat membantu secara maksimal agar Indonesia menuju Piala Oscar dapat terwujud melalui film Woman From Rote Island,” imbuh ketua harian Partai Gerindra itu.

    Dasco mengajak seluruh pejabat publik, termasuk pemengaruh untuk ikut mempromosikan film tersebut. Dia bahkan ingin pemilik layar lebar untuk memutar kembali film Woman From Rote Island agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati karya anak bangsa.

    “Ini agar kemudian seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati film ciptaan karya anak bangsa yang juga kemudian memperlihatkan keindahan sebuah pulau yang patut dan layak dipromosikan mewakili Indonesia,” tuturnya.

    Sementara itu, Jeremias Nyangoen selaku sutradara film Woman From Rote Island meminta dukungan semua pihak agar karyanya bisa mendapatkan hasil terbaik dari ajang Piala Oscar. Menurut dia, dukungan pemerintah dan DPR sangat berarti sehingga film Woman From Rote Island bisa mencapai hasil maksimal di Piala Oscar.

    “Kita ingin seperti negara-negara yang sudah lebih dahulu tumbuh dan berkembang dalam perfilman. Sekali lagi terima kasih teman-teman media semuanya, terima kasih,” ucapnya.

    Dia menilai pemerintah sejauh ini telah banyak mendukung film Indonesia. Jeremias bahkan mengamini karya film anak bangsa berkembang dengan pesat.

    “Kami mengharapkan bantuan dari pemerintah karena tangan pemerintah kan sangat panjang untuk bisa menjangkau itu gitu loh. Dan itu juga yang dilakukan oleh India, China, Korea. Kami ingin juga seperti itu tumbuh berkembang,” pungkas sutradara film Woman From Rote Island ini.

  • DPR Batal Panggil Kadiv Propam Polri Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

    DPR Batal Panggil Kadiv Propam Polri Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, DPR batal memanggil Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim pada hari ini, Kamis (28/11/2024), terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

    Selain kadiv Propam Polri, Komisi III DPR sebenarnya juga memanggil kapolda Sumatera Barat (Sumbar) dan kapolres Solok Selatan soal kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumbar.

    Habiburokhman mengatakan, pertemuan tersebut ditunda ke Senin (3/12/2024) pekan depan karena semua pihak termasuk anggota Komisi III DPR sedang mengawal Pilkada 2024.

    “Senin, Senin nih, pada liburan pilkada semua nih,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Sebelumnya, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR akan memanggil Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Kamis ini. Pemanggilan terkait dengan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

    “Kami hari Kamis setelah pilkada, kami akan memanggil kapolda Sumbar, kapolres Solok Selatan, dan kadiv Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat jumpa pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR akan mendalami pemantauan penggunaan senjata anggota polisi yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri. Dia juga ingin mengetahui mekanisme pemberian senjata ke anggota polisi.

    “Kami juga ingin tahu, bagaimana pemantauan kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical checkup-nya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun atau seperti apa,” pungkas Habiburokhman.

    Peristiwa polisi tembak polisi terjadi pada Jumat (22/11/2024), yang dilakukan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar. Ia menembak Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar di Mapolsek Solok Selatan. Penembakan tersebut membuat AKP Ulil Riyanto tewas dan AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri.

    Polri juga sudah resmi memutuskan AKP Dadang Iskandar dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) seusai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam kasus polisi tembak polisi itu.