Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani bingung menjelaskan status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) saat ini dalam struktur keanggotaan partai.
Hal itu ditunjukkan Puan saat ditanya awak media mengenai
status Jokowi di PDI
-P apakah masih berstatus kader atau tidak.
Sebab, status keanggotaan itu kembali dipertanyakan setelah PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon karena dianggap bersekongkol dengan Jokowi mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.
“Apa ya (statusnya),” kata Puan sambil tersenyum ketika menanggapi pernyataan awak media di Gedung DPR RI, Selasa (3/12/2024).
Saat kembali diminta penjelasan soal kepastian status keanggotaan Jokowi di PDI-P, Puan pun tak menjawab dan hanya tersenyum sambil berjalan menuju ruangannya.
Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara
PDI Perjuangan
Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaan partai banteng bukan hanya karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.
Alasan lain pemecatan tersebut adalah karena Effendi berkomunikasi dengan Jokowi terkait Pilkada serentak 2024.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno saat konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
Seno menerangkan, PDI-P menganggap Effendi sudah berkongkalikong dengan Jokowi, sampai akhirnya tak lagi tegak lurus dengan keputusan partai. Atas dasar itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut langsung mengambil sikap tegas dengan melakukan pemecatan.
“Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
Menurut Seno, jajaran PDI-P sangat mungkin mengambil upaya klarifikasi terlebih dahulu, apabila Effendi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan tokoh politik selain Jokowi.
“Jadi kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” tutur Seno.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Seno. Menurut dia, Effendi tidak akan langsung dipecat apabila bertemu tokoh politik lain, misalnya Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi maksudnya Bung Seno kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Gedung DPR
-
/data/photo/2024/11/27/6746d47516f3f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "10
Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya?
Nasional")
10 Ditanya Status Jokowi di PDI-P, Puan Maharani: Apa Ya? Nasional
-
Alasan 7 Fraksi DPR Kompak Tolak Ide PDIP soal Polri di Bawah Kemendagri
Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menyampaikan bahwa mayoritas fraksi di parlemen menolak usulan PDIP yang ingin Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah TNI.
Adapun, Ketua Komisi III DPR itu menyebut tujuh dari delapan fraksi di Komisi III tidak setuju dengan adanya usulan tersebut. Hal ini dia sampaikan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).
“Sudah fix ya, sudah mayoritas fraksi yang ada di Komisi III menyampaikan, 7 dari 8 fraksi mengatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut [Polri di bawah Kemendagri],” ungkapnya kepada wartawan.
Diberitakan sebelumnya, dorongan untuk mengembalikan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI ini, muncul dari adanya dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis di sejumlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 yang memicu polemik.
PDIP menegaskan tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan tujuh fraksi DPR yang menolak usulan Polri agar berada di bawah Kemendagri. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyayangkan bahwa usulan terkait Polri itu langsung ditolak tanpa ada pembahasan di Komisi III DPR.
“Jadi kalau misalnya ada tujuh fraksi belum apa-apa, sudah menolak wacana itu, ya silakan. Nanti kita lihat bagaimana [respons] masyarakat sipil, kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi,” ujarnya di Kantor DPP PDIP pada Minggu (1/12/2024).
Deddy menekankan bahwa usulan itu bukan hanya terkait dengan persoalan politik. Pasalnya, usulan Polri agar di bawah Kemendagri ini muncul akibat kinerja korps Bhayangkara yang dinilai mengalami degradasi.
Kemerosotan kinerja itu lantaran banyaknya kasus oknum Polri yang terlibat dengan persoalan hukum, seperti narkoba. Tak hanya anggota, bahkan sekelas Kapolda ikut terlibat dalam jual beli narkoba.
-
Cak Imin Yakin Makanan Bergizi Rp10.000/Porsi Penuhi Batas Ketentuan Gizi
Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PMRI) Muhaimin Iskandar menyatakan meyakini makanan bergizi gratis Rp10.000 per porsi telah memenuhi batas minimal ketentuan gizi. Dia pun menyebut, penetapan anggaran makanan bergizi gratis telah melalui simulasi matang.
Menurut Cak Imin, sapaan Muhaimin, meskipun hanya Rp10.000/porsi, makanan gizi gratis akan tetap menjaga mutu dan kualitasnya. Pemerintah akan menetapkan standar khusus seperti nilai gizi, kebersihan, hingga batas kadaluwarsa.
“Makanan juga harus bergizi serta kualitas makanan juga harus terjamin,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).
Dia pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan Presiden, Kepala Badan Gizi dan pihak lainnya untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Diharapkannya kedepan akan melibatkan sekolah setempat hingga lingkungan setempat.
“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin.
Dia program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi ini akan terus berkembang. Menurutnya, anggaran sebesar Rp10.000 per porsi ini merupakan langkah awal dalam penetapan pelaksanaan program makan bergizi gratis. “Ini tahap awal dan proses simulasi,” tegasnya.
Dia mengakui jika ada keterbatasan anggaran negara jika nilai makanan gizi gratis lebih dari Rp10.000/porsi. Dengan nilai Rp10.000/porsi negara harus mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp50-Rp70 triliun/tahun. Kendati demikian pemerintah akan terus menaikkan anggaran makanan gizi gratis ini secara bertahap. “Anggaran kita kan terbatas sehingga harus bertahap,” katanya. [kun]
-
Menko Zulhas: Bantuan Beras Tetap Disalurkan Januari-Februari 2025, Anggaran Rp 6 Triliun
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas memastikan bantuan beras tetap dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun, baik untuk bantuan beras maupun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Total (anggaran) lebih kurang dua (program) itu hampir Rp 6 triliun. Diambil dari BUN (bendahara umum negara),” ujarnya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan sebanyak 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut, kata dia, sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah ratas dipimpin pak presiden langsung. Sudah diputuskan akan ada bantuan pangan nanti untuk 16 juta orang sebanyak 160.000 ton pada Januari, 160.000 ton pada Februari,” ungkap dia.
Begitu juga dengan program beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akan disalurkan masing-masing 150.000 ton pada Januari dan 150.000 ton pada Februari. Zulhas menjelaskan, bantuan beras tetap dilanjutkan karena produksi beras pada Januari-Februari tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita melihat produksi beras pada 2021, 2022, 2023, lalu kita bandingkan dengan 2024. Januari itu kita ada sortage. Produksi kita Januari kira-kira di bawah 1,5 juta ton, kebutuhannya 2,6. Ya, pada Februari itu di bawah 2 juta ton, kebutuhan tetap 2,6 juta ton,” jelas dia.
Sementara itu, Zulhas menambahkan, pada Maret-April ada panen raya sehingga Bulog harus siap-siap membeli gabah dari petani. Pada panen raya itu produksinya diprediksi mencapai 3 juta ton lebih.
“Pada Mei itu Bulog harus membeli kira-kira hampir 2 juta ton gabah petani,” pungkasnya terkait bantuan beras.
-
Menko Pangan Zulhas Tak Ikut Bahas Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Porsi
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku tidak ikut membahas besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi. Menurut Zulhas, besaran anggaran tersebut dibahas Kemenenterian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Keuangan, an Badan Gizi Nasional.
“Itu Badan Gizi, anggarannya total Rp 71 triliun tetapi apa isinya, tentu itu dibahas dengan menteri keuangan, Badan Gizi, menko bidang pemberdayaan masyarakat, itu dibahas di situ,” ujar Zulhas seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Terkait hal itu, kata Zulhas, alasan dan detail anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi, bisa dikonfirmasi langsung ke tiga lembaga tersebut.
“Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan ibu menteri keuangan, rincinya sama Badan Gizi karena waktu membahas Rp 10.000 itu kan bukan koordinasi saya,” tutur dia.
Hanya saja, kata Zulhas, pelaksanaannya nanti akan dibawa ke dirinya. “Dalam pelaksanaannya nanti dibawa ke saya,” pungkas Zulhas.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per hari. Menurut Cak Imin, anggaran tersebut masih dalam tahap simulasi.
“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Program makan bergizi gratis masih uji coba, simulasi sampai akhir tahun (2024) sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Cak Imin mengaku pemerintah tidak akan gegabah dalam menjalankan program tersebut. Pemerintah, kata dia, tetap akan memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makan bergizi gratis.
“Itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah. Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk,” tandas ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cak Imin mengatakan pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Apalgi, terkait bantuan pangan dari masyarakat.
“Pada akhirnya juga akan melibatkan sekolahan. Sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” pungkas Cak Imin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rincian anggaran program makan bergizi gratis. Setiap anak dan ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar Rp 10.000 per hari.
Pemerintah, kata dia, ingin memberikan anggaran makan bergizi gratis yang nilainya Rp 15.000 per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.
“Kalau kita rinci program makan bergizi gratis ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
-
Cak Imin: Bansos untuk Kelas Menengah Imbas PPN 12 Persen Masih Dibahas
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengatakan, bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah sebagai imbas dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, masih dibahas pemerintah.
Kebijakan PPN 12 persen yang akan diterapkan pada Januari 2025, telah mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengusaha, pekerja termasuk partai politik.
“Sedang diproses, dibahas,” ujar Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Prinsipnya, kata Cak Imin, bansos diterima oleh mereka yang membutuhkan, termasuk kelas menengah jika membutuhkan bansos untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12 persen.
“Bansos yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan. Namun, untuk kelas menengah mungkin PPN 12 persen itu dipilih beberapa kebutuhan yang tidak dikenakan, misalnya bahan pokok pangan, kemudian kesehatan, itu enggak,” jelas Cak Imin
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merespons soal wacana kelas menengah mendapatkan bansos imbas rencana kenaikan PPN 12 persen. Menurut Gus Ipul, pihaknya belum dapat memastikan kalangan mana saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, saat ini pematangan data masih terus dilakukan.
-
Profil Eks Kapolres Jaksel Budhi, Dulu Terseret Kasus Sambo Kini Promosi Brigjen
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budhi Herdi Susianto bakal menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) usai ditunjuk sebagai Karowatpers Polri.
Penunjukan Budhi menjadi Karowatpres Polri itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) bernomor ST/2517/XI/KEP/2024 yang tertanggal 11 November 2024.
“Kombes Pol Budhi H S Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Karowatpers SSDM Polri,” dalam ST tersebut, dikutip Senin (2/12/2024).
Nantinya, Budhi bakal menggantikan Brigjen Erthel Stephan yang telah diangkat sebagai Kepala Biro Pengendalian Personel (Karodalpers) SSDM Polri.
Lantas, bagaimana profil dari Budhi Herdi Susianto?
Budhi lahir pada 16 Desember 1974 di Pemalang, Jawa Tengah. Dia merupakan alumni Akademi Kepolisian pada 1996 dan mengawali karir sebagai Kasatlantas Polres Ainaro di Timor-Timur pada 1997.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Budi kemudian menjadi Kapolsek Manatuto Timor Timur pada 1999.
Setelah tiga tahun bertugas di wilayah Nusa Tenggara, Budhi kemudian menjabat Kanit Resintel Polsek Kebayoran Baru pada 2001 dan Kasat Reskrim Polres Tegal pada 2004.
Selain di kepolisian, Budhi juga sempat menjabat sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2005.
Selang dua tahun, Budi Herdi kemudian kembali bertugas di Korps Bhayangkara. Singkatnya, Budhi sempat menjabat Kapolres di sejumlah wilayah mulai dari Kediri (2014), Mojokerto (2016).
Selain itu, Budhi juga dipercaya menjabat sebagai Kapolres Jakarta Utara (2019) dan Jakarta Selatan (2022).
Adapun, Budhi sempat menjabat sebagai Kasubdit I Dittipidum Bareskrim Polri dan Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri periode 2020-2021.
Pada periode itu, jabatan Direktur Tipidum Bareskrim Polri diduduki oleh Irjen Ferdy Sambo yang kemudian jadi Kadivpropam Polri.
Dinonaktifkan dari Kapolres Jaksel
Budhi sempat dicopot sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sebagai imbas kasus pembunuhan Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Ferdy Sambo pada 20 Juli 2022.
Budhi dinonaktifkan bersama dengan Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan.
Kala itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Budhi terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Sigit juga menyatakan, Budhi juga mendapatkan intervensi dari Ferdy Sambo saat olah TKP. Alhasil, proses penyelidikan menjadi tidak profesional.
“Namun olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan Polres Jaksel telah mendapatkan intervensi dari saudara FS, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional,” ujar Sigit di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
-
Soal Kecemasan Pengusaha Kenaikan UMP Picu PHK, Airlangga: Biaya Tenaga Kerja Tergantung Sektor
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons kecemasan pengusaha soal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% pada 2025.
Menurut Airlangga, pemerintah sudah menghitung biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP.
“Ya, tentu kan kita lihat cost tenaga kerja, kan tergantung sektor,” ujar Airlangga di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Airlangga mengatakan, biaya tenaga kerja bergantung setiap sektor lapangan kerja. Untuk sektor padat karya, biaya tenaga kerja sebesar 30% dari pengeluaran perusahaan. Sedangkan sektor nonpadat karya, biaya tenaga kerja katanya di bawah 15%. “Jadi pemerintah sudah melihat cost structure setiap sektor,” tandas dia.
Menurut Airlangga, PHK merupakan langkah terakhir perusahaan dalam merespons situasi berkembang. Hanya saja, kata dia, sudah ada pertemuan di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) soal kenaikan UMP 6,5% dan antisipasi terhadap kenaikan tersebut. “Kemarin saja ada pertemuan Rapimnas Kadin, jadi sudah jelas di Rapimnas Kadin,” pungkas Airlangga.
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesi Anindya Bakrie mendorong pengusaha untuk mencegah PHK menyusul kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025.
-
Menko Perekonomian Beberkan Alasan Presiden Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum provinsi (UMP) naik 6,5% pada 2025. Menurut Airlangga, kenaikan 6,5% dihitung mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Kenaikan UMP 2025 landasannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Pemerintah, kata Airlangga, juga sudah mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP 2025 Menurut dia, biaya tenaga kerja bergantung pada setiap sektor lapangan kerja.
Untuk sektor padat karya, biaya tenaga kerja sebesar 30% dari total pengeluaran perusahaan. Sedangkan sektor nonpadat karya, biaya tenaga kerja di bawah 15%. “Pemerintah sudah melihat terhadap cost structure terhadap setiap sektor,” tegas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Detail besaran nominalnya akan diatur Dewan Pengupahan Nasional.
Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan kenaikan UMP 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024). Prabowo menerangkan, awalnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyarankan kenaikan UMP 2025 hanya sebesar 6% saja. Namun, Prabowo menolak usulan tersebut dan menaikkan sebesar 0,5%.
“Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun, setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada 2025 sebesar 6,5%,” ujar Prabowo saat jumpa pers.
Prabowo menilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
-
Zulhas soal Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu/Anak, Menunya Dibahas Kemenkeu-Badan Gizi
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan dijalankan oleh Badan Gizi yang berada di bawah Kemenko Bidang Pangan.
Zulhas mengatakan terkait menu Makan Bergizi Gratis Rp 10.000/anak akan dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Gizi dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
“Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ, tapi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya,” kata Zulhas kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Saat ditanya apakah anggaran Rp 10.000/anak itu sesuai dengan harga pangan saat ini, Zulhas memintanya untuk ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Gizi.
“Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan dan Badan Gizi karena waktu membahas jadi Rp 10.000 kan itu bukan porsi saya, pelaksanaannya baru saya,” ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan per porsi makan bergizi gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per anak, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.
“Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ucap Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi dan jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.
“Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta,” beber Prabowo.
Jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, Prabowo yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.
“Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” sebut Prabowo.
(acd/acd)