Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung DPR

  • Dasco: PPN 12% Barang Mewah di 2025 Sesuai Situasi Ekonomi Sekarang

    Dasco: PPN 12% Barang Mewah di 2025 Sesuai Situasi Ekonomi Sekarang

    Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco melihat keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% hanya diberlakukan terhadap barang mewah sesuai dengan perekonomian saat ini.

    PPN harus tetap naik karena sudah tertera dengan jelas dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disepakati pemerintah dan DPR pada 2021 silam.

    “Jadi begini ini kan kita coba simulasikan dulu di tahun ini, karena kan menurut ketentuan undang-undang kan memang harus naik,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    “Tetapi dalam situasi ekonomi dan kondisi pada saat ini kan kita tentunya tahu bahwa tidak mungkin kita menaikkan semua ke 12%,” jelasnya.

    Menurutnya ini jalan terbaik akan kebijakan tersebut. Sesuai pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Dasco memastikan pemerintah dan DPR sudah mendapatkan titik temu.

    “Kita cari jalan keluar, jalan tengahnya bersama-sama dengan pemerintah, dan alhamdulillah kita sudah hampir mendapatkannya, dan mengenai tadi pertanyaan apakah kemudian akan kita samakan dengan mengubah undang-undang lain-lain, kita akan pikirkan sambil ini berjalan,” papar Dasco.

    (mij/mij)

  • Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi keputusan Miftah Maulana atau biasa disapa Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Menurut Dasco, hal tersebut merupakan hak Gus Miftah dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

    “Kami menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Miftah, setelah perenungan yang mendalam mungkin dia melihat situasi dan kondisi dan kepentingan yang lebih besar,” ujar Dasco di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Dasco, apa yang terjadi pada Gus Miftah, menjadi pengingat bagi seluruh pejabat untuk berhati-hati dalam bertindak dan bertutur.

    “Jadi ini introspeksi untuk kita semua termasuk seluruh pejabat, termasuk saya. Kita memang harus hati-hati melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” imbuhnya terkait Gus Miftah mundur dari utusan khusus presiden bidang keagamaan.

    Dasco pun enggan memberikan komentar lebih banyak mengenai pengunduran diri Gus Miftah. Dia juga mengaku belum tahu respons Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan itu.

    “Saya tidak bisa berkomentar lebih banyak, tetapi itu adalah hak Gus Miftah dan kita juga belum tahu apakah pengunduran diri itu direspons presiden seperti apa,” pungkas dia.

    Sebelumnya, Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pengunduran diri ini disampaikan Gus Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ujar Gus Miftah dalam konferensi pers.

  • Gus Miftah Mundur Dari Utusan Khusus Presiden, Sufmi Dasco Buka Suara

    Gus Miftah Mundur Dari Utusan Khusus Presiden, Sufmi Dasco Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco buka suara atas pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Dasco sudah menerima informasi tersebut sebelumnya. Dirinya menyampaikan apresiasi atas keputusan Gus Miftah di tengah situasi sekarang.

    “Ya kami menyampaikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Miftah setelah perundangan yang mendalam mungkin dan kemudian melihat situasi dan kondisi dan kepentingan yang lebih besar,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    Menurut Dasco, dalam hal ini penting untuk menunggu respons dari Presiden Prabowo Subianto. Kepada Pembantu Presiden lainnya, Dasco berharap ini dapat menjadi pembelajaran ke depan.

    “Jadi ini introspeksi untuk kita semua termasuk seluruh pejabat termasuk saya bahwa kita kemudian memang harus berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” terang Dasco.

    (arj/mij)

  • Menteri Dody Sebut Lelang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilakukan Kuartal I-2025

    Menteri Dody Sebut Lelang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Bakal Dilakukan Kuartal I-2025

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan, lelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan dilakukan tahun depan. Rencananya, lelang prasarana dan sarana gedung tersebut akan dilakukan di kuartal I-2025.

    “Lelangnya tahun depan. Iya semua (sama Gedung DPR) lelang kuartal I,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 6 Desember.

    Dody tak menampik, bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di ibu kota baru tersebut menjadi prioritas pemerintah di era Prabowo Subianto.

    “(Prioritasnya) sekarang itu menyelesaikan (gedung) eksekutif. Kan, ini belum selesai,” katanya.

    Namun demikian, Dody bilang bahwa seluruh proyek yang bakal dikerjakan tahun depan saat ini sedang dalam tahap reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ya harusnya (lelang) kuartal I, lah. Tapi, kan, saya sudah ngomong semua anggaran (sedang) di ‘bintang’ menunggu reviu dari BPKP,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    AHY mengatakan, pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Namun, dengan memperhatikan timeline pembangunan mega proyek tersebut yang cukup panjang.

    “Kami juga mengetahui IKN ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY kepada wartawan di kantor Kementerian PUPR, Rabu, 23 Oktober.

    Dia menilai, tak hanya proyek IKN yang mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis lainnya. Terlebih, kata AHY, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk memperkuat swasembada pangan hingga energi.

    “Jadi, tentu harus ada adjustment yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak dan stakeholders,” katanya.

    Meski begitu, AHY bilang, bahwa pembangunan IKN di era Prabowo akan diprioritaskan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif.

    Mengingat, lanjut dia, pembangunan gedung eksekutif di IKN sendiri sudah dikerjakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan progres pembangunan tahap I hampir 90 persen.

    “Selain eksekutif tentu adalah legislatif. Jadi, gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau ke depan itu,” tutur Agus.

    “Utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” sambungnya.

  • Bertemu 3 Wakil Sri Mulyani, Dasco Ungkap Barang Mewah Kena PPN 12%

    Bertemu 3 Wakil Sri Mulyani, Dasco Ungkap Barang Mewah Kena PPN 12%

    Jakarta –

    Tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menyambangi Gedung Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kedatangannya untuk menindaklanjuti usulan DPR yang menginginkan agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya dikenakan untuk barang mewah.

    Hasil pertemuan rapat diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia bilang hasil diskusi tadi sudah ditetapkan jenis barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% dan ada komponen yang PPN-nya tetap 11% atau tidak dikenakan PPN sama sekali.

    “Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikkan 12%, lalu kemudian komponen yang tetap 11% dan ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dasco menyebut komponen yang tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, hingga listrik dan air bersih yang di bawah 6.600 VA. Sisanya, selama yang bukan barang mewah akan dikenakan tarif PPN tetap 11%.

    Dasco pun memberikan bocoran terkait kriteria barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. “Tadi diskusinya yang pertama itu yang selama ini kena PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Lalu yang kedua sedang dicek mana yang bisa diperluas, mana yang kemudian tetap 11%,” bebernya.

    Dasco menyebut kebijakan terkait PPN 12% atas barang mewah akan diumumkan resmi oleh pemerintah dan tetap berlaku 1 Januari 2025. Terkait waktunya, belum diketahui pasti kapan pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut.

    “Saya belum tahu kapan diumumkannya, tapi berlakunya kan pasti 1 Januari 2025,” imbuhnya.

    Terkait kemungkinan adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dari single tarif menjadi multi tarif, Dasco menyebut hal itu akan dipikirkan sambil kebijakan ini berjalan.

    “Jadi ini kan kita coba simulasikan dulu di tahun ini karena menurut ketentuan UU kan memang harus naik, tetapi dalam situasi ekonomi dan pada kondisi saat ini kita tahu bahwa tidak mungkin kita menaikkan semua ke 12% sehingga kita cari jalan tengahnya bersama pemerintah. Alhamdulillah kita sudah hampir mendapatkannya. Apakah akan mengubah UU dan lain-lain, kita akan pikirkan sambil ini berjalan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, tiga anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyambangi Gedung DPR RI adalah Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

    (aid/rrd)

  • Erick Thohir Pertimbangkan Semen Indonesia Jadi Strategic Holding, Buntut Semen Tonasa yang Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    Erick Thohir Pertimbangkan Semen Indonesia Jadi Strategic Holding, Buntut Semen Tonasa yang Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait usulan DPR RI agar Semen Indonesia Group jadi strategic holding.

    “5 tahun ke depan ini kita akan men-define holding yang lebih bisa dijalankan seperti tipe apa. Nah, apakah itu strategic ataupun operating,” ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (5/12/2024).

    “Nah, ini kita lagi lihat mengenai data, numbers, SOP (standard of procedures), penugasan. Nah, ini kita coba lihat secara helicopter view, tidak hanya strategic atau ini, nggak bisa. Jadi, kita harus sama-sama,” tambahnya.

    Hal tersebut, kata Erick sesuai program Asta Cita Presiden Prabowo, Kementerian BUMN akan mendorong korporasi yang lebih efisien.

    “Memang kan salah satu program ke depan yang kita sedang rapihin lagi, dan kita akan juga paparkan ke Bapak Presiden, bahwa program-program besar apa yang kita sedang akan inisiasi untuk mendukung program Asta Cita-nya beliau,“ terang Erick.

    Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar menyoroti pengelolaan PT Semen Tonasa. Ia menyebut perusahaan di bawah naungan Semen Indonesia itu tidak lagi kokoh dan kuat.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat, sekarang enggak lagi Pak. Udah enggak kuat, juga enggak kokoh,” kata Ismail saat rapat bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2024). 

    Itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal. Ismail pun menyarankan Semen Tonasa jadi strategic holding dari sebelumnya operating holding.

    “Kalau saya perhatikan, karena hampir seluruh strategic holding bapak tarik ke pusat, Pak. Saya tidak tahu, apakah bapak tidak percaya orang Sulawesi atau gimana Pak. Padahal orang Sulawesi jadi Wapres pun bisa, Pak. Apalagi hanya urus semen Indonesia, Pak,” ucap Ismail.

  • Enam Jam Usai Buat Situasi Memanas, Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

    Enam Jam Usai Buat Situasi Memanas, Presiden Korea Selatan Cabut Status Darurat Militer

    ERA.id – Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu (4/12) dini hari tadi. Pencabutan itu dilakukan setelah Majelis Nasional membuat mosi yang membatalkan status darurat militer.

    Kabinetnya menyetujui mosi untuk mengakhiri penegakan darurat militer pada pukul 4:30 pagi, sekitar enam jam setelah ia membuat deklarasi darurat yang mengejutkan.

    “Pukul 11 ​​malam tadi, saya mendeklarasikan darurat militer dengan niat tegas untuk menyelamatkan negara dalam menghadapi kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi penting negara dan tatanan konstitusional demokrasi bebas,” katanya, dikutip Yonhap News, Rabu (4/12/2024).

    “Namun, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk pencabutan darurat militer, (saya) telah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer,” imbuhnya.

    Dalam pengumuman pencabutan darurat militer itu, Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan di luar batas yang menurutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

    Setelah pencabutan undang-undang tersebut, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa bahkan mengancam akan memulai mosi untuk memakzulkan presiden.

    Salah satu mosi pemakzulan itu datang dari Partai Pembangunan Kembali Korea. Pemimpin fraksi Hwang Un-ha, menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam mobilisasi personel militer setelah deklarasi darurat militer yang langka.

    Di sisi lain, Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan, yang dimobilisasi untuk melaksanakan darurat militer, telah kembali ke pangkalan dalam sebuah langkah yang memulihkan rasa normalitas.

    Yoon dalam pernyataan yang mengejutkan sebelumnya menyatakan Korea Selatan berada dalam posisi darurat militer. Status itu dia sampaikan dengan tuduhan parlemen sebagai anti-negara.

    Sejak saat itu, pasukan militer mengepung gedung DPR dengan berbagai cara, termasuk memecahkan kaca dan memantau situasi dengan helikopter.

    Kurang dari satu jam dari keputusan tersebut, Majelis Nasional menyatakan darurat militer dibatalkan. Majelis Nasional menilai keputusan Yoon tersebut bersifat ilegal. 

  • Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Menang 50,07 Persen di Jakarta hingga Respons Jokowi Soal Dikeluarkan dari PDIP

    Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Menang 50,07 Persen di Jakarta hingga Respons Jokowi Soal Dikeluarkan dari PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (5/12/2024) hingga hari ini. Mulai dari kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, hingga mantan Presiden Jokowi menanggapi soal dirinya dikeluarkan dari PDI Perjuangan.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Pramono-Rano Menang 50,07 Persen, Mimpi Pilgub Jakarta 2 Putaran Sirna
    Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 menjadi salah satu isu politik terkini paling menarik perhatian publik. Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU di lima kota dan satu kabupaten administratif, menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 itu menang dengan jumlah 2.183.239 suara atau 50,07 persen. 

    Dengan perolehan suara tersebut, hampir bisa dipastikan Pilgub Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran.

    Hingga Kamis (5/12/2024) siang, seluruh KPU kabupaten dan kota administrasi di Jakarta sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada 2024.   

    Pramono Anung-Rano Karno menyapu bersih kemenangan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

    Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4 persen dari suara sah. Sedangkan paslon nomor urut 3, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya meraih 459.229 suara atau sekitar 10,53 persen.

    Pertemuan Sekjen PDIP Hasto dengan Felicia Tissue Mantan Pacar Kaesang
    Pertemuan antara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan dengan Felicia Tissue menjadi sorotan publik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan Hasto dengan mantan pacar Kaesang Pangarep dalam kapasitas pribadi yang sama-sama memiliki keprihatinan yang sama.

    “Harus dibedakan ya ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen (PDIP). Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai, pertemuan silaturahmi,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Jeje Govinda Menang Pilkada Bandung Barat 2024, Kalahkan Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga
    Isu politik terkini yang masih hangat selanjutnya adalah pasangan Ritchie Ismail atau Jeje Govinda-Asep Ismail ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bandung Barat 2024. Paslon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2 itu berhasil raihan 341.225 suara.

    Kemenangan Jeje Govinda-Asep Ismail diumumkan dalam rapat pleno terbuka penetapan penghitungan hasil perolehan suara Pilkada Bandung Barat 2024 oleh KPU setempat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/12/2024).

    Jeje Govinda mengalahkan kandidat rival sesama artis seperti Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga. Hengky Kurniawan-Ade Sudrajat hanya duduk di peringkat kedua peraih suara terbanyak dengan 224.066 suara. Disusul paslon nomor urut 1, Didik Agus Triwoyono-Gilang Dirgahari dengan perolehan 165.672 suara. Selanjutnya paslon nomor urut 4, Edi Rusyandi-Unjang Asari meraup 137.567 suara, kemudian Sundaya-Asep Ilyas 43.843 suara. 

    11 Artis Kalah di Pilkada 2024, Termasuk Krisdayanti dan Vicky Shu
    Isu politik terkini berikutnya yang masih disorot adalah kelalahan para artis dalam Pilkada 2024. Sederet selebritas yang maju sebagai kandidat pemimpin daerah kalah suara dalam berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Pilkada 2024.

    Mereka adalah Krisdayanti, Sahrul Gunawan, Hengky Kurniawan, Vicky Prasetyo, Virnie Ismail, Ramzi, Alam Mbah Dukun, Vicky Shu, Ronal Surapradja, Gilang Dirga, dan Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI.

  • 2 Partai-partai Buka Pintu Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Nasional

    2 Partai-partai Buka Pintu Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P Nasional

    Partai-partai Buka Pintu Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap oleh PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    partai politik
    membuka pintu untuk Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    untuk bergabung setelah Jokowi sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari
    PDI-P
    , partai yang membesarkannya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo alias
    Eko Patrio
    menyatakan, PAN sangat terbuka apabila Jokowi ingin bergabung ke partai tersebut.
    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima.
    Welcome
    , ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
    Bukan hanya Jokowi, Eko memastikan semua anggota keluarga Jokowi juga dipersilakan jika ingin masuk ke PAN.
    “Keluarganya, semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ucap dia.
    Partai Golkar
    yang sempat disanjung-sanjung Jokowi juga menyatakan terbuka bagi Jokowi.
    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.
    Dia menambahkan, hingga saat ini masih belum ada sinyal Jokowi akan masuk Golkar.
    Meski begitu, Sarmuji mengeklaim Jokowi punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    sehingga orang-orang akan tahu jika Jokowi hendak merapat ke partai berlambang pohon beringin itu.
    “Enggak nanti pasti akan, kan hubungan Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) dengan Pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, orang-orang dekat kita akan kasih tahu,” kata Sarmuji.
    Di sisi lain, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Partai Golkar Derek Loupatty mengatakan, Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar.
    “Anggota kehormatan itu Golkar berikan bagi para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, mantan presiden dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang dianggap berjasa bagi negara,” ujar Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis malam.
    Sementara itu, Ketua Harian
    Partai Gerindra

    Sufmi Dasco
    Ahmad menyebutkan bahwa belum ada pembahasan di internal partai mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Gerindra.
    “Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas dalam partai,” ujar Dasco.
    Akhir hubungan Jokowi dan PDI-P
    Kiprah politik Jokowi berikutnya menjadi pertanyaan setelah PDI-P menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng itu.
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi, Bobby Nasution, memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harapan Puan kepada Pimpinan & Dewas KPK yang Baru

    Harapan Puan kepada Pimpinan & Dewas KPK yang Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani berharap supaya pimpinan dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK  yang telah terpilih untuk periode 2024-2029 dapat membawa KPK lebih independen.

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2024-2029, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

    “Semoga [pimpinan dan dewas KPK periode baru] dapat menjalankan tugas dan dengan penuh tanggung jawab, profesional, independen dan amanah,” ujar Puan.

    Sebelum itu, pada kesempatan yang sama pula putri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini mengucapkan selamat kepada para pimpinan dan dewas KPK yang telah terpilih tersebut.

    “Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon pimpinan KPK dan dewan pengawas KPK masa jabatan 2024-2029,” kata Puan.

    Setelah mekanisme di DPR, kata dia, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, Puan menanyakan para anggota dewan untuk menyetujui hasil laporan Komisi III tentang susunan pimpinan dan dewas KPK.

    “Apakah hasil laporan Komisi III atas hasil uji kelayakan calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?,” tanya Puan.  

    “Setuju,”jawab para anggota dewan.  

    Untuk diketahui, lima pimpinan KPK periode baru adalah Setyo Budiyanto sebagai ketua, kemudian ada Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, yang menjadi wakil ketua. 

    Selanjutnya, lima orang yang menjadi anggota dewan pengawas KPK di antaranya Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.